atausulit maka Putusan Pengadilan dalam perkara ini dianggapsebagai Pemberian Kuasa kepada Para Penggugat untukmelakukan perbuatanperbuatan hukum sampai denganterbitnya sertifikat atas nama masingmasing Penggugat;XII = =Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati segalaisi Putusan Pengadilan dalam perkara ini;ATAU: Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon agar diputus seadiladilnyamenurut hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya para penggugat dalam konpensimengadakan prubahan

UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Prubahan keduaatas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta RBG;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal tanggal 17 Mei 2017Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Ksn yang dimohonkan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSIMenerima Eksepsi dari Pembanding/semula Tergugathalaman 20 dari 21 Putusan nomor 48/PDT/2017/PT PLKDALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan

Bahwa sehubungan dengan pengakuan Tergugat tersebut diatas, Ternyatadihubungkan dengan surat keterangan Kelurahan Kalisari dibawahNo.599/26/402.6.20.4/2002 tertanggal 30 Agustus 2002, Surat Keterangantersebut terlampir sebagai bukti yang diberi tanda bukti P5 yang pada intinyamenerangkan bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini secarajelas dan tegas masih tanah orangtua dari para Penggugat dan tidak adaketerangan atau catatan tentang prubahan tanah tersebut kepada Tergugatakan tetapi tetap

Nomor 780 K/Pdt.SusPHI/2021Negeri Pekanbaru Nomor 78/Pdt.SusPHI/2020/PN.Pbr, tanggal 19Januari 2021:Mengadili SendiriDalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seiuruhnya;Menyatakan proses prubahan program pensiun Jaminan Hari Tua (JHT)menjadi program Asuransi Saving Plan yang dilakukan oieh Tergugat bersamasama dengan Tergugat II bertentangan dengan hukum;Menyatakan perjanjian kerjasama Yayasan Pendidikan Cendana Rumbaidengan

adalah Alizon Yasin.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :173/KPTSII/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang penunjukan Areal hutan di WilayahProvinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan surat edaran Mentri Kehutanan Nomor :404/MenhutII/03 serta penjelasan Mentri Kehutanan tentang Status Kawasan HutanNomor : S.426/MenhutII/2006 tanggal 26 Juli 2006.Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.208/ MenhutII/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang prubahan

terdakwa.Bahwa Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : 173/KPTSII/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang penunjukan Areal hutan diWilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan surat edaran Mentri KehutananNomor : 404/MenhutII/03 serta penjelasan Mentri Kehutanan tentang StatusKawasan Hutan Nomor : $.426/MenhutII/2006 tanggal 26 Juli 2006.Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.208/ MenhutII/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang prubahan

Bahwa mengenai restrukturisasi untuk perbankan syariah sudah diaturkhusus berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit UsahaSyariah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor13/9/PBI/2011 tentang Prubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank SyariahDan Unit Usaha Syariah, yang mana mengatur mengenai persyaratanrestrukturisasi.

memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHAFTII Als LOWEK BinMUSTAFAbersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang dengansengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujukanak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lainsebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76d UU RI Nomor 35Tahun 2014 tentang prubahan

Disita Dari LAELA SAROYA Tanggal 22 Maret 20171.10.1 (satu) bundel Perda Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Februari2013 tentang APBD Tahun Anggaran 2013;1 (satu) bundel Peraturan Gubernur DKI Nomor 10 Tahun 2013tanggal 25 Februari 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2013;1 (satu) bundel Perda Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 25 Februari2013 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;1 (satu) bundel Peraturan Gubernur DKI Nomor 119 Tahun 2013tanggal 24 Oktober 2013 tentang Penjabaran Prubahan APBD TA2013;1 (satu

Disita Dari LAELA SAROYA Tanggal 22 Maret 20171.hm1 (satu) bundel Perda Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Februari2013 tentang APBD Tahun Anggaran 2013;1 (satu) bundel Peraturan Gubernur DKI Nomor 10 Tahun 2013tanggal 25 Februari 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2013;1 (satu) bundel Perda Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 25 Februari2013 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;1 (satu) bundel Peraturan Gubernur DKI Nomor 119 Tahun 2013tanggal 24 Oktober 2013 tentang Penjabaran Prubahan APBD TA2013;1 (satu

Disita Dari LAELA SAROYA Tanggal 22 Maret 20171.2.1 (satu) bundel Perda Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Februari2013 tentang APBD Tahun Anggaran 2013;1 (satu) bundel Peraturan Gubernur DKI Nomor 10 Tahun 2013tanggal 25 Februari 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2013;1 (satu) bundel Perda Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 25 Februari2013 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;1 (satu) bundel Peraturan Gubernur DKI Nomor 119 Tahun 2013tanggal 24 Oktober 2013 tentang Penjabaran Prubahan APBD TA2013;hal 93

dikabulkan bukanmerupakan kekalahan bagi Tergugat, pula bukan kemenangan bagiPenggugat, tetapi perceraian dijalani sematamata demi kemaslahatansuami istri, sebab Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagidalam rumah tangganya, dan madharatnya akan lebih besar apabilaMajelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untukmempertahankan rumah tangganya, sebagaimana dalil kaidah fiqhiyahtersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tertanggal 28September 2020 telah melakukan prubahan

