TATO) dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) sejak tahun 2002 hingga tahun 2010. Dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggungrenteng membayar uang paksa (dwangsoon) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ; 5.

TATO berhak untuk meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):yakni meminta pertanggung jawaban hukum tergugat dan tergugat II yang berkaitan denganLaporan/Data Keuangan PT. TATO.

dan turut tergugatIl segera dalam waktu 8 (delapan) hari memberikan salinan resmi Laporan Keuangan Tahunan,dokumen Keuangan, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TATO, terhitungsejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini.

TATO, dst,124.Bahwa jelas tindakan Penggugat yang meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) berkaitan dengan laporan/data kKeuangan PT.

Dalam hal Direksi tidak meiakukan pemanggilan RUPS,makapemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;0Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakutersebut

di atas, maka permintaan Penggugat agar diadakannya RUPS dengan agenda pertanggungjawaban Tergugat dan Tergugat II berkaitan dengan Laporan/Data Keuangan PT.

Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita angka 13 dan angka 14halaman 5 serta angka 15 halaman 6, pada intinya mendalilkan yangberwenang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama danpemanggilan RUPS,. ;26.

Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat tersebut, karena padasaat RUPS pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 turut dihadiriPenggugat hadir pada saat RUPS tersebut, sehingga SAH dan beralasanhukum RUPS sebagaimana diatur UU PT No.40/2007 Pasal 106 ;27, Bahwa Penggugat telah mengakui mendapatkan undangan RUPStanggal 15 Desember 2019 via email, tentang RUPS dilaksanakan padatanggal 30 Desember 2019, karena sebagian besar pemegang sahamtidak bisa hadir maka RUPS diundur tanggal 16 Januari 2020.

Tidakberalasan hukum dalil Penggugat yang menyatakan RUPS penuhrekayasa karena saat RUPS tanggal 16 Januari 2020 dihadiri juga olehHalaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN BtmPenggugat. Oleh karena Penggugat yang telah mendalilkan RUPStersebut penuh rekayasa, maka Penggugat yang harus membuktikannya(Vide KUHPerdata Pasal 1865) ;28.

I, Il 16, 18) keterangan saksi T.I, Il bernama Ganiyang menerangkan bahwa pada RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri olehselurunh pemegang saham (sebanyak 10 orang pemegang saham termasukdidalamnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il), dipimpin oleh Komisaris(Eko Syaiful Arifin), akan tetapi dalam RUPS Luar Biasa tersebut Penggugatkeluar dari rapat (walk out) karena terjadi pertengkaran antara Penggugatdengan peserta rapat/para pemegang saham yang lain dapat diperoleh faktadipersidangan yang pada pokoknya

RUPS keputusan yang diambil adalah suaradari para pemegang saham, yang jumlahnya telah ditentukan dalam anggarandasar, sehingga apabila Penggugat (sebagai Direksi) merasa keberatanterhadap keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2020 yangmemberhentikan dirinya sebagai Direktur PT.

President Taksi dipilihberdasarkan RUPS yang tidak memenuhi kuorum, yaitu: Bahwa pelaksanaan RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 yang pertama jelastidak memenuhi kuorum (hanya 11,58% dari 4500 jumlah suarapemegang saham), tidak ditindaklanjuti untuk RUPS LB kedua atauketiga sesuai Pasal 73 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (berlaku waktu itu). Namun demikian dengan hasilRUPS LB pertama tersebut yang hanya dihadiri sekitar 11,58%pemegang saham telah memilih pengurus PT.

Putusan No. 1473 K/Pdt/2015ketentuan Pasal 73 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 yang berlakuwaktu itu/diperbarui dengan Pasal 86 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa pelaksanaan RUPS LB tanggal 25 Oktober 2005 juga tidak sahkarena RUPS dilaksanakan kurang dari 14 hari sejak tanggal panggilandan juga tidak diketahui berapa peserta rapat yang hadir.Penyelenggaraan RUPS LB waktu itu dipaksakan karena sdr. ArnoldGultom selaku Dirut PT.

