Ditemukan 643 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-02-2018 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap
Tanggal 31 Januari 2018 — -SEPTHINA KAMBUBUI - PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
186118
  • Adapun jabatanjabatan yang pernah diemban oleh Penggugat adalah sebagai berikut:1) Staf teller KC Teminabuan, surat keputusan direksi nomor:179/Kepeg/XI/2010, tanggal 20 Desember 2010 tentang pengangkatandan penempatan pegawai di lingkungan PT. Bank Pembangunan DaerahPapua;2) Staf supervise kredit program UKM, KC Sentani sesuai SK nomor:103/Kepeg/VVVI/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang ahli tugas pegawai dilingkungan PT.
    Bank Pembangunan DaerahPapua Nomor 26 Kepeg/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang dikeluarkanoleh direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang berkantoratau beralamat di JIn. A. Yani No. 57 Jayapura, Papua;Sedangkan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang beralamat diJin. Perkutut No. 13 Kelurahan VIM, Jayapura Selatan hanya berstatuskantor cabang pembantu dan bukan sebagai pihak yang mengeluarkansurat keputusan direksi Nomor 26 Kepeg/2017 tanggal 20 Januari 2017;b.
    Bank Pembangunan Daerah PapuaNomor 26/Kepeg/2017 tanggal 20 Januari 2017 telah diproses sesuaidengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan di dalam peraturanperusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2016tertanggal 28 November 2016;b.
    Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keputusan direksi nomor02.6/Kepeg/V2015 tentang sanksi disiplin pembebasan jabatan an. SepthinaKombubui tanggal 8 Januari 2015, yang diberi tanda bukti P6;7. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keputusan direksi nomor26/Kepeg//2017 tentang pemutusan hubungan kerja an. SepthinaKombubui tanggal 20 Januari 2017, yang diberi tanda bukti P7;8. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening koran an. Septhina Kombubui,yang diberi tanda bukti P8;9.
    Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keputusan direksi nomor179/Kepeg/X1/2010 tanggal 20 Desember 2010, yang diberi tanda bukti T3;5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keputusan direksi nomor26/Kepeg/V/2017 tanggal 20 Januari 2017, yang diberi tanda bukti T4;6. Fotokopi dari fotokopi berita acara permintaan keterangan satuan kerja antifraud tentang selisin pada kantor kas tanggal 5 Januari 2015, yang diberitanda bukti T5a;7.
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 10/G/2019/PTUN.DPS.
Tanggal 25 September 2019 — PENGGUGAT: -Drs ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM. TERGUGAT: -BUPATI BANGLI;
389324
  • :Fotokopi sesuai dengan aslinya SuratKeputusan Bupati Bangli Nomor821.2/4357/KEPEG, tanggal 17 September2001, dalam Lampiran Keputusan Nomor Urut11, berupa Pengangkatan Drs. Anak AgungGde Alit Darmawan (Penggugat) sebagaiKepala Bagian Tata Usaha Pada DinasPekerjaan Umum);"Fotokopi sesuai dengan aslinya SuratKeputusan Bupati Bangli beserta Lampirannya,Nomor : 821.2/235/KEPEG, tanggal 19 JanuariHalaman 37 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS32. Bukti33. Bukti34.
    ,(Penggugat) Sebagai AsistenPerekonomian dan Pembangunan SekdaKabupaten Bangli ; Fotokopi sesuai dengan aslinya SuratKeputusan Bupati Bangli Nomor821.2/7323/Kepeg, beserta lampirannya,tanggal 12 Nopember 2008, tentangPengangkatan Drs. Anak Agung Gde AlitDarmawan, MM.
    ,(Penggugat) Sebagai AsistenPerekonomian dan Pembangunan SekdaKabupaten Bangli ;Fotokopi sesuai dengan aslinya SuratKeputusan Bupati Bangli Nomor821.2/113/KEPEG, tanggal 20 Januari 2004,dalam Lampiran Keputusan Nomor Urut 104,berupa Pengangkatan Drs.
    Dati Il Bangli ; Fotokopi sesuai dengan aslinya SuratKeputusan Gubernur' Bali, Nomor823.3/275/Kepeg, tanggal 2852001, tentangPenunjukan Drs.
    BuktiP P P P 50515253Fotokopi sesuai dengan aslinya PetikanKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bali Nomor : 823.3/9692/Kepeg, tanggal 2Agustus 1993, tentang Pengangkatan Drs.Anak Agung Gde Alit Darmawan ( Penggugat)dari Penata Muda (Ill/a) menjadi Penata MudaTk.I (III/o) sebagai Pjs. PemeriksaPemerintahan / Itwilkab Dati Il Bangli;Fotokopi sesuai dengan aslinya PetikanKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bali Nomor : 823.3/6267/Kepeg, tanggal 16April 1996, tentang Pengangkatan Drs.
