Ditemukan 557 data
155 — 18
007 / Ship / 1987 ;- 1 (satu) buah buku peta sandi berita ship ;- 1 (satu) lembar pas kecil ;- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat ahli nautika tingkat IV ;- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat keterampilan ;- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan kapal penumpang ;- 1 (satu) lembar lampiran perlengkapan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan R.I ;- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengukuhan ;- 1 (satu) lembar sertifikat garis muat kapal ;- 1 (satu) lembar surat persetujuan Bunker
Ship/1987(satu) buah buku peta sandi berita ship ;((((satu) lembar pas kecil ;)))satu) lembar fotocopy sertifikat ahli nautika tingkat IV ;Satu) lembar fotocopy sertifikat keterampilan ;1=4111=4 1 (Satu) lembar sertifikat keselamatan kapal penumpang ; 1 (satu) lembar lampiran perlengkapan untuk memenuhi peraturan perundangundangan RI ; 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat pengukuhan ;165/Pid.B/2014/PN.Psw hal. 3 dari 771 (satu) lembar sertifikat garis muat kapal ;1 (satu) lembar surat persetujuan Bunker
Ship/1987(satu) buah buku peta sandi berita ship ;((((satu) lembar pas kecil ;1 )1 )1 )1 (satu) lembar fotocopy sertifikat ahli nautika tingkat IV ; 1 (Satu) lembar fotocopy sertifikat keterampilan ; 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan kapal penumpang ;165/Pid.B/2014/PN.Psw hal. 45 dari 771 (satu) lembar lampiran perlengkapan untuk memenuhi peraturan perundangundangan RI ;1 (satu) lembar fotocopy sertifikat pengukuhan ; 1 (satu) lembar sertifikat garis muat kapal ;satu) lembar surat persetujuan Bunker
kapal ;1 (satu) buah buku intruksi Met/007/Ship/19871 (satu) buah buku peta sandi berita ship ;1 (satu) lembar pas kecil ;1 (satu) lembar fotocopy sertifikat ahli nautika tingkat IV ;1 (Satu) lembar fotocopy sertifikat keterampilan ;1 (Satu) lembar sertifikat keselamatan kapal penumpang ;1 (satu) lembar lampiran perlengkapan untuk memenuhi peraturanperundang undangan RI ;1 (satu) lembar fotocopy sertifikat pengukuhan ;1 (satu) lembar sertifikat garis muat kapal ;1 (satu) lembar surat persetujuan Bunker
46 — 7
Pertamina dan diberlakukan seperti untuk Bunker Industri dankategori Industri, jenis BBM harga pasar yang diual PT. Pertamina adalah MinyakAvgas, minyak Avtur, minyak Solar, minyak premium, minyak tanah, minyak bakardan minyak diesel ;Bahwa untuk mendapatkan jin usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BahanBakar Minyak (BBM) pada PT. Pertamina Persero seseorang akan menjalankanusaha tersebut dengan diikat dalam suatu kontrak/kerjasama atau penunjukan dariPT.
43 — 11
pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi danmengatakan tidak mempunyai surat izin pengangkutan bahan bakarBahwa benar berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2012 bahwa penyalurakhir bahan bakar minyak subsidi adalah penyalur yang memilikiperjanjian kerjasama dengan Badan Usaha yang mendapatkan PenugasanPSO (Public servis Obligation) dari Pemerintah seperti, SPBU, AOMS(agen Premium Minyak Solar), SPBN (Stasiun Bahan Bakar Nelayan),SPDN (Solar Paket Dealer Nelayan), SPBB (Stasiun Pengisian BahanBakar Bunker
52 — 6
Pertamina dandiberlakukan seperti untuk Bunker Industri dan kategori Industri,jenis BBM harga pasar yang dijual PT. Pertamina adalahminyak Avgas, minyak Avtur, minyak Solar, minyak premium,minyak tanah, minyak bakar dan minyak diesel.Bahwa untuk mendapatkan ijin usaha Pengangkutan,Penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada PT.Pertamina Persero seseorang akan menjalankan usahatersebut dengan diikat dalam suatu kontrak/kerjasama ataupenunjukan dari PT.
