Notaris di Denpasar terkaitobyek tanah sengketa SHM No.655/Desa Pedungan tersebutdiatas memuat hibah antara suami istri (antara Tergugat selaku suami dam alm istri ) yang dilarang atau tidak bolehdilakukan menurut hukum (vide pasal 1678 KUHPerdata), olehkarenanya Surat Wasiat tersebut adalah cacad hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat (vide pasal 888jo 890 jo893 jo 895 jo 897 KUHPerdata) selanjutnya wasiat tersebutjugasangat merugikan legitieme portie dari Tergugat ll s/d TergugatV sebagai

Oka) yangjuga merupakan lbu kandung Penggugat sehingga secarahukum Surat Wasiat atau hibah yang dimaksud Penggugatdalam gugatannya adalah cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum(vide pasal888jo 890 jo 893 jo 895 jo 897 KUHPerdaita);Bahwa adapun terkait skema pembagian tanah yang dimaksudoleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan barusebatas rencana pemberian atau pembagian tanah yangtidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan faktanya melanggarlegetieme portie

memenuhi syaratformil pembuatan suatu akta(vide pasal 1320KUHPerdata)maupunsyaratsyarat sahnya suatu wasiat (pasal 888 jo 890 jo 893 jo895KUHPerdata), juga bertentangan dengan pasal 36 UU No.1 tahun1974 ttg Perkawinan yang berbunyi Mengenai harta bersama, suamiatau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ,bahwa Surat Wasiat tersebut diatas juga memuathibah antara suami istriyang diarang untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 1678KUHPerdata serta sangat merugikan Jlegitieme portie

Penggugat dalamRekopensi/Para Tergugat dalam Konpensi uraikan tersebut diatassehingga dengan mempertimbangkan keutuhan dan kerukunan keluargadiantara Para Penggugat dalam Rekopensi/Para Tergugat dalamKonpensi maka Penggugat dalam Rekopensi/Para Tergugat dalamKonpensi mencabut semua pernyataan dan persetujuan maupun segalasesuatu yang berhubungan dengan rencana pembagian tanah tersebutdiatas karena selain bertentangan dengan aturan serta hukum waris adatyang berlaku juga sangat merugikan legitime portie

Jakarta Selatan atasnama almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, Sarjana Hukumyang terletak di Komplek Deparlu IV Jalan Taman Cilandak III/4 Rt.002/Rw.004Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;19.Bahwa Akta Wasiat nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003 dan akta pernyataanNo.35 tertanggal 25 September 2013 yang dibuat Turut Tergugat bertentangan dengan batasan bagian mutlak yang telah ditentukanKUHPerdata ( BW ) dalam Pasal 913 yang menyatakan,Bagian Mutlak atauLegitime Portie

menyerahkan barangbarang yang bersangkutankepada anakanak mereka yang masingmasing, baik yang telahlahir maupun yang belum lahir;Bahwa berdasarkan Pasal 917 dan Pasal 974 KUHPerdatasebagaimana tersebut pada angka 10 dan 11 di atas, AlmarhumahEugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens berhak untuk membuatwasiat yang isinya menghibahkan seluruh barangbarangnyakepada ahli waris satusatunya (incasu Tergugat l) selaku anak darisaudara perempuannya;Bahwa berdasarkan Pasal 913 KUHPerdata, yang berhak atasLegitimie Portie

hak tanggungan, aktafiducia dan aktaakta lainnya yang ditetapkan oleh undangundangharus dengan akta pejabat umum dan akta PPAT, Akta Notaris atauAkta Catatan Sipil maka ia harus dengan persetujuan isteri apabilatidak dilanggar hukum jaminan, tidak sekalikali dengan persetujuanisteri sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut apabila si Ahli Warispewaris memberikan ijin hibah atau hibah wasiat dimana harta hibahatau harta hibah wasiat tersebut tidak menyinggung dari si Ahli Warisdalam hal legitimie portie

