Ditemukan 567 data
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2667 K/PID.SUS/20158 Januari 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan IkanPukat Hella (Trawls) dan pukat Tarik (Seine Nets) di wilayahPengelolaan Perikanan Negara Repubilk Indonesia;9. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor: 523.503/E.2/0105/ TPKP/2011 dari Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Perikanan danKelautan Tanjung Selor tertanggal 12 Juli 2011;10. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 735/lim dari Menteri Perhubungan,tertanggal 19 November 2014, atas nama KM.
183 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
KongKoan/De Chineesche Raad) kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuanPenggugat (Dewan Kong Koan/Chineesche Raad);12.Bahwa pada kenyataannya di atas tanah milik Penggugat (Dewan KongKoan/De Chineesche Raad) tersebut, telah berdiri bangunanbangunan megah,baik milik pribadi, badanbadan hukum dan bangunan milik Pemerintah R.I. yangtelah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Tergugat/PemerintahRepublik Indonesia cg, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,namun Tergugat/Pemerintah Repubilk
78 — 10
Sidraptidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalamWilayah Repubilk Indonesia.
56 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor2/PERMENKP/2015 dari Menteri Kalautan Dan Perikanan RI, tertanggal8 Januari 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan IkanPukat Hella (Trawls) dan pukat Tarik (SEINE NETS) di wilayahPengelolaan Perikanan Negara Repubilk Indonesia;Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2762 K/Pid.Sus/20159.
47 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Ak. yang hadirdalam persidangan dimana urine Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acaratersebut nomor BA/03/II/2016/Sintel tanggal 29 Februari 2016 yang menyatakanurine Terdakwa Positif mengandung zat Methamphetamina yang terdaftar dalamgolongan i nomor urut 61 lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Militer IlIl12Surabaya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melampaubatas kewenangannya;Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubilk
Terbanding/Terdakwa : Raonel Anasman Als Oon Bin Anasman
48 — 30
ditahan ;Menimbang, bahwa tentang barang bukti sependapat dengan putusanPeradilan Tingkat Pertama ;Menimbang, bahwa karena anak yg berhadapan dengan hukum telahdinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah pula dibebani membayar biayaperkara di Tingkat Pertama dan Tngkat Banding sebesar RP. 5.000, (lima ribu rupiah)Hal 13 dari 15 Putusan No 8/Pid SusAnak/2018/PT JmbMengingat dan Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UndangUndang RepubilkIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang Repubilk
25 — 15
tersebut di atas, harusdinyatakan bahwa permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikanpenetapan Pengangkatan Anak yang bernama Aisyah Qaila Putri, dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas petitumpermohonan para Pemohon poin 2, maka menjawab petitum permohonan poin1, permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan junctoPasal 87 Peraturan Presiden Repubilk
NUR FITRIYANI, SH
Terdakwa:
FAJRIN PRANATA ALIAS BULE BIN ASFAR JONI
32 — 6
LAB773/NNEF/II/2020 tanggal 18 Februani 2020 yang dibuat dan Mulyani.Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menenangkanbahwa Barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristalbening dengan berat netto seluruhnya 2,0257 gram dan (Satu) botolplastik berisi urine milik terdakwa FAJRIN PRANATA As BULE BnHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2020/PN MksASFAR JOM aaaian Positif mengandung Metamfitamena dan terdaftardalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Repubilk
116 — 46
tersebut sudah tepat dan benar sehingga dengan demikiandiambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawahMenimbang bahwa Penggugat/Pemohon keberatan adalah pihak yang kalahdalam sengketa ini, oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditetapkan dalamamar putusan dibawah ini;Memperhatikan ketentuan UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 jo UndangUndangNomor 14 tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung Repubilk
63 — 12
Adhelard Zibril bin Maya Renata, umur 22 hari, para Pemohontelah memenuhi alasan hukum dan persyaratan tentang pengangkatan anaksebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan junctoPasal 87 Peraturan Presiden Repubilk Indonesia Nomor 25 tahun 2008Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
30 — 3
