Ditemukan 894 data
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq gubernur Aceh Cq Bupati Aceh Utara Cq Dinas Kesehatan Aceh Utara Cq. Direktur Rsu. Cut Meutia ACeh Utara Diwakili Oleh : U. Supianto, SH.
Terbanding/Penggugat : M. DAHLAN A.SH.
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI, Cq Menteri BUMN Cq PT. Pertamina Jakarta Cq. Pertamina Sumbagut Cq. PT. Pertamina Lhokseumawe
Terbanding/Turut Tergugat II : RAHMAD
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanaahan Nasional Kab. Aceh Utara
83 — 52
Muhammad Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada gugatan perdatayang terlibat adalah dua pihak, pihak yang satu bertindak danberkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang satu lagiberkedudukan sebagai tergugat (hal. 48). Penggugat harus orang yangbenarbenar memiliki kKedudukan dan kapasitas yang tepat menuruthukum.
1.Ny. LIE LIE TJEN
2.JUNGKY SURYA SUSANTO
3.KIMMY METTA LESTARI SUSANTO
Tergugat:
1.Ny. VONNY SUSANTO
2.Ny. JUNNY SUSANTO
3.Tn. JIMMY SUSANTO
159 — 59
Subekti, S.H.dalam bukunya POKOKPOKOK HUKUM PERDATA", Jakarta, PT.
73 — 12
LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESJA, Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, Perkataan willens enwetens tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahuludalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie vanToelichting itu. mengartikan opzettelijkk plegen van een misdrij ataukesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai het teweegbregen vanverboden handeling willens en wetens atau sebagai melakukan tindakanyang terlarang secara
145 — 46
Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermasa1987, hal 154, juga mengamini hal ini, dengan menyatakan bahwa:penetapan jumlah uang asuransi dan juga janjijanji khusus terserah seluruhnya pada kemauan kedua belahpihak (Otonomi kedua belah pihak), yaitu si PENANGGUNGdan si TERTANGGUNG.
JUL INDRA DHANA NASUTION, SH.,MH
Terdakwa:
ASRI SAPUTRA alias ASRI Bin ACO
76 — 25
SIANTURI, S.H.dalam buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya menjelasakan bahwaSubjek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasaisesuatu barang yaitu:a.
66 — 4
LAMINTANG, S.H.dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, 1990, hal 54, menyatakan pelakudari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatantersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggarlarangan atau keharusan yang dilarang oleh undangundang yang untuk melakukannyadisyaratkanadanya opzet atau schuld.
DEWI ANDRIANI MARGARETHA, S.H
Terdakwa:
CARVARIO FRANCISCO FREITAS alias TEBA
88 — 40
Sianturi, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannyabahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yangdisadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akantimbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usahapencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dankealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akantimbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum
HERMANSYAH
Tergugat:
MODESTUS MMP SIBORO
62 — 24
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, EdisiKedua, hlm. 515516, sebagai berikut:Sebagai contoh, Putusan MA No. 250/Pdt/1984. Dalam kasustersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karenatidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugatmemperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakahsebagai hibah, warisan dan sebagainya).5.
327 — 261
Philipus Hadjon, S.H.dalam persidangan menerangkan akibat hukum apabila suatu KTUN tidakmemenuhi masingmasing aspek di atas. Apabila suatu KTUN cacat secararationemateriae, maka KTUN tersebut berakibat batal demi hukum (vanrechtUJJege nietig).
DWI ANGGRAINI
Tergugat:
Hendra Subekti S.J.