maka perbuatan hukum hibah dan hibahwasiat tersebut adalah sah berharga dan mempunyai kekuatanhukum mengikat dan apabila ada didalam pemberian akta hibahtersebut atau hibah Wasiat tersebut menyinggung ahli wars terkaitdengan Legitimi Portie apabila si Ahli Waris tidak mempersoalkanatau ketersinggungan atau terlanggarnya legitimite portie tersebutmaka hal itu tidak menjadi soal apabila si Ahli Waris mempersoalkanbarulah hal tersebut menjadi soal dan ketika menjadi soal maka tidakserta merta hibah

atau hibah wasiat tersebut menjadi bataldikarenakan setelah dihitung bagian Legitimit portie ;Bahwa apabila perjanjian pokok batal maka dapat dipastikanperjanjian anak batal apabila perjanjian accesoirnya batal makaperjanjian pokoknya belum tentu batal ;Bahwa apabila didalam penanda tanganan akta perjanjian pihak isteritidak diikut sertakan tetapi ada tercantum disitu mengetahui isteri,karena ini sifatnya produk pejabat umum yaitu legalisasi dimanalegalisasi mempunyai syarat wajib yaitu harus dibacakan

ini telah sangat keliru, sebab obyek perkaradimaksud tidak hanya terfokus hanya pada Hibah atau pembatalan Hibah,akan tetapi dalam Gugatan perkara Aquo juga menjadi substansinyaadalah pembagian harta warisan, yang mana para Penggugat memohonpula untuk ditetapkan oleh majelis mengenai besarannya bagian warisanmasingmasing para ahli waris ( dapat dilihat pada petitum ke 6 (enam)surat Gugatan;Bahwa menurut hukum dalam hal pembuatan hibah atau hibah wasiatdiperbolehkan jika tidak menghapus Legitime Portie

Hal ini kami memahaminya bahwa Para TergugatDengan Etika Tidak Baiknya Menghakki Obyek Sengketa ying Nota Reneadalah ada bagian Milik Ahli Waris yang lain yaitu ahli waris dalam garisketurunan langsung dalam derajat kewarisan yang masih ada dan TIDAKTERHIJAB oleh sebab Kewarisan dan merupakan bagian LEGITIME PORTIE,hal ini sesuai dengan apa yang telah tersirat di dalam Alquran Surat AN NISAAyat 11.Bahwa semenjak masih adanya Orang Tua Para penggugat Berulangkali menyampaikan Kepada Anak angkat Almarhum

Bahwa perbuatan TERGUGAT menghibahkan hampir seluruhhartanya kepada anak pungut bernama TERGUGAT II telah merugikan hakpara ahli waris, termasuk hak Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal913 BW ada hak mutlak (/egitieme portie) yaitu bagian warisan yang telahditetapkan oleh undangundang untuk masingmasing ahli waris;13.

"Selanjutnya dalil gugatan angka 12 Penggugat menyatakan :"Bahwa perbuatan TERGUGAT menghibahkan hampir seluruhhartanyakepada anak pungut bernama TERGUGAT II telah merugikan hak Para abhliwans, termasuk hak Penggugat PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalampasal 913 BW ada hak mutlak (legitimate portie) yaitu bagian warisan yangtelah ditetapkan oleh undangundang untuk masingmasing ahli wars. " Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut dapatlah diketahuiorangtua/ayah Penggugat mempunyai harta kekayaan

Bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terkait dan tidak bersangkutpaut dengan persoalah warisan, karena pada saat ini memang belum adawarisan yang terbuka, maka bagian mutlak hak waris (legitimate portie)sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar sama sekali danhanya mengadaada.6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13 adaiah TIDAK BENAR.