President Taksi dan melanggar Pasal 73 UndangUndang Nomor 1Tahun 1995 yang diperbarui dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 (Pasal 86);Bahwa RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 dan RUPS LB tanggal 25 Oktober2005 telah melibatkan sdr. Bonar Sihombing selaku Notaris Jakarta Timur,karena:Pelaksanaan RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 oleh sdr. Bonar Sihombingselaku Notaris telah dibuatkan Akte No. 4 tanggal 3 Juli 2003, padahalsdr.

Putusan No. 1473 K/Pdt/20156.2.6.3.6.4. bahwa RUPS dibawah tanggal 28 Juni 2003 yang risalahnya dipakaisebagai dasar pembuatan Akte PKR tersebut merupakan RUPSpertama adalah tidak sah penyelenggaraannya karena jumlahpemegang saham yang hadir atau yang diwakili dengan sah hanya11,58% angka itu jauh dibawah kuorum (1/2 + 1); bahwa karena RUPS tersebut tidak sah maka semuahasilkeputusannya termasuk perubahan direksi dan Dewan Komisarisadalah tidak sah;Akte BAR RUPS Nomor 14 tanggal 25 Oktober 2005:

bahwa dari BA RUPS tidak diketahui berapa banyaknya pemegangsaham yang hadir dan atau diwakili dengan sah hal ini sengajauntuk disamarkan; bahwa RUPS tidak sah karena diselenggarakan kurang dari 14 harisejak tanggal panggilan; bahwa karena RUPS tersebut tidak sah maka semua hasilkeputusannya termasuk perubahan Direksi dan Dewan Komisaristidak sah;Bahwa Akte BAR RUPS Nomor 14 tanggal 25 Oktober 2005: bahwa dari BA RUPS tidak diketahui berapa banyaknya pemegangsaham yang hadir dan atau diwakili dengan

sangat wajar Tergugat dihukum untuk tidak melaksanakanRUPSLB dan RUPS PT.

Sehinggatidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalampenyelenggaraan RUPS tersebut;Bahwa dapat Tergugat jelaskan penyelenggaraan RUPS PT. CLS padatanggal 11 Januari 2010 tersebut merupakan rapat pertama RUPS PT. CLSyang belum mencapai korum sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 10ayat 1 huruf a Anggaran Dasar PT.

Bahwa menyangkut permohonan pemblokiran yang diajukan Penggugatterhadap RUPS tanggal 26 Januari 2010 telah merugikan Tergugat, makasesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Akta RUPS PT.

Citra Lestari Semesta tanggal 26Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Nusyirwan Koto SH., M.Kn., diPekanbaru yang hasil risalah rapatnya tertuang dalam Akta RUPS PT.Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 41 K/Pdt/2012Atau:Citra Lestari Semesta No. 42 tanggal 26 Januari 2010, Nusyirwan Koto,SH., Mkn., Notaris di Pekanbaru;Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tundukdanpatuh terhadap putusan RUPS PT. CLS tanggal 26 Januari 2010 yangtertuang dalam Risalah RUPS PT.

Tetapi secara tidak beritikad baikTermohon Kasasi membuat RUPSLB yang pertama tanggal 11 Januari2010 dan RUPS LB yang kedua tanggal 26 Januari 2010.

Foto copy Pemanggilan RUPS PT.

ditentukan dalam anggaran dasar, dan dalampenyelenggaraannya RUPS terbagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan ataspermintaan oleh Dewan Komisaris dan diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya, jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSmaka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, denganketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(vide Pasal 79 UU Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dilakukandengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar denganmencantumkan tanggal, wakiu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal

dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan, selanjutnya jika pemanggilan tidak sesuai denganketentuan undangundang maka keputusan RUPS tetap sah jika semuapemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS danHalaman 35 dari 41 Putusan Nomor 55/Pat.G/2016/PN Btm.keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat (vide Pasal 82 UU Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yangdimaksud dengan surattercatat adalah

Bukit Kalisari Artha Makmur, namun dikarenakantempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak ada tempat lagi makasebelum rapat dimulai Panitia Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) memindahkan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) ke Bintang Hotel dengan jarak daritempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidakmenghadiri rapat sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Penggugat kembali mengirim