Register : 28-06-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 20-12-2011
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 65/ B/ 2011 / PT TUN. SBY
Tanggal 22 Agustus 2011 — GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT vs Drs.IMBANG SAHRUDIN
4816
  • Tinggi Tata Usaha Negara Surabayamengambil alih dan menerima keadaan keadaanmengenai duduk sengketa seperti tercantum dalamputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor12/G/2011/PTUN MTR tanggal 15 April 2011 , yang amarnyasebagai berikutMENGADILI :Dalam eksepsi Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapatditerima ; ++ eee ee eeeDalam Pokok Perkara Mengabulkan Gugatan Penggugat untukseluruhnya So re re ee ee eee eeeMenyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraBarat Nomor : 821.2 1/ 836/KEPEG
    ABDURRACHMANABIDIN,MM: Mewajibkan3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2 1/836/KEPEG. TentangMutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah PropinsiNusa Tenggara Barat, tertanggal 26 Agustus 2008, atas nama Drh. ABDURRACHMANABIDIN , MM.
    kepadaTergugat/Pembanding ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan di tingkat bandingpara pihak telah diberi kesempatan untuk melihat danmemeriksa berkas perkara dengan Surat PemberitahuanMelihat Berkas Perkara Nomor : 12 / G/ 2011 / PTUN.MTRtanggal 18 Mei 2011 ;TENTANG PERTIMBANGANMenimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatanadalah Keputusan Tergugat / Pembanding tentang penerbitanSurat Keputusan Gubernur Nomor : 821 .2 1/836/KEPEG
    pasal 2727 ayat (5) Undang undang Republik Indonesia Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada PemerintahDaerah / Kepala DaerahDaerah / Gubernur untuk mengatur dan melaksanakan tugas didaerah termasuk tugas untuk mentaati dan menegakan seluruh Peraturan Perundangundangan dan pelaksanaan dari Peraturan Perundang undangan tersebut diatur dalamPeraturan Pemerintah ; Bahwa.Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat KeputusanGubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 821.2 1/836/KEPEG
    Undang UndangNo. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang UndangNo. 5 Tahun 1986, dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahyang Baik , oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakanbatal16batal dan diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusanin litis tersebut ; Menimbang, bahwa Memori BandingTergugat/Pembanding tertanggal 12 Mei 2010 yang menyatakanbahwa baik dari segi kewenangan, dari segi prosedural maupundari segi substansi Surat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraBarat Nomor: 821 21/836/KEPEG
Register : 18-02-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 09-12-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Bpp
Tanggal 13 Nopember 2013 — ROSALIE LYDYA ANGOW ,tanggal lahir 25 April 1970, Pekerjaan : Swasta / Rumah Sakit Restu Ibu , beralamat di Jalan Waluyo Puspoyudo No. 90 Balikpapan , yang dalam hal ini telah memilih domicili hukum di Kantor Kuasanya yaitu H. RUKHI SANTOSO , SH.MBA , RABANA ,S.H. dan I DEWA NYOMAN DJAPA,S.H. Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum beralamatkan di Jalan Wonorejo RT. 30 No. 37 Kel. Gunung Samarinda Kota Balikpapan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2012 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 18 Pebruari 2013 , dibawah Nomor : 451 / II / KA / PDT / 2013 / PN.Bpp.- , selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; Melawan : Dr. SIGIT RIYANTO, M. Kes , Pekerjaan : Rumah Sakit Restu Ibu , Alamat di jalan Jend. Ahmad yani No. 12 Balikpapan di Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
5117
  • . ;2 Fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup berupa : SuratKeputusan Nomor :149/ Kepeg/RSRI/IV/2012 tentangperingatan pertama dan Terakhir tertanggal Balikpapan tanggal 26 April2012 dari Rumah Sakit Restu Ibu , diberi tanda dengan P.2. ;3 Fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup berupa : SuratPerintah Nomor: 151 / Kepeg/ RS RI/IV/2012 tertanggal Balikpapantanggal 27.
    Nomor : 215 / Kepeg /RSPI/ VI/ 2012, perihal Pencabutan Skorsing, diberi tanda dengan P.7.;Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat dari Rumah Sakit Restu Ibuyang ditujukan kepada Rosalie Lydya A. Amd. Kep. Nomor : 223 / Kepeg /RSPI / VI / 2012 , perihal : Panggilan Kerja ,tertanggal Balikpapan 16 Juni2012, diberitanda dengan P.8. ;Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat dari Rumah Sakit Restu Ibuyang ditujukan kepada Rosalie Lydya A. Amd. Kep.
    ;Fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup berupa : SuratKeputusan No: 149 / Kepeg/ RS. RI/IV/2012 tentang Peringatan Pertamadan Terakhir tertanggal Balikpapan 26 April 2012 , diberi tanda denganT.1l.;Fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup13141516171823berupa : Surat Perintah Nomor: 151 / Kepeg / RS RI/IV/ 2012 tertanggalBalikpapan 27 April 2012, dari Rumah sakit Restu Ibu , diberi tanda denganT.12.
    Nomor : 215 / Kepeg / RS RI/ VI/ 2012 , perihal : pencabutanSkorsing , diberi tanda dengan T.14. ;Fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup berupa :Surat dari Rumah Sakit Restu Ibu yang ditujukan kepada Rosallie Lydya A.Amd. Kep. Nomor : 223 / Kepeg/ RS RI / VI/2012 , perihal : panggilankerja , tertanggal Balikpapan 16 Juni 2012 ,diberi tanda dengan T.15.
    Dokumen : 325 / XI/RSRI/ 2011 tanggal 02 Maret2012, dan T.11 yang berupa Surat Keputusan No: 149 / Kepeg / RS.
