Ditemukan 430 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sudarman sudirman suparman sukarman suparlan sumarwan sunarwan sudarlan sudarwin
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 24-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 222 /PID. SUS/2013/PN.TNG
Tanggal 24 Juni 2013 — TESTIAWATI binti KANTAWI.
416 — 465
  • nomor : BO1111 03471, atas nama ASLINARIA,senilai Rp10.000.000, tanggal12 Nopember 2011.1 (satu) lembar kwitansi, nomor : BO111120516, atas nama ARISNIWATI,senilai Rp10.000.000, tanggal30 Nopember 2011.1 (satu) lembar kwitansi, nom or : BO111120520, atas nama WAHYU, senilaiRp10.000.000, tanggal 30 Nopember 2011.1 (satu) lembar kwitansi, nomor : BD111008751, atas nama AFIFAHQUMARIAH, senilai Rp10.000.000, tanggal15 Oktober 2011.1 (satu) lembar kwitansi, nomor : BD111008731, atas nama MUHAMADALEX SUDARWAN
    03471, atas nama ASLINARIA,senilai Rp10.000.000, tanggall12 Nopember 2011.279 1 (satu) lembar kwitansi, nomor : BO111120516, atas nama ARISNIWATI,senilai Rp10.000.000, tanggal30 Nopember 2011.280 1 (satu) lembar kwitansi, nomor : BO111120520, atas nama WAHYU, senilaiRp10.000.000, tanggal 30 Nopember 2011.281 1 (satu) lembar kwitansi, nomor : BD111008751, atas nama AFIFAHQUMARIAH,, senilai Rp10.000.000, tanggal15 Oktober 2011.282 1 (satu) lembar kwitansi, nomor : BD111008731, atas nama MUHAMADALEX SUDARWAN
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 05-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Miftahudin
105 — 35
  • pedagang danmempekerjakan masyarakat di sekitar kampung.Saksi menerangkan tidak tahu mengenai perkara yang dialami oleh terdakwasampai di persidangan.Saksi menerangkan tidak memiliki pberusahaan di tempat terdakwa tinggal.Saksi menerangkan terdakwa di tempat lain juga tidak memiliki perusahaan.Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki perusahaan, sehingga tidak adatanggungan karyawan.Saksi menerangkan ada tanggungan anak dan istri dari terdakwa.Tanggapan terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.WAWAN SUDARWAN
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-01-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 83/ Pid.Sus/2015/PN.Dps.
Tanggal 12 Mei 2015 — WAYAN ARTAWA Als TAWOK
181 — 146
  • Pembagian hasil tersebut dilakukan waktu Saksi menginap di hotelBagus antar Saksi PAK WAYAN dan I NYOMAN SUDARWAN alias KOJITtetapi Saksi kemudian memberikan usulan agar pembagian hasilnya ditunda dulu,apabila sabhu tersebut berhasil dibuat kita kembalikan modal yang sudahdikeluarkan oleh PAK WAYAN, setelah modal PAK WAYAN sudah kembali barupembagian hasil itu kita lakukan.Bahwa pembagian tugasnya yaitu Saksi sebagai yang memesan bahanbahan dan alatalat untuk membuat shabu tersebut dan Saksi juga
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 03-11-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 27/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 25 Nopember 2015 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT REALSON, SH.MM Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
94 — 56
  • Peraturan danperundangundangan kementerian hukum dan HAM Nomor188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani olehAYIP MUFLICH selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat danDesa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia.722. 1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barangmilik negara pada setjen kemendagri (010010199403200000KP) periodesemester Il tahun anggaran 2010 nomor 005/WKN.O7/KNL.05/2011tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh ENCEP SUDARWAN
    Desember 2011 yang ditandatangani olehAYIP MUFLICH selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat danDesa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia.Halaman 575 dari 585Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2015/PT.PDG722).723).724).725).726).727).728).729).1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barang milik negara padasetjen kemendagri (010010199403200000KP) periode semester II tahunanggaran 2010 nomor 005/WKN.O7/KNL.05/2011 tanggal 17 Januari2011 yang ditandatangani oleh ENCEP SUDARWAN
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 26/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 1 Desember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs.Mardinas N.SYAIR, MM
107 — 103
  • JenderalPeraturan danperundangundangan kementerian hukum dan HAM Nomor :188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatanganioleh AYIP MUFLICH selaku Direktur Jenderal PemberdayaanMasyarakat dan Desa yang bercap Stempel Kementerian DalamNegeri Republik Indonesia.722) 1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barangmilik negara pada setjen kemendagri (010010199403200000KP)periode semester Il tahun = anggaran 2010 nomorOO5/WKN.O7/KNL.O5/2011 tanggal 17 Januari 2011 yangditandatangani oleh ENCEP SUDARWAN
