Ditemukan 4979 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-07-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PA BAUBAU Nomor 264/Pdt.G/2014/PA Bb. Tanggal 24 Februari 2015 — -
47 — 12
47 — 12
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum memperoleh surat izindari atasannya, maka Majelis Hakim telah memperingatkan kepada Pemohontentang sanksi seorang Pegawai Negeri Sipilyang tidak memperoleh izin untukbercerai, sehingga telah teroenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 1984dan Pemohon telah pula membuat surat pernyataan siapmenanggung segala resiko yang terjadi akibat dari perceraian ini yangditandatangani langsung oleh Pemohon tertanggal 09
Register : 15-11-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PA RAHA Nomor 0457/Pdt.G/2019/PA.Rh Tanggal 13 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 28
86 — 28
majelismempertimbangkan kemampuan atas penghasilan dari Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksisaksi dipersidangan bahwa Penggugat telah bekerja sebagai penjual kue dan sebagaitukang ojek yang dijalaninya sejak tahun 2016, hal ini pula bersamaan sejakadanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehinggamajelis hakim menilai hal tersebut merupakan indikasi tidak pernah adanyanafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 171/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 27 Juli 2020 — Pemohon:
1.B. A. Cahyadi Wira
2.Dewi S. Bagus Cahyadi
118 — 56
1.B. A. Cahyadi Wira
2.Dewi S. Bagus Cahyadi
118 — 56
dibatalkan akta perceraiannya karena tidak memenuhi cacathukumnya;Bahwa didalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 44mengatur mengenai pembatalan perceraian, sedangkan Pasal 60mengatur mengenai pencatatan Pembatalan Akta Catatan Sipil,dimana persyaratnnya harus ada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yangdibatalkan, dimana Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud adalahRegister Akta Pencatatan Sipil, sedangkan Kutipan Akta Catatan Sipilyang
Register : 19-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 7/G/2018/PTUN.MTR Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
AHMAD SOLIHAN
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
160 — 82
AHMAD SOLIHAN
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
160 — 82
Tidak serta merta dijadikandasar untuk eksekutif mengambil keputusan.Bahwa Ahli memberikan pendapat apabila ada Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran dan harus diproses maka tetap yangmenjadi dasar aturan adalah PP Nomor 53 tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil;Bahwa Ahli memberikan pendapat Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap pada tahun 2013, terbit SKGubernur pada tahun 2015 maka Peraturan yang dipakai adalah PPNomor 53 tahun 2010;Bahwa Ahli memberikan
Register : 24-10-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 162/Pdt.P/2018/PN Tdn Tanggal 31 Oktober 2018 — Pemohon:
SIU HA
55 — 4
SIU HA
55 — 4
Tanjungoandan agar sudilah kiranya menerimapermohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengarketerangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menuruthukum sebagai berikut :Mengabulkan permohonan Pemohon ;Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari namaSIU HA menjadi HAMIDA ;Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Tanjungpandan' diTanjungpandan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohontersebut Akta Kelahiran No. 61/1963 serta pada buku Register Catatan Sipilyang
Register : 17-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 221-K/PM.II-08/AL/XI/2020 Tanggal 17 Desember 2020 — Oditur:
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
Brawijaya Mulyono
109 — 31
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
Brawijaya Mulyono
109 — 31
Bahwa Terdakwa sudah 2 (tiga) kali mengkonsumsiNarkotika jenis sabusabu yang pertama Bersama Saksi1, danyang kedua Bersama Saksi1, Saksi2, Saks3 dan Warga Sipilyang bernama Sdr. Jabrik, sebagai seorang Militer seharusnyaTerdakwa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat tetapiTerdakwa malah mengkonsumsi Shabushabu bersama wargamasyarakat, sehingga Terdakwa sudah salah dalam bergaul dantidak lagi menjaga harga dirinya sebagai anggota TNI yangselayaknya menjadi teladan bagi masyarakat.4.
Register : 03-12-2014 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 572/Pdt.G/2014/PN.Mdn Tanggal 1 Juni 2015 — PENGGUGAT
LAWAN
TERGUGAT
42 — 5
42 — 5
MdnHal 25 dari 42 Hal.Menimbang, bahwa surat bukti T1 adalah Fotocopy Akta PerkawinanNo.1070/2007 tertanggal 13 Juni 2007 yang menerangkan tentang perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat di Kantor Pencatatan Sipilyang telah dinazegen, dan dilegalisir dipersidangan Tergugat tidak dapatmemperlihatkan surat aslinya, namun bukti tersebut oleh Penggugat jugadiajukan sebagai bukti surat yang diberi tanda P1 telah dicocokkan denganaslinya dan telah diberi materai secukupnya, oleh karenanya
Register : 24-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 08/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 3 Juli 2014 — YONATHAN DIPONG, S.Pd. Sebagai Penggugat
Melawan
BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat II Intervensi
76 — 40
76 — 40
pemberhentian jabatan struktural dengan dasarhukum Pasal 10 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000di atas dapat juga terjadi akibat Hukuman Disiplin sebagaimana di aturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil ; Menimbang, bahwa Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 pada pokoknya menyebutkan Pegawai NegeriSipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secaratertulis oleh atasan langsungnya, dan sebelum Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 26-08-2010 — Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 126/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 29 Nopember 2010 — Thomas Kusumo Wibowo, SE;Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
156 — 105
156 — 105
1980 pada pokoknya menegaskanbahwa setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawainegeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana maksuddalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah Pelanggaran Disiplin .Sedangkan dalam Bab II Peraturan tersebut, yaitu Pasal2a s/d z memuat kewajiban dan larangan, sedangkan Pasal3 a s/d x memuat kewajiban dan laranganlarangan yangtidak boleh dilanggar oleh seorang Pegawai NegeriBahwa mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin yangdapat dikenakan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mks Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
MARTIN TUMPAK RUMAPEA
77 — 10
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
MARTIN TUMPAK RUMAPEA
77 — 10
kemudiandijadwalkan untuk mengikuti ujian kemanpuan dasar berbasis CAT,setelah itu Calon dinyatakan Lulus maka Calon bisa mengikuti seleksikemampuan bidang (kesamaptaan), kemudian setelah dinyatakan lulusmaka terakhir seleksi wawancara, setelah selesai seleksi wawancaraselajutnya Para Calon menunggu pengumuman kelulusan ; Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakandata identitas calon sebenarnya atas nama Musriadi yang foto, KartuTanda Penduduk dan Kartu Peserta Ujian Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 17-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA.Bn Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 26
47 — 26
Salim Muslim akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanizin. untuk melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenangsebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Pemberian izin PerceraianNomor 453/UN30/HK/2017 tanggal 4 Januari 2017 yang dikeluarkan olehRektor Universitas Bengkulu dan Termohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang akan diceraikan oleh suaminya telah pula mendapat Surat Izin ProsesPerceraian Nomor 440/014/Kes IV.1/2017 tanggal
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — ELOK MAYASARI vs BUPATI DOMPU
52 — 45
52 — 45
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat denganPutusan Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.sewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/030/BKD/2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/127/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/030/BKD/2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/127/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama ElokMayasari, S.Pd.;3.
Register : 28-10-2021 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5556/Pdt.G/2021/PA.Tgrs Tanggal 7 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 12
16 — 12
(bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya lebih lanjut;Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya telahmenyatakan keberatannya namun tidak seluruhnya dibebankan kepadaPemohon dengan alasan Tergugat rekonvensi juga masih mempunyaltanggungan 2 orang anak dengan perkawinannya terdahulu sertaPengggat rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-12-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 403/PDT/2018/PT MDN Tanggal 11 Januari 2019 — PEMBANDING VS TERBANDING
63 — 28
63 — 28
Sebagai Pegawai Negeri Sipil maka bagi Terbanding / dahulu Penggugat berlakuPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 1990 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1983pada Pasal 3 ayat (1 ) telah tegas dinyatakan bahwa : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian WAJIBmemperoleh izin atau SuratKeterangan lebih dahulu dari Pejabat dalam penjelasannya dinyatakan : Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian
Register : 19-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 108/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 14 September 2017 — DR. YUSUF TAWULO, S.H.,S.E.,M.M ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
85 — 48
85 — 48
BadanKepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari padatanggal 6 Maret 2015; dengan pertimbangan mengacu kepadaketentuan Peraturan Pemerintah Nomori2 Tahun 2002 TentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilyaitu:Angka 5 (lima) Pasal 9Kenaikan Pangkat Pilinhan Huruf F, Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar ataujazah; Huruf H, Telah selesai Mengikuti dan Lulus TugasBelajar;Angka 8 (delapan) Pasal 18 ayat (1) huruf G Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-06-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1312/Pid.Sus/2020/PN Mdn Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
RAMBOO LOLY SINURAT, S.H
Terdakwa:
FERA FERI
42 — 5
RAMBOO LOLY SINURAT, S.H
Terdakwa:
FERA FERI
42 — 5
Medan Maimun Kota Medan, persisnya dipersimpanganjalan umum tersebut, oleh 5 (lima) orang lakilaki yang berpakaian sipilyang Saksi ketahui merupakan Polisi dimana Saksi ditangkap bersamadengan abang ipar Saksi yang bernama Terdakwa FERA FERI, dimanaabang ipar Saksi tersebut membawa kotak kardus yang menurutpengakuan Terdakwa merupakan paket berisikan sepatu dan baju;Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Minggu tanggal 26Januari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi menemui Terdakwa untukHal 15
Register : 26-08-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2561/Pid.Sus/2020/PN Mdn Tanggal 25 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NOVRIKA, S.H., M.H
Terdakwa:
ANDRE PRAHASTA Als. ANDRE
24 — 3
NOVRIKA, S.H., M.H
Terdakwa:
ANDRE PRAHASTA Als. ANDRE
24 — 3
Deli Serdang;Bahwa yang menangkap saksi adalah Petugas yang berpakaian sipilyang mengaku bertugas dari Kantor BNN Provinsi Sumatra Utara.Selanjutnya saksi dibawa ke Kantor BNNP SU beserta dengan barangbukti;Bahwa Saat saksi ditangkap saksi sedang mengendarai sepeda motorbersama dengan adik ipar saksi yang bernama Sri Hardiyanti;Bahwa Adapun yang ditemukan pada saat penangkapan tersebutadalah berupa 1 (Satu) bungkus plastik asoi warna merah berisikan 7(tujuh) bungkus plastik bening berisikan 100 (
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 26 Nopember 2015 — BAMBANG MARDI SUSILO, S.H.; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
68 — 43
68 — 43
:M.HH.KP.0603154 , tanggal 09 Juni 2014.Padahal sebagaimana kita ketahui bersama didalam ketentuan yang diaturdidalam Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 53 TAHUN 2010, TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILyang berhak menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Sdr.
Register : 12-07-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 291/Pdt.G/2013/PN.Bks. Tanggal 22 April 2014 — 1. Drs.FUAD MUHAMMAD,
2. TITA AZWITA sebagai Para Penggugat
Melawan
1. RATIH OKTAVIANI, sebagai Tergugat
2. PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk, sebagai Turut Tergugat
69 — 15
69 — 15
Bahwa pada tahun 2008 karena Tergugat kekuranganmodal untuk pekerjaan proyek maka Tergugat denganmodal surat Perintah Kerja berusaha mendekati ParaPenggugat merupakan pensiunana Pegawai Negeri Sipilyang mana dalam kehidupan sehariharinyamengandalkan uang pensinan yang pasti tidak punyauang sehingga tidak dapat meminjami modal Tergugatentah dari mana asalnya Tergugat yang merupakanmasih keponakan Para Penggugat sebelum sebagai anakmenantu dari Para Penggugat berupaya meminjamserifikat tanah berupa
Putus : 03-03-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2007 Tanggal 3 Maret 2009 — MUKHOTIB MD, S.Ag, dkk vs BUPATI BANTUL
160 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang telah dirugikan hakhaknya akibat diberlakukannya obyekpermohonan.Bahwa Pemohon sebagai warga Bantul merasa dirugikan secara ekonomi dikarenakanPemohon tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga dankerabatnya dan ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Termohondikarenakan Pemohon adalah satusatunya tulang punggung keluarga dan ataspenangkapan itu keluarga dari Pemohon terancam kelaparan ;Bahwa Pemohon sampai dengan 25 adalah Lembaga/Institusi masyarakat sipilyang