Ditemukan 3405 data
95 — 28
Dalam menjalankan usahanya yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen PT.BCA Finance selalu membuat perjanjian kredit yang selalu dibuat secara sepihakdan dipersiapbkan sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi (dalam bentukklausula baku) dan klausula baku tersebut telah diatur secara sempurna dalamUndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 danbagi mereka (pembuat klausula baku) yang tidak sesuai dengan pasal 18 tersebutdikenakan sangsi pada pasal 62 ayat (i) yang berbunyi
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
TEDJA WIDJAJA
535 — 843
melawan hukum atau yang bersifat ingkarjanji, dimana jika ingkar janji bisa bertranformasi ke Pasal 372 KUHP danuntuk melawan hukum dalam perdata bisa bertransformasi ke penipuan,namun tidak semua, karena sesuai dengan asas nya bahwa semua hukumperdata ada dua yaitu positif dan negatif, yaitu jika positif bahwa hubunganperdata bisa diberikan sanksi perdata maupun pidana dan jika negatif semuaHalaman 52 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utrperbuatanperbuatan perdata hanya bisa diberi sangsi
perdata dan tidakmungkin diberi sangsi pidana; Bahwa secara umum benar rangkaian katakata bohong dimaksuddalam Pasal 378 KUHP, jika ada suatu perjanjian dan perjanjian tersebutberulang ulang dan tidak dilaksanakan maka bisa dimasukkan dalam artirangkaian katakata bohong dan tidak bisa dipisahkan dari tipu muslihatPasal 378 KUHP; Bahwa peristiwa tersebut harus di lihat dari awal maksud dantujuaannya, jika dilakukan tanpa niat dari awal maka itu sudah melanggarperjanjian tersebut, kalau sudah di ujung
Harusdibuktikan perbuatannya, pertanggung jawabannya dan sangsi pidanadimana ketigatiganya harus terpenuhi untuk menjadikan perkara tersebutmenjadi ranah pidana ; Bahwa penipuan atau kerugian dalam sebuah perjanjian itu syaratsubyektifnya adalah kesepakatan, dikatakan kesepakatan jika kualifikasinyatidak hilaf tidak dipaksa dan tidak di tekan. Namun apabila dalam perjanjiantersebut dia sengaja dan sadar maka perjanjian kesepakatan terpenuhi.
162 — 107
kebenaran hukum formal bahwa tanah adatdiakui sebagai milik dari Desa pakraman secara sekarang kebenaranmaterialnya kita lihat siapa subyeknya yang diberikan menguasai tanahtersebut, kalau memang ini diberikan kramanya dari swadarma ataukewajiban inilah yang dapat menguasai tanahtanah itu sebagaiswadikara, berarti tanah adat ini adalah dulunya seutuhnya menjadihaknya dari Desa pakraman oleh karena itu ketika ini menjadi sebuahsengketa nanti antara pakraman tentunya nanti yang memberikan suatupenjatuhan sangsi
Tergugat Il yang demikian dapatdikategorikan sebagai Perobuatan Melawan Hukum.Bahwa demikian pula Pembuatan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) yang dibuat Notaris sebagai syarat untukpenerbitan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan olehTergugat III berdasarkan Perjanjian yang Batal Demi Hukum.sehingga Perbuatan Tergugat Ill yang demikian dikategorikanPerbuatan Melawan Hukum.Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaranyang terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpaadanya sangsi
57 — 14
sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
122 — 15
Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilandan dapat menunjuk kuasa hukum untukmewakilinya sesuai ketentuan/peraturanperundang undanganMemberikan sangsi atas pelanggaran yangdilakukan oleh Perangkat Desa lainnya;Mengusulkan pemberian sangsi atas pelanggaranyang dilakukan oleh sekretaris desa kepadaBupati. Memberikan pertimbangan penilaian DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)Sekretaris Desa kepada Bupati1. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat desalainnyam.