321 — 274
Pewawancara adalah bawahan ataudibawah tanggung jawab Tergugat, karena dasar Perbuatan Hukumantara Pasal 1365 KUHPerdata dengan Pasal 1367 KUHPerdata Jelasdua hal yang berbeda, karena menyangkut apakah Perbuatan danKerugian tersebut dilakukan dan menjadi tanggung jawab Tergugatansich dan/atau dilakukan oleh Pewawancara (orang lain) yang jugamenjadi tanggung jawab Tergugat.Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.CkrHal ini sesesuai dengan Doktrin Hukum Rachmat Setiawan, S.H.dalam
186 — 93
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi danPeninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 34.Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu BaraNo. 238/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 tanggal 02 Agustus 2016 ADALAH TIDAKSAH DAN HARUS DIBATALKAN;Berdasarkan uraian diatas, maka PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (SEMULATERADU / PELAKU USAHA), dengan segala hormat dan kerendahan hati, memohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Siak melalui
184 — 80
Yahya Harahap S.H.Dalam buku yang berjudul Segisegi Hukum Perjanjian,Penerbit Alumni/1986/Bandung, pada halaman 72, M. YahyaHarahap S.H. menyatakan bahwa:..bunga yang dapat diminta hanya moratorium interessesebesar 6% pertahun, akan tetapi jika dalam perjanjian adaditetapkan besarnya bunga, entah 4% atau 7% perbulan,penetapan bunga yang demikian adalah mengikat. Kalauterjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut pembayaranbunga tersebut, dan bukan bunga undangundang.
58 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harapan, S.H.dalam buku beliau yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika,Cetakan Kedelapan, halaman 801 sampai dengan 803, yang mengemukakan:3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan asas lain, digariskan padaPasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak23boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan;Larangan ini disebut ultra petitum partium.
Hj. NURHALIMAH
Tergugat:
1.HASYIM SUPARDJO Bin MAWUR
2.ABD. WAFI
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN
3.Kepala Desa Asembakor
4.CAMAT/ PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
Intervensi:
1.MISTAWI
2.JUNAIDI ABDILLAH
78 — 14
Wiryono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia penerbit Sumur Bandung,menerangkan Bahwa apabila soal kekuasaan Pengadilan Negeri untukmengadili perkara yang diajukan ini adalah mengenai isi dari permohonangugat atau dengan kata lain berhubungan dengan atributie kekuasaanPengadilan dan dapat mengakibatkan bahwa bukan Pengaldilan Negerimelainkan badan kekuasaan lainlah yang harus mengadili, maka keberatantentang hal ini dapat diajukan oleh suatu pihak pada sewaktuwaktu sepanjangdijalankannya
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
1.Saharudin bin Aping
2.Ramli Bin Edar
3.Rion Bin Hasdin
32 — 6
Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide.
1.NANDA YOGA ROHMANA, S.H.,M.H.
2.HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
Terdakwa:
MOH. YAHYA BIN AHMAD Alias OPO
79 — 33
Djisman Samosir, S.H.dalam buku Hukum Pidana Indonesia menjelaskan pengertian nama palsu haruslahberupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelakuatau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanyasendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat palsu di dalam pasal initidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan jugaapabila ia mengatakan bahwa ia dalam keadaan tertentu dan hakhak tertentu padahal semuanya
64 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti, S.H.dalam bukunya yang berjudul : Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa,1990, halaman 1 sebagai berikut:"Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihakyang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu"."Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang utang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutandinamakan debitur atau si berutang"."
179 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Istati Isja Sadar, S.H.dalam hubungannya dengan perkara Perlawanan Nomor 21/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. jo.
SYARIFUDDIN NASUTION. SH.MH
Terdakwa:
YASOZATULOGEA BIN HEZARO GEA
75 — 45
Soenarto Soerodibroto, S.H.dalam bukunya KUHP dan KUHAP yang dimaksud dengan secaraterangterangan, berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan oranglain dapat melihatnya (MA No. 10 K/kKr/1975, tanggal 1731976)(2003:107);Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN TIkMenimbang, bahwa menurut R.
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sianturi, S.H.dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman633634, penerbit Alumni AHMPTHM Jakarta);Tipu daya adalah tindakantindakan yang bersifat menipu yangdapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesankesan bohong danpenampilanpenampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut(H.R. 20 Januari 1911);Rangkaian kebohongan, adalah beberapa keterangan yang salingmengisi yang seakanakan benar isi keterangan itu, padahal tidaklain dari pada kebohongan dan isi kebohongan tersebut tidak harusseluruhnya