terdaftar sehingga tidak adakepastian hukum terhadap perkawinan mereka, padahal para Pemohonsangat memerlukan Kutipan Akta Nikah tersebut, yang nantinya sangatberguna bagi para Pemohon untuk kedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il selama ini telahhidup berumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebihkurang 15 tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan olehmasyarakat dianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits ereen uiterlijk bezit van den huwelijken staat

berdasarkan pasal 145 ayat (2)HIR dinyatakan bahwa akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluargasemenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihankedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentangsesuatu penanjian pekerjaan;Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan tentangkedudukan para pihak menurut hukum perdata atau hukum sipil dalampasal tersebut adalah tentang perkara mengenai kelahiran, keturunan,perkawinan, perceraian, ibu bapak dan kematian (de burgerlijke staat

terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 8tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uilterlijk bezitvan den huwelijken staat

terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 25tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een ulterlijk bezitvan den huvelijken staat

pegangan oleh semuapihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh PenuntutUmum ataupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupunoleh Hakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukum dankemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap Hak HakAsasi Manusia (Human Rights), yang tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah(Presumption Of Innocense) sebagai landasan hukumuniversal dalam suatu) negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat

STAAT ONDER :30, Register en Blg : II8,yang disalin sesuai dengan yang tertera dalam BoekoeRadja Bioes pada tanggal 24 Pebruari 1986 Nomor : 1/BB/1986 , ditandatangani oleh Panitera kepalaPengadilan Negeri Tarutung;9.

SINAGA;Selanjutnya itand al ...........cccccccceeseeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneenenes Ti,TH, THI, TIV2;3.Foto copy Petikan dari BOEKOE RADJA BIOES HOENDOELANPANGOEROERAN , LANDSCHAP PANGURURAN No.36, NamaKampung : Sitangkaraen, Nama Raja : PANALAKSAK MARGA28NAIBAHO, Wiens Besluit : Rest.Contr, Datum en Nummer :1708 No.9 , Pangkat : Kh, Staat Onder : 30, Register en Blg :Il8. Yang disalin sesuai dengan yang tertera dalam BoekoeRadja Bioes. Tarutung 24 Pebruari 1986.

padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaHalaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.MtpNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 40(empat puluh) tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan olehmasyarakat dianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er eenuiterlijkk bezit van den huwelijken staat

terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 10tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uiterlijk bezitvan den huwelijken staat

terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 46tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een ulterlijk bezitvan den huvelijken staat

156/S.K/ 1967 tanggal 6 Pebruari1967 (bukti P1) dan Petikan dari Register KampongsMet De Daarover Besturende Radjas tanggal 21 Maret1977 (bukti P2).Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor :156/S.K/1967 tanggal 6 Pebruari 1967 (bukti P1),11.disebutkan Ditarik dari djiwa registrasi perkampunganlama Buku Bius) Landschap' Harianboho, bahwaperkampungan Sosor Sagala, adalah tertulis atas milik/kepunjaan dari Pamontang Sagala, dengan surat idzin(besluit) Contrelaur van Samosir bertgl 171908 No.1772, Staat

Bahwa seandainyalah benar quad non PamontangSagala memiliki kampung bernama Sosor Sagala/Sagala II, berdasarkan surat keterangan No. 156/S.K/1967 tanggal 6 Februari 1967 dengan idzin(besluit) Contrelaur van Samosir bertgl 171908No.1772, staat orde 1851, Registrasi 11g I116.

Dasarpemberian surat keterangn No. 156/S.K/1967 dari idzin(besluit) Contrelaur van Samosir bertgl 171908No.1772, staat orde 1851, Registrasi 11g 116, secarahukum surat keterangan No. 156/S.K/1967 tanggal 6Februari 1967 tersebut tidak berlaku, karenabertentangan dengan UndangUndang No. : 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agariayang telah diundangkan pada tanggal 24 September1960.