PT ANGKASA PURA diwakilli Muhammad Awaluddin
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
331 — 188
Tukiran adalah anggota TNI AU, Pak Muradjuga anggota TNI AU;TNI AU disini pekerjaannya, namun tanahnya tersebut milik pribadi ;Anggota TNI tersebut beli dari Kerio pertama atau kepala desa;Tanah tersebut bukan milik institusi TNI AU;Letak tanahnya untuk keadaan sekarang sudah jadi perkantoran danlokasinya tidak jauh dari bunker peninggalan zaman Jepang;Lokasi bunker di dekat menara bandara baru;Bunker tersebut masih ada;Bunker tersebut kelihatannya tidak dipakai dan terletak di depanmeteorologi;sepengetahuan
Topdam;Upaya penjagaan aset tersebut yakni dilakukan pematokan tetapi dalam halini patok itu dicabuti warga yang sisa hanya patok peninggalan danpeninggalan pun patoknya sudah tidak ada lagi;Bandara sekarang tersebut betul masuk peta yang saksi ukur;Bandara sekarang itu semuanya masuk didalam pengukuran yang saksilakukan;Ya saksi masih aktif pada saat pekerjaan bandara baru;Posisi saksi waktu itu sebagai pengamanan;Kalau dilihat sekarang masih ada peninggalanpeninggalan dari penjajahanJepang yaitu bunker
Termasuk dibandara baru peninggalan Jepang;Saksi tahu bagian untuk bandara baru peninggalan Jepang yakni dibagianutara;Saksi tahu peninggalan Jepang karena disana ada bunker Jepang, waktusaksi pembersihan ada pos yang digunakan oleh TNI AU;Dibagian utara dilakukan penggantian tanam tumbuh yang diganti;Dahulu kondisinya ada bangunan ada tapi tidak banyak namun yang adausaha bedeng batubata disana, ada tungku untuk memasak batubata itubanyak;Kalau dilihat sekarang lokasi tungku perapian batubata sudah
26 — 12
SPBB (stasiun pengisian bahan bakar untukbunker) adalah lembaga keagenan yang dibentuk untuk melayanikebutuhan BBM / BBK bagi kapalkapal pelanggan (berbobot maksimal500 DWT) yang beroperasi disungai, danau dan pantai di wilayahIndonesia, fasilitas yang digunakan SPBB untuk pelayanan Bunker terdiridari Tongkang yang beroperasi stationer pada posisi tetap di titikkoordinat tertentu yang telah direkomendasi oleh Administraturpelabuhan setempat.
1.WAHYU HIDAYATULLAH, SH.MH
2.NANIK PRIHANDINI, SH
3.RIBUT S, S.H.
Terdakwa:
1.NUR HABIB THOHIR BIN MISPAN
2.EDIAL NANANG SETYAWAN, SE, MM BIN MAHFUD ANWAR
3.ANGGORO PUTRO BIN MUNARI
4.ERWINSYAH URBANUS ST
123 — 18
Group dengan PT Mirkel Indonesia No. 103/MI- MRTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 s/d Januari 2021;
23. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line dengan PT Mirsan Mandiri Indonesia No. 229/MRTS-MMI/2021 tanggal 1 Junii 2021 dan No. 221/MRTS-MI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020;
24. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP) atas Pemesanan dan Pengisian/Supply bunker
yang terdiri dari : Operation Policy tanggal 5 Maret 2012,Prosedur Penanganan Bunker Cabang tanggal 15 Agustus 2014, Prosedur Perencanaan & Pengendalian Bunker tanggal 20 Agustus 2014, Working Instruction Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar tanggal 10 Agustus 2014, Working Instruction Metode Sounding tanggal 11 Agustus 2014, Working Instruction Pengawasan Bahan Bakar tanggal 14 Agustus 2014 dan Prosedur Penetapan Vendor & Harga Bunker tanggal 13 April 2016;
25. 1 (Satu) Bendel FC Legalisir
advice dan email notification pembayaran berhasil dari bank untuk periode pembayaran Jan 2021 - Jan 2022;
27. 1 (satu) bendel FC Legalisir Engine Logbook yang ditandatangani oleh Nahkoda dan Kepala KaMaret Mesin (KKM) periode tanggal 1 - 31 Januari 2022;
28. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Email Pemesanan BBM ke Bahana periode supply Tanggal 1 - 23 Januari 2022;
29. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Internal Audit Report perihal Fraud Case Penjualan Bahan Bakar Kapal (Bunker
) di cabang Surabaya Periode Tahun 2015 S/d Januari 2022, tanggal 19 Mei 2022;
30. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP)) terkait dengan Bunker yang terdiri dari : Operasional Bunker tanggal 10 Juli 2015, Organisasi Kapal dan Tanggung Jawab tanggal 10 Juli 2015 dan Job Desemberc - Superintendent tanggal 10 Juli 2021;
31. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Safety Stock Bunker Meratus per kapal dengan rute
WISHARDI HAMZAH periode 1 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022;
42. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Invoice dan Bunker Delivery Note (BDN) dari PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line serta PO PT.