1 yang diwakili kuasanyatelah hadir untuk memenuhi undangan RUPS LBtersebut sesuai dengan undangan rapat yang diterimanyatetapi pada tanggal yang ditetapkan tersebut Penggugattidak hadir di tempat sesuai undangan RUPS tersebut dankami telah menanyakan kepada pengelola tempat yangakan diadakan RUPS LB tersebut disampaikan tidak adapemesanan ruangan atas nama Penggugat maupun PTBKAM.Berdasarkan Undang Undang No 40 tahun 2007 Pasal 82ayat 3:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan

mata acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2 Maret2020 tersebut sudah diakuil sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justrumalah sebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempatRUPS

Bukit Kalisari Artha Makmur; Bahwa RUPS hanya 1 (satu) hari dan mencapai kesepakatan; Bahwa awal mula perkenalan dalam mengurusi tambak dan saksidibatu untuk mengurusi tambak; Bahwa karyawan PT.

BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT. Bukit Kalisari Artha Makmursehingga audit tersebut bersifat pribadi dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat;Bahwa Lembaga Audit yang ditunjuk oleh Mei Suryawan (/n casuTergugat) saat perusahaan meminta Berita Acara RUPS tentang audit PT.

Pertama, suatu perkara di pengadilan tidak mempengaruhipenyelenggaraan RUPS suatu perseroan, terkecuali terdapat suatuPutusan Pengadilan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalamhal ini tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyebabkanTergugat tidak dapat melaksanakan RUPS, sehingga TergugatBERHAK dan PANTAS untuk menyelenggarakan RUPS. Terlebihlagi keputusankeputusan RUPS~ sangat dibutuhkan untukmendukung berjalannya kegiatan Tergugat.b.

Bukti P 42a:42b :43.Bukti P 43.:44.Bukti P 44 :45.Bukti P 4546.Bukti P 46:47.Bukti P 47:48.Bukti P 48:49.Bukti P 49:50.Bukti P 50:51.Bukti P 51:52.Bukti P 52:53.Bukti P 53:mengingkari akta wasiat yang telah dibuat sebelumnyaoleh almarhumah, sesuai asili ;Undangan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi untuktanggal 11 Mei 2015 No. 136/Dir/BBT/IV/2015, sesuaiCOpy ;Undangan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi untuktanggal 11 Mei 2015 No. 145/Dir/BBT/IV/2015.sesuaiCopy ;Tata Tertib RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

PTBlue Bird Taxi tanggal 11 Mei 2015, sesuai copy ;Surat ke Notaris : keberatan diadakannya RUPS 2015,sesuai asli ;OKNUM POLISI yang memasukan Mintarsihn/PENGGUGATkeruang gelap, sesuai copy ;Surat PENGGUGAT ~ ke KAPOLRES, tentangpenekanan oleh Purnomo/Pengurus TERGUGAT danoknum polisi saat RUPS, sesuai copy ;Tempat duduk selama RUPS yang berjarak jauh antarapihak Purnomo/Pengurus TERGUGAT~ dan pihakMintarsin/PENGGUGAT, sesuai copy ;Surat Keberatan Elliana Wibowo terhadap RUPS 11 Juni2015, sesuai

adalah Sah ;Bahwa apabila salah satu pihak tidak menyetujui RUPS prosesperseroan tersebut masih dalam urusan Pengadilan kemudian tibatibaperseroan mengadakan RUPS, mengenai kepemilikan sahamtersebut adalah itu tidak sah;Bahwa apabila ada suatu RUPS dan pemegang saham minoritas tidakpernah menyetujui apa yang diputuskan dalam RUPS namun RUPSitu. biasanya dimulai dengan musyawarah mufakat dan, kalaumusyawarah mufakat tidak berhasil maka pemegang sahamminoritas harus dilindungi ;Bahwa ketika didalam

dari Direksi maupun Komisaris;Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 79 ayat (1), jo Pasal 78ayat (2),(4) menyatakan bahwa Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunandalam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berahir, dan RUPS lainnya ;Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangundangan sebagaimanatersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajiban bagiDireksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakan RUPS tahunanatau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;Menimbang,

AMThadir pada RUPS LB tanggal 13 Juli 2012 diundang oleh Direksi PT. AMT.