Jambi, dengan hasil pengujian No.PM.01.05.891.11.15.2377 tanggal 13Nopember 2015 yang ditandatangani oleh TESSI MULYANI, dengan kesimpulanbarang bukti positif mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) termasukNarkotika Golongan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaserta waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukan kepada petugasbahwa barang bukti yang dimilikinya tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang.Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Repubilk
50 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
, tertanggal 10 September 2008, tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela diPerairan Kalimantan Timur Bagian Utara;Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor :2/PERMENKP/2015 dari Menteri Kalautan Dan Perikanan RI,tertanggal 8 Januari 2015 Tentang Larangan Penggunaan AlatPenangkapan Ikan Pukat Hella (Trawls) dan pukat Tarik (SEINE NETS)di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repubilk
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
2008, tertanggal 10 September 2008, tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor :PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan PukatHela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara;Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor2/PERMENKP/2015 dari Menteri Kalautan dan Perikanan RI,tertanggal 8 Januari 2015 tentang Larangan Penggunaan AlatPenangkapan Ikan Pukat Hella (Trawls) dan pukat Tarik (SEINENETS) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repubilk
104 — 32
Alternatif Kesatu Subsidiair PenuntutUmum tersebut telah terpenuhi dan terbukti, dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinanbahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL dan terhadap diriTerdakwa haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanaberdasarkan UndangUndang Repubilk
komunikasi maka Majelis Hakimberpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaituTerdakwa PUTRA WIBOWO Alias ANANG Bin JUNAIDI;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biayaperkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Halaman 33 dari 35 halamanPutusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN MbnMengingat, Pasal 82 Ayat (1) UndangUndang Repubilk
61 — 6
Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yangsudah tidak ada keharmonisan lagi maka Pengguggat sudah benarbenartidak kuat menghadapi sikap Tergugat maka saat ini Penggugat sudah tidakbisa bertahan lagi sehingga mengajukan gugatan perceraian ini dan sudahselayaknya dikabulkan karena sudah berdasarkan hukum = yaitusebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Repubilk Indonesia No 9Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pat.G/2016/PN Blatahun 1975 Pasal 19 huruf f yaitu antara suami
81 — 20
No. 32/Pid.B/2014/PN.Bul Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan asset Negara khususnya KepolisianNegara Repubilk Indonesia; Perbuatan Para Terdakwa sangat menggangu ketertiban umum serta hakmasyarakat untuk hidup aman dan damai;Halhal yang meringankan : Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri; Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1)KUHAP serta ketentuan hukum dan peraturan
AKWAN ANNAS, S.H
Terdakwa:
EMILYA CONTESA Alias EMILYA Binti MUHAMMAD TAHER HAMDI
130 — 23
Nasir Alm,maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Sag;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perludipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pengawasan barangmasuk ke wilayah Repubilk Indonesia dari Karantina Hewan; Perbuatan Terdakwa berpotensi
YUDA DILLIANSYAH, SH
Terdakwa:
Suprapto Als Anto Bin Sutomo
60 — 10
Suprapto Als Anto Bin Sutomo dengan hasil postif (+)mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127ayat (1) huruf a UndangUndang Repubilk Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
37 — 10
sebagaimanadiuraikan di atas, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anakPemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, menyatakan sudahmengerti dan memahami resikoresiko tersebut, namun perkawinan anakPemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena jikaditunda akan menimbulkan bahaya, aib dan dosa yang lebih besar, baikterhadap kedua calon suami/istri maupun bagi keluarga kedua belah pihak.Oleh karenanya nasehat majelis hakim tersebut telah memenuhi maksudpasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Repubilk
25 — 5
:PDM50/KDIRI/Euh.2/04/2015 tanggal 3 Juni 2015 yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri memutuskan sebagaiberikut :1 Menyatakan Terdakwa ARIS PURWANTO Alias KUNTET Bin SUPANDImelakukan dengan sengaja menyimpan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan,khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 196UndangUndang Repubilk Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,sebabagimana dalam dakwaan;2 Menjatuhkan