34 — 6
minyak bakar;Bahwa yang dimaksud BBM bersubsidi adalah BBM yang harga jualnyaditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Perpres No.9 tahun2006 ,diantaranya minyak premium, solar untuk transportasi yang tempatpelayanannya seperti SPBU/APMS/SPBB/SPBN/SPDN dan BBM jenisminyak tanah untuk rumah tangga dan penerangan;Bahwa saksi menerangkan BBM yang NON Subsidi adalah BBM yangharga jualnya berdasarkan harga keekonomian /pasar yang ditetapkan olehDirektur PT.Pertamina (Persero) dan diberlakukan seperti Bunker
27 — 5
QuitoUnison tertanggal 15 Nopember 2014. 2 (dua) lembar surat ijin Pengawasan Bunker No.KL.204/1/7/UUP.Rbg2014 dari Kantor unit penyelenggara Pelabuhan Klas IllRembang.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama WAHYU HIDAYAT binWARDIMAN dan SRIYANTO Bin SUWARTO , Cs.4. Menetapkan supaya terdakwa SUPARNO Bin SAKIPAN dibebani membayarbiaya perkara sebesar Rp.5.000.
yang dipakai untuk mengurus ke Syah Bandar, laluHalaman 33 dari 46 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN.Rbg.Terdakwa telpon ibu ANI yang membeli solar tersebut dan WAHYUTerdakwa suruh berbicara sendiri dengan ibu ANI, lalu ibu ANImentransfer uang ke Terdakwa sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratusjuta rupiah) dan saya disuruh untuk transfer ke WAHYU sejumlahRp.135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudianTerdakwa minta suratsuratnya lalu Terdakwa suruh anak buahnya untukmengurus ijin bunker
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surya Pembina Pratama ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kerjadari 30 Kepala Sekolah yaitu Kepala SDN Tobai Barat ll, Kepala SDN BireTengah Ill, Kepala SDN Temberu Barat Il, Kepala SDN Sokobanah Tengah Ill,Kepala SDN Kara Il, Kepala SDN Pangongsean Ill, Kepala SDN Dulang Il,Kepala SDN Patapan Il, Kepala SDN Biren I, Kepala SDN Tobai Tengah Il,Kepala SDN Batorangsang , Kepala SDN Tobai Timur IV, Kepala SDN KarangAnyar ll, Kepala SDN Bunker IV, Kepala SDN Patorangsang , Kepala SDNJelgung IV, Kepala
Surya Pembina Pratama ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kerjadari 30 Kepala Sekolah yaitu Kepala SDN Tobai Barat Il, Kepala SDN BireTengah Ill, kKepala SDN Temberu Barat Il, Kepala SDN Sokobanah Tengah Ill,Kepala SDN Kara Il, Kepala SDN Pangongsean Ill, Kepala SDN Dulang Il,Kepala SDN Patapan Il, Kepala SDN Biren , Kepala SDN Tobai Tengah Il,Kepala SDN Batorangsang , Kepala SDN Tobai Timur IV, Kepala SDN KarangAnyar ll, Kepala SDN Bunker IV, Kepala SDN Patorangsang , Kepala SDNJelgung IV, Kepala
60 — 14
Pertamina dandiberlakukan seperti untuk Bunker Industri dan kategoriIndustri, jenis BBM harga pasar yang dijual PT. Pertaminaadalah Minyak Avgas, minyak Avtur, minyak Solar, minyakpremium, minyak tanah, minyak bakar dan minyakdiesel. e Bahwa untuk mendapatkan ijin usaha Pengangkutan,Penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada PT.Pertamina Persero seseorang akan menjalankan usahatersebut dengan diikat dalam suatu kontrak/kerjasama ataupenunjukan dari PT.
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
1.LIMARDO PASARIBU anak dari BALMEN PASARIBU
2.ROY PARDAMEAN ARITONANG anak dari MARTUA ARITONANG
84 — 27
bahwa yang berhak memberikan ijin usahatersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi dapat diperoleh melaluiPenyalur yaitu SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, INDUSTRI AGEN BBMINDUSTRI, Pool Konsumen, AMT. sebagai berikut:a.b.SPBU (Stasiun pengisian bahan bakar umum) adalah Sarana khususuntuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) / Bahan bakar khusus bagimasyarakat umum pemakai kendaraan bermotor di darat.SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker
Fasilitas yangdigunakan SPBB untuk melayani Bunker terdiri dari Tongkang yangberoperasi Stationer pada posisi tetap di titik koordinat tertentu yangtelah direkomendasikan oleh Administratur Pelabuhan setempat.. SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan) adalah Lembagakeagenan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan BBM / BBK baginelayan kecil /nelayan tradisional.
28 — 10
Namun Persetujuankontrak Mobile Bunker Agent a/n. PT.