Dan selakuDewan Komisaris Terdakwa III tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil keputusanpada RUPS LB tersebut karena yang menentukan qorum di dalam RUPS LB adalahpemegang saham, termasuk keputusan untuk mengaktakan hasil RUPS LB tersebutkepada Notaris JAAFAR juga adalah keputusan yang diberikan oleh para pemegangsaham, sedangkan Komisaris kapasitasnya adalah sebagai yang ikut mengetahui saja ;Selanjutnya Terdakwa IIT Drs. ACHYARMAN, MM. Pgl.

AMT :Bahwa setelah saksi diperlihatkan tanda hadir RUPS LB, pemegang sahamyang hadir dalam RUPS LB tanggal 30 Juli 2012 tersebut adalah PT. PSdiwakili oleh SUPARDI dan Yayasan Bina Sejahtera Lestari (YBSL)diwakili oleh MASRI DARWIS berdasarkan kuasa dari Ketua Umumyayasan, mengenai sah atau tidaknya kehadiran mereka dalam RUPS LBtersebut, saksi tidak tahu ;Bahwa apa yang ada dalam notulen RUPS LB tanggal 30 Juli 2012, itulahyang ada dalam Akta JAAFAR No. 26 tanggal 17 September 2012 ; Bahwa PT.

Saksi XIV, HENNY LUKMAN, SE. ;64Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Akta JAAFAR No. 26 tahun 2012tersebut, yang didasarkan pada RUPS LB tanggal 30 Juli 2012 ; Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu siapa yang hadir dalam RUPS LBtersebut ;Bahwa saksi tahu diangkat sebagai Komisaris pada PT.

;e Bahwa menurut pendapat Ahli apabila ada 2 (dua) akta yang dikeluarkannotaris sama tanggal dan nomornya maka harus ditanyakan kepadanotarisnya dan disesuaikan dengan minutnya yang. asli ;e Bahwa kalau ada 2 (dua) akta yang berbeda maka pemegang saham bolehmengambil kebijakan untuk menyelamatkan perusahaan dengan mengadakanRUPS dan apabila RUPS tersebut sudah dilakukan dengan prosedur yangbenar, maka RUPS tersebut telah sah ;e Bahwa kalau RUPS kurang dari qorum maka RUPS tersebut menjadi cacat ;

yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/atau Anggaran Dasar.Dengan demikian, berdasarkan pengertian RUPS tersebut, dapat dikatakanbahwa Direksi maupun Dewan Komisaris bukan merupakan organ tertinggidalam sebuah PT melainkan RUPS.

No. 100/PDT/2016/PT.SMR35.36.37.38.39.40.41.pemegang saham baru memiliki Kekuasaan atas PT ketika mereka beradadalam RUPS. Hal ini berarti kKehendak bersama para pemegang sahammerupakan kehendak RUPS.

Hasil RUPS merupakan kehendak PT yangpaling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapun kecuali keputusanRUPS tersebut melanggar undangundang atau melanggar akta pendirianPT/Anggaran Dasar;Menurut Misahardi Wilamarta, walaupun dalam struktur PT, RUPS mempunyalkekuasaan tertinggi namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPSmempunyai jenjang tertinggi diantara organ PT tetapi sekedar memilikikekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organperseroan lain.

No. 100/PDT/2016/PT.SMR(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada DewanKomisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dantunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanberdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.Oleh karena itu gugatan Penggugat 4 haruslah ditolak, oleh karena

.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkankeputusan rapat Dewan Komisaris.Hal. 23 dari 39 hal.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktupemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ininatau anggaran dasar; dan/atauHal Hal 4 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN. Jkt. Sel.b.

BUMI SEBIDANG ALAS serta dalam Pasal 80 ayat (2)UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja, bukanmengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan oleh Pemohontidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/ kondisiyang menunjukkan adanya kepentingan yang vejar untukdiselenggarakannya RUPS, Maka oleh karenanya,permohonan ini harusditolak..

Bahwa UU PT tidak mengatur secara tegas mengenai batasbatas danruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatuperseroan terbatas, akan tetapi sesuai doktrin dapat ditarik beberapapedoman sebagai berikut:a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan denganhukum yang berlaku.b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan denganketentuan dalam anggaran dasarnya. Akan tetapi anggaran dasar dapatdiubah oleh RUPS asalkan memenuhi syarat untuk itu.c.

juga dalam pasal 16 ayat 3 menyebutkanAnggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima)tahun, ....

