Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Tahunanmaupun RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa);b. Tidak pernah dibuat Laporan Kegiatan PT AKES;c. Tidak pernah dibuat Laporan Tahunan PT AKES;d. Tidak pernah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PT AKES;e. Tidak pernah dibuat Neraca dan Laba dan Rugi PT AKES;f. Tidak pernah dibuat Audit Keuangan PT AKES;7.

Bahwa P7 yang sesuaidengan aslinya tersebut merupakan "Surat Jawaban dari AdeKornelius tanggal 27 Juli 2015 kepada PTI BVP, Perihal:Kewenangan Penyelenggaraan RUPS LB dan PertanggungjawabanDireksi PT AKES.

Terbukti bahwa sejak didirikan sampai dengan diajukannyaPermohonan ini Direksi PT AKES (Turut Termohon Kasasi/TurutTermohon) tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 Akta PendirianPT AKES Nomor 06/2011 juncto Pasal 100 juncto Pasal 66 UndangUndang Perseroan Terbatas, khususnya tidak pernahmelaksanakan:1) Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") baik RUPS Tahunanmaupun RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa);2) Tidak pernah dibuat Laporan Kegiatan PT AKES;3) Tidak pernah dibuat Laporan Tahunan PT AKES;4) Tidak pernah

Perseroan Terbatas, perseroandapat dibubarkan tidak harus melalui RUPS, tetapi juga dapatberdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan pemegangsaham, dipertegas oleh Ahli Prof.

Nomor 1618 K/Pdt/2016usulan permohonan pembubaran PT kepada RUPS, sedangkanPasal 146 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Perseroan Terbatas,hak tersebut diberikan kepada Pemegang saham untukmengajukan permohonan penetapan pembubaran PT kepadaPengadilan Negeri;D.

RUPS LUAR BIASA,pada tanggal 01Desember 2009.vide bukti P.1)"diperbaiki menjadi sebagai berikut :"Menurutinformasi yang Penggugat terima dari bapak Drs.Yasun bahwa ternyataTergugat belum memerintahkan Turut Tergugat untuk membuat Akta RUPSLUAR BIASA, berdasarkan NOTULEN RUPS Tanggal 01 Desember 2009, yangpernah diajukan oleh Tergugat dalam NOTULEN RUPS LUAR BIASA,padatanggal 01 Desember 2009,agar NOTULEN RUPS LUAR BIASA, pada tanggal01 Desember 2009 perlu ada peneguhan dan atau penegasan kemballipembuatan

Notulen RUPS LUAR BIASA tersebut oleh Turut Tergugat atasperintah Majelis Hakim", kemudian perubahan petitum pada halaman 28 positaangka 7 : "Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarangTergugat untuk mengesahkan RUPS LUAR BIASA berdasarkan Notulen RUPSLUAR BIASA,tertanggal 01 Desember 2009,yang sudah ditanda tangani olehselurun Peserta RUPS LUAR BIASA,pada waktu itu,untuk kemudian olehTergugat selaku Direktur Utama Perseroan sudah menyampaikan kepada TurutTergugat Notaris SELAM BASTOMI

,MKn,di Jakarta pada tanggal 01Desember 2009 untuk dibuatkan AKTA RUPS LUAR BIASA,berdasarkanNotulen RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009, diubah menjadi"Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarang Tergugat untukhal 4 dari 8 hal. put.

No.499/PDT/2012/PT.DKImeneguhkan dan/atau Penegasan untuk mengesahkan RUPS LUAR BIASAberdasarkan Notulen RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009,yangsudah ditanda tangani oleh selurun peserta RUPS LUAR BIASA, pada waktuitu,yang untuk kKemudian oleh Tergugat selaku Direktur Utama Perseroan sudahrnenyampaikan kepada Turut Tergugat Notaris SEIAM BASTOMI,SH.