Putus : 07-08-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1716 K/Pdt/2013
Tanggal 7 Agustus 2015 — AMBERSIUS ADRIHER ANDERI vs DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
4117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkanSurat Keputusan Direksi Nomor 101/Kepeg/2006 tanggal 06 Desember2006 (Bukti P.1);Hal. 1 dari 9 hal. Put.
    Bank Papua Nomor 101/Kepeg/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang memberhentikan Penggugat tidakdengan hormat sebagai pegawai PT. Bank Papua batal demi hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat yang memberhentikan Penggugat tanpafakta dan dasar hukum yang jelas adalah perbuatan melanggar hukum ataumelawan hukum (vide Pasal 1865 KUHPerdata);Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai:a.
    Bank PembangunanDaerah Papua Nomor 101/Kepeg/XII/2006 tanggal 06 Desember 2006.
Register : 05-11-2012 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 21-02-2013
Putusan PT JAYAPURA Nomor 46/PDT/2012/PT.JPR
Tanggal 14 Januari 2013 — Ambersius Adriher Anderi vs Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Papua
2817
  • Bank Pembangunan Daerah Papua,berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 101/Kepeg/2006 tanggal 06Desember 2006 (Bukti P.1);3.
    Bank Papua No. 101/Kepeg/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang memberhentikanPENGGUGAT tidak dengan hormat sebagai pegawai PT. Bank Papuabatal demi hukum ;3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang memberhentikanPENGGUGAT tanpa fakta dan dasar hukum yang jelas adalahperbuatan melanggar hukum atau melawan hukum (vide pasal 1365KUHpPerdata) ;4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGATsecara tunai:a.
    BankPembangunan Daerah Papua No. 101/Kepeg/XII/2006 tanggal 06Desember 2006. (Bukti T. 3)Bahwa pada Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 menyebutkanbahwa Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan 171 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannyakeputusan dari pihak pengusaha . (Bukti T. 4).
    Bahwa kemudian diangkat menjadi pegawai tetap tanggal 01 Juli 2002,sesuai Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor : 86/Kepeg/IX/2002tanggal 02 September 2002. (Bukti T.7). Bahwa sesuai Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 17 Oktober2006 (Bukti T.8) juncto Surat Satuan Kerja Audit Intern Bank PapuaNomor : 05/171/001 tanggal 19 Oktober 2006 Tentang Laporan HasilPemeriksaan Permasalahan Ambersius A. Anderi dan M. Jitmau (BuktiT.9), ketika Penggugat definitive bertugas sebagai Staff Teller PT.
    (Bukti T.14)14.Bahwa sesuai pendapat Disnaker Propinsi Papua sebagai mediator,dengan telah dibayarkannya pesangon hakhak lainnya kepadapenggugat, seharusnya masalah ini dianggap selesai sebagaimanatercantum pada Risalah Penyelesaiaan Hubungan Industrial tanggal 24Mei 2010 Butir C.3 sebagai berikut Bahwa dalam perselisihan PHKantara PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan karyawan atasnama Ambersius Adriher Anderi yang terjadi sejak dikeluarkannya SK.Direksi No. 101/Kepeg/XII/2006 tanggal 6 Desember
Register : 21-10-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 13 / Pdt.SUS – PHI / 2015 / PN.DPS
Tanggal 25 Februari 2016 — IDA BAGUS PUTRA MANUABA,SE ,dkk. melawan PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Kabupaten Karangasem
9944
  • Karangasem.TindakanTERGUGAT sangat merugikan yang identik dengan menskorsing ParaPENGGUGAT sejak tanggal 6 Agustus 2007 ;Bahwa berselang tiga hari setelah TERGUGAT menskorsing PENGGUGAT, padatanggal 9 Agustus 2007 TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan DirekturPerusahaan Daerah Air Minum /Nomor 888/201/Kepeg.
    Karangasem Nomor : 888/201/Kepeg/PDAMtentang pemberhentian dengan tidak hormat pegawai/karyawan PDAM Kab.Karangasem melalui Surat tertanggal 10 Agustus 2007 yang ditujukan kepadaDirektur PDAM Kab.Karangasem ;Bahwa ternyata TERGUGAT melanjutkan memPHK karyawan PDAMKarangasem dengan mengeluarkan Surat Nomor : 880/203/Kepeg/PDAM tanggal14 Agustus 2007 tentang Pemberhentian dengan hormat Para PENGGUGAT : V,VI, VII, VU, IX, X, XI, XII, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIT, XIX dan XXdengan alasan mengundurkan
    /PDAM tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pemutusan HubunganKerja (PHK) sepihak tanpa alasan yang sah dan tanpa Penetapan dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap Para PENGGUGAT :I,,0 dan IV dan Keputusan Nomor : 888/203/Kepeg.
    Karangasem No: 888/201/Kepeg/PDAM tanggal 9Agustus 2007, dan surat keputusan No: 880/203/Kepeg tanggal 14 Agustus 2007adalah cacat dan adanya kesalahan prosedur perundangundangan yang berlaku dansupaya dicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mayjelis Hakimberpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat pada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Nomor : 13/Pdt.SUSPHI/2015/PN.Dps tanggal 21 oktober 2015 tidak sama dengan gugatan
    Karangasem No: 880/203/kepeg/PDAM tanggal 14 Agustus 2007 tentangPeresmian Pemberhentian Dengan Hormat 17 (tujuh belas) orang karyawan ( paraPenggugat ).