54 — 13
adalah solar danminyak tanah (kerosene) dan jenis BBM yang tidak disubsidi pemerintah adalahpremium, pertamax, pertamax plus, avtur dan avgas;Bahwa yang dikatakan penyalur akhir bahan bakar minyak subsidi adalah penyaluryang memiliki perjanjian kerjasama dengan badan usaha yang mendapatpenugasan PSO (Public Service Obligation) dari pemerintah seperti SPBU, APMS(Agen Premium Minyak Solar), SPBN (Stasiun Bahan Bakar Nelayan), SPDN(Stasiun Paket Dealer Nelayan), SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker
HARTANTO, SH
Terdakwa:
SOFYAN Bin WARTO
92 — 27
pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wayjibmenyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas melaluiseleksi;Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 TentangKegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan LiquefledPetroleum Gas menyebutkan bahwa:Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun PengisianBahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, StasiunPengisian Bahan Bakar Bunker
37 — 3
minyak bakar ;Bahwa yang dimaksud BBM bersubsidi adalah BBM yang harga jualnya ditetapkanoleh Pemerintah sesuai dengan Perpres No.9 tahun 2006 ,diantaranya minyakpremium, solar untuk transportasi yang tempat pelayanannya sepertiSPBU/APMS/SPBB/SPBN/SPDN dan BBM jenis minyak tanah untuk rumah tanggadan penerangan ; Bahwa saksi menerangkan BBM yang NON Subsidi adalah BBM yang hargajualnya berdasarkan harga keekonomian /pasar yang ditetapkan oleh DirekturPT.Pertamina (Persero) dan diberlakukan seperti Bunker
72 — 34
Tenggara TimurNomor 42/FLB/II1/2007tanggal 02 Maret 2007 tentangMutasi Karyawan PerusahaanDaerah Nusa Tenggara Timur 155 Buku Langganan Bunker BBMKapal KMP Pulau Sabu Nomor :079/V/A/KPE/X/2004 tanggal 10 11 2004. 156 Buku harian kapal untuk DekKMP Pulau Sabu dari 13November 2004 hingga 11Pebruari 2005157.
Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor =: 22/FLB/II1/2004 tanggal04 Maret..... 04 Maret 2004 tentang Mutasi KaryawanPerusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur.153)Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 TentangPengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor 154) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah FlobamorNusa Tenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah NusaTenggara Timur 155) Buku Langganan Bunker
Perusahaan Daerah FlobamorNusa Tenggara Timur Nomor =: 22/FLB/I11/2004 tanggal04 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan DaerahFlobamor Nusa Tenggara Timur. 153)Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 TentangPengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor 154) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah FlobamorNusa Tenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah NusaTenggara Timur 155) Buku Langganan Bunker
47 — 4
pertanian, transportasiumum, pelayanan umum sedangkan solar diberikan kepada usahamikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum,nelayan sampai dengan 30 GT dan usaha kecil.Bahwa yang berhak mengangkut BBM yang bersubsidi adalah badanusaha yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan perjanjian kontrakkerjasama yang aramadanya (alat angkut) wajib didaftarkan kepadaBUPIUNU tersebut untuk mendistribusikan BBM bersubsidi denganmenunjuk penyalur baik sebagai transporter maupun agen bunker
caraniaga BBM bersubsidi , penyalur diberi kKuota untuk mendistribusikanBBM bersubsidi kepada konsumen akir, yang mana harga jual BBMtersebut adalah Solar dengan harga Rp. 5.500, dan PremiumRp. 6.500.serta minyak tanah Rp. 2.500,Bahwa sesuai Perpres No. 15 Tahun 2012 dan Permen ESDM Nomor 18Tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis BBM tertentu yang berhakmelakukan niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah jenis solar,premium dan minyak tanah adalah para penyalur yaitu SPBU, SPBB,APMS, SPDN dan agen bunker
49 — 9
Pertamina dan diberlakukan seperti untuk Bunker Industri dankategori Industri, jenis BBM harga pasar yang diual PT. Pertamina adalah MinyakAvgas, minyak Avtur, minyak Solar, minyak premium, minyak tanah, minyak bakardan minyak diesel ;Bahwa untuk mendapatkan jin usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BahanBakar Minyak (BBM) pada PT. Pertamina Persero seseorang akan menjalankanusaha tersebut dengan diikat dalam suatu kontrak/kerjasama atau penunjukan dariPT.
21 — 4
oleh Badan Usaha (Pertamina) tidak diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 dengandemikian tatacara penunjukan tersebut diserahkan kepadaPertamina sendiri untuk menetapkannya, yang dimaksuddengan Surat Penunukkan sebagai Lembaga PenyalurResmi dai PT Pertamina (Persero) adalah Surat PerjanjijianKerjasama yang diberikan kepada Badan Usaha MilikDaerah, Koperasi, Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta danPerseorangan dalam hal melakukan kegiatanpengangkutan dan usaha niaga BBM (SPBU,APMS,Floaing Bunker