"Selanjutnya dalil gugatan angka 12 Penggugat menyatakan :"Bahwa perbuatan TERGUGAT menghibahkan hampirseluruh hartanya kepada anak pungut bernama TERGUGAT IItelah merugikan hak Para pewaris, termasuk hak PenggugatPENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam pasal 913 BW adahak mutlak (legitimate portie) yaitu bagian warisan yang telahditetapkan o/eh undangundang untuk masingmasing ah/waris.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terkait dan tidakbersangkut paut dengan persoalah warisan, karena pada saat inimemang belum ada warisan yang terbuka, maka bagian mutlakhak waris (legitimate portie) sebagaimana yang didalilkanPenggugat adalah tidak benar sama sekali dan hanya mengadaada.11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13 adaiah TIDAKBENAR. Bahwa yang dimaksud dan dikehendaki ketentuan pasalHal. 55 dari 73 hal. Put. No.

Selain melanggar ketentuan prosedur tata cara hibah,pemberian hibah / penghibahan juga melanggar Legitime Portie /bagian mutlak ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 913KUHPerdata, yang menyatakan:Legitime portie atau bagian warisan menurut undangundangfalah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada paraahli waris dalam garis lurus menurut undangundang, yangterhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkansesuatu, baik sebagai hibah antara orangorang yang masihhidup, maupun

Hamdani Prajugo kepada PENGGUGAT adalahperbuatan melanggar hukum, karena tidak sesuai denganprosedur tata cara hibah, bahkan melebihi Legitieme Portie /Bagian Mutlak Ahli Waris yang diatur oleh UndangUndang,sehingga merugikan (menghilangkan / mengesampingkan) hakhak PARA TERGUGAT sebagai satusatunya ahli waris (Alm.) Dr.Hamdani Prajugo, maka Surat Hibah Di Bawah Tangan tanggal 08Januari 2016 mengandung cacat hukum karenanya batal demihukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;B.2.

PENGGUGAT dalam menerima hibahtelah melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku,yaitu: Hibah dibuat di bawah tangan; Hibah tidak dibuat di hadapan PPAT; Harta Hibah mengesampingkan Legitieme Portie;50.

Bahwa hibah wasiat tersebut nyata nyatamelanggar hukum karena melanggar mutlak(Legitime Portie) dari Para Ahli Waris,yang menurut Undang Undang harusdilindungi. Bahwa tanah dan rumah yangHalaman 33 dari 73 halamanmenjadi obyek wasiat tersebut adalah hartadengan inilai terbesar peninggalan AhliWaris Alm.

POEDJIONO alias TJAN POEN SING,dan hibah wasiat tersebut nyata nyatatelah melampaui Legitime Portie yangmenjadi hak dari Para Penggugat intervensidan Turut Tergugat I Intervensi dan TurutTergugat II Intervensi :14. Bahwa ketetapan di dalam Surat wasiattersebut adalah melompati ahli waris' yangberhak dan dilindungi oleh Undang Undang,sehingga karenanya harus dinyatakan tidakberlaku dan batal demi hukum ;15. Bahwa oleh karena hal hal tersebutdiatas.

POEDJIONO adalah Penggugat Intervensi, TurutTergugat I Intervensi dan Turut Tergugat II Intervensi,sehingga oleh karenanya Hibah wasiat tersebut nyata nyatatelah melanggar hukum~ karena melanggar bagian mutlak(Legietieme Portie) dari Para ahli waris, dan surat wasiattersebut adalah melompati ahli waris yang berhak dandilindungi oleh Undang Undang, sehingga karenanya harusdinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatanintervensinya, Penggugat Intervensi telah

ini telah sangat keliru, sebab obyek perkaradimaksud tidak hanya terfokus hanya pada Hibah atau pembatalan Hibah,akan tetapi dalam Gugatan perkara Aquo juga menjadi substansinyaadalah pembagian harta warisan, yang mana para Penggugat memohonpula untuk ditetapkan oleh majelis mengenai besarannya bagian warisanmasingmasing para ahli waris ( dapat dilihat pada petitum ke 6 (enam)surat Gugatan; Bahwa menurut hukum dalam hal pembuatan hibah atau hibah wasiatdiperbolehkan jika tidak menghapus Legitime Portie