Register : 22-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 02-10-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : DEDDY KOERNIAWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YOHANES FREDRICK MAREY, SH., MH., M.Si
10276
  • /2006 tangggal 15 Juni 2006;2. 1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor: SK.813.3/234/KEPEG/2008 tanggal 10 Januari 2008;Uang senilai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor:SK.813.2/50/KEPEG/2005 tanggal 4 April 2005 tentangpengangkatan menjadi pegawai negeri sipil;5. 1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor:SK.813.2/299/KEPEG/2006 tanggal 26 Oktober 2006 tentangpengangkatan
    /2005 tanggal tanggal 4 April 2005 tentangpengangkatan menjadi pegawai negeri sipil;1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor: SK.813/197/KEPEG/2006 tanggal 26 Oktober 2006 tentangpengangkatan menjadi pegawai negeri sipil;Halaman 36 Putusan Nomor : 21/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor: 800/223/BUP/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang tindaklanjut hasil pemeriksaan BPKRI1(satu
    /2006 tanggal 26 Oktober 2006;1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Sarmi nomor:SK.813.2/26/KEPEG/2006 tanggal 23 Maret 2005;1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Sarmi nomor:SK.821.206 tanggal 3 Agustus 2012 tentang penangkatan dalamjabatan struktural:;1(satu) lembar foto copy surat pernyataan pelantikan nomor: SK.821.206/2012;1(satu) lembar foto copy Daftar lampiran keputusan Bupati nomor:SK.821.206/2012:;1(satu) bundel asli dokumen kegiatan pembangunan bendungan irigasilokasi
    /2006 tangggal 15 Juni 2006;2. 1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor: SK.813.3/234/KEPEG/2008 tanggal 10 Januari 2008;Uang senilai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);1(satu) Iembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor:SK.813.2/50/KEPEG/2005 tanggal 4 April 2005 tentangpengangkatan menjadi pegawai negeri sipil;5. 1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor:SK.813.2/299/KEPEG/2006 tanggal 26 Oktober 2006 tentangpengangkatan
    /2006 tanggal 26 Oktober 2006;1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Sarmi nomor:SK.813.2/26/KEPEG/2006 tanggal 23 Maret 2005;1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Sarmi nomor:SK.821.206 tanggal 3 Agustus 2012 tentang penangkatan dalamjabatan struktural:;1(satu) lembar foto copy surat pernyataan pelantikan nomor:SK.821.206/2012:1(satu) lembar foto copy Daftar lampiran keputusan Bupati nomor:SK.821.206/2012;1(satu) bundel asli dokumen kegiatan pembangunan bendunganirigasi lokasi
Register : 03-05-2010 — Putus : 10-06-2010 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 K/TUN/2010
Tanggal 10 Juni 2010 — JAFRAENI NOVITA DJAFAR VS BAPEK;
11538 Berkekuatan Hukum Tetap
  • suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :OBYEK GUGATAN :1.Tentang Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :090/KPTS/BAPEK/2008 tanggal 9 Desember 2008, yang berbunyi sebagaiberikut :Memperkuat hukuman disiplin dari Walikota Makassar Nomor862/327/Kepeg
    Nomor 180 K/TUN/2010disiplin dari keputusan Walikota Makassar Nomor 826/327/KEPEG/2007tanggal 6 Maret 2007 berupa pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepadaJafraeni Novita Djafar, lahir 18 November 1970 NIP. 850021657 PangkatPengatur Tingkat Golongan II/d Staf pada Kelurahan Mamajang DalamKecamatan Mamajang Kota Makassar, sudah tepat dan benar ;Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum JudexFactie tersebut, karena menurut
    Nomor 180 K/TUN/2010826/327/KEPEG/2007 tanggal 6 Maret 2007 yang dikeluarkan olehTermohon Kasasi adalah bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik.
    Azas perlindungan atas pandangan hidup ;Dari sebelas azas tersebut, setidaktidaknya ada 3 azas telah diabaikandalam pembentukan dan penerbitan keputusan surat pemberhentianPemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu : Azas bertindak cermat ; Azas keseimbangan dan Azas keadilan ;Dalam menerbitkan keputusan Badan Pertimbangan KepegawaianNomor O90/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 9 Desember 2008 tentangmemperkuat hukuman disiplin dari Keputusan Walikota Makassar Nomor826/327/KEPEG/2007 tanggal 6 Maret
    Diabaikannya faktafakta ini dalammengeluarkan keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor090/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 9 Desember 2008 tentangmemperkuat hukuman disiplin dari keputusan Walikota MakassarNomor 826/327/KEPEG/2007 tanggal 6 Maret 2007 jelas telahmengabaikan Azas Kecermatan sekaligus Azas Keadilan.
Putus : 07-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 494 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 7 Desember 2020 — YOSINA TROCE INSYAF, S.E., M.M.
180149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.M. untuk membayardenda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jika Terdakwatidak membayar uang denda tersebut harus menjalani pidana penggantiyakni pidana penjara kurungan selama 3 (tiga) bulan.Menyatakan barang bukti berupa barang bukti lainnya antara lain sebagaiberikut:Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 494 PK/Pid.Sus/20205.15.25.35.45.55.65.75.85.91 (satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Sarmi nomorSK.813.3/241/KEPEG/2006 tangggal 15 Juni 2006;1 (satu) lembar foto
    copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor: SK.813.3/234/KEPEG/2008 tanggal 10 Januari 2008;Uang senilai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor:SK.813.2/50/KEPEG/2005 tanggal 4 April 2005 tentangpengangkatan menjadi pegawai negeri sipil:;1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor:SK.813.2/299/KEPEG/2006 tanggal 26 Oktober 2006 tentangpengangkatan menjadi pegawai negeri sipil;3 (tiga) lembar foto
    pengangkatanmenjadi pegawai negeri sipil;1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor: SK.821.223 tanggal 17 April 2013 tentang pengangkatanmenjadi pegawai negeri sipil dan 1 (satu) lembar foto copy Daftarlampiran Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi nomor: SK.821.223tanggal 17 April 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural;Uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor: SK.813.2/25/KEPEG
    /2005 tanggal tanggal 4 April 2005 tentangpengangkatan menjadi pegawai negeri sipil;1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor: SK.813/197/KEPEG/2006 tanggal 26 Oktober 2006 tentangpengangkatan menjadi pegawai negeri sipil;1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor: 800/223/BUP/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang tindaklanjut hasil pemeriksaan BPKRI1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Gubernur Kepala Daerahtingkat Irian Jaya nomor: SK.813.22296
    keptusan Gubernur KepalaDaerah tingkat 1 Irian Jaya nomor: SK: 821.1.2265 tanggal 29 Pebruari1992 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil:1 (satu) lembar foto copy laporan pendahuluan perencanaanpembangunan bendungan irigasi SP Il tahap dan pembangunansawah 100 HA;1 (satu) lembar foto copy laporan akhir perencanaan pembangunanbendungan irigasi SP II tahap dan pembangunan sawah 100 HA;1 (satu) bundel foto copy Basic Price;1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Sarmi nomor:SK.813.2/191/KEPEG
Putus : 10-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 888 K/Pid/2012
Tanggal 10 Juli 2012 — R. HAM PAGAWAK, S.H., M.Si
2414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 823.3/052/KEPEG/2009, tanggal 11 September 2009, a.n. R. Ham Pagawak, S.H., M.Si.sebagai Kasubag Pengembangan dan Diklat Kepegawaian Setda MamberamoTengah di Kobakma yang ditandatangani oleh Bupati Mamberamo Tengah a.n.David Pagawak, S.Sos.
    Nomor : 823.3/052/KEPEG/2009, tertanggal Kobakma 11September 2009;Bahwa tanda tangan bukti QT1 s/d QT4 (tanda tangan Bupati MamberamoTengah David Pagawak, S.Sos.) pada dokumen bukti di atas adalah tidak asli danmerupakan produk printer komputer;Bahwa dengan adanya kenaikan pangkat menjadi pangkat Golongan RuangPenata III/c, Terdakwa mendapatkan keuntungan kenaikan gaji dari gaji lamasebesar Rp1.901.700,00 (satu juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah)menjadi gaji baru Rp1.932.100,00 (satu
    David Pagawak,S.Sos.;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 823.3/052/KEPEG/2009, tanggal 11 September 2009, a.n. R. Ham Pagawak, S.H., M.Si.sebagai Kasubag Pengembangan dan Diklat Kepegawaian Setda MamberamoTengah di Kobakma yang ditandatangani oleh Bupati Mamberamo Tengah a.n.David Pagawak, S.Sos.
Putus : 25-11-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/PID.SUS/2009
Tanggal 25 Nopember 2009 — DRS. ZAMBRI BIN SIRI DATUK RAJO ALAM , DK
2623 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.5/Kepeg/Bup2004 tanggal 14 Pebruari2004, telah menerima uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) dari saksi H. Syafruddin Pgl. Ujang Restu, kemudian dipergunakan olehTerdakwaTerdakwa untuk mengurus Proyek Bantuan PenanggulanganBencana Alam Tahun 2004 ke Pemerintah Pusat di Jakarta, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut : Setelah dua bulan dilantik sebagai Pj.
    Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.5/Kepeg/Bup2004 tanggal14 Pebruari 2004, baik secara bersamasama maupun bertindak sendirisendiripada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2004 atausetidaktidaknya pada tahun 2004, bertempat di Hotel Pangeran Beach Jalan Ir.H.
    Bupati Pasaman BaratNomor : 821.5/Kepeg/Bup2004 tanggal 14 Pebruari 2004, telah menerimauang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi H.Syafruddin Pgl. Ujang Restu, kemudian dipergunakan oleh TerdakwaTerdakwauntuk mengurus Proyek Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2004ke Pemerintah Pusat di Jakarta, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut : Setelah dua bulan dilantik sebagai Pj.
    Menyatakan barang bukti berupa : Photo copy petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat No.821.24/Kepeg/Bup2004 tanggal 24 Juni 2004 tentangPengangkatan dalam Jabatan Struktural an. Drs. H. MirwanPulungan, MPd., sebagai Pj.Ka. Bappeda Pasaman Barat ;Hal. 7 dari 19 hal. Put.
    Photocopy petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat No.821 .24/Kepeg/Bup2004 tanggal 24 Juni 2004 tentangPengangkatan dalam Jabatan Struktural an. Drs. H. MirwanPulungan, MPd., sebagai Pj.Ka. Bappeda Pasaman Barat ;Photo copy Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 044 Tahun2004 tanggal 8 April 2004 tentang Pembentukan susunanHal. 9 dari 19 hal. Put.