,di Jakarta dan/atau Notaris manapun yangakan ditunjuk oleh Penggugat untuk meneguhkan dan/atau Penegasan untukmengesahkan Notulen RUPS LUAR BIASA berdasarkan Notulen RUPS LUARBIASA tertanggal 01 Desernber 2009,yang telah ditanda tangani oleh seluruhpeserta RUPS Luar Biasa,pada waktu itu.Sehingga nantinya terdapatbeberapa perubahan susunan pemegang saham dan Komisaris sebagai berikutLSusunan pemegang saham yang baru, menjadi :1.Ny.Erni Maryani75%,2.Pemegang saham yang baru 25%; II.Bapak Freddy Soetantomengundurkan

Dengan demikian,Direksi Termohon terbukti telah melanggar kewajiban hukumnya (fiduciaryduty) yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan (2) huruf a dan (5)UU Perseroan Terbatas.Pasal79 UU PT:"(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang

risalah RUPS dan salinan laporan tahunan."29.

(Akta RUPS No. 11), yang pada pokoknyamengagendakan untuk mendengar alasanalasan dan penjelasanTERMOHON atas beberapa hal tertentu.

(Akta RUPS No. 11).

Permohonan Pemeriksaan Perseroan Diajukan Secara Prematur KarenaPEMOHON Tidak Pernah Meminta Data Dalam RUPS Perseroan, danDaluarsa Karena Keterangan Yang Diminta Oleh PEMOHON Telah DijawabDalam RUPS Perseroan TERMOHON.847.

Hal ini sesuai denganketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT, yaitu:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar;dan/ataub.

Pasal 80 ayat (2) UUPT berbunyi :Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggrakannya RUPS.Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan halhal yangmenunjukkan adanya suatu kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

RUPS Luar Biasa;Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan oleh Pemohontidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/kondisiyang menunjukkan adanya kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS; Maka oleh karenanya, Permohonan ini harus ditolak;.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS: Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang mewajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana KetentuanPasal 80 ayat (3) huruf b VUPT.

PMS melalui videoConference karena tidak dapat dilaksanakan RUPS LB secara tatapmuka langsung diakibatkan pandemi covid19;Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima oleh parapemegang saham termasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat II danatas undangan RUPS LB tersebut Penggugat dan Turut Tergugat Ilmengirimkan Surat kepada Dewan Komisaris PT. PMS tertanggal 6Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan tidak dapat mengikutiRUPS LB PT.

PMS dan parapemegang saham yang hadir dalam RUPS LB tersebut secara mufakat(100 %) menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementaraPenggugat sebagai Direktur PT. PMS menjadi pemberhentian tetap danmerubah susunan pengurus perseroan;Bahwa hasil RUPS LB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020 kemudiandisampaikan kepada para pemegang saham PT. PMS. termasukkepada Penggugat dan Turut Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2020;Bahwa Keputusan RUPS LB PT.

RUPS LB dilakukan melaui video conference telah sesuaidengan ketentuan pasal 77 ayat (1) UU PT;2.14.3. RUPS LB PT. PMS dihadiri oleh para pemegang saham ataukuasanya sebesar 67,5 % pemegang saham sehingga telahmemenuhi ketentuan kuorum RUPS LB sebagaimana diaturdalam pasal 86 ayat (1) UU PT;2.14.4. RUPS LB PT. PMS telah memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membela diri sesuai ketentuan pasal 106ayat (5) UU PT;2.14.5. RUPS LB PT.

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kolaka sangatkeliru dalam Pertimbangan Hukum Putusannya yang dikutip pada him. 41paragraf ke3 bahwa Keputusan RUPS untuk memberhentikan direksitersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikankesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

PMS melalui videoConference karena tidak dapat dilaksanakan RUPS LB secara tatapmuka langsung diakibatkan pandemi covid19;(Vide Bukti T10 danBukti P1);Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima oleh para pemegangsaham termasuk oleh Pembanding/Penggugat dan Turut Tergugat II danatas undangan RUPS LB tersebut Pembanding/Penggugat dan TurutTergugat II sebagaimana diakui dalam dalil gugatannya pada angka 20,24 dan 25 telah mengirimkan Surat kepada Dewan Komisaris PT.

,dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOTPPAT/IIII06 tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS No. 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS No. 03 tanggal 4 Oktober 2004. --------------------------------------------------------------------------------------4.

Bank Pembangunan Daerah SulawesiTengah berdasarkan hasil RUPS tahun 2004 vide Akta Berita AcaraRapatUmum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan DaerahSulawesi Tengah Nomor 03 tangga 104 Oktober 2004;5.

"Pemutusan perjanjian kerjasama tersebut,sesungguhnya dilakukan oleh tergugat sejak tahun 2010 dan tahun2011, karena RUPS tahun 2010 dan RUPS tahun 2011 penggugatse/aku rekanan yang masih terikat dengan perjanjian tidakdiundanglagi oleh tergugat (vide putusan No. 19/Pdt.G/2011/PN.PL), haltersebut,dilakukan oleh tergugat karena itikad buruknya untuk menghindaripembicaraan pembayaran jasa penggugat dalam RUPS tahun 2009,karena janjijanji tergugat setiap kali penggugat menagihpembayaranjasa pada RUPS

tahun 2009, jawaban tergugat nanti dibicarakandalam RUPS, itulah sebabnya sehingga gugatan mengenaiwanprestasi (vide putusan No. 11/Pdt.G/2011/PN.PL); .

Betapa tidak, pada bagian awal / komparasiakta, serta pada bagian akhir Akta Nornor : 13 /DIR/PT.BPDST/XVP/2006 dan nomor : 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yang merupakantindaklanjut Akta Berita Acara RUPS nornor 26 tanggal 17 Mei Tahun 2004dan Akta Berita Acara RUPS nornor 3 tanggal 4 Oktober 2004, tertulisjelas namanama kornisaris dan Direksi PT.

Kehilangan pendapatan penggugat dalam pembuatan Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untukpembagian Laba dan Pengesahan Neraca. Adapun dasarperhitungan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan Pembagian Laba (deviden) dan Pengesahan Neracatahun buku 2008 (vide Akta Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 12tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT. Bank Sultengadalah sebesar Rp 19.917.000.000.

), sesuai Pasal 13ayat (2) UU Perseroan Terbatas;8 Bahwa oleh karena Termohon / Direktur tidak melakukan RUPS dan belumpernah menyetorkan sahamnya sejumlah 500 saham, dengan nilai nominal sejumlahRp500.000.000,00 sedangkan Termohon II / Komisaris tidak menghadiri undanganPemohon dan belum pernah menyetorkan sahamnya sejumlah 500 saham, dengannilai nominal sejumlah Rp500.000.000,00 maka Pemohon selaku pemegang sahammayoritas akan melakukan sendiri pemanggilan RUPS, setelah memperoleh ijin dariKetua

;Halaman 7 dari 25, Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2014/PN Sby.e bahwa PEMOHON baik selaku pemegang saham maupun dalamkedudukannya selaku Komisaris Utama telah mempersamakan makna kata"permintaan" dan "undangan", padahal menurut UU No. 40 Tahun 2007 makna katatersebut adalah dua hal yang berbeda, dengan demikian maka Undangan RUPS PTRIMBA INDONESIA Nomor : 017/KomutRP/III/2014 Tanggal 15 Maret 2014 danUndangan RUPS PT RIMBA INDONESIA Nomor : 027/KomutRI/IV/2014 yangdibuat oleh PEMOHON tidak memiliki dasar

Komisaris belum juga mengadakan RUPS maka baru PemegangSaham berhak untuk mengajukan permohonan izin RUPS melaluiPengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 ayat 1 UUPT.8 Bahwa secara fakta hukum yang ada, PEMOHON belum pernah memintakepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk mengadakan RUPS PT RIMBAINDONESIA dan karenanya permohonan yang diajukan dalam perkara aquo adalahpermohonan yang premature dan harus ditolak;9 Bahwa dari uraianuraian di atas telah terbukti permohonan yang diajukanPEMOHON

diperlukan RUPS untukmengalihkan tanggungjawab organ perseroan kepada perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UU PT;11.

