Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-06-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 407/Pdt.G/2016/PN.Dps Tanggal 5 Desember 2016 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
15 — 14
15 — 14
Padt.G/2016/PN Dpsbahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai BankIndonesia (BI) Denpasar, dimana Bank Indoensia (BI) adalahmerupakan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) sebagaimana dalamPemerintah Nomor 10 tahun 1983 jonto Peraturan Pemenntah Nomor45 / 1990 Pasal 1 ayat (2) huruf C maka sudah selayaknya sebelumgugatan diajukan Penggugat memperoleh ijin dari atasannya;bahwa dalam Surat Edaran Nomor 08/Se11983 tentang ijin perkawinandan perceraian pegawai negeni Sipil disebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-02-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 07/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 2 Juli 2014 — SAMJAR FORNO, S.Pd.K Sebagai Penggugat
Melawan
BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat
79 — 31
79 — 31
Putusan No. 07/G/2014/PTUN.ABNMenimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipilyang bukan karena Hukuman Disiplin di atur dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 22UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokok Kepegawaian yangmenyebutkan sebagai berikut : n 20m nnn nnn nnn nnn nnnPasal 13 Ayat (1) :Pasal 22Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipilmencakup penetapan norma, standar, prosedur,formasi, pengangkatan, pengembangan kualitassumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan
Register : 05-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 119/Pid.B/2016/PN Snt Tanggal 7 Desember 2016 — Pidana
- Cipto Utomo Bin Kerto Pawiro
77 — 43
77 — 43
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluhjuta rupiah);Bahwa setahu Saksi anak dari Sudiyono tidak diterima menjadiPNS, dan beliau minta uang kembali kepada Terdakwa, danpernah Saksi menemani Terdakwa dan Isterinya lin Sagita datangke rumah Sudiyono untuk mengangsur uang tersebut sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN Sntakan tetapi beliau minta dibayar lunas, kalau tidak meminta rumah yangditempat Terdakwa;Bahwa Saksi tidak tahu ada penerimaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 25 Nopember 2014 — VICTOR TAMBUNAN;MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
65 — 34
65 — 34
nnsccensnenasasncnnennnssniteannnnsnsannnaninminananninnsnnBahwa, pada tanggal 1 Juni 2014 Penggugat menerima Surat SuratKeputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor645/Kpts/KP.610/5/2014, tanggal 22 Mei 2014, tentang Menjatuhkan HukumanDisiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,kepada VICTOR TAMBUNAN yang diatar langsung oleh pegawai kantorHalaman 4 dari 33 halaman Perkara Nomor 155/G/2014/PTUNJKTberlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 293/Pdt.G/2015/PA,Wsp. Tanggal 12 Agustus 2015 — Pemohon dan Termohon
16 — 12
16 — 12
(et aquoet bono)Menimbang, terlebin dahulu karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Register : 14-06-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN Bintuhan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
ITA USPINI, SH.I
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Paratama Bengkulu
2.Bupati Kabupaten Kaur
137 — 142
ITA USPINI, SH.I
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Paratama Bengkulu
2.Bupati Kabupaten Kaur
137 — 142
Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyaikewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara;Halaman 22 dari 25 HalamanPutusan Nomor 1/Padt.G/2019/PN BhnMenimbang, bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannyamengemukakan bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum terhadap Penggugat, yang mana pada tahun 2016 saatPenggugat membuat NPWP untuk persyaratan tes CPNS status pekerjaanPenggugat dalam NPWP yang diterbitkan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 08-08-2008 — Upload : 14-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/MIL/2008 Tanggal 8 Agustus 2008 — DANY CHANDRA KUSUMA
29 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 45 K/MIL/2008kamu serahkan kepada saya, saya akan antarkan kamu ke Medan, Terdakwajawab "sudah abang ikut, di mobil pistol akan saya kasihkan sama orang sipilyang menyerahkan HP ini".24. Bahwa selanjutnya Saksi10 naik ke mobil dan Terdakwa duduk sebagaipengemudinya kemudian Terdakwa menyerahkan Pistol dan HP kepada orangsipil tersebut selanjutnya kendaraan Terdakwa kemudikan menuju Medansedangkan HP dan Senjata api diambil oleh Dan Sub Den Pom IM/23.25.