Kayu Elang ( Bukti T.LIl 11) serta telah diadakan RUPS penggantianpengurus PT.

(DALAM PKPU), terhitung sejak tanggalpenutupan RUPS Tahunan pada 27 Juli 2018.;Adapun, isi dari Surat 10 Agustus 2018 antara lain sebagaiberikut:1. Hasil keputusan RUPS Tahunan perseroan telahmemberhentikan saudarasaudara sekalian selaku seluruhanggota Direksi perseroan terhitung sejak tanggalpenutupan RUPS Tahunan;2. Seluruh kewenangan yang saudarasaudara miliki selakudireksi perseroan telah berakhir pada saat tanggalpenutupan RUPS Tahunan Perseroan;3.

agenda/jadwal dalam RUPS itu adalah Dispensasi LaporanTahunan, Persetujuan Laporan tahunan dan perubahan susunanDireksi dan Komisaris;Bahwa terkait dengan perubahan agenda/jadwal dalam RUPS ituakhirnya beberapa orang termasuk Direksi melakukan walk out dansaksi pun ikut keluar dari RUPS itu;Bahwa saksi bekerja di PT.

Terbatas menurut Pasal 78 UU No.40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSlainnya.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS setelah 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. diterima,maka permintaan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sendiri;5.

Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;6.

(BT.8).Bahwa RUPS tanggal 27 Februari 2008 ini adalah RUPS yang tidaksah karena Pengurus PT.HIA tetap memaksakan kehendak nyauntuk tetap menggelar RUPS yang walaupun sudah ada protes dantidak setuju digelar RUPS dari beberapa Pemegang Saham yaituTerdakwa, dr.

Pasal 94 ayat (7): Dalam hal teradi pengangkatan penggantiandan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajibmemberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteriuntuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu 30 hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.Bahwa alasan tersebut adalah hal yang menjadi dasar yang palingurgen bagi terdakwa untuk menolak RUPS 27 Februari 2008,karena RUPS tanggal 27 Februari 2007, Akta No. 18 tanggal 27Februari 2007 adalah tidak sah karena semua ketentuan

ketentuandan pasalpasal hukum mengenai PT di dalam RUPS tersebut tidakdipatuhi dan ditaati oleh Pengurus PT.HIA, dengan tidakdipenuhinya pasalpasal hukum yang diatur dalam UndangUndangPT dan UndangUndang WDP, maka sangatjelas RUPS tanggal 27Februari 2007 tidak diperbolenkan melaksanakan RUPSselanjutnya termasuk RUPS 27 Februari 2008 karena tidak memilikilegal standing untuk menyelenggarakan RUPS 27 Februari 2008,Akta No. 5 yang berakibat semua keputusankeputusan yangdiambil oleh Pengurus PT.HIA

HIA yang sah.Bahwa demikian juga RUPS 27 Februari 2008 yang diselenggarakanoleh Pengurus PT.HIA hash RUPS 27 Februari 2007 adalah tidak sahdan cacat hukum serta tidak berlaku lagi, sehingga keputusan keputusan yang diambil dalam RUPS adalah cacat hukum atau bataldemi hukum.Bahwa jelas RUPS 27 Februari 2008 adalah RUPS yang dipaksakansebab sesuai hukum yang berlaku pengurus yang tidak memenuhi dantidak tunduk kepada pasalpasal yang disebutkan UU No.40 Tahun2007 dan UU No.3 Tahun 1982 serta Surat Keputusan

Sebab, untuk melakukan auditinvestigasi harus ada persetujuan RUPS dan ada permohonan kePengadilan Negeri setempat.

dirugikandengan diselenggarakannya RUPS ~ tahunantersebut maka seluruh pemegang saham haruslahmenjadi Penggugat dalam gugatan ini tidak hanyaPenggugat (KUD Rahayu) dan Penggugat II (KUDMakarti) yang mengajukan gugatan~ atasdiselenggarakannya RUPS~ tahunan tersebut,kalaupun Penggugat (KUD Rahayu) dan PenggugatIl (KUD Makarti) yang mengajukan gugatan tidakboleh mengatas namakan para pemegangBahwa namun posita dan petitum dalamgugatannya Penggugat (KUD Rahayu) danPenggugat II (KUD Makarti) telah mengatasnamakan