RUPS, Pemegang Saham haruskembali mengajukan permintaan kepada Dewan Komisaris untukmenyelenggarakan RUPS;3 Apabila langkahlangkah tersebut sudah dilakukan dan ternyata Direksimaupun Dewan Komisaris belum juga menyelenggarakan RUPS sepertiketentuan dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Undangundang PT, maka baruPemegang Saham berhak untuk mengajukan permohonan ijin melakukansendiri pemanggilan RUPS kepada ketua pengadilan negeri sebagaimanaditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) Undangundang PT;Menimbang

Dalam pemanggilan RUPS keduaharusdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

, tapi boleh juga ditentukan ditempat lain ;Bahwa dalam RUPS itu harus Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPSdalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, sesuai pasal 79 ayat(5) UU No.40 tahun 2007.Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5): a.

hadir yangkedua dimungkinkan disetujui oleh 2/3 yang hadir ;Bahwa keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat apabilatidak terjadi mufakat maka memakai anggaran dasar ;Bahwa hasil rapat RUPS itu sesuai UU Perseroan pasal 90 ayat (1) Setiappenyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatanganioleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (Satu) orang pemegang saham yangditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

LBtersebut hanya diwakili 1 orang pemegang Saham yaitu Naren Manghwani denganjumlah Saham 36 % sehingga RUPS LB tersebut tidak memenuhi kourumsebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) UU No.40 Th.2007 tentang PerseroaanTerbatas ;Menimbang, bahwa suatu RUPS yang tidak memenuhi kourum kehadiranpemegang Saham, karena panggilan untuk hadir RUPS tidak sah atau tidakdipanggil, maka akibatnya RUPS tidak bisa dilangsungkan dan harus dilakukanpemanggilan untuk RUPS kedua dan jika RUPS tetap dilangsungkan

,MH, yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa setiap Keputusandalam RUPS haruslah di Akte notarilkansupaya sah dan berkekuatanhukum.Bahwa ada 2 bentuk Akta Notaris tentang RUPS yaitu :1. Akta RUPS yang dibuat dihadaapan Notaris yaitu para pihak datang menghadapmembawa Risalah RUPS untuk di Akte Notarilkan.Bahwa dalam akta RUPS ini yang bertanggung jawab atas isi Akta tersebutadalah para pihak yang datang langsung menghadap ;2.

Jangka waktu pemanggilan RUPS selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan.c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sah sekurang-kurangnya dengan persetujuan (satu perdua) dari jumlah saham dikeluarkan;d.

;Setahu saksi bahwa kalau ada pergantian pengurus harus melalui RUPS; Halaman 24 dari 35 halaman, Penetapan Nomor 74/Padt/P/2017/PN.

Tentang ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang (RUPS) menurutUndangUndang Perseroan Terbatas;2. Bahwa pernah penyelenggaraan RUPS LB tertanggal 6 Maret 2008 (vide AKTARUPS LB No. 12 tertanggal 6 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris IrmaRachmawati, SH.)3. Bahwa perseroan PT. NATATEX PRIMA selama masa periode pengurusanpemohon (Tuan Aan Natawidjaja dan Tuan Aay Natawidjaja) tidak pernahdiadakan RUPS, hal ini menunjukkan bahwa PT.

Umum Pemegang Saham (RUPS), namun dalamhal tertentu pemegang saham juga dapat meminta kepada Direksi untukdiselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorom kehadiran, dan /atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan UPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUUPT (UU No.40 tahun 2007) atau anggaran dasar; dan /ataub.

Bdgmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akan tetapi saksisaksimengetahui bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dilaksanakanuntuk mengontrol jalannya perseroan; Metbinba Menimbang, bahwa keterangan saksi lainnya yang menyangkut sahamsaham dan harta lainnya yang menjadi milik PT.

TATO) dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) sejak tahun 2002 hingga tahun 2010. Dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggungrenteng membayar uang paksa (dwangsoon) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ; 5.

TATO berhak untuk meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):yakni meminta pertanggung jawaban hukum tergugat dan tergugat II yang berkaitan denganLaporan/Data Keuangan PT. TATO.

dan turut tergugatIl segera dalam waktu 8 (delapan) hari memberikan salinan resmi Laporan Keuangan Tahunan,dokumen Keuangan, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TATO, terhitungsejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini.

TATO, dst,124.Bahwa jelas tindakan Penggugat yang meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) berkaitan dengan laporan/data kKeuangan PT.

Dalam hal Direksi tidak meiakukan pemanggilan RUPS,makapemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;0Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakutersebut

di atas, maka permintaan Penggugat agar diadakannya RUPS dengan agenda pertanggungjawaban Tergugat dan Tergugat II berkaitan dengan Laporan/Data Keuangan PT.

Bahwa pemberhentian Penggugat melalui forum RUPS dan Penggugatmenghadiri RUPS terkait pemberhentiannya tersebut dengan Penggugatmenyetujui sebagaimana responnya yang tidak memberikan penolakan atautanggapan/usulan dalam bentuk apapun atas pemberhentiannya tersebut.Sebelum diselenggarakannya RUPS, Penggugat malah telah mengajukanpengunduran diri secara lisan kepada Direktur dan Komisaris serta telahHalaman 9Putusan Perkara PHI No. 218/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn10memberitahukan rencana pengunduran dirinya

Sehingga kemudian pada RUPS yang telah diselenggarakandengan agenda salah satunya memberhentikan Penggugat, maka Penggugattidak memberikan penolakan. Dalil Penggugat pada angka 3 ini adalah tidaksebagaimana yang didalilkannya tetapi faktanya sesuai uraian dalil Tergugat diatas, yakni Penggugat sendiri telah berkehendak untuk mengundurkan dirisebelum RUPS di selenggarakan Tergugat..

hubungan kerjanya pada tahun 2011 dengan menerimapesangon dari Tergugat, maka tidak benar Penggugat berstatus sebagaipekerja sejak bulan Januari 1995 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;Bahwa pemberhentian Penggugat melalui forum RUPS telah disetujuioleh Penggugat karena Penggugat menghadiri RUPS terkaitpemberhentiannya tersebut dan Penggugat tidak memberikan responpenolakan atau tanggapan dalam bentuk apapun ataspemberhentiannya tersebut;e Bahwa sebelum diselenggarakan RUPS, Penggugat telah mengajukanpengunduran

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan organ perseroan, makapihakpihak yang hadir dalam RUPS adalah organ perseroan itu sendiri yang terdiridari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemengang saham;Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang hadir dalam RUPS adalahOrgan perseroan yang terdiri

dari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegangsaham, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya RUPS merupakan perjanjianantara pihak pengusaha dengan pengusaha lainnya dimana Direksi atau Direkturbertindak sebagai mewakili pengusaha;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan perjanjian antarapengusaha dengan pengusaha dimana Direksi atau Direktur bertindak mewakilipengusaha, maka RUPS tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerjasebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

. tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Pasal 79 ayat 2 UUPT:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih

pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;Halaman 5 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg13.14.15.16.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas maka, Permohonan aguo yang diajukan oleh PEMOHON telah sesuai dengan hukum dan olehkarenanya sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan NegeriKaranganyar mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHONuntuk memberikan izin bagi PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS TERMOHON;PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPS

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar,dan/atau;b.

Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;Bahwa selanjutnya PEMOHON memohon agar ketua Pengadilan NegeriKaranganyar memerintahkan dan/atau mewajibkan Direksi dan/atauDewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS yang ditetapkan;Bahwa guna kelancaran Proses RUPS yang nantinya akan dilaksanakanmaka Pemohon Mohon agar ketua Pengadilan Negeri memberikan izinbagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjuk Pejabat Notarisdalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham TERMOHONyang

tanggal 27 Juli 2018;Hingga penyelenggaraan RUPS Tahunan PT.

selaku Direktur Utama (dan Tergugat IIl selaku Direktur Il) baik melaluikeputusan RUPS maupun tindakan Tergugat selaku Dirut, tidak adayang merugikan Penggugat atau bertindak tidak adil terhadap PenggugatHalaman 11 dari 22 hal.

kepada PerseroanTerbatas Yong Kharisma Utama Jaya di dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS).1(b) Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseron ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanperesroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;Faktanya: Bahwa PT Yong Kharisma Utama Jaya maupun Tergugat selaku Direktur Utama (dan Tergugat II

Bahwa jika dewan direksi dan dewan komisaris tidak mau menyelenggarakan RUPS padahal sudah diminta oleh salah seorang Pemilik Saham(minimal) 10 % (sepuluh persen), maka dapat mengajukan permohonankepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menyelenggarakan RUPS;(Dasar hukumnya Pasal 80 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007);.

tanggal 20 Februari 2017 telah disetujuiuntuk menunda pertanggung jawaban laporan keuangan tahun 2011sampai dengan 2016 hingga diadakan RUPS pada tanggal 8 Maret 2017,akan tetapi RUPS tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh saksiKonstantin Kukushkin sebagai Direktur Utama, karenanya tidak pernahadanya RUPS yang memutuskan agar dilakukan general auditsebagaimana Pasal 75 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007; Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penasihat Hukumberpendapat bahwa

Setelah RUPS tanggal 20 Pebruari 2017 belum diadakan RUPSlagi;Bahwa terdakwa sudah tidak bertugas setelah RUPS tanggal 20 Pebruari2017 dan seharusnya memberikan laporan pertanggungjawaban;Bahwa Pendapatan PT.

februari 2017 dan mengetahuibahwa laporan pertanggungjawaban harus disampaikan melalui RUPSberikutnya;Bahwa yang berwenang untuk mengadakan RUPS maret 2017 adalahdirektur utama dan RUPS tersebut belum dilaksanakan,;Bahwa RUPS maret 2017 belum dilaksanakan karena saksi masihmenunggu laporan dari terdakwa;Bahwa laporan pertanggungjawaban dari direktur kepada direktur utamaharus disampaikan melalui RUPS;Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN DpsBahwa sebelum RUPS bulan februari 2017 tidak

oleh Direktur yang berkewajiban membuatlaporan/pertanggungjawaban, maka tindakan lebih lanjut berkaitanlaporan/ pertanggungjawaban dikembalikan kepada RUPS, sehinggaHalaman 38 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dpsketika RUPS berikutnya dilaksanakan maka hasil RUPS berikutnya terkaitdengan tidak dilakukan atau tidak dibuat laporan/pertanggungjawaban,dapat dilakukan tindakan atau kesepakatan lebih lanjut yang diputuskandalam RUPS berikutnya;Bahwa dalam RUPS tanggal 20 Pebruari 2017 yang dituangkan

SELANCAR PROPERTY SERVICES berdiri rupspertama yang diadakan adalah rups pada bulan februari 2017;Bahwa Rups tersebut dihadiri oleh DMITRY MASLENNIKOV,KUNSTANTIN KUKUSHKIN dan saya sendiri, KUNSTANTIN KUKUSHKINpada saat itu hadir mewakili GRIGORII BRODSKII.