Sebab kalau benar adanya jual beli ataupuntukar menukar tersebut kenapa Ibu kami dan ahli waris lainnya tidak mengetahuiadanya pelaksanaan jual beli/ tukar menukar tanah dan rumah tersebut, juga ibukami serta ahli waris lainnya tidak dimintakan persetujuan dalam jual beli/tukarmenukar tersebut, Dan oleh karenanya proses jual beli/tukar menukar tersebutadalah tidak sah dan batal demi hukum sebab bertentangan dengan Hukum Warisyakni Hak Mutlak dari Para ahli waris/Legitime Portie;Hal. 7 dari 9 hal.

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Hak Waris ParaPenggugat maka Para Tergugat atau siapa saja diwajibkanmenyerahkan kepada Para Penggugat bagian atas HartaWarisan tersebut di atas, baik dalam keadaan kosong,sempurna dan aman, dengan cara sukarela dan apabilatidak dapat di bagi secara natura dapat dinilai dengan uangatau dijual atau dilelang melalui Balai Lelang Negara atauBalai Lelang Swasta dan hasil pelelangan itu di bagi sesuaidengan kadar atau bagian masingmasing /egitime portie ahliwaris sesuai

terletak di kampung Maccini Baji Kelurahan BuluJaya, Kecamatan Bangkala Barat dengan batasbatas sebagaiberikut:Utara : Tanah di kuasai Jidda, Panning dan Beta;Selatan : Tanah di kuasai Juma dan RabiTimur : Jalanan, Jidda dan Juma;Barat : Tanah dikuasai Danggang dan PTP;serta bangunan yang ada di atasnya antara lain : Rumah panggung seluas kurang lebih 8 x 16 M2; Kandang ayam seluas kurang lebih 8 x 35 M2; Gudang gabah seluas kurang lebih 4 x 6 M2;Menetapkan Kadar atau bagian masingmasing /egitime portie

Tergugat Il), SAFRI BIN BACO(Tergugat III);Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yangmendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada ParaPenggugat bagian atas Harta Warisan tersebut di atas, baik dalamkeadaan kosong, sempurna dan aman, dengan cara sukarela danapabila tidak dapat di bagi secara natura dapat dinilai dengan uangatau dijual atau dilelang melalui Balai Lelang Negara atau BalaiLelang Swasta dan hasil pelelangan itu di bagi Sesuai dengan Kadaratau bagian masingmasing /egitime portie

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Anak Kandung dari TERGUGAT yang kelak akan menjadi Ahliwaris dari TERGUGAT dimana secarahukum memiliki kepentingan yang tidak boleh dirugikan Hak Mutlaknya(legitime portie) atas Harta kekayaan milik TERGUGAT yang saat initelah dihibahkan selurunnya kepada TERGUGAT II melalui Akte HibahNomor 161/2017 tertanggal 18 Desember 2017;3.

Ill, selanjutnya berdasarkan Akta Hibah Nomor 161/2017TURUT TERGUGAT Ill menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah ObjekSengketa menjadi atas nama MUHAMAD HAMIM (TERGUGAT Il) ;Bahwa dengan beralinnya Hak Kepemilikan TERGUGAT terhadapTANAH OBJEK SENGKETA DIATAS yang saat ini telah terdaftar dalamSertifikat Hak Milik Nomor 487 atas nama TERGUGAT II atas dasarAkte Hibah Nomor 161/2017 tertanggal 18 Desember 2017,mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian = yaituberkurangnya Hak Mutlak (legitime portie

seharusnyaHarta Warisan yang menjadi Bagian TERGUGAT yang dihibahkankepada TERGUGAT II tidak boleh melebihi 1/3 (Sepertiga) dari hartaPemberi Hibah (TERGUGAT 1), yakni lebih tepatnya paling banyak yangboleh dihibahkan hanya seluas 127 M2 dari total bagian Harta yangmenjadi Hak TERGUGAT yaitu seluas 381 M2;Bahwa ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku telahmengatur batasanbatasan harta yang boleh dihibahkan maupun12.diwasiatkan dimana tujuanya adalah untuk melindungi Hak bagianMutlak (legitime portie

