(M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas hal.233);Menimbang, bahwa mengenai modal dasar Perseroan Terbatas, Pasal 32UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatursebagai berikut:(1) modal dasar Perseroaan paling sedikit Rp.50.000.000.

Wajib seksama dan hatihati melaksanakan pengurusan perseroaan (theduty of the due care);b. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun dan cakap (duty to bediligent and skill)Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi merupakan komisaris yangmempunyai tanggung jawab dan kewenangan selayaknya yang telah diatur olehPasal 97 ayat (2) UUPT 2007, dengan mana perbuatan Tergugat Rekonpensiyang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Ny. Salamah UdinAbimanyudan pula menawarkan diri kepada PT. H. M.

Bahwa Perusahaan Perseroaan Ternatas yang ada di wilayh objeksengketa aquo adalah PT. Sawit Jambi Lestari sejak tahun 1988sedangkan PT. VAT keberadaannya baru di tahun 2010;.

Surat Camat Panggungrejo Nomor 700/729/423.404/2018 tanggal 16 Juli2018 perihal Tindaklanjut temuan BPK RI atas laporan Keuangan DaerahTahun 2017;52.Akta Perseroaan Komanditer CV. MAHADHIR tanggal 8 Maret 2000Nomor : 8 , Notaris Sochib Arifin, SH;53.Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) ,Nama Perusahaan :. MAHADHIR, CV , tanggal 21 Dec 2017;54.Dokumen jin Usaha Jasa Kontruksi Nasional, Nomor:600/104/424.057/2016 Nama Perusahaan : CV. MAHADHIR, tanggal 7September 2016;55.

Menetapkan agar Terdakwa DICKY ODDY SAPUTRAdibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah); M184/5182, Pekerjaan Pengembangan PLUTKUMKM , tanggal27 September 2018. 61 (2 (dua ) Lembar fotokopi Bill Of Quantity (BQ), Pekerjaan :Pengembangan PLUTKUMKM .62 1 (satu) Bundel fotokopi Gambar Rencana PekerjaanPengembangan PLUTKUMKM, Lokasi : Jl.Yani Gadingrejo KotaPasuruan.101 1 (Satu) Bundel Fotokopi Akta Perseroaan Komanditer CV.MAHADHIR tanggal 8 Maret 2000 Nomor : 8 , Notaris SochibArifin

Hari Senin tanggal 09 Juli2018;2 (dua) Jlembar copy Surat Camat Panggungrejo Nomor700/729/423.404/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Tindaklanjut temuanBPK RI atas laporan Keuangan Daerah Tahun 2017;1 (Satu) bundle copy bukti setoran ke kas daerah Pemkot Pasuruan padabank Jatim no rek 0231020322 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.2.420.000.000.;1 (Satu) Bundel Fotokopi Akta Perseroaan Komanditer CV.

., yang berdasarkan Keputusan MenteriHukum dan HAM RI Nomor AHU.43560.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal4 September 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggarandasar Perseroaan Jo Akta Pernyataan Keputusan Pemegang SahamPerseroan Terbatas PT. DAMAI INDAH UTAMA Nomor 79 tanggal 10Desember 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris FIKRI SAID,S.H. Dalam hal ini diwakili oleh KUKUH SUGIARTO, S.T., selakuDirektur PT.

Poerbaningsih Adi Wasito, SH Nomor 78 tanggal 19Agustus 2008, untuk bertindak mewakili perseroaan di wilayah Bali, NusaTenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku dengan Domisili di Denpasarsehingga sebagai penerima kuasa terdakwa Ir.

BahwaFakta yang sesungguhnya terjadi adaiah : 1 (Satu) unit mobil isuzu Elf warna putih tahun 2014 atas namaPenggugat Rekopensi/Termohon Konpensi merupakan assetPerusahaan yang harus diaudit secara internal dan pembagiannyaharus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)berdasarkan Undangundang Perseroaan Terbatas No 40 Tahun 2007. 1 (Satu) unit mobil Grand Max MB warna putih tahun 2016 No Poi :XXX merupakan asset Perusahaan yang be!um lunas dan harus diauditsecara interna!