Register : 11-09-2020 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 11-09-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
Tanggal 19 Juli 2017 — Penuntut Umum: 1.DEDDY KOERNIAWAN, SH 2.VICTOR MAMOTO, SH., MH 3.SONYA PATTYPEILOHI, SH 4.Pieter Dawir, SH 5.RASKITA J.F SURBAKTI, SH Terdakwa: YOSINA TROCE INSYAF, SE., MM
16482
  • Menetapkan Barang Bukti berupa: 1. 1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Sarmi nomor: SK.813.3/241/KEPEG/2006 tangggal 15 Juni 2006;2. 1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi nomor: SK.813.3/234/KEPEG/2008 tanggal 10 Januari 2008;3.
    Uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);4. 1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor : SK.813.2/50/KEPEG/2005 tanggal 4 April 2005 tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil;5. 1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor : SK.813.2/299/KEPEG/2006 tanggal 26 Oktober 2006 tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil;6. 3(tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Sarmi Nomor : 15 Tahun 2012 tentang pembentukan panitia pengadaan
    Uang senilai Rp. 500.000,- ( lima ratus juta rupiah)15. 1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Kabupaten Sarmi nomor: SK.813.2/25/KEPEG/2005 tanggal tanggal 4 April 2005 tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil;16. 1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Kabupaten Sarmi nomor: SK.813/197/KEPEG/2006 tanggal 26 Oktober 2006 tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil;17. 1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Kabupaten Sarmi nomor: 800/223/BUP/2013 tanggal
    Daerah tingkat 1 Irian Jaya nomor: SK: 821.1.2-265 tanggal 29 Pebruari 1992 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil;20. 1(satu) lembar foto copy laporan pendahuluan perencanaan pembangunan bendungan irigasi SP II tahap I dan pembangunan sawah 100 HA;21. 1(satu) lembar foto copy laporan akhir perencanaan pembangunan bendungan irigasi SP II tahap I dan pembangunan sawah 100 HA;22. 1(satu) bundel foto copy Basic Price;23. 1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Sarmi nomor: SK.813.2/191/KEPEG
    /2006 tanggal 26 Oktober 2006;24. 1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Sarmi nomor: SK.813.2/26/KEPEG/2006 tanggal 23 Maret 2005;25. 1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Sarmi nomor: SK.821.2-06 tanggal 3 Agustus 2012 tentang penangkatan dalam jabatan struktural;26. 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan pelantikan nomor: SK.821.2-06/2012;27. 1(satu) lembar foto copy Daftar lampiran keputusan Bupati nomor: SK.821.2-06/2012; 28. 1(satu) bundel asli dokumen kegiatan
    /2006 tangggal 15 Juni 2006;2. 1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati KabupatenSarmi nomor: SK.813.3/234/KEPEG/2008 tanggal 10 Januari2008;Uang senilai Rp.500.000.
    (lima ratus ribu rupiah);4. 1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati KabupatenSarmi Nomor : SK.813.2/50/KEPEG/2005 tanggal 4 April 2005tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil;Halaman 33 dari 55. Putusan Nomor :23/Pid.
    /2006 tanggal 26 Oktober 2006;1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Sarmi nomor:SK.813.2/26/KEPEG/2006 tanggal 23 Maret 2005;Halaman 35 dari 55.
    /2006 tangggal 15 Juni 2006;2. 1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati KabupatenSarmi nomor: SK.813.3/234/KEPEG/2008 tanggal 10 Januari2008;3.
    /2006 tanggal 26 Oktober 2006;24. 1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Sarmi nomor:SK.813.2/26/KEPEG/2006 tanggal 23 Maret 2005;Halaman 49 dari 55.
Register : 27-01-2010 — Putus : 18-02-2010 — Upload : 01-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 16/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 18 Februari 2010 — Amiruddin Anwar;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ,2.Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan (Dahulu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan),DKK
7124
  • Makassar,selanjutnya disebutsebagai sins ee teen ee eeeees TURUT TERGUGAT I ;BUPATI PINRANG ; tempat kedudukan di Jalan Bintang No. 1,Kabupaten Pinrang, Propinsi SulawesiSelatan, selanjutnya disebutsebagai ww ee tee ee TURUTTERGUGAT II;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telahmemohon menyatakan batal atau tidak sah terhadap keputusanTergugat yaituKeputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :853.88 582 tanggal 16 Maret 1992 sebagai tindak lanjut dariSurat Keputusan Nomor : 888/4072/Kepeg
    yang diterbitkanoleh Turut Tergugat I pada tanggal 6 Nopember 1989 danSurat Bupati Pinrang Nomor : 811.3/2.200/Kepeg yangditerbitkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 18 Agustus1986 yang mengusulkan agar Penggugat diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) 5 ener rrr rr eee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah terakhir denganUndang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun
Register : 11-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 4/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
RHEIN TRIANI UTAMI
Tergugat:
1.BUPATI PADANG PARIAMAN
2.Bupati Kabupaten Padang Pariaman
270114
  • Kepeg..Kes.IX.2010, Tentang Pengangkatan BidanSebagai Pegawai Tidak Tetap, tertanggal 01 September 2010, selamamasa bakti 3 (tiga) tahun;Bahwa kemudian oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PadangPariaman, Penggugat ditempatkan di Puskesmas Sungai Geringging,Korong Batu Gadang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas KesehatanKabupaten PadangPariaman Nomor: 800/900/KEP/KEPEG/2010, tentangPenempatan Bidan Sebagai pegawai Tidak Tetap, tanggal 1 SeptemberHalaman 8 dari 60 HalamanPutusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PDG2010
    Alasan dan DasarGugatan halaman 8 angka 7, justru Dinas Kesehatan Kabupaten PadangPariaman dalam menempatkan Penggugat ditempat tugas yang barusebagai Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Korong Asam Pulau NagarHalaman 27 dari 60 HalamanPutusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PDGAnduring berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kesehatan KabupatenPadang Pariaman Nomor : 800/028/Kepeg/2018, Tanggal 4 Januari 2018Perihal : Pengiriman Tenaga An.
