Ditemukan 1438 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-02-2011 — Putus : 18-04-2011 — Upload : 14-03-2012
Putusan PA STABAT Nomor 155/Pdt.G/2011/PA.Stb
Tanggal 18 April 2011 — Penggugat Vs Tergugat
3510
  • atas;Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugattelah berhubungan sebagai mana layaknya suam istri(ba da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) oranganak, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat beradadal am pengasuhan Penggugat ;Bahwa kehi dupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatpada awalnya berlangsung harnonis, akan tetapi sej aktahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat mu aite rj adi perselisi han dan pertengkaran dalam rumahtangga dis ebabkan Terg ugat ti dak ber sik apterbuka tentang penghasil
Register : 05-02-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PT SMG
Tanggal 8 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : MOHAMMAD MAHDY, SH
Terbanding/Terdakwa : WIJI SUSANTO., S,Sos
Terbanding/Terdakwa : PT SINAR AGUNG SELALU SUKSES
544194
  • SASS denganmenggunakan mobil bak grandmax yang lalu meletakkannya di area terbukayang berada di belakang pabrik, dilakukan sejak awal Tahun 2019 yangdigunakan untuk pengurugan tanah untuk pembuatan jalan dan bangunanyangmana Pengelolaan Limbah B3 pada lampiran 1 tabel 3 tentang daftarlimbah B3 dari sumber Spesifik Umum dapat dilakukan melalui kegiatanpengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,pengolahan, dan/ atau penimbunan, dalam hal penghasil limbah tidakmampu, dalam hal
Register : 28-03-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-11-2013
Putusan PN AMBON Nomor 243/Pid.B/2013/PN.AB
Tanggal 28 Agustus 2013 — WEHELMINA de WANNA
3815
  • dismpulkan sebagaiberikut :e Bahwa Terdakwa telah menjual kupon putih togel di rumah tinggalnyadibelakang Soya tepatnya disamping SMP Negeri 1 Ambon SoyaKecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;e Bahwa setelah pemesan angka ditulis oleh Terdakwa pada bukukupon putih selanjutnya Terdakwa pada malam harinya menyetorkanbuku kupon putih togel tersebut dan uangnya kepada Su Agen yaituFrangklyn Alexander Kayadoe alias Buken ;e Bahwa dari hasil penjualan togel kupon putin tersebut Terdakwamendapat hasil 20 % dari penghasil
Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2028 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MITRA UNGGUL PUSAKA
16046 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeriksa atas pajakmasukan sebesar Rp304.875.637,00 yang dipertahankan oleh Terbandingdengan penjelasan sebagai berikut:1.Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industripenghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolahTandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendirimenjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi;TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkan seluruhnyakemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO;Hasil produksi dari industri penghasil
    Hal ini berartibahwa Faktur Pajak Masukan atas aktivitas kebun Pemohon Bandingsebagai contoh, atas pembelian pupuk untuk kebun merupakan PajakMasukan yang terkait dengan industri penghasil CPO yang merupakanBKP dan objek PPN. Perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa PemohonHalaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 2028/B/PK/PJK/2017Banding tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak/PPNnyadibebaskan;.
    Putusan Nomor 2028/B/PK/PJK/2017Kembali (semula Pemohon Banding) hasilkan seluruhnyakemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO;* Bahwa hasil produksi dari industri penghasil CPO ini merupakanBarang Kena Pajak (BKP) yang pada saat penyerahannyakepada pihak pembeli dikenakan PPN;* Bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) kreditkan sangat jelasterkait erat dengan kegiatan usaha Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) sebagai penghasil
Putus : 31-08-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2738 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 31 Agustus 2010 — NURIL SUNARTO Bin SUNARTO
40224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti telah salah dalarn penerapan hukum terkait denganpenerapan UndangUndang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi sebab hasil penambangan minyak tidak termasuk dalarn kualifikasiyang diatur dalam UndangUndang minyak dan gas bumi, sehinggasiapapun yang memanfaatkannya tidak memerlukan ijin dari Pertaminaataupun Pemerintah karena pemanfaatan atas penambangan minyaktradisional di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegorotelah diserahkan kepada Koperasi di Desa setempat penghasil
Register : 06-01-2010 — Putus : 28-01-2010 — Upload : 26-02-2015
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 06/Pdt. P/2010/PA-Bkt
Tanggal 28 Januari 2010 — Pemohon
16131
  • Bahwa Pemohon telah punya penghasil untuk biaya rumah tangga danDiana binti Ferdinal telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga.4.