Disita Dari LAELA SAROYA Tanggal 22 Maret 20171.10.a.12.1 (satu) bundel Perda Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Februari2013 tentang APBD Tahun Anggaran 2013;1 (satu) bundel Peraturan Gubernur DKI Nomor 10 Tahun 2013tanggal 25 Februari 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2013;1 (satu) bundel Perda Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 25 Februari2013 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;1 (Satu) bundel Peraturan Gubernur DKI Nomor 119 Tahun 2013tanggal 24 Oktober 2013 tentang Penjabaran Prubahan APBD TA2013;1

JakartaUtara TA 2014;Disita Dari LAELA SAROYA Tanggal 22 Maret 20171. 1 (Satu) bundel Perda Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Februari2013 tentang APBD Tahun Anggaran 2013;2. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur DKI Nomor 10 Tahun 2013tanggal 25 Februari 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2013;3. 1 (Satu) bundel Perda Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 25 Februari2013 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;4. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur DKI Nomor 119 Tahun 2013tanggal 24 Oktober 2013 tentang Penjabaran Prubahan

Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada semua tahapan persidangan agar Pemohon tetap memepertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha Majelis tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang bernama MUNIR,SH,.MH.. namun usaha tersebut gagal karena Pemohon tetap berkeinginan bercerai dari Termohon; Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon ada melakukan prubahan

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon denganTermohon pada semua tahapan persidangan agar Pemohon tetapmemepertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha Majelistidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui MediatorHakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang bernama MUNIR,SH,.MH..namun usaha tersebut gagal karena Pemohon tetap berkeinginan bercerai dariTermohon;Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon danselanjutnya Pemohon ada melakukan prubahan

memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan tersebut diatur didalampasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata UsahaNegara yang menyatakan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;Menimbang, bahwa kemudian definisi sengketa tata usaha negara itusendiri diatur didalam pasal 1 angka 10 UndangUndang Nmor 51 Tahun 2009tentang prubahan

memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan,Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan tersebut diatur didalampasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata UsahaNegara yang menyatakan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara,Menimbang, bahwa kemudian definisi sengketa tata usaha negara itusendiri diatur didalam pasal 1 angka 10 UndangUndang Nmor 51 Tahun 2009tentang prubahan

memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan tersebut diatur didalam pasal47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negarayang menyatakan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.Menimbang, bahwa kemudian definisi sengketa tata usaha negara itusendiri diatur didalam pasal 1 angka 10 UndangUndang Nmor 51 Tahun 2009tentang prubahan

disampaikan Para Penggugat sebagaimana bukti yangdisampaikan adalah persis sama dengan yang ada dalam buku kerawangan desa ; Bahwa benar dahulu tanah tanah tersebut dikuasai oleh ;akan tetapi sekarang sudah dijual kepada pihak lain, desa tidak mengetahui tentangpemindahan hak tersebut yang semestinya harus diketahui oleh Desa ; Bahwa semua obyek tersebut saat ini telah dikuasai oleh PT SITUBONDORIFINERY INDUSTRI, akan tetapi Desa tidak mengetahui secara pasti proses jualbelinya, Desa tidak mengetahui prubahan

meminta untuk mengecek uang tersebut keBank dan pada tanggal 30 Agustus 2013 terdakwa mendapat kabar darisaksi Marianda Jumali Absti alias Ary J Absti memberitahukan padaterdakwa bahwa uang tersebut telah masuk ke rekning CV Mecom Stardan diambil pada tanggal 3 September 2013 tetapi sebelumnya terdakwabertemu saksi Marianda Jumali Absti alias Ary J Absti untukmenginformasikan jumlah uang yang masuk yang telah dikurs kan kerupiah menjadi Rp. 738.793.800. dan juga untuk membahas fee karenaterjadi prubahan

UndangUndang No.5tahun 2018 tentang Prubahan atas UndangUndang No.15 Tahun 2003 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang NO.1 Tahun 2002tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndang;DANKETIGA :Perbutan Terdakwa DARCI als MARYAM bin KATIM telah didakwa sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo.

UndangUndang No.5tahun 2018 tentang Prubahan atas UndangUndang No.15 Tahun 2003 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang NO.1 Tahun 2002tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndang yangunsurnya sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2. Unsur menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;Ad. 1 Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang menurutYurisprudensi Mahkamah Agung RI.

SATRIA MANDIRIe Laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatanpembangunan balai benih ikan (BBI) tahun 2007e Gambar perencanaan kegiatan pembangunan balai benih ikan(BBI) tahun 2007e Dokumen pelaksanaan prubahan anggaran (DPPA) tahun 2007e Surat perintah pencairan dana (SP2D) kegiatan Balai Benih Ikan(BBI) TA.2007e 1 (satu) bundle dokumen CV. KARYA UTAMAe 1 (satu) bundle dokumen CV. BINTANG LIMAe 1 (satu) bundle dokumen CV.

SATRIA MANDIRI Laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatanpembangunan balai benih ikan (BBI) tahun 2007 Gambar perencanaan kegiatan pembangunan balai benih ikan(BBI) tahun 2007 Dokumen pelaksanaan prubahan anggaran (DPPA) tahun 2007 Surat perintah pencairan dana (SP2D) kegiatan Balai Benih Ikan(BBI) TA.2007 1 (satu) bundle dokumen CV. KARYA UTAMA 1 (satu) bundle dokumen CV. BINTANG LIMA 1 (satu) bundle dokumen CV.

masyarakat pada umumnya, karenanyamaka berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakimberpendapat bahwa dipandang wajar dan pantas Tergugat Rekonpensidiwajibkan membayar mutah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan prubahan