. =: 156/S.K/1967, yangmenyebutkan ditarik dari jiwa registerasi perkampungan lama buku bius, landschap Harianboho,2929s2.10.dengan surat Idzin (besluid) Contrelaur van Samosirbertanggal 171908 Nomor 1772 Staat Ordel1851,Registrasi 11g I116 adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokokpokok Agraria (UUPA) bagian Ke empat ayat (A) yang berbunyi Hakhak dan wewenangwewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swaperaja

mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaHalaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA MtpNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 15tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uilterlijk bezitvan den huwelijken staat

mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Halaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA MtpMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 15tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uiterlijk bezitvan den huwelijken staat

Bahwa sejarah kegiatan operasional dan penunjang operasional angkutan keretaapi adalah menggunakan tanah Kraton Ngayogyakarta olen Perusahaan KeretaApi Staat Sporwegen (SS) dan Nederlands Indische Maatshapaij (NIS) denganHak Gebruik (Hak pakai), dengan memberikan kompensasi dalam bentukperjanjian sewa tanah yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 1926 danberakhir tanggal 31 Desember 1971 dan hingga sekarang tidak ada tindak lanjutdalam bentuk apapun atas hakhak tersebut;.

Bahwa kemudian setelah Indonesia merdeka, kegiatan operasional dan penunjangoperasional angkutan kereta api adalah menggunakan tanah KratonNgayogyakarta oleh Perusahaan Kereta Api Staat Sporwegen (SS) danNederlands Indische Maatshapaij (NIS) dengan Hak Gebruik (Hak pakai), diambilalih oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api di Daerah Istimewa Yogyakarta;.

Untukmenghilangkan keraguraguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansitanggal 21 Desember 1917 dalam Staatsblad 1917738, makaOrdonansi ini dicabut Kembali, dan kemudian diatur dalam Staat blaadtahun 1931 no. 54, dan ditentukan sebagai berikut:(1) Bila peraturanperaturan menggunakan istilah belum dewasa,maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah inidimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yangsebelumnya tidak pernah kawin.Halaman 10 Penetapan Nomor:102/Pdt.P/2020/PN.Bks.(2

tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 18(delapan belas) tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan olehmasyarakat dianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er eenuiterlijk bezit van den huwelijken staat

terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 10tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uiterlijk bezitvan den huwelijken staat

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20September 2019 secara sah ;Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid/2019/PT DPS.Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umumtersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;Menimbang, bahwa adapun alasanalasan Memori Banding yangdiajukan oleh Penuntut Umum, pada pokok sebagai berikut :Undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaiKonstitusi Negara telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesiaadalah Negara Hukum ( Recht Staat

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut, Penggugat merasakehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mugkin lagi danPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Staat Cq Majelis Hakimyang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang sertamemanggil Pengggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadilidengan menjatuhkan putusan yang amarnya

Niet Kwarder Trow ); Bahwa berdasarkan atas kesimpulan fakta fakta ( Van Fietelijken Aard ) tersebutdiatas , maka menjadi jelas bahwasanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat IIyangtidak mau mengosongkan dan menyerahkan penguasaan objek sengketa tersebutkepada Penggugat serta telah pula menguasai / menempati tanah dan rumah objeksengketa tapa seizin Penggugat adalah dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan TanpaHak dan Melawan Hukum ( Onrechtmatigedaad ) ; Bahwa dalam suatu Negara Hukum R.I ( Rechts staat

atau belum pernah ada sehingga adanyaperkawinan tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan, maka untukmembuktikan adanya perkawinan, Hakim diberi kebijaksanaan untuk menilaiapakah benar ada perkawinan ataukah tidak berdasarkan buktibukti lain dansaksisaksi;Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Hakim dapat menilai apakahyang bersangkutan telah hidup terangterangan sebagai suami isteri dan olehmasyarakat telah dianggap sebagai suami isteri (mits e keen uitelijk bezit vanden huwelijken staat