Ditemukan 3400 data
184 — 55
memperhatikan;Bahwa dalam bukti surat T11, ada disebutkan bahwa pemindahankaryawan ada diatur didalamnya;Bahwa setiap 2 (dua) tahun diberikan buku peraturan oleh perusahaan;Bahwa tidak mengetahui adanya trainer tentang admin;Bahwa mengetahui adanya kebutuhan orang di kantor dari Balikpapan;Bahwa dalam surat perjanjian tidak ada mutasi;Bahwa alasan Tergugat menolak mutasi adalah jauh dari keluarga danpendapatan menurun;Saksi 2 Tergugat, yang bernama Sigit Surya Jayanto;Bahwa Tergugat tidak pernah kena sangsi
91 — 21
pelalangantersebut sejak dari awal ketika ditetapbkannya HPS, selama prosespelaksanaan lelang pelalangan 44 item aalkes di BLUD RSUD Sekarwangitersebut telah didahului dan dibarengi dengan kecurangankecurangan yangbertentangan dengan praturasn perundangundangan nyang nberlaku incasuUndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha pasal 22 joPerpres Nomor : 54 Tahun 2010 pasal 118 ayat (1) huruf b, sehinggaberdasar ketentuan pasal 118 ayat (2) maka Penydia Jasa dapat dikenakansanksi baik berupa sangsi
Pebuatan Terdakwa tersebut dalammenenangkan tender pengadaan alkes di BLUD RSUD Sekarwangi Sukabumitersebut bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentangPersaingan Usaha pasal 22 jo Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 pasal 118 ayat(1) huruf b, sehingga berdasar ketentuan pasal 118 ayat (2) maka Penydia Jasadapat dikenakan sanksi baik berupa sangsi administrasi, perdata maupun pidana.Disamping itu persekongkolan dimaksud diperkuat pula dengan adanya buktipetunjuk sebagai berikut :a. danya
Bdg.maka Penydia Jasa dapat dikenakan sanksi baik berupa sangsi administrasi,perdata maupun pidana; sone nnnnnn= Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kontrak tersebut PT.
HJ. SUSWATI, DKK (TERGUGAT)
ATIMONO, DKK (TURUT TERGUGAT)
77 — 20
Atau mengingat usia penggugat yang sudah lanjut, mungkin saja penggugathanya dimanfaatkan oleh orangorang disekitarnya yang tidak bertanggungjawab yang hanya mementingkan ambisi dan nafsu angkara murka pribadinya.Setelah nantinya gagal, penggugat dibiarkan sendiri menanggung segalaresikonya, menanggung segala sangsi sosial, dicemooh masyarakat bahkandikucilkan dari masyarakat. Kalau memang demikian sungguh kasihan danmengenaskan !
253 — 22
Klienpun memahami bahwa tindak perlindungan anak yang dilakukannya ada;ah suatuperbuatan yang tidak baik dan dapat dijatuhi sangsi pidana. Oleh karena itu, ia telahbenarbenar menyesali perbuatannya.
F.S Lumbanraja, S.H.
Terdakwa:
PRATU BARNABAS BILLI KAKISINA
92 — 44
Bahwa dalam perkara ini Saksi1 danSaksi2 diberikan sangsi dijatuhihukuman berupa penahanan di tempattertentu selama 21 hari melalui sidangkode etik di Polresta Ambon dan PPLease yang dipimpin oleh WakapolrestaAmbon dan PP. Lease.Dari analisa fakta tersebut di atas PenasehatHukum Terdakwa berpendapat bahwaTerdakwa dalam hal ini tidak terbuktimelakukan tindakan penganiayaan kepadaSaksi 1 dan Saksi2 tetapi tindakan Terdakwaadalah melakukan pembelaan diri karenadikeroyok oleh Saksi1 dan Saksi2.
