Ditemukan 521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengadilana pengadilang pengadilan pengadsilan pengaduilan pengadiilan pangadilang peengadilan penegadilan pengadilanã pengadilann pengadilanb pengadilanm
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Putus : 18-06-2014 — Upload : 27-02-2015
Putusan PT AMBON Nomor 30/PID.SUS/2014/PT.AMB
Tanggal 18 Juni 2014 — 1. YUSUF UWENG, SE alias UCU; 2. JOHANIS HERMAN SERANG, S.Pd alias HERMAN
48 — 31
  • TENTANG WEWENANG MENGADILI PENGADILAN1.Bahwa Undang undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan UmumAnggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 7 menyatakan bahwa :PESERTA PEMILU UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSIDAN DPRD KABUPATEN KOTA ADALAH PARTAI POLITIK.Bahwa karena peserfa Pemilu adalah partai Politik, maka bila teradiperselisihan perolehan suara diantara sesama calon anggota Legislatif dalamsuatu pemilinan Umum sebagai akibat pergeseran perolehan suara masing masing calon Anggota Legislatif
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES
Termohon:
Bupati Morowali Utara
133 — 96
  • KEWENANGAN PENGADILAN1.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-04-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
D I A H, S H
Terdakwa:
Parlan Bin Gito Wiyono
12 — 7
  • Bukti berupa Narkotika jenisshabu Nomor : 510.3/8/DPP/Met/BA/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 yangdibuat oleh Hamdani, ST selaku Petugas Penimbang dengan disaksikanSunoko Agus Cahyo selaku penyidik dan terdakwa Parlan Bin GitoWiyono dengan hasil :Berat bersin paket sebanyak 4 = 2,384 (duakoma tiga ratus delapan puluh empat) gramDisisinkan untuk pengujian Balai POM Jambi dari paket 4 dan diberi tanda4a dengan berat bersih = 0,115 gramSisa berat bersih barang bukti setelah disisinkan untuk bukti di Pengadilan1
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 16-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg
Tanggal 6 Nopember 2017 — Penggugat:
1.E. KOESNADI
2.ISKANDAR
3.KARTANA
4.ADANG
5.PAHRUDIN WIATNA MEGANTARA
Tergugat:
1.PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT BANTEN
2.PERUM PERHUTANI
59 — 13
  • UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, yang menyatakan :"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputitempat pekerja/buruh bekerja.Bahwa sebagian PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI seharusnyamengajukan gugatan hubungan industrial pada Pengadilan HubunganIndustrial sesuai dengan yurisdiksi pengadilan sebagai berikut : Tempat Bekerja YuridiksiNO NAMA NIP .Pada Saat PHK Pengadilan1
    2 3 4 5Endir KPH Banten di PHI Pada Pengadilan1 PP3010009 ;Djuanta Serang Negeri Serang.
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 27-06-2019 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
GUNAWAN
Tergugat:
1.MANAH Binti JEDING
2.YOGI PRAYOGO RAMADHAN
3.Hj. LUSIANA
4.YOGI PRAYOGA RAMADHAN
5.PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk.
6.NOTARIS/PPAT NYI RADEN KANIA NURSANTI
7.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
Turut Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN NEGARA
2.Notaris PPAT NYI RADEN KANIA NURSANTI
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
298 — 122
  • Kewenangan Absolut Pengadilan1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 15-04-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/Ag/2014
Tanggal 15 April 2014 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maha Kuasa sehingga hal yangbenar menjadi salah dan yang salah menjadi benar kalau hal initerus berulang dan berlanjut maka keadilan tidak mungkin bisa ditegakkan.Dengan Uraian tersebut di atas maka saya (Tergugat) Pembandingmenyatakan:1.Menolak semua keputusan hakim Pengadilan Agama kelas 1 Bandungjalan Terusan Jakarta No. 120 Bandung tertanggal 15 Januari 2013dan keputusan PTA Jawa Barat pada tanggal 11 Oktober 2013.Mengajukan kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.Sbb :a) Kesimpulan Pengadilan1
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 30-11-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI
Tanggal 4 Januari 2018 — Pemohon:
IR.SARJONO
798 — 727
  • Kewenangan Pengadilan1. Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor : 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakanPengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan adaatau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan olehPejabat Pemerintahan ; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 21 ayat (2) UndangUndangNomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanmenyatakan : Badan dan/atau.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 15-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 4/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat:
1.MARTHA RYTA
2.LILY SUZANNA B. SIAGIAN
3.LINDA RINA SAULINA SIAGIAN
4.IDA RM. SIAGIAN
5.YOSEPH P.D. SIAGIAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
1.Abdul Hakim, SH
2.Muh. Darwis, B
106 — 24
  • DALAM EKSEPSI : TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN1. Bahwa Para Tergugat Il Intervensi setelah membaca danmemperhatikan surat gugatan Para Penggugat s/d V adalah sangatterkait dengan soal sengketa hak kepemilikan tanah kaveling yang olehPara Penggugat s/d V mendalilkan sebagai memiliki sebidang tanahyang terletak di Kecamatan Rappocini, Kelurahan KassiKassi (dahuluKecamatan Tamalate, Kelurahan Manggala) dengan Nomor Persil 1.311Blok 24, Kohir 796 Cl / Kav. 24A seluas 300 m?