68 — 18
sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
Terbanding/Tergugat I : PT. HARIAN BATAK POS BERSINAR
Terbanding/Tergugat II : Penanggung Jawab Harian Pimpinan Redaksi Batak Pos
Terbanding/Tergugat III : Sangkot Sihotang
Terbanding/Tergugat IV : Penanggung Jawab Media Online Pantauan Rakyat
Terbanding/Tergugat V : Arifin Syahputra
79 — 36
undang atau sekelompok orang, maka menurut hukumseseorang atau sekelompok orang tersebut bebas untukmempergunakan haknya dengan kata lain dapatlah dikatakanpenggunaan hak tersebut bersifat fakultatif (bukan merupakankeharusan), artinya penggunannya amat tergantung pada yangbersangkutan akan digunakan atau tidak digunakan, Justru denganadanya hak jawab tersebut dapat menimbulkan kewajiban bagi insanPers untuk melayani hak jawab tersebut jika kewajiban tersebut tidakdilakukan maka Pers bisa terkena sangsi
WINALIA OKTORA, SH
Terdakwa:
RANGGA REFDISON Pgl. ANGGA Alias MONGGUK Bin ISON
66 — 8
Susilo (1985:13) kejahatan dalampengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidakatau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya wargamasyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkanPengertian Keadilan menurut Al Quran sendiri ada beberapa pengertian yangberkaitan dengan Keadilan yang berasal dari
22 — 10
naungan BUMN), oleh karenanya Pemohon terikat dengan ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan selama 6 bulankepada Pemohon untuk mendapatkan Surat Izin Bercerai dari atasanPemohon, namun sampai dalam batas waktu yang telah ditentukan Pemohonbelum memperoleh surat izin dimaksud dan Majelis Hakim telah mengingatkanakan sangsi
107 — 46
;Bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Baturetno tidak memenuhi rasa keadilankarena yang mendapatkan sangsi surat suara tembus secara simetris padalipatan ruang kosong dibawahnya hanya nomor urut 7 tanda gambar pepaya,16.17.18.19.nomor urut 8 tanda gambar jeruk, nomor urut 9 tanda gambar pisang. Tidaksesuai peraturan Bupati nomor 43 tahun 2009 Bab IV pasal 24 ayat 1 pemilihanharus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
482 — 376 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor: 16 K/Pid.Sus/2015ii. sangsi potongan 25 % dari penghasilan PS atau CallingCharge apabila (dengan sengaja) PS 3 hari kerja tidakmasuk kerja maupun;3) Penjeratan hutang sendiri di dalam ketentuan umum pasal 1angka 15 adalah perbuatan menempatkan orang dalamstatus atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkandirinya atau keluarganya atau orangorang yang menjaditanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentukpelunasan hutang;4) Bahwa di persidangan terkumpul alat bukti yang sah:a Kedua
SARAH ,E BUKORSYOM, S.H.
Terdakwa:
NIKEN NURHALIA RAMADHANTI
165 — 85
pembayaran dana taktis tersebut karenaSaksi selaku PPAT tidak bisa menolak ketika /ist dana taktis diserahkankepada staf Saksi, setelah /ist tersebut Saksi terima, maka saksi berkewajibanharus membayar dana taktis tersebut.Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan yang mewajibkan Saksi untuk membayar danataktis tersebut adalah Bendahara Penerima kantor pertanahan Kota SorongTerdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti.Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah ada sangsi
Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kemudahan walaupun PPAT telahmembayarkan dana taktis tersebut namun Saksi sebagai staf hanya mengikutisaja karena sebelumnya juga sudah di wajibkan untuk membayar dana taktistersebut.Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu ada sangsi/denda jika tidakmembayarkan dana taktis kepada pihak BPN karena Saksi belum pernah tidakmembayarkan.
86 — 27
berbeda dengan aturanhukum yang harus dilaksanakan;Bahwa yang jadi dasar keluarnya Himbauan adalah karena adanya aturan yangtidak dijalankan;Bahwa yang dimaksud dengan Insentif adalah memberikan upah ataupenghargaan atas pekerjaan dan isentif diterma oleh orang ikut dalamkegiatan;Bahwa roh atau jiwa dari suatu himbauan melekat, apabila suatu himbauantersebut pelaksanaan suatu yang benar dan pelaksanaan peraturan yang sudahada sebelumnya harus ditaati;Bahwa tidak melaksanakan himbauan tidak ada sangsi
.09/Pid.B/TPK2012/PN .PDG.Bahwa benar yang jadi dasar keluarnya Himbauan adalah karena adanya aturan yangtidak dialankan;Bahwa benar yang dimaksud dengan Insentif adalah memberikan upah ataupenghargaan atas pekerjaan, dan insentif diterima oleh orang ikut dalam kegiatan;Bahwa benar roh atau jiwa dari suatu himbauan melekat, apabila suatu himbauantersebut pelaksanaan suatu yang benar dan pelaksanaan peraturan yang sudah adasebelumnya harus ditaati;Bahwa benar tidak melaksanakan himbauan tidak ada sangsi
jabatan ataupun karena mempunyai kedudukan;Menimbang, bahwa penyalah gunaan ini dilakukan dengan bertujuan untuk mendapatkankeuntungan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain seperti pada unsur ke dua dari pasal 3 UUTindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya,kewenangan, kesempatan maupun sarana yang ada padanya sebagai seorang Pegawai Negeri /Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai;Menimbang, bahwa tidak melaksanakan himbauan tidak ada sangsi
216 — 195
negara;Bahwa untuk kayu 688 sesuai temuan Tim Audit External, kayu 688 tersebuttanpa meter kubik tetapi ada transfortation Permit;Bahwa ada 5 Stock Opname yang seharusnya ditanda tangani oleh 3 Pejabat,tetapi hanya ditanda tangani oleh 2 orang saja;Bahwa kayu yang belum di ukur dan di buat LHPnya kayu tersebut belumboleh di bayar;Bahwa verifikasi dalam administrasi kayu itu tugasnya GANIS;Bahwa denda yang diakibatkan dari tidak terlaksananya prosedur, Negaramengalami kerugian;Bahwa menurut Regulasi sangsi
251 — 22
Klienpun memahami bahwa tindak perlindungan anak yang dilakukannya ada;ah suatuperbuatan yang tidak baik dan dapat dijatuhi sangsi pidana. Oleh karena itu, ia telahbenarbenar menyesali perbuatannya.
