Ditemukan 894 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 16/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat I : PEMERINTAH RI Cq Gubernur Aceh Cq Bupati Aceh Utara Diwakili Oleh : U. Supianto, SH.
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq gubernur Aceh Cq Bupati Aceh Utara Cq Dinas Kesehatan Aceh Utara Cq. Direktur Rsu. Cut Meutia ACeh Utara Diwakili Oleh : U. Supianto, SH.
Terbanding/Penggugat : M. DAHLAN A.SH.
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI, Cq Menteri BUMN Cq PT. Pertamina Jakarta Cq. Pertamina Sumbagut Cq. PT. Pertamina Lhokseumawe
Terbanding/Turut Tergugat II : RAHMAD
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanaahan Nasional Kab. Aceh Utara
8352
  • Muhammad Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada gugatan perdatayang terlibat adalah dua pihak, pihak yang satu bertindak danberkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang satu lagiberkedudukan sebagai tergugat (hal. 48). Penggugat harus orang yangbenarbenar memiliki kKedudukan dan kapasitas yang tepat menuruthukum.
Register : 23-07-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 290/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 20 Januari 2016 — Penggugat:
1.Ny. LIE LIE TJEN
2.JUNGKY SURYA SUSANTO
3.KIMMY METTA LESTARI SUSANTO
Tergugat:
1.Ny. VONNY SUSANTO
2.Ny. JUNNY SUSANTO
3.Tn. JIMMY SUSANTO
15959
  • Subekti, S.H.dalam bukunya POKOKPOKOK HUKUM PERDATA", Jakarta, PT.
Register : 13-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 274 /Pid. B/2016/PN.Mgt
Tanggal 30 Nopember 2016 — Terdakwa DHAVITS DODY PRIYOGO Bin DARMAN
7312
  • LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESJA, Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, Perkataan willens enwetens tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahuludalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie vanToelichting itu. mengartikan opzettelijkk plegen van een misdrij ataukesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai het teweegbregen vanverboden handeling willens en wetens atau sebagai melakukan tindakanyang terlarang secara
Register : 24-09-2013 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 01-10-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 537/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 14 Mei 2014 —
14546
  • Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermasa1987, hal 154, juga mengamini hal ini, dengan menyatakan bahwa:penetapan jumlah uang asuransi dan juga janjijanji khusus terserah seluruhnya pada kemauan kedua belahpihak (Otonomi kedua belah pihak), yaitu si PENANGGUNGdan si TERTANGGUNG.
Register : 13-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PASANGKAYU Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
JUL INDRA DHANA NASUTION, SH.,MH
Terdakwa:
ASRI SAPUTRA alias ASRI Bin ACO
7625
  • SIANTURI, S.H.dalam buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya menjelasakan bahwaSubjek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasaisesuatu barang yaitu:a.
Putus : 23-11-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN GARUT Nomor 293/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 23 Nopember 2015 — HILARIUS CONERI SIMANULANG Bin SIMANULANG, Dkk
664
  • LAMINTANG, S.H.dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, 1990, hal 54, menyatakan pelakudari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatantersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggarlarangan atau keharusan yang dilarang oleh undangundang yang untuk melakukannyadisyaratkanadanya opzet atau schuld.
Register : 03-09-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Olm
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DEWI ANDRIANI MARGARETHA, S.H
Terdakwa:
CARVARIO FRANCISCO FREITAS alias TEBA
8840
  • Sianturi, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannyabahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yangdisadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akantimbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usahapencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dankealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akantimbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum
Register : 04-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
HERMANSYAH
Tergugat:
MODESTUS MMP SIBORO
6224
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, EdisiKedua, hlm. 515516, sebagai berikut:Sebagai contoh, Putusan MA No. 250/Pdt/1984. Dalam kasustersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karenatidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugatmemperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakahsebagai hibah, warisan dan sebagainya).5.
Register : 22-05-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 97/B/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 8 Agustus 2017 — -PT. Daya Sumber Mining Indonesia vs I. GUBERNUR SULAWESI TENGAH II. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA
327261
  • Philipus Hadjon, S.H.dalam persidangan menerangkan akibat hukum apabila suatu KTUN tidakmemenuhi masingmasing aspek di atas. Apabila suatu KTUN cacat secararationemateriae, maka KTUN tersebut berakibat batal demi hukum (vanrechtUJJege nietig).
Register : 22-04-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penggugat:
DWI ANGGRAINI
Tergugat:
Hendra Subekti S.J.
321274
  • Pewawancara adalah bawahan ataudibawah tanggung jawab Tergugat, karena dasar Perbuatan Hukumantara Pasal 1365 KUHPerdata dengan Pasal 1367 KUHPerdata Jelasdua hal yang berbeda, karena menyangkut apakah Perbuatan danKerugian tersebut dilakukan dan menjadi tanggung jawab Tergugatansich dan/atau dilakukan oleh Pewawancara (orang lain) yang jugamenjadi tanggung jawab Tergugat.Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.CkrHal ini sesesuai dengan Doktrin Hukum Rachmat Setiawan, S.H.dalam
Register : 23-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 25/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak
Tanggal 5 Oktober 2016 — - Pemohon/Pengugat PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., qq. Bank Danamon Kantor Cabang Kandis LAWAN - Tergugat/Termohon SURYA GINTING
18693
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi danPeninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 34.Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu BaraNo. 238/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 tanggal 02 Agustus 2016 ADALAH TIDAKSAH DAN HARUS DIBATALKAN;Berdasarkan uraian diatas, maka PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULATERADU / PELAKU USAHA), dengan segala hormat dan kerendahan hati, memohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Siak melalui
Register : 01-12-2014 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 561/PDT/G/2014/PN.BDG.