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-08-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 139/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
1.EPI HATI LAIA
2.EPI HATI LAIA, S.Pd
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiliwatema, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Desa Hiliwatema
81 — 33
  • KEWENANGAN PENGADILAN1.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2 yangmenceritakan pada mulanya Penggugat sebagai perangkat Desa, haldimaksud memang benar dan itu merupakan kewenangan Kepala Desasebelumnya dan juga menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa,dimana pemberhentian Penggugat sudah sesuai ketentuan dan mekanismeyang berlaku, sehingga tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraiandalil jawaban ini;Bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat angka 3, benar kepala
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 31-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
YUSMANIDAR
Tergugat:
BUPATI PESISIR SELATAN
229 — 204
  • Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PDG(Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugatdimaksud.c.KEWENANGAN PENGADILAN1.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 31-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
YUSMANIDAR
Tergugat:
BUPATI PESISIR SELATAN
239 — 142
  • Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PDG(Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugatdimaksud.c.KEWENANGAN PENGADILAN1.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 21-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 176/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
PT. RES KARYA
Tergugat:
PPK SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan
147 — 207
  • KEWENANGAN PENGADILAN1.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 19-08-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 17 September 2020 — Pemohon:
PT. GRIYA MARTUA TOMORINDAH (GMT)
Termohon:
1.BUPATI MOROWALI
2.GUBERNUR SULAWESI TENGAH
636 — 372
  • Terhadap Kewenangan Abolut Pengadilan1. Bahwa terhadap Objek Permohonan yang dimohonkan olehPemohon sebagaimana dalam surat Permohonan pada poin 1 (satu)halaman 2 (dua) sampai halaman 3 (tiga) yang pada intinyamenyatakan Termohon II in casu Gubernur Sulawesi Tengah yangtidak menanggapi surat keberatan Pemohon adalah dalil yangmengadaada;Halaman 21 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PL2.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-08-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 464/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Maret 2015 — PT. MULTI MAYAKA, Lawan FERRY LEDI TJANDRA,
52 — 30
  • BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DAN DASARHUKUM YANG SAH UNTUK MEWAKILI PENGGUGAT DI PENGADILAN1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah GUGATAN YANG TIDAK SAH,karena PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum (persona standi injudicio) atau alas hukum yang sah untuk bertindak sebagai PENGGUGATdalam perkara a quo, karena Surat Kuasa Khusus yang diberikan olehPENGGUGAT tidak berdasar, karena apabila PENGGUGAT mengklaimsebagai Direktur Utama PT.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 118/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SARIATI BU’ULOLO
2.ZEFANIA WARAE
Tergugat:
1.Kepala Desa Suka Maju
2.ASANUDIN WARUWU/KEPALA DESA SUKA MAJU
99 — 45
  • KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa benar Tergugat adalah Kepala Desa Suka Maju Kecamatan OouKabupaten Nias Selatan adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkanobjek gugatan sebagaimana pasal 5 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 1dan angka 2 tersebut;2.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 27-02-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 10/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 27 Mei 2020 — Penggugat:
ENI YUSRIANI,S.Pd
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
255 — 191
  • KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa Obyek sengketa Nomor : 888/III.1149/A.SK/ IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ENI YUSRIANI, S.Pd.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 34/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
LUANITA SANTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
ROSTINA USMAN
175 — 79
  • KEWENANGAN PENGADILAN1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-07-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 27 Nopember 2013 — NICO INDRA SAKTI BIN BURHANUDIN;KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
86 — 38
  • Putusan Nomor : 114/G/2013/PTUNJKTd Untuk menyelesaikan penangananpengaduan sesuai dengan mekanisme yangberlaku.e Menjaga citra dan lembaga peradilanf Meningkatkan kepercayaan masyarakatterhadap lembaga peradilang Memperkuat mekanisme pengawasan dilingkungan pengadilan1 PenelaahanyangdilakukanolehTERGUGAT tidakefektif danefisienuntukmengidentifkasi ataumengkualifisir materipengaduanPELAPOR, terhadap :Pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim,yangdilakukan oleh TERLAPOR, khususnya terhadap
Pengadilan PN BATURAJA Pidana Umum
Register : 11-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 192/Pid.B/2019/PN BTA
Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
DESI SUSANTI,SH
Terdakwa:
ACHMAD DARTONO Als ANTOK Bin SA'AD
67 — 8
  • kurang Rp. 89.750.000, (delapan pulu sembilan juta tuju ratus limapuluh ribu rupiah).wonneeee Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal372 KUHPSetelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa ;Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut UmumNomor.Reg.Perk.Nomor : PDM606/N.6.14/Epp.2/04/2019 tanggal 22 Mei 2019 yangpada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan1
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 10/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
ERLINDA, S.Sos
Tergugat:
1.WALI KOTA SOLOK
2.WALIKOTA SOLOK / H. ZUL ELFIAN, S.H., M.Si
316 — 152
  • KEWENANGAN PENGADILAN1.