    Kepeg.Kes.IX.2010 TentangPengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap,Tanggal 1 September 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PadanPariaman Nomor : 800/900/KEP/KEPEG/2010 TentangPenempatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap,Tanggal 1 September 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor800/908/KEPEG/2010 tanggal 1 September 2010 atasnama Dr. H.
    VIII.2013 Tentang Penugasan Bidan Sebagai Pegawai TidakTetap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barattanggal 26 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan KabupatenPadang Pariaman Nomor : 800/1579/Kepeg/2013Tentang Penempatan Bidan Sebagai Pegawai TidakTetap, tanggal 2 September 2013 (fotokopi sesuaidengan asli);Surat pernyataan melaksanakan tugas, Nomor800/1601/Kepeg/2013 tanggal 2 September 2013(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Petikan Keputusan Menteri
    /2016Tentang Penempatan Bidan Sebagai Pegawai TidakTetap tanggal 3 Oktober 2016 (fotokopi sesuai denganasli);Halaman 34 dari 60 HalamanPutusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PDG12.13.14.15.16.17.Bukti P.12Bukti P.13Bukti P.14Bukti P.15Bukti P.16Bukti P.17Surat pernyataan melaksanakan tugas, Nomor800/1977/Kepeg/2016 tanggal 3 Oktober 2016 (fotokop!
Putus : 14-07-2010 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/2009
Tanggal 14 Juli 2010 — BUPATI KABUPATEN NIAS SELATAN VS Drs. HUKU ASA NDRURU
5950 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala DinasPendidikan Kabupaten Nias Selatan sesuai Keputusan PejabatBupati Nias Selatan No. 010/PLT/KEPEG/2003 tanggal 05Desember 2003 dan merangkap sebagai Kepala Bagian TataUsaha Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sesuai denganKeputusan Pejabat Bupati Nias Selatan No. 009/KEPEG/2003tanggal 04 Desember 2003 yang diangkat oleh Pejabat BupatiNias Selatan T.
    Kepala DinasPendidikan Kabupaten Nias Selatan sesuai Keputusan Pejabat BupatiNias Selatan No. 010/PLT/KEPEG/2003 tanggal 05 Desember 2003 danmerangkap sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas PendidikanKabupaten Nias Selatan sesuai Keputusan Pejabat Bupati Nias SelatanNo. 009/PLT/KEPEG/2003 tanggal 04 Desember 2003 yang diangkat olehPejabat Bupati Nias Selatan T.
Register : 03-07-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 72/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 25 Nopember 2013 — MOHAMAD AGUS VS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG
8441
  • Surat Usul Rotasi dari Direktur RSUD Soreang Nomor: 800/01/03/2013/Kepeg Tanggal 21 Maret 2013 5Bahwa mengenai poin 8 (delapan) huruf b, dasar pengeluaran Surat PerintahNomor: 824.3/932/Mutasi oleh Tergugat tersebut yaitu Surat Usul Rotasi dariDirektur RSUD Soreang Nomor : 800/01/03/2013/Kepeg Tanggal 21 Maret2013, setelah ditelusuri olen Penggugat ternyata surat tersebut terdapatkejanggalankejanggalan, yang diantaranya :1. Tidak tercatat didalam Register Surat Keluar RSUD Soreang ;2.