Sebab sesuaiAkte Nomor.18 Pasal 11 ayat 4 dan 5 Akte Pendirian PT.Mitrakoemenyebutkan :4 : Perbuatan hukum untuk mengalihnkan, melepaskan hak ataumenjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar hartakekayaan perseroaan dalam satu tahun buku, baik dalaam saatutransaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yangberkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat UmumPemegang Saham yang dihadiri atau diwakill para pemegang sahamyang memiliki paling sedikit % (tiga perempat

Berwenang dan bekewajiban untuk memegang dan mengatur buku, uang dan halhallain yang menyangkut (usahausaha) Perseroaan dan berberweang pula untuk80mengangkat dan memberhentikan (para karyawan serta menetapkan gajinya masingmasing)Fungsinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya dalam segala hal mengenai perseroaan baik yangberupa pengurusan maupun yang berupa kepemilikan (penguasaan).Pada tanggal dan bulan terdakwa sudah lupa bertempat di Tolitoli terdakwa mendapat berita80pengumuman pelelangan pengadaan

Manager maupunPengusaha/Tergugat sendiri selaku President & General dari PerseroanTately NV, namun tidak pernah memperoleh perhatian dan tindak lanjut dariPengusaha/Tergugat untuk segera membuat: "Perjanjian Kerja (Baru)" yangmengikat Perseroaan Pengusaha/Tergugat dengan Pekerja/Penggugatselaku Tenaga Kerja Asing yang bekerja wajib berdasarkan RencanaPenggunaan Tenaga Kerja Asing disingkat dan selanjutnya disebut: RPTKAuntuk izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, disingkat dan selanjutnyadisebut

Terbatas: Direksi mewakillperseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sehingga disimpulkanbahwa Tergugat II telah melepaskan hak tanahnya dnegan SHGB No.1759;Bahwa Penggugat tidak memahami sutuhnya keberlakuan dari UU PerseroanTerbatas aquo, karena arti sebenarnya ketentuan Psl 98 : direksi hanyaberkewajiban mengurus dalam rangka jalannya operasional perusahaan baikkedalam ataupun keluar, dimana dalam Psl 102 ayat (1) huruf a jo Psl 117 UUPerseroan Terbatas disebut ; bahwa untuk mengalihkan asset perseroaan

TentangPeraturan Jabatan PPAT, yang diberi tanda : T.1 30 ;Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah , yang diberi tanda: T.1 31 ;Pasal 41 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, yang diberi tanda T.1 32 ;Pasal42 UU No.40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas, yang diberi tanda : T.1 33 ;Pasal 1 angka (16) UU No.40 Tahun 2007 Tentang(Perseroan Terbatas) yang diberi tanda: T.1 34;Pasal 34 ayat (3) berikut Penjelasannya UU No.40 Tahun2007 Tentang Perseroaan

37 dari 242 halaman putusan Nomor 762/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTRsaham yang akan mereka jual, dan sebagai Penjual juga berhak menjualkepada pembeli yang benarbenar setuju dengan harga yang ditawarkandan pembeli tersebut melaksanakan niatnya dengan membeli sahamyang dijual tersebut, bukan hanya sekedar menyatakan berniat membell.65.Bahwa sahamsaham milik Dr Robby Indratto (in casu Tergugat IVKonpensi) dan Dr Binsar Parasian Simorangkir (in casu Tergugat VKonpensi), dibeli olen salah satu pemegang saham Perseroaan

sahamyang akan dijual, memiliki hak menentukan berapa harga saham yang akanmereka jual, dan sebagai Penjual juga berhak menjual kepada pembeli yangbenarbenar setuju dengan harga yang ditawarkan dan pembeli tersebutmelaksanakan niatnya dengan membeli saham yang dijual tersebut, bukanhanya sekedar menyatakan berniat membeli.Bahwa sahamsaham milik Dr Robby Indratto (in casu Tergugat IVKonpensi) dan Dr Binsar Parasian Simorangkir (in casu Tergugat VKonpensi), faktanya dibeli oleh salah satu pemegang saham Perseroaan

yang akan dijual, memiliki hak menentukan berapa harga sahamyang akan mereka jual, dan sebagai Penjual juga berhak menjual kepadapembeli yang benarbenar setuju dengan harga yang ditawarkan danpembeli tersebut melaksanakan niatnya dengan membeli saham yangdijual tersebut, bukan hanya sekedar menyatakan berniat membeli.Bahwa sahamsaham milik Dr Robby Indratto (in casu Tergugat IVKonpensi) dan Dr Binsar Parasian Simorangkir (in casu Tergugat VKonpensi), faktanya dibeli oleh salah satu pemegang saham Perseroaan

yang akan dijual, memiliki hak subjektif menentukan berapa hargasaham yang akan mereka jual, dan sebagai Penjual juga berhak menjualkepada pembeli yang benarbenar setuju dengan harga yang ditawarkandan pembeli tersebut melaksanakan niatnya dengan membeli sahamyang dijual tersebut, bukan hanya sekedar menyatakan berniat membell.Bahwa sahamsaham milik Dr Robby Indratto (in casu Tergugat IVKonpensi) dan Dr Binsar Parasian Simorangkir (in casu Tergugat VKonpensi), dibeli oleh salah satu pemegang saham Perseroaan

Bintang Cosmos yangbertindak sebagai Pembantah ;Menimbang, bahwa terhadap sebuah Perseroan Terbatas (Korporasi) makaharus mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas ;Menimbang, bahwa Pasal 98 menyebutkan : Ayat 1: Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ; Ayat 3: Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam undangundang ini, anggaran dasar, atau

Tata UsahaNegara; 3 Sedangkan didalam Penjelasan pasal 55 tersebut di atas, pada alinea terakhirmenyatakan Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusanitu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejakhari pengumuman tersebut; 4 Bahwa Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah berupa SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 06 Maret 2009 tentang persetujuanPerubahan Anggaran dasar Perseroaan

posiita danpetitum gugatan penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih mempertimbangkan apakahdasar hukum dan dalil gugatan Penggugat sudah jelas dan telah memenuhi persyaratanformil suatu gugatan terkait eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV, Tergugat VI s/d Tergugat X,Tergugat XII, Tergugat XIV s/d Tergugat XXXI, Tergugat XXXIII s/d Tergugat XXXIV,Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVI mendalilkan Penggugat adalah Perseroan Terbatas,maka berdasarkan UU Perseroaan

Nomor : 22 K/Padt/2011Para Pembanding/Para Tergugat dan Termohon Kasasi, semulaTerbanding, Penggugat yaitu :1) ALAT BUKTI P.I, foto copy akte notaris Endang Soedarwati SHNo.36 tanggal 18 Maret 2008 tentang Berita Acara RapatPengurus Perseroaan PT.

Praja handanu (vide no 1 hal 19) : Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi maksud dan tujuan perseroanialah melakukan usahausaha dalam bidang apotek ; pasal 3 ayat 2 untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaiberikut : PENGELOLAAN APOTEK2) ALAT BUKTI T.I8, foto copy Akte Notaris Endang SoedarwatiSH No. 36 tanggal 18 Maret 2008 tentang Berita Acara RapatPengurus Perseroaan PT Praja handanu (vide No 8 hal 27) : pasal 3 ayat 1 yang berbunyi maksud dan tujuanperseroan

perwakilan Para Penggugat masuk ke kantor;Bahwa faktanya kemudian diketahui Para Pemegang saham (Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V) lain (mayoritas) bahkan keluargadapat memasuki kantor dan bekerja di kantor dengan leluasa tidakdibatasi seperti pembatasan akses kantor, akses korespondensi, aksesbertemu manajemen terhadap Para Penggugat sehingga perbuatanTergugat VII, Vill, dan IX terhadap Para Penggugat yang merupakanpemegang saham/founder yang mendirikan perseroan dan telahmengembangkan perseroaan

perkara yang disengketakan,dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai Kurang pihak (PluriumLitis Consortium) tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat X telah pulamengajukan eksepsi mengenai error in objecto dimana yang menjadisengketa sesungguhnya bagi para pihak adalah Akta yang menjadi dasarditerbikannya Surat Pemberitahuan (SP) Perubahan Anggaran Nomor :AHUAH.01.030088175 tertanggal 14 Februari 2020 perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroaan

Fotokopi surat tanggapan atas pelaksanaan bangunan rumah atas namaLisda Silalahi kepada Bima Saksi Simanjuntak dengan Nomor 100/1157/PemTiban/2014 tertanggal 21 Nopember 2014, selanjutnya diberi tandaP13;14.Fotokopi surat keterangan Nomor 34/SK/2001/2014 tertanggal 16 Juli2014, selanjutnya diberi tanda P14;15.Fotokopi surat keterangan nomor 35/SK/2001/2014 tertanggal 16 Juli2014, selanjutnya diberi tanda P15;16.Fotokopi anggaran dasar dari Perseroaan Terbatas Peroesahaan R.Marinus Simandjoentak Nomor

Hal ini sesuai pasal 1 ke 5 Undang undang No.40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya akan ditulis UU No.40tahun 2007 tentang PT) ditegaskan bahwa Direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroaan untukkepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta17mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar". Bahwa, dalam perkara ini pun (nomor :04/Pdt. G/ 2014/PN.

T.ll.lntvi11 : Fotocopy Perseroaan Terbatas No.26, tanggal 21Halaman 82 dari 107 halaman Putusan Nomor : 66/G/2019/PTUN.BDGDesember 1934 (bukti Sesuai dengan asll) ;13. T.ll.Intvi12 : Fotocopy Akta Risalah Rapat No. 12A, tanggal 8Juni 1977(bukti Sesuai dengan turunan) ;14.