(Turut Tergugat II).Bahwa Budiono Pratiknyo dan almarhum Bernard Gani ikut memberikanpersetujuan dan menandatangani Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42tanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IItersebut, sedangkan Turut Tergugat dan Penggugat tidak ikutmenandatanganinya.Bahwa perbuatan Tergugat dan almarhum Arianto Pratiknjo yang telahmenghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuanPenggugat tersebut diatas, telan melanggar azas Legitime portie yangterdapat

Rienel Ernald Maximiliaan Suling (Dokter R.E.M.Suling).Bahwa walaupun dalam Pasal 1666 KUHperdata dikatakanseseorang bebas menghibahkan hartanya kepada siapapun yangdikehendakinya, akan tetapi kebebasan tersebut bukan tanpa batas.Batasanbatasan tersebut disebutkan dengan jelas dan implisit dalambeberapa Pasal dalam B.W. banyak halhal yang mengatur syaratsyarat dan ketentuanketentuan subjective maupun objective serta hakhak mutlak Para Ahli Waris (/egitimatie portie) maupun hakhak pihaklain terhadap

Melanggar Pasal 913 KUHPerdata ;Melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 913KUHPerdata yang menentukan legitimatie portie / bagian mutlak anakketurunan yang berhak sebagai Pewaris.Bahwa Ny. Louise Angeline Pelenkahu / Tergugat mempunyai 6(enam) orang anak yang lahir dari rahim / kandungannya yaitu :Edwin Ludwig Suling.Greet Hetwig Suling.Drg. Augustina Femmy Suling.Theodora Florina Suling.Prof. Dr. Levianus Peter Suling.aa KR WON FRDr.

Pasal tersebut dapat dibaca dalam Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Nomor : 841 K/PDT/2003 dengan Kaidah hukumnyamengatakan ; Penghibahan tidak boleh merugikan Ahli Waris .3) Melanggar atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuanPasal 881 Kalimat Ke 2 KUHPerdata yang mengatakan : Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yangdemikian (kalimat ke 1), si yang mewariskan atau si pemberi hibahtidakbolehmerugikan para ahliwarisnyayang berhak atas satubagian mutlak (legitimatie portie

Bahwa Legitieme Portie adalah, bagian warisan yang sudahditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam gais lencang dan tidakdapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan' warisansebagaimana Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST Tanggal 04 April 2012 dengan kutipanpertimbangan hukum majelis hakim sebagai berikut: Menimbangbahwa legitieme Portie hanya berlaku terhadap ahli waris meneurutundangundang dalam garis lurus ke bawah atau ke atas.

Nomor 774 PK/Pdt/201631, Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, PropinsiSulawesi Selatan atas nama Arnold Bassang Tandepadang yangdikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Sub.DirektoratAgraria Kabupaten Luwu, Tanggal 12 September 1975,sehinggadengan demikian maka kedudukan obyek hibah terdapat hak bagianmutlak (/egitieme portie) semua anakanak sebagai ahli waris dariArnold Bassang Tandepadang dan Limbong sebagaimana yangdinyatakan sah sebagai ahli waris dalam putusan hakim bandinghalaman

PENGGUGAT selaku istri dan TERGUGAT I,I,.V dan V selaku anakmendapat bagian masingmasing '/6 (seperenam) bagian dari % (setengah)bagian lagi;Bahwa oleh karena telah dibagi legitime portie dan disebabkan kebutuhan yangmendesak, maka sangat berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q.