    Surat usulan rotasi Nomor: 800/01/03/2013/Kepeg Tanggal 21 Maret2013 memang ada, namun dicatat dan diregistrasi di buku agendatersendiri oleh Direktur RSUD Soreang dengan alasan rahasia ;Bahwa mengenai poin 14 (empat belas) huruf b, Penggugat telah melakukanklarifikasi kepada Kepala Bidang Keuangan RSUD Soreang dan beliaumenyatakan bahwa "Tidak pernah mendengar ada perintah langsung dariBupati Bandung Tentang Usulan Perpindahan tersebut ;Bahwa mengenai poin 14 (empat belas) huruf c, untuk surat keluar
    Adapun surat yangsifatnya rahasia menurut pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011apabila menyangkut keamanan dan keselamatan negara, berdampak padakerugian negara dan disintegrasi bangsa ;Bahwa apabila benar surat usulan rotasi Direktur RSUD Soreang Nomor:800/01/03/2013/Kepeg Tanggal 21 Maret 2013 memang ada, namun dicatatdan diregistrasi di buku agenda tersendiri oleh Direktur RSUD SoreangHalaman 8 dari 44 halaman Putusan Perkara No. 72/G/2013/PTUNBDG18.dengan alasan rahasia, perlu dijelaskan
    umumpemerintahan yang baik, sehingga menjadi alasan untuk membatalkannya,sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Surat Perintah Nomor: 824.3/932/Mutasi, tanggal 04 April 2013 telahmelanggar Asas Bertindak Cermat yang sematamata terbit karena ketidakcermatan dari pihak Tergugat yang hanya menyetujui Surat Usul Rotasi dariDirektur RSUD Soreang Nomor: 800/01/03/2013/Kepeg
    wewenang, dan hak seseorangPNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnyaHalaman 16 dari 44 halaman Putusan Perkara No. 72/G/2013/PTUNBDGdidasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifatmandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit(seperti: Guru, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Keluarga Berencana dll) ;Menanggapi poin 9 sampai dengan poin 17 gugatan Penggugat, bahwamengenai surat usulan rotasi dari Direktur RSUD Soreang Nomor. 800/01/03/2013/kepeg
Upload : 19-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/PID.SUS/2011
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Alexander Baransano
7337 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1956Jenis kelamin : Laki laki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kompleks Perumahan BankPapua Cabang Teluk Bintuni danAspol Klofkamp Blok B 25Jayapura ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Kepala Bank PapuaCabang Teluk Bintuni;Terdakwa berada di dalam/di luartahananyang diajukan di muka persidangan Pengadilan NegeriJayapura, karena didakwa :PrimairBahwa Terdakwa Alexander Baransano selaku pegawai BankPapua berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank PembangunanDaerah Irian Jaya Nomor =: 39/KEPEG
    /X1/1991 tentangPengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai Bank Pembangunanlrian Jaya tertanggal O07 Oktober 1991 dan sesuai SuratKeputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Papua (BankPapua) Nomor : 5/KEPEG/VI/2008 tertanggal 19 Juni 2008telah diangkat menjadi Kepala KantorBank Papua Cabang Teluk Bintuni pada hari hari antaratanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 22 SeptemberHal. 1 dari 23 hal.
Register : 02-03-2012 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 13/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 23 April 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Ujang Supriadi SH
Terbanding/Terdakwa : Imron SE Bin Musana
10639
  • Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200-Kepeg/2000 tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.

    38. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).

    39.

    Indramayu Nomor : 266/05- Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.

    42. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE. Selaku Kabag Pembukuan PD. BPR Sliyeg.

    43.

    Indramayu Nomor : 266/07- Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.

    45. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. CARTA WIJAYA selaku Sub Kredit.

    46.

    Indramayu Nomor : 266/02- Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.

    49. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor: 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. HADI TASIDI selaku SPI.

    50.

    Indramayu Nomor :266/05 Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD.BPR Sliyeg.Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg KabupatenIndramayu Nomor : 266/05Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE. SelakuKabag Pembukuan PD.
    Indramayu Nomor :266/07 Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD.BPR Sliyeg.Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg KabupatenIndramayu Nomor : 266/07Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An.
    Indramayu Nomor :266/07 Kepeg/PD.BPR/SLG/1/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang PegawaiPD. BPR Sliyeg.Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg KabupatenIndramayu Nomor : 266/07Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An.
    Indramayu Nomor :266/02 Kepeg/PD.BPR/SLG/1/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang PegawaiPD. BPR Sliyeg.Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg KabupatenIndramayu Nomor: 266/07Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An.
    IndramayuNomor : 266/02 Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.49. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR SliyegKabupaten Indramayu Nomor: 266/07Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. HADITASIDI selaku SPI.50.
Putus : 24-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — Drs. H. Ade Nurhikmat bin H. Karnawisastra
5524 Berkekuatan Hukum Tetap
  • FormasiTenaga Honorer Kategori 2 Pemerintan Kabupaten Lebak a.n.NURLAELASARI, tanggal 1 Oktober 2013:15) 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala DinasKesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor821.29/279/KEPEG tanggal 14 Agustus 2003 tentang PenugasanNURLAELASARI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) padaPuskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;Hal. 28 dari 52 hal.
    MAMANNURYAMAN, tanggal 1 Oktober 2013;1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala DinasKesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor821.29/849/KEPEG tanggal 16 Oktober 2002 tentang PenugasanMAMAN NURYAMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) padaPuskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak;Hal. 33 dari 52 hal. Put.
    No. 39 PK/PID.SUS/20179).10).11).12).13).14),15).16).17).18).19).1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatandan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor: 821.29/325/Kepeg,tanggal 22 Agustus 2002 a.n. DONNA YUNENGSIH ;1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH Akademi Keperawatan RS.
    DONNAYUNENGSIH, tanggal 1 Oktober 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatandan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor: 821.29/325/Kepeg,tanggal 22 Agustus 2002 a.n. DONNA YUNENGSIH ;1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH Akademi Keperawatan RS.
    RIKAANGGRAENI, tanggal 1 Oktober 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala DinasKesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor:821.29/305/Kepeg tanggal 12 Juli 2001 tentang Penugasan RIKAANGGRAENI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) padaPuskesmas Panggarangan Kabupaten Lebak ;Hal. 49 dari 52 hal. Put.