HJ. SUSWATI, DKK (TERGUGAT)
ATIMONO, DKK (TURUT TERGUGAT)
77 — 20
Atau mengingat usia penggugat yang sudah lanjut, mungkin saja penggugathanya dimanfaatkan oleh orangorang disekitarnya yang tidak bertanggungjawab yang hanya mementingkan ambisi dan nafsu angkara murka pribadinya.Setelah nantinya gagal, penggugat dibiarkan sendiri menanggung segalaresikonya, menanggung segala sangsi sosial, dicemooh masyarakat bahkandikucilkan dari masyarakat. Kalau memang demikian sungguh kasihan danmengenaskan !
F.S Lumbanraja, S.H.
Terdakwa:
PRATU BARNABAS BILLI KAKISINA
91 — 44
Bahwa dalam perkara ini Saksi1 danSaksi2 diberikan sangsi dijatuhihukuman berupa penahanan di tempattertentu selama 21 hari melalui sidangkode etik di Polresta Ambon dan PPLease yang dipimpin oleh WakapolrestaAmbon dan PP. Lease.Dari analisa fakta tersebut di atas PenasehatHukum Terdakwa berpendapat bahwaTerdakwa dalam hal ini tidak terbuktimelakukan tindakan penganiayaan kepadaSaksi 1 dan Saksi2 tetapi tindakan Terdakwaadalah melakukan pembelaan diri karenadikeroyok oleh Saksi1 dan Saksi2.
442 — 169
rapat tidak diberitahukan sangsikalau tidak menjual produk reksadana, karena cabang di Surabaya cukupbagus dan selalu melebihi target ;e Bahwa Produk reksadana yaitu produk yang dikeluarkan managerinvestasi diluar Bank itu dan castmen dananya bisa ditempatkan di obligasidll;e Bahwa Saksi katakan kepada para nasabah sebelum menyetujui danmenyepakati bahwa produk ini tidak dijamin oleh pemerintah itu rawan,saksi katakan rawan ; Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2008 rapat untuk membahasreksadana ada sangsi
pada waktuitu krisis global, banyak nasabah yang mencairkan dananya ;e Bahwa terakhir itu reksadana 90 % berubah menjadi Discretionary Fund,discretionary fund itu bisa diinvestasikan seluasluasnya oleh managerinvestasinya ;41e Bahwa reksadana bisa dijual di seluruh cabang bank Century padaawalnya brosurbrosur / formulirformulir didistribusikan ke cabangcabang,dan saksi juga ditelpon oleh pak Robert untuk menjual juga dengan adanyaSurat Edaran ;e Bahwa brosurbrosur dari Antaboga ;e Bahwa tidak ada sangsi
17 — 10
PA.Kab.MlgPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan sebagai Pegawai NegeriSipil;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Surat Keterangan untukBercerai dari atasan Termohon tersebut diatas, Majelis Hakim telahmemberikan penundaan waktu hingga 6 (enam) bulan, sebagaimana diaturdalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984;Menimbang, setelah lewat masa 6 bulan, ternyata Termohon masihbelum mendapatkan Surat Keterangan untuk Bercerai, dan Majelis Hakim telahmenerangkan kepada Pemohon dan Termohon tentang sangsi