Register : 01-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PA SORONG Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Srog Tanggal 27 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 22
36 — 22
mendapatkan izin dari pejabat yang berwenangsebagaimana surat Nomor: 522/245/KPMP UNIT IISRG/VIII/2021,tertanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pit.Kepala KPHP Unit Il Sorong Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-02-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 4/G/2014/PTUN-KPG Tanggal 8 Mei 2014 — FINCE ANASTASIA LEDA, SKM (Penggugat)
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)
81 — 46
81 — 46
gugatannya angka 9 dan angka 9.1 yang intinyamengatakan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh tergugat melanggar peraturanperundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik yaitudikeluarkannya obyek sengketa, penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan langsungpenggugat atau tim pemeriksa adalah dalil yang keliru dan harus dikesampingkankarena dasar hukum penerbitan obyek sengketa adalah Pasal 18 ayat (1) huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 769/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 29
71 — 29
2008 yang telah diubah denganPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, makapokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebutsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Termohon konvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 07-05-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 209/PID.B/2015/PN.Lbp Tanggal 7 Mei 2015 — I. Nama Lengkap : RIZKY ANDIKA Als DIKA;
Tempat Lahir : Medan;
Umur /Tanggal Lahir :31 Tahun / 17 Nopember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pancing Gg. Murni Kelurahan Sidorejo Kec. Medan Tembung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan Terakhir :SMA
II. Nama Lengkap : DILLAH NUR AQLA ;
Tempat Lahir : Medan;
Umur /Tanggal Lahir :23 Tahun / 02 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gurilla No. 199 Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan;
Pendidikan Terakhir :SMA
19 — 4
19 — 4
Deli Serdang dan yang melakukan penangkapanterhadap Terdakwa dalah 4 (empat) orang Polisi yang berpakaian sipilyang mengaku dari Kepolisian Polresta Medan;Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama NANDA alsOMPONG (DPO), AY!
Register : 18-07-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 927/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tanggal 28 September 2017 — Prmohon, Termohon
14 — 8
14 — 8
Tgl.28092017, Hal 22 dari 27Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan TermohonRekonvensi yang dibenarkan oleh Pemohon Rekonvensi di muka persidanganyang menyatakan Termohon Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memiliki gaji dan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.091.000, (tigajuta sembilan puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan transportasiserta bukti pemotonganpemotongan terhadap gaji Termohon Rekonvensisetiap bulan pada bendaharawan gaji tempat Termohon
Register : 26-06-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 391/Pdt.G/2020/PN Mdn Tanggal 11 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 26
51 — 26
Bahwa sesungguhnya Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yangberalamat di JI Rahmad No 1 Kelurahan Medan Tenggara KecamatanMedan Denai Kota Medan, dimana sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PP no 45Tahun 1990 yang mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian WAJIB memperoleh izin atau surat keterangan LEBIHDAHULU dari Pejabat, dimana sesungguhnya Penggugat harus lebih dahulumemperoleh izin cerai dari Pejabat/atasan langsung
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 293/Pdt.G/2015/PA.Wsp Tanggal 12 Agustus 2015 — Pemohon dan Termohon
14 — 8
14 — 8
(et aquoet bono)Menimbang, terlebin dahulu karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Register : 15-06-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 44/G/2020/PTUN.Smg Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
Paul Jan J. Sevens
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Intervensi:
Jonathan Paul Junior Sevens
370 — 975
Paul Jan J. Sevens
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Intervensi:
Jonathan Paul Junior Sevens
370 — 975
Dasar pembuatan Akta Kelahiran mengacu pada dokumenkependudukan dari Pemohon antara lain KK, KTP dan Akta PencatatanSipil (Akta Perkawinan/Buku Nikah); Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipilyang berbunyi : Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana
Register : 12-12-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 19-03-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 523/Pdt.G/2012/PA.Prob Tanggal 5 Maret 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 1
13 — 1
A.Md, maka ketentuan pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat telahterpenuhi; 27222222 222 nn nnn nena nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi bermeterei cukup dan sesuaiaslinya Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.863/122/425.023/2012 tentangPemberian Izin Perceraian atas nama Bambang Sutedjo Rianto.
Register : 03-09-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/TUN/2012 Tanggal 12 Februari 2013 — KEPALA KANTOR PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE A3 PEKAN BARU vs DRS. BAKHTARUDIN NUR, SH., M.HUM;
63 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa secara tegasPasal 9 ayat (3) PP No. 30/1980 menyatakan: Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa TermohonPeninjauan Kembali telah melakukan kelalaian tugas dalam hal:a Tidak melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen dankebenaran pengisian PIB (Pemberitahuan Import Barang) berdasarkaninvoice, packing list dan dokumen pelengkap pabean lainnya;b Tidak menandatangani
Register : 09-09-2013 — Putus : 26-05-2013 — Upload : 18-09-2014
Putusan PA TEGAL Nomor 0628/Pdt.G/2013/PA.Tg Tanggal 26 Mei 2013 — Penggugat lawan Tergugat
42 — 5
42 — 5
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang telah ditegaskan dalamsurat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, wajid memperoleh izin tertulis atau suratketerangan lebih dahulu
Register : 19-04-2012 — Putus : 03-09-2012 — Upload : 03-10-2013
Putusan PA TILAMUTA Nomor 47/Pdt.G/2012/PA. Tlm Tanggal 3 September 2012 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
21 — 11
21 — 11
terhadap isteriisteri yang dikawininya, dalam konteksyang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon danTermohon serta calon isteri kedua dipandang mampu untukmenjalani kehidupan rumah tangga dalam status poligami;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipildalam hal melakukan poligami harus memenuhi ketentuan Pasal 4ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-01-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Wng Tanggal 3 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
15 — 2
Tergugat dan kesanggupan Tergugat untuk memberikan mutahsebesar Rp. 3. 000.000, dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000, juga terlalukecil, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengankemampuan Tergugat sebagai berikut;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PeraturanPemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2009 bahwa tunjangan profesibagi guru dan dosen Pegawai negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsionalguru dan dosen diberikan sebesar 1 (Satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipilyang