Kwitansi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);12 Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;13 Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;14 Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;15 SP2D Nomor : 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos

kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);16 SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);17 SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);18 SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,

-(seratus lima puluh juta rupiah); 19 SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);20 SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah); 21 SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)22 SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana

Bansos kepada Organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);23 SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);24 SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);25 SP2D Nomor : 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 808.500.000

(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi pinjamdari dana bansos dan belum sempat Saksi pertanggung jawabkan Saksi telah digantipada bulan Agustus 2010 ;Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kontan langsung kepada Terdakwa 1 (satu)kali mengenai tanggal dan bulan Saksi lupa namun pada tahun 2010 Rp. 100.000.000.(seratus juta rupiah) di kediaman Terdakwa tepatnya di ruang tamu, atas perintahKepala Dinas Pak Rustan T.

Haruna selaku Kepala Dinas PKKD ;Bahwa Saksi selama menjadi Bendahara pernah ke kediaman Pak Bupati apabila adaundangan atau acara sedangkan keruangan kerja Pak Bupati di Kantor Saksi tidakpernah ;Bahwa Saksi pernah mengikuti Pak Bupati melakukan kunjungan kerja ke desadesadan pada saat itu Saksi yang membawa danadana bantuan untuk Pak Bupati serahkanlangsung kepada Masyarakat dari uang Bansos;Bahwa Saksi pernah melihat sendiri, Pak Bupati menyerahkan bantuan langsung berupauang kontan kepada Masyarakat

Haruna kepada saksi tidak sesuai denganperuntukannya yang mana dana tersebut adalah dana Bansos seharusnya digunakanuntuk Bansos juga ; Bahwa mekanisme mengenai dana Bansos adalah ada yang diserahkan langsung olehPak Bupati ada juga yang diserahkan melalui proposal ;Tindakan saksi terhadap transaksi yang dilakukan kepada terdakwa adalah tindakanyang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan ;Dana bantuan sosial itu diperuntukan untuk organisasi kemasyarakatan, bantuanoperasional sekolah ;Bahwa

Haruna selaku Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah ;Bahwa benar setahu Terdakwa pada Tahun 2010 dana Bansos pada ABPD HalmaheraTimur Tahun 2010 sekitar sebesar Rp. 24.000.000.000, (Dua puluh empat milyardrupiah) ;Bahwa dari uang Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebutTerdakwa menyerahkan kepada Saudara Ridwan Marsaoli pertamanya Rp.80.000.000.

(seratus enam puluh juta rupiah) diperuntukan untuk bantuan langsungkepada masyarakat ;Bahwa secara langsung Terdakwa mempertanggung jawabkannya ke BagianKeuangan;Bahwa untuk Dana Bansos belum ada pertanggung jawaban kepada Terdakwa karenapertanggung jawabannya langsung oleh Badan Keuangan Daerah ;Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada bagian keuangan tentangbantuan yang Terdakwa sampaikan, karena pada saat kunjungan Terdakwa didampingioleh bagian keuangan ;Bahwa dari Rp. 510.000.000.

Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;k. Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;l. Foto Copy SK. Kepengurusan UKM Band Unmul No.: 830/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013;m. Foto Copy KTP a.n. TAUFAN INDRANATA dan a.n. MUHAMMAD HILMI;n. Foto Copy NPWP a.n. TAUFAN INDRANATA;o. Foto Copy Kartu Contoh tanda Tangan;p. Foto Copy Slip Pengambilan Uang 4 (empat) lembar);q.

Selanjutnya, pengurusUKM Band Unmul periode 20132014 mengirimkan Surat PermohonanPembatalan Bansos/Hibah Nomor: 008/F/UBUM/IX/2013 tanggal 11September 2013 ke Kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim.

Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebutadalah Sdr. ARIZAL AKBAR SAYOGHA dan Sdr. M. RAHIM.

Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim ; Bahwa setahu saksi yang mengantarkan surat permohonanpembatalan bansos/hibah tersebut adalah Sdr.

PutusanNo.53/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr Page 40 AL Bahwa hasil rapat menyatakan akan menolak menerima dana hibahtersebut karena kesulitan dalam pembuatan LPJ nantinya.Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Setelahitu. saksi tidak mengikuti kembali perkembanganya. Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebutadalah Sdr.

Kaltim terkait penyalurandana hibah/bansos tidak ada, sesuai dengan NPHD menjaditanggungjawab penerima hibah serta saksi tidak tahu adanya SK.Kepengurusan UKM Band Unmul yang fiktif dalam proposal pencairandana hibah UKM Band Unmul, ; Bahwa dalam penyaluran dana hibah/bansos tanggungjawab KPA (Ka.Biro Keuangan) dan PPTK (Ka. Biro Sosial) selesai ketika telahmenyerahkan dana hibah/oansos kepada penerima danahibah/oansos sesuai SK. Gubernur Kaltim.

rupiah) sesuai DIPA Nomor : 001/DPPASKPD/Ro.Keu201 1tanggal 22 Desember 2011 ; + 222 n= noe non nnn non noe on enn nnn oneBahwa yang mengelola kegiatan dana Bantuan Sosial dan dana Hibah tahun 2010dan tahun 2011 adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov Sulawesi Tengahsebagaimana tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) BiroKeuangan Sekertariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah; Bahwa Dana Hibah diperuntukan bagi organisasi pemerintah (kebupaten) danorganisasi kemasyarakatan sedangkan dana Bansos

hibah melampirkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD);oe nN Oo Fewajib melaporkan penggunaan dana secara berkala kepada gubernur melaluiBiro keuangan dan SKPD terkait setelah diterimanya dana dimaksud.Bahwa Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Dana Hibah Tahun Anggran 2011sesuai SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 903/132/Ro.KewW/GST/2011tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemberian Hibah dan BantuanSosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011; Bahwa Mekanisme penyaluran dana hibah dan dana bansos

sampai denganditerima oleh penerima bantuan setelah semua syaratsyarat teknis kelayakanbisa dibantu yakni : 2 22 non non non nn non non noe nen enn nee Permohonan Bantuan Hibah dan Bansos yang diajukan oleh organisasikemasyarakatan/perorangan sesuai kriteria/persyaratan tersebut pada SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor :900/86/RO.KEUGST/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang ditujukan kepadaGubernur Sulteng / Sekertaris Daerah Prov Sulteng/Kepala Biro Keuanganselaku

Barat dengan Laporan Nomor : SR441/PW03/5/2013 tanggal 26September 2013 dengan perincian sebagai berikut : 1 Jumlah dana yang diperuntukan untuk Kelompok Tani Rp340.000.000,00Bukik Carano2 Pertanggungjawaban fiktif (tanpa kwitansi) Rp21.426.500,00Sapi yang dijual oleh Kelompok Tani Bukik Carano. (23 Rp149.500.000,00ekor sapi x Rp6.500.000,00)4 TOTAL KERUGIAN NEGARA Rp170.926.500,00 Sehingga total kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan paraTerdakwa dalam kegiatan Pekerjaan Bantuan Sosial (Bansos

No. 2366 K/PID.SUS/2015Sehingga total kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan paraTerdakwa dalam kegiatan Pekerjaan Bantuan Sosial (Bansos) UnitPengolahan Pupuk Organik (UPPO) adalah sebesar Rp170.926.500,00(seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratusrupiah);Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangandengan :1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.40/12/2010tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk PertanianTahun

/V/2011 tanggal 25 April 2011 danlaporan perjalanan dinas kegiatan prasarana dan sarana pertanian TA2011 tanggal 27 April 2011;Surat Tugas Nomor : 520.698/SPTSet/IX/2011 tanggal 22 September2011 dan laporan perjalanan dinas kegiatan prasarana dan saranapeternakan tanggal 23 September 2011;Surat Tugas Nomor : 520.578/STPSPNAK/2011 tanggal 01 Agustus2011 dan laporan perjalanan dinas kegiatan UPPO Kelompok BukikCarano tanggal 01 Agustus 2011;Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan Bantuan Sosial (BANSOS

No. 2366 K/PID.SUS/2015Sosial (BANSOS) Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Nomor :2369/Nak/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011; Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana PertanianKelompok Tani Bukik Carano melalui program UPPO (Unit PengolahanPupuk Organik); Proposal permohonan pengajuan bantuan dalam kegiatan UPPO (UnitPengolahan Pupuk Organik) melalui Kelompok Tani Bukik Carano; Keputusan KPA Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan PeternakanKabupaten Solok tentang Penetapan

) UnitPengolahan Pupuk Organik (UPPO) Nomor : 2368/Nak/XII/2011 tanggal30 Desember 2011 dan Berita Acara serah terima pengelolaan BantuanSosial (BANSOS) Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Nomor :2369/Nak/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana PertanianKelompok Tani Bukik Carano melalui program UPPO (Unit PengolahanPupuk Organik);Proposal permohonan pengajuan bantuan dalam kegiatan UPPO (UnitPengolahan Pupuk Organik) melalui Kelompok Tani Bukik

Sigi tahun 2013;4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknis pembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan; 6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonal melalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian

SK program bansos revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 tetap

Sigi tahun 2013;4 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasanpasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasanakreasi konsultan;5 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaanteknis pembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasadengan CV khasana kreasi konsultan;6 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;7 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal melalui koperasi;8 3 lembar surat penyampaian SK program bansos

Sigi tahun 2013;4 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasar tradisionalantara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;5 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasanakreasi konsultan;6 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;7 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonalmelalui koperasi;8 3 lembar surat penyampaian SK program bansos

tahun 2008 menggunakan sisa dana bansos 2008yang tidak terpakai bukan menggunakan dana bansos tahun2009 yang baru dicairkan, ditransfer ke rekening Valentinus Tan(Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan bangunan non lokalyang dipergunakan sebagai bantuan sosial sebesar Rp75.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000, diambiltunai oleh Stef Wodhe, SE;Selisih dana dari SP2D nomor 194 sebesar Rp 180.000.000,dipinamkan kepada DPRD Kabupaten Ende sebagai BiayaPerjalanan Dinas, terhadap dana tersebut

;Bahwa pada saat akhir tahun anggaran 2009 dalam rangka membuatpertanggungjawaban keuangan dana bansos (SPJ) yang telahdicairkan sebesar Rp 5.809.659.130, dan untuk menutupipengeluaran uang bantuan sosial yang dipergunakan oleh Tersangka,Bendahara serta diberikan kepada Pejabat Daerah maka tersangkaYulius Leru Tenga meminta bendahara bantuan keuangan untukmerapikan pertanggungjawabannya dengan cara bendahara bantuankeuangan Stefanus Wodhe bersamasama dengan tersangka YuliusLeru Tenga, SE selaku KPA

UangLUMSUMuntukmemenuhipanggilanKejati diKupangtanggal 29Desember2009 TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADAPENYALURAN BANSOS TAHUN 2009 SEBESAR Rp375.505.000 Bahwa kuitansikuitansi fiktif sebagai akibat dari tidakdisalurkannya dana bantuan sosial pada tahun 2009 tetapidigunakan untuk kepentingan Pribadi dan diberikan kepada oranglain untuk kepentingan pribadi inilah yang kemudian dipergunakansebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaanuang bantuan sosial/oantuan keuangan yang dikelola

tahun 2008 menggunakan sisa dana bansos 2008yang tidak terpakai bukan menggunakan dana bansos tahun2009 yang baru dicairkan, ditransfer ke rekening Valentinus Tan(Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan bangunan non lokalyang dipergunakan sebagai bantuan' sosial sebesar Rp75.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp 40.000.000, diambiltunai oleh Stef Wodhe, SE;Selisin dana dari SP2D nomor 194 sebesar Rp 180.000.000,dipinamkan kepada DPRD Kabupaten Ende sebagai BiayaPerjalanan Dinas, terhadap dana tersebut

UangLUMSUMuntukmemenuhipanggilanKejati diKupang Putusan No. 11 /PID.SUSTPK/2017/PT.KPG., Hal . 77 dari 104 hal . tanggal 29Desember2009 TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADAPENYALURAN BANSOS TAHUN 2009 SEBESAR Rp375.505.000; Bahwa kuitansikuitansi fiktif sebagai akibat dari tidakdisalurkannya dana bantuan sosial pada tahun 2009 tetapidigunakan untuk kepentingan Pribadi dan diberikan kepada oranglain untuk kepentingan pribadi inilah yang kemudian dipergunakansebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban

revitalisasi pasar tradisonalmelalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosialrevitalisasi paar tradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode

Khasana Kreasi Konsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV.Khasana Kreasi Konsultan;2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonalmelalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program

Put.No.1882 K/Pid.Sus/201510.11.12.13.14.1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV.Khasana Kreasi Konsultan;2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal melalui koperasi;3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;13 lembar surat penetapan koperasi peserta program

Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;k. Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;l. Foto Copy SK. Kepengurusan UKM Band Unmul No.: 830/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013;m. Foto Copy KTP a.n. TAUFAN INDRANATA dan a.n. MUHAMMAD HILMI;n. Foto Copy NPWP a.n. TAUFAN INDRANATA;o. Foto Copy Kartu Contoh tanda Tangan;p.

Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebut Putusan No.51/Pid.Sus/2015/PN.Smr Page 34 35adalah Sdr. ARIZAL AKBAR SAYOGHA dan Sdr. M. RAHIM.

Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim ; Bahwa setahu saksi yang mengantarkan surat permohonanpembatalan bansos/hibah tersebut adalah Sdr.

Bahwa hasil rapat menyatakan akan menolak menerima dana hibahtersebut karena kesulitan dalam pembuatan LPJ nantinya.Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Setelahitu. saksi tidak mengikuti kembali perkembanganya. Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebutadalah Sdr.

Kaltim terkait penyalurandana hibah/bansos tidak ada, sesuai dengan NPHD menjaditanggungjawab penerima hibah serta saksi tidak tahu adanya SK.Kepengurusan UKM Band Unmul yang fiktif dalam proposal pencairandana hibah UKM Band Unmul, ;Bahwa dalam penyaluran dana hibah/bansos tanggungjawab KPA (Ka.Biro Keuangan) dan PPTK (Ka. Biro Sosial) selesai ketika telahmenyerahkan dana hibah/oansos kepada penerima danahibah/oansos sesuai SK. Gubernur Kaltim.

Para Saksitersebut tahu adanya penyalahgunaan dana bansos/hibah, karena SaksiDESWANTA pernah satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi FUADDARMAWAN. Saksi DARSANI jika berkunjung ke rumah Terdakwa dan SaksiFUAD DARMAWAN, sering bertemu dengan Saksi RUDY HARTAWAN sedangbersama Terdakwa dan Saksi FUAD DARMAWAN.

kurungan.Membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.133.000.000,(seratus tiga puluh tiga jutarupiah ) apabila tidak membayar uang pengganti sejumlah tersebut paling lama 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, makaharta bendanya disita oleh Jaksa atau dipidana penjara selama 6(enam) bulan.Menyatakan Barang Bukti berupa :1 (astu) bundel Copy Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) APBNP TA 2010 ;1 (satu) bundel Copy Panduan Singkat Pelaksanaan Transfer Dana Bansos

IKA DHAMAYANTI dengan Sdr.JAJA DARMAJA mengenai kesepakatan pemakaian tanah untuk kandang sapikelompok Tani Mandiri Rahayu tanggal 01 Nopember 2010.3 (tiga) lembar Copy Sosialisasi Pelaksanaan APBNP dan Dana Bansos PLATahun 2010 Nasional tanggal 25 Oktober 2010.1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan UPPOAPBNP 2010 Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kelompok TaniMandiri Rahayu, Majalengka 20 Maret 2010.1 (satu) lembar Daftar Kelompok dan Kepemilikan Lahan Kelompok

maupunpertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa berdasarkan penilaiankemampuannya bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana,dan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa denganmempertimbangkan halhal memberatkan dan meringankan telahdipertimbangkan secara proporsional;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidanganmenurut perhitungan Penyidik terdapat kerugian keuangan negarasebesar Rp230.354.000,00 yaitu total hasil perhitungan daripemotongan 50 % sampai dengan 60 % dari dana BANSOS

yang diterima oleh 22 Kelompok Majlis Taklim Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II; selanjutnya setelah di potongRp10.000.000,00 di ambil oleh saksi Arifin Bin Mustahal dan diteruskan kepada saksi Asep Saifudin Bin Sahrowardi sebagai pihakyang memberi info dan mengurus BANSOS tersebut pada KementerianPendidikan dan Kebudayaan R.I. berdasarkan dasarkan atas faktaHal. 25 dari 28 hal.

Putusan Nomor 2230 K/PID.SUS/2018hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai buktibukti, saksi,dan keterangan Terdakwa & Il sendiri sebagai fakta hukum yangterungkap dalm pemeriksaan perkara;Bahwa dari hasil investigasi atau pemeriksaan dalam rangkapenyidikan perkara, di ketahui Terdakwa dan II selaku personil yangtelah melakukan pemotongan 50 % sampai dengan 60 % dariKelompok Majlis Taklim, terbukti menyalahi Petunjuk TeknisPenyaluran Bansos Tahun 2015 dari Biro Keuangan KementerianPendidikan

Nomor : 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bansos Padakementerian Negara/Lembaga;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaanperkara di Pengadilan dari keterangan saksisaksi, buktibukti surat,serta keterangan Para Terdakwa sendiri, perouatan Para Terdakwayang melakukan pemotongan dana BANSOS yang di terima olehKelompok Majelis Taklim Kabupaten Pandeglang tersebut, terbuktisebagai perbuatan pidana yang bersifat menyalahgunakan wewenangdan/atau kesempatan yang ada padanya selaku pihak

Penggugat dan Istri merupakan penerima program dana kerabatpada BUMDes SAKINAH Desa Berora dan Dana Bansos saatmenjabat sebagai Perangkat Desa aktif yang semestinya diberikankepada warga yang lebih membutuhkan;3. Melakukan politik praktis dengan secara terangterangan ikutkampanye dan mendukung salah satu Calon Kades pada PilkadesDesa Berora;4.

Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.melaksanakan Surat Perintah Kerja Nomor: 600/475/Des.Brr/ViI/2020 tanggal 3 Juli 2020, menerima Dana BUMDes danBansos (Vide Bukti T8);Bahwa atas surat keberatan tidak melaksanakan Surat PerintahKerja Nomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020,menerima Dana BUMDes dan Bansos tersebut, Tergugatmenerbitkan Surat Peringatan 1 (SP1) tanggal 2 Juli 2020 danSurat Peringatan 2 (SP2) tanggal 18 Agustus 2020 ( Vide Bukti T7dan Bukti T8);Bahwa dalam perkara in

casu, tidak ada bukti yang menunjukanbahwa Penggugat tidak melaksanakan Surat Perintah KerjaNomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020, tanggal 3 Juli 2020, menerimaDana BUMDes dan Bansos (Vide Bukti T8) dan tidak ditemukanpula peraturan yang melarang Perangkat Desa untuk menerimadana BUMDes dan Bansos; bahwa dengan demikian penerbitanObjek Sengketa 1 dengan alasan Penggugat tidak melaksanakanSurat Perintah Kerja Nomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020, tanggal 3Juli 2020 (Vide Bukti T8) dan Penggugat serta istri menerimaDana

BUMDes dan Bansos, patut dinyatakan tidak beralasanhukum;Bahwa oleh karena alasan pemberhentian Penggugat tidakberalasan hukum maka penerbitan Objek Sengketa 1 secarasubstansi tidak sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku;Hal. 27 dari 36 Hal.

tidak dibahas di Komisi D karena itu bukan kewenangan komisiD;Bahwa saksi pernah mengadakan pertemuan untuk membahas bansos namunpertemuan tersebut dalam kapasitas saksi selaku anggota DPRD Jawa Baratyang sedang Reses untuk mengangkat aspirasi dari bawah;Bahwa dalam pertemuan untuk membahas bansos tersebut, saksi tidaksepenuhnya kapasitas selaku anggota DPRD Jawa Barat, karena dalam rapatmembahas bansos tersebut, bukan tugas resmi yang dibebankan pimpinankepada saksi, lebih bersifat pribadi;Bahwa

saksi ikut menghadari rapat untuk membahas bansos tersebut dua kali;Bahwa pada waktu rapat pada tahun 2007 di Rumah Sakit Hasanah Graha Afiahsaksi hadir, disitu juga hadir Dr.

Walikota yang mengatur tentang Bansos tersebut setahu saksi belum ada;Bahwa saksi tidak menjanjikan apaapa kepada Dr. Maman dan Dr. Warsito;Bahwa setahu saksi dalam H. Indra Abidin ikutikutan mengurusi Bansos dalamkapasitas sebagai Pengusaha;Bahwa saat pertemuan di Rumah Sakit Hasanah Graha Afiah, saksi katakanpada H. Indra Harga itu kemahalan;Bahwa maksud saksi tawaran yang diajukan oleh H. Indra ke pihak Rumah Sakitterlalu mahal;Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.125.000.000. dari H.

Indra soal uang tersebutkarena saat itu dia sedang keluar kota, kalau tidak salah dia sedang berada diPekan Baru;Bahwa setahu saksi dari awal Pak Mansur sudah terlibat dalam urusan Bansosini;Bahwa setahu saksi bansos ini sifatnya untuk bantuan alat kesehatan;Bahwa soal Bansos tidak dibawah komisi dimana saksi berada;Bahwa urusan saksi ikut mengurusi bansos alatalat kesehatan untuk keduaRumah Sakit karena yang menerima bansos adalah Depok, yang merupakandapil saksi, sehingga saksi ikut mengurusinya

akan diberikan lewat Bansos, juga merekabertanya apakah bisa mendapatkan bansos, lalu atas pertanyaan tersebut saksiminta mereka untuk ajukan proporsal supaya pemerintah kota Depok mengetahuiapa yang diperlukan;Bahwa setahu saksi keterlibatan Dr.

DasarTahun 2014 (asili);15. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SosialPeningkatan Mutu Pembelajaran TIK (ELearning) Sekolah DasarTahun 2014 Nomor 13843.15/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4Juli 2014 (asli):Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/201 916.17.18.19.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri BungahKecamatan Bungah Kabupaten Gresik Nomor 421.2/49/437.53.13.09/2014 tanggal 14 Juli 2014 Tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Barang TIK (ELearning) Bansos

Tahun 2014 (asli);1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana ManagemenAdministrasi TIK Bansos Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014(asli);1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan MutuPendidikan TIK (ELearning) SD Tahun 2014 SDN BungahKecamatan Bungah Kabupaten Gresik (asli);1 (satu) buah buku bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan BantuanSosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis TehnologiInformasi dan Komunikasi (ELearning) tahun 2014 (asili);Dikembalikan kepada Saksi Sukarji (Kepala SDN

Tanda Terima Laporan Akhir Pertanggungjawaban Bansos TIKKabupaten Gresik tanggal 13 Oktober 2014:407. 1 (satu) Buku Register Surat Keluar tanggal Januari 2014 sampaidengan 19 Mei 2014;408. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk;409. 1 (satu) Buku Tanda Terima Surat;410. 1 (satu) Bendel Proposal Pengadaan Peralatan TIK CV. MediaWahana Mandiri;Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melalui SaksiDrs.

Untuk pembayaran Bansos TIK (ELearning) SD 2014(asli);1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal ................e.senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) untuk pembayaran FEE Bendera Tahun 2014 UD. SariRahayu (asli);Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2019497. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal............00000.esenilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untukpembayaran Fee Bendera CV.

Arum Dhalu (asli);498. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 September 2014 senilaiRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Elly Sundari untukpembayaran Bansos 2014 (asli);499. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Agustus 2014 senilaiRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Elly Sundari untukpembayaran Uang Muka (asli);500. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanda tangan penerima tanggal 11September 2014 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)dari Ibu Elly untuk pembayaran Bansos Tahap II CA.

Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan unsur Pemerintahbaik di lingkungan Pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya ;Bahwa PEMOHON adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dirugikanatas tindakan TERMOHON dalam mengeluarkan panggilan permintaanketerangan Nomor : B473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 terhadapPEMOHON selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut,dimana isi panggilannya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkaitdengan Dana Bantuan Sosial (BANSOS

Larangan bertindak sewenangwenang ; Bahwa Kepentingan Pemohon nyata dirugikan oleh Tindakan yang dilakukanoleh TERMOHON ketika ada panggilan permintaan keterangan Nomor :B473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 terhadap AHMAD FUADselaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut, dimana isipanggilan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan DanaBantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), BantuanOperasional Sekolah (BOS) tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan PenyertaanModal

yang telah diatur berdasarkanPasal 1 angka 18 UndangUndang Administrasi Pemerintahan ;III.Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka UndangUndang AdministrasiPemerintahan telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukanoleh TERMOHON dalam pemanggilan permintaan keterangan terkait dengandugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos

AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik ; e Asas Kecermatan ; Bahwa TERMOHON tidak cermat dalam melakukan pemanggilanpermintaan keterangan kepada PEMOHON, padahal data dan buktibuktimengenai Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut,dimana isi panggilannya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsiterkait dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan(BDB), Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) tunggakan Dana Bagi Hasil(DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada PemerintahProvinsi

KESIMPULAN 5 202220eneennnnnnneecnnnnnnncennnnnnnncnnnennsBahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, dengan demikiantindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan panggilanpermintaan keterangan Nomor : B473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret2015 terhadap PEMOHON selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD),Pemprov Sumut, dimana isi panggilannya terkait dengan dugaan tindak pidanakorupsi terkait dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan DaerahBawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah

APBN tahun 2012 dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;

Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKB SMAN 5 Madiun 25 %;

tanggal 11 Agustus 2012;

tahun 2012) sebesarRp. 440.000.000, (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan dana sharingbersumber dari dana komite sebesar Rp. 120.000.000, (serastus dua puluhjuta rupiah);Selain Surat Perjanjian Pengunaan Dana (SP2D), dalam pelaksanaan kegiatanpembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun 2012tersebut diberikan petunjuk teknis berupa; Buku Panduan PelaksanaanBantuan Sosial SMA tahun 2012 dari Direktorat Pembinaan SMA DirjenDikmen Kemendikbud dan sesuai Buku Panduan Pelaksanaan Bansos

SMAtahun 2012 maupun SP2D (Mou) dijelaskan bahwa penggunaan danabantuan sosial selambatlambatnya 2 (dua) minggu setelah dana diterima danpenyelesaian pekerjaan pembangunan 4 (empat) RKB dilaksanakan selama120 (seratus dua puluh) hari kalender atau 4 (empat) bulan terhitung mulaidana bansos diterima/masuk rekening sekolah, sedangkan ketentuanpengelolaan dananya sesuai Bab I huruf I angka 2 Buku Panduan, dijelaskansebagai berikut :Penggunaan dana harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangmerupakan

Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 25 %;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 50 % ;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 100 % ;Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tGl 26 Juli 2012 ;31.32.33.34.35.36.37.38.39.Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 11

Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 25 %;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 50 %;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 100 %;Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tGl 26 Juli 2012;Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 11 Agustus 2012;Notulen Rapat Koordinasi

Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 25 %;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 50 %;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 100 %;Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tg 26 Juli 2012;Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 11 Agustus 2012;Notulen Rapat Koordinasi

Bagi pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untukpemberian Hibah dan Bansos dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA)APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TahunAnggaran 2012 namun belum didasarkan pada usulan tertulis daricalon penerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pertimbangan TAPDsebagaimana diatur dalam pasal (8), (9), (27) dan (28) PeraturanMenteri Dalam Negeri dimaksud, dapat melanjutkan prosespenganggaran pemberian

Hibah dan Bansos dalam APBD TahunHalaman 10 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRAnggaran 2012 dengan tetap melengkapi usulan tertulis dari calonpenerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepalaSKPD serta pertimbangan TAPD;c.

;Menimbang, bahwa penyaluran hibah dan bansos untuk masyarakatatau kelompok masyarakat oleh Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

., faktanya tidak ada Rekomendasi dari SKPDdan Pertimbangan dari TAPD terhadap usulan hibah dan bansos ketikapembahasan rancangan KUA dan PPAS:Menimbang, bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2009 2014 mengetahui penetapan anggaran belanja hibah dan bansos dalamAPBD Kabupaten Bengkalis tahun 2012, penganggarannya tidak sesuaidengan Peraturan Bupati Bengkalis No; 55 Tahun 2011 tangal 30 Desember2011 tentang TataCara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibahdan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bengkalis, karena belanja hibahdan bansos tidak dibahas dan tidak diajukan

.- 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/052/REK-PSP/IX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.- 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REK-PSP/IX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan area tanaman pangan TA. 2011.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.6.

sosial berupa transfer uang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatanperluasan areal sawah.e 3 (tiga) lembar addendum perjanjian kerjasama Nomor: 520/018/ADDPSP/XII/2011tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa transferuang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah.e 4 (empat) lembar laporan pertanggungjawaban keuangan ke II (dua) kegiatan percetakansawah lokasi Desa Pedanda, kelompok tani Maju Bersama.e 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos

dengan Nomor: 520/052/REKPSP/TX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.e 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REKPSP/IX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.e 2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan areatanaman pangan TA. 2011.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Hafid Bin Yasman.4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah)Telah mendengar permohonan dari terdakwa

sosial berupa transfer uang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatanperluasan areal sawah.3 (tiga) lembar addendum perjanjian kerjasama Nomor: 520/018/ADDPSP/XII/2011tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa transferuang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah.4 (empat) lembar laporan pertanggungjawaban keuangan ke IJ (dua) kegiatan percetakansawah lokasi Desa Pedanda, kelompok tani Maju Bersama.1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos

dengan Nomor: 520/052/REKPSP/TX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REKPSP/TX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.e 2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan areatanaman pangan TA. 2011.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang keterangannya satu samalain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, makadiperoleh faktafakta hukum sebagai

dengan Nomor: 520/052/REKPSP/TX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.e 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REKPSP/IX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.e 2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan areatanaman pangan TA. 2011.Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhihukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Batola dan setelahmendapatkan informasi tentang Bansos tersebut bahwaKelompok Tani Kuripan Bersatu baru terdaftar sebagai kelompokternak pada Dinas Peternakan Kab. Batola. Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang Bansos baruKelompok Tani Kuripan Bersatu mendaftar dan langsungmengajukan Proposal untuk mendapatkan Bansos tersebut danmenurut Informasi dari hasil rapat di Dinas Peternakan Propinsilalu oleh Kadis Peternakan Kab.

Batola diperintahkan untukmemberikan informasi Bansos tersebut kepada Camat, KadesTabatan dan Tabatan Baru serta PPL Kec. Kuripan.

Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab.

Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab. Batola dan Programdari Bansos Tersebut adalah berupa Kegiatan PenyelamatanKerbau Betina Produksif Tahun 2011. Bahwa saksi tidak tahu darimana Sumber dana bantuan sosialtersebut berasal.

Marabahan Kab.Batola, tujuaan saki menerima uang dari bansos tersebut yaituuntuk membantu tersangka membeli hewan kerabau sebanyak 2( dua ) ekor untuk kelompok Tani Kuripan Bersatu.

Putusan No. 331/PID/2021/PT.SBYBantuan : Beras (bansos 5 Kg.), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg. sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung, tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanaman bibitpisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran dana sesuai tepatsasaran, tidak

menjabattidak ada dana hibah sejumlah tersebut ;Anggaran : Penanganan CORONA (C19) kurang lebih Rp.99.927.000,(Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)banyak yang fiktif, adalah tidak benar bukan bulan April 2020 tetapi pada hariRabu, tanggal 19 Mei 2020 dana Covid19 sejumlah Rp.100.626.800, sesuaiRAB Desa Brumbung, TA. 2020 tanggal 14 April 2020, Untuk penyalurananggaran sesuai dengan yang tertera di RAB tersebut dan dapatdipertanggungjawabkan ;Bantuan : Beras (bansos

5 Kg.), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg. sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung, tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanaman bibitpisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran dana sesuai tepatsasaran, tidak ada unsur monopoli ;Halaman. 8 dari 17 Halaman.

Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebut Putusan No.51/Pid.Sus/2015/PN.Smr Page 34 35adalah Sdr. ARIZAL AKBAR SAYOGHA dan Sdr. M. RAHIM.

Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim ; Bahwa setahu saksi yang mengantarkan surat permohonanpembatalan bansos/hibah tersebut adalah Sdr.

Bahwa hasil rapat menyatakan akan menolak menerima dana hibahtersebut karena kesulitan dalam pembuatan LPJ nantinya.Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Setelahitu. saksi tidak mengikuti kembali perkembanganya. Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebutadalah Sdr.

Kaltim terkait penyalurandana hibah/bansos tidak ada, sesuai dengan NPHD menjaditanggungjawab penerima hibah serta saksi tidak tahu adanya SK.Kepengurusan UKM Band Unmul yang fiktif dalam proposal pencairandana hibah UKM Band Unmul, ;Bahwa dalam penyaluran dana hibah/bansos tanggungjawab KPA (Ka.Biro Keuangan) dan PPTK (Ka. Biro Sosial) selesai ketika telahmenyerahkan dana hibah/oansos kepada penerima danahibah/oansos sesuai SK. Gubernur Kaltim.

Para Saksitersebut tahu adanya penyalahgunaan dana bansos/hibah, karena SaksiDESWANTA pernah satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi FUADDARMAWAN. Saksi DARSANI jika berkunjung ke rumah Terdakwa dan SaksiFUAD DARMAWAN, sering bertemu dengan Saksi RUDY HARTAWAN sedangbersama Terdakwa dan Saksi FUAD DARMAWAN.