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 2 juga dengan tegasTergugat dan Tergugat II tolak, dan akan kamitanggapi sebagaiberikut :e Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015telah diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tahunan PT. BPRMitra Pati Mandiri di Hotel Graha SantikaSeMarang jBahwa dalam RUPS tersebut Penggugat Iltidak diundang selaku pemegang sahamuntuk menghadiri RUPS denganpertimbangan karena adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 3 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak karena Penggugat II hadirdalam RUPS dengan kapasitas sebagai KomisarisPT. BPR.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat II angka 4 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak dengan pertimbangan :1) Bahwa untuk RUPS yang diselenggarakanTergugat dan Tergugat II sudah sesuaidengan ketentuan RUPS tahunan, karenaseluruh anggota pemegang saham telahdiuandang untuk menghadiri RUPS tersebut,sedangkan untuk KUD Makarti memang tidakdiundang sebagai anggota pemegang sahamdengan pertimbangan adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS. HASIBUAN, S.H.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 5 dengan tegas Tergugat dan Tergugat Il tolak karena Tergugat danTergugat Il tidak pernah melaksanakan RUPSsecara melawan hukum, Tergugat dan TergugatIl melaksanakan RUPS sesuai dengan anggarandasar perseroan dan UU Perseroan TerbatasNo.40 tahun9. Bahwa dimana secara garis besar dalil gugatanPenggugat dan Penggugat IImempermasalahkan status Penggugat Il yangdiundang dalam RUPS tahunan sebagai KomisarisPT.

:Pasal 1 angka 4 UU PTRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukandalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.Pasal 78 ayat (1) UU PTRUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU PTYang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Bahwa RUPS sebagai organ perseroan, berbeda dengan denganpemegang

Pemanggilan RUPSBahwa dalam setiap penyelenggaraan RUPS, wajib didahului denganpemanggilan RUPS, sebelum RUPS diselenggarakan.Mengenaipemanggilan RUPS ini, sejalan dengan ketentuan mengenaipenyelenggaraan RUPS, yaitu merupakan kewenangan Direksi.

(2):Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi.

Jadi, tidak dilakukan dan tidak diadakan RUPS secarafisik.Halaman 33 dari 129 Hal Putusan Nomor 768/PDT/2018/PT.DKIRidwan Khairandy, dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (FH UII Press,Yogyakarta, 2014), halaman 254, selanjutnya memberikan pengertian mengenaicircular resolution sbb.:RUPS dengan cara circular resolution atau circular letter bukanmerupakan bentuk RUPS tersendiri seperti RUPS Tahunan atau RUPSLB.Ini hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS.

Cara inidapat diterapkan baik untuk pelaksanaan RUPS Tahunan atauRUPSLB.Bahwa apabila dicermati dari ketentuan Pasal 91 UU PT serta penjelasan M.Yahya Harahap dan Ridwan Khairandy tersebut, maka dapat diketahui halhalsbb.: Ketentuan Pasal 91 UU PT hanya merupakan mekanisme pengambilanKeputusan RUPS saja; Tidak dalam forum RUPS formil/RUPS fisik; Tanpa didahului panggilan kepada para Pemegang Saham.Karena ketentuan Pasal 91 UU PT hanya merupakan mekanisme pengambilankeputusan di luar RUPS secara fisik

Menyatakan bahwa RUPS yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2019 diHotel Castle yang berkedudukan di Kel. DawiDawi, Kec.

KEBERATAN akan tetapi Penggugat tidak diberi Kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS tersebut;Bahwa setelah RUPS tanggal 31 Januari 2019 tersebut, Pembanding /Penggugat mengajukan pula Keberatannya ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab.

MULTI DAYA WONUA Nomor: 03 Tertanggal 03 September2013, Fotokopi Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahun Buku 2018 PT. Multi Daya Wonua yang dilaksanakan pada tanggal31 Januari 2019, Foto Dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Tahun Buku 2018 PT. Multi Daya Wonua yang dilaksanakan padatanggal 31 Januari 2019, Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2018 PT.

Multi Daya WonuaNomor 23 Tanggal 20 Maret 2019 dan Foto Dokumentasi Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2018 PT.