,Vdan V menyerahkan sepenuhnya kekuasaan kepada PENGGUGAT ataspenggunaan dan peruntukan dari OBJEK PERKARA dimaksud terutamanyauntuk biaya pengobatan PENGGUGAT;Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugataa PENGGUGAT, makaTERGUGAT, I,1,.V dan V tidak menyangkalnya, mengingat selama ini PARATERGUGAT memang tidak mampu membiayai segala kebutuhan hidup danbiaya perobatan dari PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT memutuskanuntuk menjual OBJEK PERKARA untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;Bahwa mengenai legitime portie

dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 76 K/AG/1992 tanggal 23Oktober 1993 yang menyatakan Hibah yang melebihi dari luas obyeksengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum;Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 340 K/Sip/1958 tanggal 19Nopember 1958 yang menyatakan Penghibahan tidak boleh melanggarhak waris dari anak anak lainnyaDengan demikian mengandung pengertian bahwa dalam harta pemberihibah terdapat hak bagian mutlak ( /egitieme portie

Nang Wangin, denganpembagian berdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya) terhadap masingmasing dari Para Ahli Waris dari Alm. Wangin danAlm.

Rangin, dengan pembagianberdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya) terhadap masingmasing dari Para Ahli Waris dari Alm. Wangin dan Alm.

Nang Wangin dengan pembagian berdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya) terhadap masingmasing dari ParaAhli Waris dari Alm. Wangin dan Alm.

Nang Wangin, dengan pembagian berdasarkan Legitieme Portie(Bagian Mutlaknya) terhadap masingmasing dari Para Ahli Waris dariAlm. Wangin dan Alm.

Nang Wangin, denganpembagian berdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya) terhadap masingmasing dari Para Ahli Waris dari Alm.

AktaHibah Nomor 578/PPAT/84 sangat merugikan ahli waris Almarhum Udi BinAdtasik alias Bin Suarta Para Penggugat), oleh karena itu Surat perjanjianpemasrahan tanah tertanggal 29 September 1984 dan Akta Hibah Nomor578/PPAT/84 yang demikian adalah Batal Demi Hukum, Pasal 881 ayat 2KUHPerdata menentukan "dengan sesuatu pengangkatan wears atmPEMBERIAN HIBAH dan yang mewanskan tidak boleh merugikan para ahiwarisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak"Bahwa Akta Hibah yang demikian melanggar "Legitime Portie

" sehinggadianggap batal demi hukum dengan sendirinya dan dianggap tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak awal, Pasal 913KUHPerdata menyatakan " Bagian mutlak atau Legitime Portie, adalah suatubagian dari harta peninggalan yang harus dibagikan kepada para waris dalamgaris lurus menurut Undangundang, terhadap bagian mana si yangmeninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu , hoik sebagai hibahantara orangorang yang masih hidup maupun sebagai wasiat" ,Bahwa KUH Per data memberikan syaratsyarat

(Pasal 1667 KUHPerdata).2) Jumlah harta atau bendabenda itu tidak boleh melanggar ataumelebihi jumlah legitime portie (Suatu bagian mutlak) dari ahli warisyang akan meninggalkan warisan atau tidak dikurangi denganpemberian semasa hidup si pewaris atau pemberian dengan wasiat.(Pasal 913 KUH Perdata).Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 517 PK/Pdt/2010tanggal 26 April 2011.

Menyatakan" bahve Hibah/Wasiat yang dilakukandengan melanggar hak mutlak (Legitime Portie) ahli waris yang sah, adalahcacat hukum dan batal demi hukum dengan sendirinya;Hal 7 dari 57..Hal Putusan Perdata No. 142/Pdt.G/2016/PN.Blb17.Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.841 K/Pdi/2003,menegaskan " hakim menghukurn untuk mengembalikan hibah untukpemenuhan Legitime Portie terlebin dahulu kepada ahli waris pemberianhibah tidak boleh mengakibatkan ahli waris menjadi tidak berhak atas hartapeninggalan