218 — 198
negara;Bahwa untuk kayu 688 sesuai temuan Tim Audit External, kayu 688 tersebuttanpa meter kubik tetapi ada transfortation Permit;Bahwa ada 5 Stock Opname yang seharusnya ditanda tangani oleh 3 Pejabat,tetapi hanya ditanda tangani oleh 2 orang saja;Bahwa kayu yang belum di ukur dan di buat LHPnya kayu tersebut belumboleh di bayar;Bahwa verifikasi dalam administrasi kayu itu tugasnya GANIS;Bahwa denda yang diakibatkan dari tidak terlaksananya prosedur, Negaramengalami kerugian;Bahwa menurut Regulasi sangsi
821 — 1746
untukmemakai frekuensi itu;Bahwa dalam pembayaran sudah diatur dalam aturan bayar membayar BHP,dan pernah ada keterlambatan membayar misalnya dia telat 1 hari olehMenkominfo dikenakan denda sebesar 2 %;Bahwa yang terlambat membayar menurut peraturan perundangundanganBHP itu adalah PNBP (penerimaan neg bukan pajak);Bahwa dalam pasal 33 UU telekomunikasi itu dikatakan setiappenyelenggara jaringan atau penyelenggara jastel yang tidak atau terlambatmembayar BHP penyelenggara telekomunikasi dikenakan sangsi
sesuaidengan ketentuan perundangundangan peraturan yang berlaku, sangsi yangdimaksudkan adalah sangsi yang diatur dalam peraturan perundangundangan dibidang pendapatan negara bukan pajak dan telekomunikasi;Bahwa saksi tidak tahu istilah leksspesialis tapi yang jelas sangsisangsi ituada di UU no 36;Bahwa didalam pasal 44 itu diatur Kominfo adalah juga PPNS (Penyidikpegawai negeri sipil);Bahwa Kominfo juga melakukan penyidikan kalau ada pelanggaran atas UUtelekomunikasi;Bahwa untuk mengukur gelombang
PNBP.Bahwa PNBP ini ketika dibayar kurang tentunya kita harus melaluipenagihan lagi untuk melunasinya tapi tentunya dengan ada sangsiketerlambatan 2% dari besaran BHP itu perbulannya sampai mksimum 2tahun, kemudian kalau konsekuensi lainnya dikaitkan dengan UUtelekomunikasi dengan pencabutan frekunesinya;Bahwa BHP itu diatur dalam UU komunikasi;Bahwa kalau tidak dibayar artinya dalam konteks dia telat bayar dikenakansangsi yang besarnya 2% dari nilai total BHPnya perbulan untuk maksimal24 bulan, adapun sangsi
konteks penggunaanperangkatnya ya, karena penggunaan perangkat harus sesuai denganperundangundangan juga;Bahwa jaminan kepastian hukum yang tadi diwujudkan dalam UUtelekomunikasi dan tadi diwujudkan didalam ijin itu dan itu berlakusepanjang yang sepengetahuan saksi masih berlaku;Bahwa fungsi pengawasan termasuk salah satu kewenangan dariMenkominfo;Bahwa kalau tidak mendapatkan ijin dan menggunakan frekuensi radioberarti melakukan pelanggaran penggunaan frekuensi, illegal dan tentunyaakan.dikenakan sangsi
72 — 16
Penjatunkan sangsi usul kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupapemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terlapor(terdakwa sendiri) dalam jabatannya selaku Notaris.
308 — 68
Orang yang memberi perintah untuk melakukan Tindak Pidana tersebutatau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidanatersebut.teSedangkan kelanjutannya pada pasal 116 ayat (2) menyebutkan apabilaTindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan olehorang ,yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yangbertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sangsi pidana dijatuhkan terhadappemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpamemperhatikan
Mila Karmila, SH
Terdakwa:
SUNARI Als SUNAR Bin PODO
103 — 20
SUNARI Als SUNARselaku orang yang menyuruh RUDYANTO, ALWI, IDRUS, ANDI, HENDRO,BANDI, YUDI, MANTO, DJUMANTO selaku sopir truck dan ISZUAR selakuOperator alat berat dapat dikategorikan kegiatan memuat, membongkar,mengeluarkan, mengangkut, menguasai , dan / atau memiliki hasilHal 35 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.SusLH/2018/PN.Sglpenebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin melangar ketentuanpasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan danpemberantasan perusakan hutan dengan sangsi
MUSTOFA
Terdakwa:
PUJI RAHAYU
207 — 237
dengan pemeriksaanbukti permulaan ketika dia mengungkapkan ketidakbenaran perbuatanitupun masih diperkenankan menurut UndangUndang KUP Pasal 8ayat 3 UU KUP meperkenankan wajib pajak untuk mengungkapkanketidakbenaran perbuatan sepanjang dia bayar atas kesalahan diamenyampaikan SPT tidak benar, dia membayar pokoknya dan sangsisebesar 150% bahkan sampai dengan proses penyidikan MenteriKeuangan masih memberikan kesempatan yang diatur dalam pasal 44Bpasal dia mengaku bersalah membayar pokok berikut sangsi
72 — 24
sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
164 — 74
sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesual dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau;Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkan kepadasaudara agar menghentikan dan membongkar usaha tambak;Bahwa sangsi
219 — 48
adalah lakilaki 2 kalibagian dari perempuan.e Bahwa orang kaya tidak mungkin tidak punya harta.Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang bertentangan dengan AQuran itu termasuk penjabaran, jadi laki laki 2 kali bagian perempuan dan rincianhukum waris sudah jelas diatur dalam AlQuran ketika seseorang menghembuskannafasnya yang terakhir, maka harta waris pewaris harus dibagi kepada seluruh ahliwarisnya.Atas pertanyaan kuasa Tergugat.Bahwa kalau harta warisan belum dibagi kepada ahli warisnya sangsi
213 — 90
Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki amunisi untukdijual dan sangat tergiur dengan hasil yang akan didapatapabila bisa mendapatkan amuni untuk dijual oleh Saksi Il,maka Terdakwapun menghubungi Saksi sebagai BintaraPanjaga Gudang Senjata Brigif 20/20/IJK/3 Kostrad danmeminta amunisi yang ada di gudang untuk dijual, Terdakwamenyadari bahwa sebenarnya perbuatan itu salah dan tidakdibenarkan oleh aturan hukum serta tahu akibat yang akanditimbulkan dan sangsi hukum yang akan diterima apabilaketahuan
1.Andi Suwutu
2.Asep
3.Cartima
4.Surip
5.Warsono
6.Warma
7.Tira
8.Buang
9.Wati
10.Waluyo
11.Mulyani
Tergugat:
1.PT. Cirebon Energi Prasarana
2.Suhaji
3.Muhamad Mui
4.Tarno
5.Dul Fitri
6.Karwija
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Kecamatan Astanajapura
3.Pemerintah Desa Kanci
4.Notaris Wati Musilawati S.H.
146 — 14
Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I, makatidak berlebihan jika Majelis Hakim mengenakan sangsi uang paksa(dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiapketerlambatan dalam melaksanakan putusan ini;11.
169 — 103
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari bahwa perbuatan yang melanggar kesusilaan yangdilakukan terhadap orang yang termasuk keluarga besar TNI adalahmerupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunyadapat dikenakan sangsi pemidanaan dan pemecatan dari dinas Militer,namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanyasifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
Pembanding/Terdakwa : Nurwito, SPd bin Musadi Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Pembanding/Terdakwa : Patah bin Kusrin Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Pembanding/Terdakwa : Wajib bin Bejo Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Pembanding/Terdakwa : Abdul Malik bin Jaiman Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Nurwito, SPd bin Musadi Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Patah bin Kusrin Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Wajib bin Bejo Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Abdul Malik bin Jaiman Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
96 — 52
No.83/PID.SUS.TPK/2013/PT SBY.September 2012, serta memori banding dari Pembanding / Penuntut Umum tanggal14 Nopember 2012, sedang Para Pembanding / Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penuntut Umumpada pokoknya keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang 2/3 lebih ringan darituntutan pidana Pembanding / Penuntut Umum merupakan sangsi yang belumsebanding dengan perbuatan
93 — 23
Menghukum para penggugat dan sanak saudaranya/keluarganya atau siapa sajayang mengklaim tanah milik para tergugat dan/atau menyerobot tanah milik paratergugatdan/atau mengambil hasil kebun milik para Tergugat dan/atau melakukanpengrusakan tanaman milik para tergugat di atas tanah/kebun milik para tergugat.Dengan cara membayar ganti kerugian dan/atau sangsi pidana sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.8.
430 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buybackseharusnya adalah wewenang pihak Termohon Keberatan selaku Penjual;Bahwa, dalam Keputusan BPSK memutuskan buyback ruko B28C dan rukoB28E masingmasing Rp450,000,000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)dan Rp500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah), ternyata memutuskan nilai rukosesuai atau sama dengan permintaan Konsumen berdasar bukti bukti datayang ada secara hukum adalah HAK DAN WEWENANG MAJELIS HAKIMBPSK (sesuai bukti T6 paragrap 2) dalam memutuskan Be ntuk dan JumlahGanti rugi termasuk sangsi