2019 di hotelCastle Pomalaa, pada saat itu Penggugat (Pembanding) hadir sekaligusmenyampaikan Laporan dihadapan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) II, kKemudian dari hasil RUPS III tersebut Penggugat (Pembanding)diberhentikan sebagai Direktur Oprasional PT.

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014;Bahwa penyelenggaraan RUPSLB II (kedua) ini telah memenuhi ketentuanUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal86 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan:Ayat 1:RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari A (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;Ayat 2:Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat

., (bukti P 21),dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri untuk menetapkan kuorum RUPSLB III (Ketiga);14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:Ayat 4:RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhalmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum

yang lebih besar;Ayat 5:Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidaktercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan perseroan atas permohonanperseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPSLB III (ketiga);Ayat 6:Pemangilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS Ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri;Ayat

Nomor 315 K/Pdt/201519.Bahwa dengan demikian hasil keputusan yang diambil dalam RUPS LuarBiasa tersebut adalah dengan suara terbanyak tidak sesuai ketentuan Pasal22 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga dengan demikianmengikat keseluruhan pemegang saham termasuk Termohon Kasasi yangturut hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut yang dibuat tidak sesuaimekanisme anggaran dasar perseroan;Bahkan tanpa 1.000 lembar saham yang berasal dari harta bersama antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi Il

,diadakan lagi RUPS yang menyetujui Pengalihansaham Ir. William Solary, Dipl.Hydraulic Engineering., sebesar Pemegang28 % saham kepada Ir.

BANGUN MEGAH SEMESTA adalahsebagai berikut: Direktur Utama : TOHYORK YEE WINSTON Direktur : CONTI CHANDRA Komisaris : TJIPTAFUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan RUPS PT. BANGUNMEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAH SEMESTA adalahsebagai berikut: Direktur Utama : TOHYORK YEE WINSTON Direktur : CONTI CHANDRA Komisaris : TJIPTAFUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan diadakan RUPS PT.BANGUN MEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahanDireksi sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

(dua puluh sembilanmilyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang dikirmkanTJIPTA PUDJIARTA tersebut adalah merupakan pinjaman hutang Terdakwa;Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dilakukan RUPS PT. Bangun MegahSemesta, RUPS tersebut adalah RUPS antara Terdakwa dengan parapemegang saham yang hasil keputusan RUPS tersebut intinya Terdakwamembeli saham sdr.

Bangun Megah Semesta selanjutnya telah pula melakukanRUPS masingmasing: RUPS No. 35 tanggal 19 Desember 2011 yang dituangkan dalam Akta No.36 tanggal 19 Desember 2011 tentang jual beli saham dari ANDREAS SIEkepada Terdakwa; RUPS No. 53 tanggal 22 Desember 2011 yang dituangkan dalam Akta No.54 tanggal 22 Desember 2011 tentang jual beli saham dari Terdakwakepada TJIPTA PUDJIARTA; RUPS No. 11 tanggal 7 Sepetember 2012 yang dituangkan dalam Akta No.12 tanggal 7 September 2012 tentang jual beli saham

Bangun Megah Semesta selanjutnya telah pula melakukanRUPS masingmasing:Halaman 64 Putusan Nomor : 321/Pid.B/2015/PN.BTM RUPS No. 35 tanggal 19 Desember 2011 yang dituangkan dalam Akta No.36 tanggal 19 Desember 2011 tentang jual beli saham dari ANDREAS SIEkepada Terdakwa; RUPS No. 53 tanggal 22 Desember 2011 yang dituangkan dalam Akta No.54 tanggal 22 Desember 2011 tentang jual beli saham dari Terdakwakepada TJIPTA PUDJIARTA; RUPS No. 11 tanggal 7 Sepetember 2012 yang dituangkan dalam Akta No.12 tanggal

(iii) Pelaksanaan program pengurangan biaya (cost reductionprogram) oleh Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimanayang telah diinstruksikan dalam RUPS Tahunan Perseroan yangdiselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2001 (RUPST 2001) tidakmenghasilkan penurunan rasio biaya produksi sebagaimanaterlihat dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku2001.