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1906 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARI SAWIT JAYA;
299 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengolahan Kelapa Sawit DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pupuk100 10 10 TBSTidak Dapat400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO900 90 90 Netto 90 90 Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 1906 B/PK/PJK/2017Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanusaha
    Pengolahan Kelapa Sawit Uraian Beban PajakDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pupuk 400Tidak Dapat Tidak DapatDikreditkan Dikreditkan TBSTidak Dapat40 DikreditkanaDibebaskan 400 CPO900 90 90 Netto90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlihat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganapabila perkebunan penghasil TBS dan pabrikCPO merupakan bagian dari unit usaha dalam 1
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HARI SAWIT JAYA
3819 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban Pajakppppm DPPPK PPN ppppm DPPPK PPNPupuk 4100 10 10TBS 400 Dibebaskan 400 Teas raneDikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2) diatas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO merupakanbagian dari unit usaha dalam 1 badan usaha seperti yangterjadi pada Termohon
    Y Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakppPpm DPPPK PPN DPPpM DPPPK PPNTidak Dapat Tidak Dapatas ba Dikreditkan DikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak DapatDikreditkan CPO 900 90 90 Netto go 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 3) diatas terlihat jelas ada keadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perusahaan perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usaha terpisah,dengan apabila perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam
Register : 20-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.MS
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5127
  • Pemohonmenikah dengan Rapiah binti Suhaimi; Bahwa keluarga keluarga Rapiah binti Suhaimi tidak keberatan Rapiahbinti Sunaimi menikah dengan Termohon; Bahwa Rapiah binti Suhaimi berstatus gadis/perawan dan tidakkeberatan menikah dengan Pemohon; Bahwa antara Rapiah binti Suhaimi dengan Pemohon maupunTermohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan; Bahwa Pemohon insya Allah mampu untuk membiayai kedua istrinyakelak karena Pemohon bekerja sebagai nelayan dan juga mempunyaiusaha tenda dan menjual pinang dengan penghasil
    tidak keberatan Pemohonmenikah dengan Rapiah binti Suhaimi;Bahwa orang tua dan keluarga Rapiah binti Suhaimi tidak keberatanRapiah binti Suhaimi menikah dengan Termohon;Bahwa Rapiah binti Suhaimi juga bersedia menikah dengan Pemohonbukan karena paksaan;Bahwa Rapiah binti Suhaimi berstatus gadis/perawan;Bahwa antara Rapiah binti Suhaimi dengan Pemohon maupunTermohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dan juga mempunyai usahatenda dan menjual pinang dengan penghasil
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2147 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KUTAI CHIP MILL
3813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip)Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalahekspor Barang Kena Pajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayumerupakan barang kena pajak yang terkena PPN.
    Bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpih kayu(Wood Chip). Seluruh penyerahan Termohon PeninjauanKembali selama tahun 2010 adalah ekspor Barang KenaPajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakanbarang kena pajak yang terkena PPN. Atas dasar tersebutmaka Pajak Masukan yang dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali dapat dikreditkan seluruhnya;b.
Register : 13-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 306/PID/2019/PT BDG
Tanggal 15 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. Misda Alias Misda Bin Matalui Diwakili Oleh : H. Misda Alias Misda Bin Matalui
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BUDI SETIA MULYA. SH
8441
  • Bahwa Fakta Sidang menyatakan Bahwa Obyek Perkara dalam perkaraPenggelapan adalah Limbah KIRIKO dan Scrap Besi yang dari pemilik(Penghasil Limbah) PT.
    SGI sebagai penghasil Limbah,maupun dari Saksi Pelapor ADRIAN HARTANTO dengan CV. ADR sebagaipengelola dan Angkutan Limba KIRIKO dan Scrap Besi:; Bahwa Faktanya Limbah KIRIKO dan Scrap besi tersebut sama sekali tidakberada dalam PENGUASAAN Terdakwa, oleh karena Limbah KIRIKO danScrap Besi tersebut BENARBENAR DIDALAM Penguasaan yangEmpunya, yakni PT.