Tanggal 25 Agustus 2015 —
18480
  • Yahya Harahap S.H.Dalam buku yang berjudul Segisegi Hukum Perjanjian,Penerbit Alumni/1986/Bandung, pada halaman 72, M. YahyaHarahap S.H. menyatakan bahwa:..bunga yang dapat diminta hanya moratorium interessesebesar 6% pertahun, akan tetapi jika dalam perjanjian adaditetapkan besarnya bunga, entah 4% atau 7% perbulan,penetapan bunga yang demikian adalah mengikat. Kalauterjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut pembayaranbunga tersebut, dan bukan bunga undangundang.
Putus : 23-04-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3133 K/Pdt/2013
Tanggal 23 April 2014 —
5845 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harapan, S.H.dalam buku beliau yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika,Cetakan Kedelapan, halaman 801 sampai dengan 803, yang mengemukakan:3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan asas lain, digariskan padaPasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak23boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan;Larangan ini disebut ultra petitum partium.
Register : 12-11-2020 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Krs
Tanggal 4 Juni 2021 — Penggugat:
Hj. NURHALIMAH
Tergugat:
1.HASYIM SUPARDJO Bin MAWUR
2.ABD. WAFI
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN
3.Kepala Desa Asembakor
4.CAMAT/ PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
Intervensi:
1.MISTAWI
2.JUNAIDI ABDILLAH
7814
  • Wiryono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia penerbit Sumur Bandung,menerangkan Bahwa apabila soal kekuasaan Pengadilan Negeri untukmengadili perkara yang diajukan ini adalah mengenai isi dari permohonangugat atau dengan kata lain berhubungan dengan atributie kekuasaanPengadilan dan dapat mengakibatkan bahwa bukan Pengaldilan Negerimelainkan badan kekuasaan lainlah yang harus mengadili, maka keberatantentang hal ini dapat diajukan oleh suatu pihak pada sewaktuwaktu sepanjangdijalankannya
Register : 30-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Lwk
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
1.Saharudin bin Aping
2.Ramli Bin Edar
3.Rion Bin Hasdin
326
  • Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide.
Register : 10-09-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN DONGGALA Nomor 287/Pid.B/2020/PN Dgl
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.NANDA YOGA ROHMANA, S.H.,M.H.
2.HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
Terdakwa:
MOH. YAHYA BIN AHMAD Alias OPO
7933
  • Djisman Samosir, S.H.dalam buku Hukum Pidana Indonesia menjelaskan pengertian nama palsu haruslahberupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelakuatau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanyasendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat palsu di dalam pasal initidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan jugaapabila ia mengatakan bahwa ia dalam keadaan tertentu dan hakhak tertentu padahal semuanya
Putus : 30-08-2016 — Upload : 22-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1481 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Agustus 2016 — NOVITA SUNUAL ALIAS SANKO VS LUSIANTI WIDJAYA
6430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, S.H.dalam bukunya yang berjudul : Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa,1990, halaman 1 sebagai berikut:"Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihakyang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu"."Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang utang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutandinamakan debitur atau si berutang"."
Putus : 27-11-2015 — Upload : 08-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Tanggal 27 Nopember 2015 — ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn VS 1. ROBERT WILLIAM FOREMAN, DKK
179210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Istati Isja Sadar, S.H.dalam hubungannya dengan perkara Perlawanan Nomor 21/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. jo.
Register : 27-06-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tlk
Tanggal 11 September 2019 — Penuntut Umum:
SYARIFUDDIN NASUTION. SH.MH
Terdakwa:
YASOZATULOGEA BIN HEZARO GEA
7545
  • Soenarto Soerodibroto, S.H.dalam bukunya KUHP dan KUHAP yang dimaksud dengan secaraterangterangan, berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan oranglain dapat melihatnya (MA No. 10 K/kKr/1975, tanggal 1731976)(2003:107);Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN TIkMenimbang, bahwa menurut R.
Putus : 11-11-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 962 K/PID/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — EDI KURNIAWAN alias EDI Bin SULAEMAN
3021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sianturi, S.H.dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman633634, penerbit Alumni AHMPTHM Jakarta);Tipu daya adalah tindakantindakan yang bersifat menipu yangdapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesankesan bohong danpenampilanpenampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut(H.R. 20 Januari 1911);Rangkaian kebohongan, adalah beberapa keterangan yang salingmengisi yang seakanakan benar isi keterangan itu, padahal tidaklain dari pada kebohongan dan isi kebohongan tersebut tidak harusseluruhnya