Pasal 10 ayat (3)Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa anggota Direksidapat diberhentikan kapan saja oleh RUPS. Demikian pula halnyadengan anggota Komisaris, pemegang saham dalam RUPS dapatmemberhentikan anggota Komisaris melalui RUPS kapan sajaapabila dianggap perlu oleh pemegang saham (Pasal 101 ayat (1)UUPT jo. Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).

Pasal 19ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P1), apabila setelah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat permintaan untukmenyelenggarakan RUPS diajukan tetap Direksi tidak melakukanpemanggilan atau lalai untuk menyelenggarakan RUPS, makapemegang sahan berhak memanggil dan menyelenggarakan sendiriRUPS tersebut, dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Halmana sekaligus juga telah membuktikan bahwa Direksi atauHal. 6 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004Komisaris Perseroan tidak hanya telah lalai tetapi juga dengansengaja tidak memanggil dan/atau menyelenggarakan RUPS (videBukti P6).

Sehubungan dengan hal tersebut,RUPS Perseroan telah sering diselenggarakan di Jakarta, di manaPerseroan memiliki kantor perwakilan yang terletak di Gedung Grahalrama Lantai 11, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X1, Kavling 1 & 2Jakarta 12950, sebagaimana dapat dibuktikan dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan terakhir yang dilakukanpada tanggal 21 Juni 2002 di kantor perwakilan Perseroan di Jakarta(vide Bukti P4).

yang dinilai tepat oleh RUPS.

Bahwa Para Tergugat sudah melakukan RUPS sedangkan PT.Scuba Proggi Indonesia belum melakukan RUPS Tahunan/ AnnualRUPS dan PT. Scuba Proggi Indonesia juga belum melakukan AnnualReport/ Laporan tahunan atau pertangunggjawaban tahunan;6. Bahwa Para Penggugat telah sewenangwenang melakukanPemberhentian kepada Penggugat satu dan Penggugat dua darijabatannya di PT. Scuba Proggi Indonesia tanpa menunggu laporanpertanggungjawaban tahunan dan RUPS Tahunan;7.

Bahwa Para Tergugat belum melakuka RUPS tahunan dan ParaTergugat belum mendengarkan atau mendapatkan laporan Pertanggungjawaban tahunan akan tetapi telan melakukan RUPS Luar biasa untukmemberhentikan Penggugat satu dan Penggugat dua dari jabatannyapada PT. Scuba Proggi Indonesia;10.

Bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam ruangan waktu ada RUPS tersebut, saksi hanya sebagai driver yang saatitu. memang pak Hamdan menghubungi saksi untuk menjemput danmengantarnya ke tempat dilaksanakannya RUPS, tetapi saksi tidak mengetahulapa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Bahwa saksi tidakmengetahui RUPS yang dimaksud.

Jika Direksi yang akan diberhentikaningin menyampaikan pembelaan terhadap alasan pemberhentian yangdiberikan kepadanya, dia akan dilibatkan pula dalam RUPS. Namun, jika Direksitersebut tidak memiliki pembelaan dan tidak merasa keberatan untukdiberhentikan, tahap pembelaan dalam RUPS tidak diperlukan.

ditetapkan kuorum untuk RUPSketiga ;Ayat (6)Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan141516171819dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) tersebut agarpelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) PT Polidayaguna Perkasa/ PemohonPenetapan dapat dilaksanakan, maka PT Polidayaguna Perkasamengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri

yang kedua tidak mencapai kuorum, maka untukmelangsungkan RUPS yang ketiga harus dengan kuoprum yangditetapkan oleh Pengadilan Negeri ;Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan RUPSLB untuk perubahankepengurusan ;Bahwa diinternal PT.

yang kedua tidak mencapai kuorum, maka untukmelangsungkan RUPS yang ketiga harus dengan kuoprum yang ditetapkanoleh Pengadilan Negeri ;Bahwa diinternal PT.

dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dariY (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, kecuali Undangundang dan/atau Anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroandapat memohon kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan

agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;Menimbang, bahwa Penetapan kuorum untuk RUPS Ketiga oleh KetuaPengadilan dapat dimohonkan setelah Perseroan melaksanakan ketentuanketentuansebagaimana diatur dalam pasal 86 UU No. 40 tahun 2007 dimaksud;Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PN.UnrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atastelah ternyata bahwa Pemohon PT.