Register : 30-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 24 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TAJERIMIN, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANDI WALINONO PERMATA, ST Bin ANDI MUHAMMAD YUSUF PERMATA
16977
  • ASGEM, M.AP;

    1. 2 (dua) lembar asli notulen Rapat Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan SKPD penghasil PAD, pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 pukul 10.00 wita bertempat di Ruang Rapat Gabungan Komisi;

    Dikembalikan kepada SUKARYANTO;

    1. 1 (satu) lembar potokopi slip aplikasi transfer BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan
    Rek: 520104424 tanggal 21 September 2015 senilai Rp.10.354.695.000,- yang dileges sesuai dengan asli;
  • Dikembalikan kepadaERLYTA ARIANI;

    1. 2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRD Kota Balikpapan dengan SKPD Penghasil PAD, hari Senin tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00 Wita, Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi, Pemimpin Rapat Abdullah, S.Sos;

    Pada tanggal 24 Nopember 2014 dilaksanakan Rapat Banggar di DPRDKota Balikpapan dan membahas penghasil PAD SKPD, didalam rapatbanggar tersebut tidak pernah membahas mengenai kenaikan anggaranpengadaan lahan RPU dari Rp.2.500.000.000, menjadiRp.12.500.000.000, namun saksi ABDULLAH, S.Sos memerintahkansaksi Drs. SUKARYANTO dan saksi Drs.
    CHAIDAR CHAIRULSYAHdibantu oleh = saksiNOORLENAWATI dan saksi RATNA PANCA MARDANI membuat RKAHalaman 21 dari 86 Putusan Nomor 17 /PID.TPK/2019/PT SMRpengadaan lahan RPU senilai Rp.12.500.000.000, dengan target kinerja:Terlaksananya pembebasan lahan 5 Ha kemudian disempunakanmenjadi RKA pengadaan lahan RPU senilai Rp.12.500.000.000, dengantarget kinerja: Terlaksananya pembebasan lahan 45 Ha.Pada tanggal 24 Nopember 2014 dilaksanakan Rapat Banggar di DPRDKota Balikpapan dan membahas penghasil PAD SKPD
    ASGEM, M.AP;2 (dua) lembar asli notulen Rapat Banggar DPRD Kota Balikpapandengan SKPD penghasil PAD, pada hari Senin tanggal 24 Nopember2014 pukul 10.00 wita bertempat di Ruang Rapat Gabungan Komisi;Dikembalikan kepada SUKARYANTO;1 (satu) lembar potokopi slip aplikasi transfer BPD Kaltim SyariahCabang Balikpapan pengirim an. M. JAPAR Norek: 5206002455(RTGS) ke Rekening Bank Mandiri an. M.
    CHAIDARCHAIRULSYAH selaku Kepala DPKP Kota Balikpapan, untuk mengubahRKA Pengadaan Lahan RPU yang tadinya senilai Rp.2.500.000.000,menjadi Rp.12.500.000.000, untuk dilakukan asistensi dan diproses lebihlanjut;Pada tanggal 24 Nopember 2014 dilaksanakan rapat Banggar di DPRDKota Balikpapan dan membahas penghasil PAD SKPD, didalam rapatbanggar tersebut tidak pernah membahas mengenai kenaikan anggaranpengadaan lahan RPU dari Rp.2.500.000.000, menjadiRp.12.500.000.000, namun sdr.
    ASGEM, M.AP;2 (dua) lembar asli notulen Rapat Banggar DPRD Kota Balikpapandengan SKPD penghasil PAD, pada hari Senin tanggal 24Nopember 2014 pukul 10.00 wita bertempat di Ruang RapatGabungan Komisi;Dikembalikan kepada SUKARYANTO;1 (Satu) lembar potokopi slip aplikasi transfer BPD Kaltim SyariahCabang Balikpapan pengirim an. M. JAPAR Norek: 5206002455(RTGS) ke Rekening Bank Mandiri an. M.
Putus : 26-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1256/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT RAJA GARUDA MAS SEJATI
2111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa hasil produksi dari industri penghasil CPO ini merupakan BarangKena Pajak (BKP) yang pada saat penyerahannya kepada pihak pembelidikenakan Pajak Pertambahan Nilai;.
    Bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang Pemohon Banding kreditkan sudahsesuail dengan peraturan Perpajakan yang berlaku dan sangat jelas terkaiterat dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil CPO;Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) UndangUndang PajakPertambahan Nilai yang mengatur bahwa Apabila dalam suatu Masa Pajak,Perusahaan Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajakjuga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagianpenyerahan yang terutang pajak
    Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikansebelumnya bahwa Pemohon Banding memproduksi CPO yang merupakanBarang Kena Pajak, dengan demikian maka semua Faktur Pajak Masukanyang Pemohon Banding peroleh adalah berhubungan dengan penyerahanBarang Kena Pajak yang Pemohon Banding hasilkan;Bahwa hal ini berarti bahwa Faktur Pajak Masukan atas aktivitas kebunPemohon Banding sebagai contoh, atas pembelian pupuk untuk kebunmerupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil CPO yangmerupakan
    Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN Pupuk 100 10 10 Tidak Dapates 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon
Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
158 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PR TP PR PMPuik Ol tl dU2 pees Tdex DapatTas S00 I nnas sar 430 Dik sdileartCPU eu 40 au)Helle a0 a0 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanusaha seperti yang terjadi pada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa dalam hal
    Dlbegsshar 420 = seclizarcrm a0) ac 20Meza ac 20 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlihat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganHalaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 437 B/PK/PJK/20178.4.7.apabila perkebunan penghasil TBS dan pabrikCPO merupakan bagian dari unit usaha dalam 1(satu) badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon
Putus : 26-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 267/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUPRA MATRA ABADI
14431 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 267/B/PK/PJK/2016Menurut Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas PajakMasukan sebesar Rp 67.055.400,00 yang dipertahankan oleh Terbandingdengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Nature of Business Pemohon Banding adalah industri penghasil minyakkelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah Tandan Buah Segarsebagai bahan baku dari hasil kebun sendiri menjadi Crude Palm Oil sebagaihasil akhir pabrikasi;Bahwa Tandan Buah Segar hasil kebun sendiri
    yang Pemohon Bandinghasilkan seluruhnya kemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CrudePalm Oil;Bahwa hasil produksi dari industri penghasil Crude Palm Oil ini merupakanBarang Kena Pajak yang pada saat penyerahannya kepada pihak pembelidikenakan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa semua Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan sangat jelasterkait erat dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil CrudePalm Oil;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan pula bahwa Pemohon Bandingtidak
    Banding informasikan sebelumnyabahwa Pemohon Banding memproduksi Crude Palm Oil yang merupakanBarang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%,dengan demikian maka semua Faktur Pajak Masukan yang Pemohon Bandingperoleh adalah berhubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak yangPemohon Banding hasilkan, hal ini berarti bahwa Faktur Pajak Masukan atasaktivitas kebun Pemohon Banding sebagai contoh, atas pembelian pupuk untukkebun merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2150 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KUTAI CHIP MILL
3712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip)Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalahekspor Barang Kena Pajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayumerupakan barang kena pajak yang terkena PPN.
    Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi atas koreksi PajakMasukan sebesar Rp532.228.320,00 dimaksud dengan alasanyang pada intinya sebagai berikut:Bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpih kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Termohon Peninjauan Kembaliselama tahun 2010 adalah ekspor Barang Kena Pajak (BKP)berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barang kenapajak yang terkena PPN.
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1908 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARI SAWIT JAYA;
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengolahan Kelapa Sawit DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pupuk 100 10 10 TBSTidak Dapat400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO900 90 90 Netto90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanusaha seperti yang terjadi pada TermohonPeninjauan Kembali
    Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban Pajak DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pupuk 100Tidak Dapat Tidak DapatDikreditkan Dikreditkan TBSTidak Dapatso DikreditkanaDibebaskan 400 CPO900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlihat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanHalaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 1908 B/PK/PJK/2017perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganapabila perkebunan penghasil
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2145 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KUTAI CHIP MILL
3115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip)Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (Wood Chip).Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalah eksporBarang Kena Pajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barangkena pajak yang terkena PPN.
    Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi atas koreksi PajakHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 2145/B/PK/PJK/201 7Masukan sebesar Rp1.390.265.733,00 dimaksud dengan alasanyang pada intinya sebagai berikut:" bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpih kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Termohon Peninjauan Kembaliselama tahun 2010 adalah ekspor Barang Kena Pajak (BKP)berupa serpih kayu.
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2154 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KUTAI CHIP MILL;
4615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip);Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (Wood Chip).Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalah eksporBarang Kena Pajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barangkena pajak yang terkena PPN.
    Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi atas koreksi PajakMasukan sebesar Rp1.756.319.198,00 dimaksud dengan alasanyang pada intinya sebagai berikut: bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpih kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Termohon Peninjauan Kembaliselama tahun 2010 adalah ekspor Barang Kena Pajak (BKP)berupa serpih kayu. Serpin kayu merupakan barang kenapajak yang terkena PPN.
Register : 01-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
2817 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1698/B/PK/PJK/20163)Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlinat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanusaha seperti yang terjadi pada TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding);Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang
    Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN PupukTidak Dapat Tidak Dapataus Dikreditkan Dikreditkan TBSTidak Dapata DikreditkanoDibebaskan 400 CPO900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlinat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganapabila perkebunan penghasil TBS dan pabrikCPO merupakan bagian dari unit usaha dalam