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sebagai Direktur sejakTanggal 22 Februari 1994 sampai pada penyelenggaran RUPS Tahun 2015 yangumumnya RUPS tahunan berlangsung pada setiap Bulan Juni. Dengan demikianmasa jabatan terakhir Penggugat sebagai Direktur Operasional adalah Bulan Juni2015.

Salah satu agenda yang diputuskan dalam RUPS tersebut adalahpemberhentian Penggugat dari Jabatan Direktur Operasional terhitung sejakTanggal 1 Juli 2014. Hal ini diketahui Penggugat berdasarkan informasi lisan daripemegang saham lokal. Sedangkan secara tertulis isi Keputusan RUPS tersebutdi atas baru diketahui Penggugat pada Tanggal 3 November 2014 sebagailampiran surat tanggapan somasi Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 31 Oktober2014 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat; (Bukti P).11.

Bahwa dalam RUPS Tanggal 16 Juni 2014, Tergugat sama sekali tidakmengundang atau tidak memanggil Penggugat untuk menghadiri RUPS yangbertujuan memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Operasional. Atasperbuatan Tergugat ini, maka Penggugat tidak dapat membela diri dalam RUPStersebut. RUPS secara sepihak memutuskan memberhentikan Penggugat tanpaalasan yang dibenarkan secara hukum.

Bahwa Keputusan RUPS Tanggal 16 Juni 2014 yang berkaitan denganPemberhentikan Penggugat dengan tidak memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membela diri dalam RUPS adalah bertentangan denganketentuan Pasal 105 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas. Selengkapnya ketentuan Pasal 105 Ayat (1) dan (2)berbunyi: (7).Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkanalasannya. (2).

Dalam Pasal 105 Ayat (2) sudah sangatjelas mengatur bahwa sebelum RUPS memberhentikan seorang direktur, makaterlebin dahulu mendengarkan pembelaan diri dari direktur yang bersangkutan.Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan kesempatan terlebih dahulukepada Penggugat untuk membela diri di dalam RUPS.

Krisman Girsang, SpPD ;i os RUPS tgl. 21 Oktober 2001Bahwa sesuai RUPS tgl. 21 Oktober 2001, terjadiperubahan pengurus PT. HIA, sbb13Direktur Utama Penggugat iDirektur Pelayanan Medis : Dr. Paulus Suryananta,SpPD ; Direktur Administrasi Keuangan : Dr. Robin HoodDamanik ; Komisaris Utama f SP.

Sidadolok iKomisaris : Dr.Krisman Girsang, SpPD ;Komisaris : Cristian Madya Purba ;Komisaris : Natha Viegas Saragih ;Komisaris : Dharma Situngkir ;Selain perubahan pengurus, dalam RUPS tersebut jugadisepakati bahwa yang dapat menjadi Direktur atauKomisaris PT. HIA, adalah orang yang memiliki sahamsebesar 5% dari jumlah saham PT.

HIA ;~ 14RUPS Memberhentikan PenggugatBahwa pada tgl. 26 Februari 2003, diadakan RUPS yangdihadiri oleh seluruh pemegang saham, dan memutuskanuntuk memberhentikan Dewan Direksi yang terpilihberdasarkan RUPS tertanggal 21 Oktober 2001, danmengangkat Dr. Petrus Yusuf, MHA sebagai care takerDirektur ;4. Bahwa..........Bahwa pemberhentian Dewan Direksi tersebutbertentangan dengan Pasal 80 ayat (38) UU No.1 Tahun1995 jo. RUPS tertanggal 21 Oktober 2001, denganalasan sbba.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tertanggal 26 April 2003 yang dilakukan Tergugatyang membubarkan Dewan Direksi (memberhentikanpenggugat sebagai Dewan Direksi) tidak sah danbatal demi hukum ;. Menyatakan pengangkatan Dewan Direksi dan DewanKomisaris pada PI. Horas Insani Abadi dengansusunan kepengurusan sebagaimana dituangkan dalamAkta Berita Acara RUPS No, 2, tol. 27November 2004 oleh Henry Sinaga,SH, Notaris diPematang Siantar yaituDirektur : Dr.

Dharma Situngkir ;Adalah kepengurusan yang sah menurut hukum hinggaberakhir masa jabatannya selama 3 (tiga) tahunatau hingga dibentuk susunan kepengurusan yangbaru berdasarkan RUPS yang sah ; .

RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

keputusan RUPS, Direksi,dan.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggarandasar, dan/atau ;b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

I/PEMOHONASAL untuk seluruhnya;Permohonan a quo RUPS luar biasa PT.

Dewan komisaris ;Dewan komisari atau Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS/RUPSLBbersarkan permintaan dengan membuat surat tercatat disertai alasanalasan untuk pengadaan RUPS/RUPSLB oleh Dewan Komisaris kepadaDireksi ;Prosedur untuk melakukan RUPS/RUPSLB adalah :1. Permintaan RUPS/RUPSLB diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya ;2. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannyadisampaikan kepada Dewa Komisaris ;3.

Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 ( lima belas ) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;Bahwa, dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS makapermintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada DewanKomisaris atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;Bahwa, dalam hal Direksi maupun Komisaris tidak melakukanpemanggilan maka pemegang saham dapat menyelenggarakan sendiriRUPSLB dalam jangka waktu yang ditentukan

Adanya kepentingan yang wajar;Menimbang, bahwa menurut pasal 78 Undangundang Nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS lainnya.

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejaka. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)c. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimanadimaksud dalam ayat (3)6). RUPS dapat mencabut Keputusan pemberhentian sementara tersebutatau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan batal7).

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota direksiyang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri6. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut7. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementaraanggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya8.

Oleh karena tidak pernah di selenggarakan RUPS maka secaraotomatis Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan membela diriuntuk memberikan penjelasan baik dalam RUPS maupun diluar RUPS Oleh karena dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelahpenonaktifan Pengugat tidak pernah diadakan RUPS untuk mengambilkeputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut maka menurut hukum pemberhentian sementaraPengguat berdasarkan surat Internal Memo Nomor: 363/BAS/IX /2015tanggal

diri dalam RUPS terkecuali TERGUGATmenyelengarakan RUPS untuk membahas pemberhentian sementaraPENGGUGAT, sehingga karena itu pemberhentian sementaraPENGGUGAT berdasarkan Surat Internal Memo Nomor363/BAS/IX/2015, tanggal 22 September 2015 bukan merupakantindakanpenyalahgunaankekuasaan/keadaan yang menquntungTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dansebaliknyamerugikanPENGGUGAT ;5.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yangnantinya RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.Namun demikian apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewatRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPSHalaman 44 dari 47 hal.

) sebagai berikut:Pada dasarnya semua keputuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat.

Bahwa perbuatan meningkatkan Modal Dasar, Modal Disetor danModal Ditempatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 6 Oktober 2006 itu adalah perbuatan mengubah Pasal 4 dariAnggaran Dasar perseroan dan karena itu maka Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengn acara perubahan Anggaran Dasarharus memenuhi syarat kuorum Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) menurut UndangUndang dan Anggaran Dasar perseroan,yaitu sebesar 2/3 (dua pertiga) jumlah saham yang telah dikeluarkan,sedang kuorum RUPS tanggal 6

Keputusan RUPS PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 mengenaiHalaman 10 dari 38 hal. Put.

, sehingga penyelengaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) itu dan keputusan tentang susunanpengurus dan komisaris, tidak sah dan batal demi hukum;4.2 Bahwa oleh karena penyelenggaraan dan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006mengenai perubahan ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar (tentangsusunan pengurus) tidak sah dan bertentangan dengan hukum, makasusunan pengurus dan dewan pengawas PT Gusher Tarakan yangterbentuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PTGusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya,adalah tidak sah dan batal demi hukum;5.