    JenderalPeraturan dan perundangundangan kementerian hukum dan HAMNomor : 188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yangditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku Direktur JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap StempelKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.722) 1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barangmilik negara pada setjen kemendagri (010010199403200000KP)periode semester Il tahun anggaran 2010 nomorOO5/WKN.O7/KNL.O5/2011 + tanggal 17 Januari 2011 yangditandatangani oleh ENCEP SUDARWAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — RAHMAT REALSON, S.H., M.M.
82 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Peraturan danperundangundangan kementerian hukum dan HAM Nomor188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani olehAYIP MUFLICH selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat danDesa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia.1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barang milik negara padasetien kemendagri (010010199403200000KP) periode semester II tahunanggaran 2010 nomor 005/WKN.07/KNL.05/2011 tanggal 17 Januari2011 yang ditandatangani oleh ENCEP SUDARWAN
    Peraturan danperundangundangan kementerian hukum dan HAM Nomor188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani olehAYIP MUFLICH selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat danDesa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia.722).1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barang milik negara padasetien kemendagri (010010199403200000KP) periode semester II tahunanggaran 2010 nomor 005/WKN.07/KNL.05/2011 tanggal 17 Januari2011 yang ditandatangani oleh ENCEP SUDARWAN
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 03-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 25/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 3 Desember 2015 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
102 — 83
  • Peraturan danperundangundangan kementerian hukum dan HAM Nomor188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani olehAyip Muflich selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desayang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.722. 1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barang milik negarapada setjen kemendagri (010010199403200000KP) periode semester Iltahun anggaran 2010 nomor 005/WKN.07/KNL.05/2011 tanggal 17 Januari2011 yang ditandatangani oleh Encep Sudarwan
    Peraturandan perundangundangan kementerian hukum dan HAM Nomor188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh AyipMuflich selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yangbercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.722. 1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barang miliknegara pada setjen kemendagri (010010199403200000KP) periode semesterIl tahun anggaran 2010 nomor 005/WKN.07/KNL.05/2011 tanggal 17 Januari2011 yang ditandatangani oleh Encep Sudarwan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — AFRIYANTI BELINDA, S.H. pgl YANTI
80 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Peraturan danperundangundangan kementerian hukum dan HAM Nomor188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatanganioleh Ayip Muflich selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakatdan Desa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia.1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barang milik negarapada setjen kemendagri (010010199403200000KP) periode semester IItahun anggaran 2010 nomor OO5/WKN.0O7/KNL.05/2011 tanggal 17Januari 2011 yang ditandatangani oleh Encep Sudarwan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 25 September 2015 — AFRIYANTI BELINDA,SH PGL YANTI
176 — 24
  • Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/T PK/2015/PN.PdgNomor : 188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yangditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku Direktur JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap StempelKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.722.1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barang miliknegara pada setien kemendagri (010010199403200000KP)periode semester Il tahun anggaran 2010 nomor005/WKN.07/KNL.05/2011 tanggal 17 Januari 2011 yangditandatangani oleh ENCEP SUDARWAN
    1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PdgNomor : 188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yangditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku Direktur JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap StempelKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.722.1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barang miliknegara pada setien kemendagri (010010199403200000KP)periode semester Il tahun anggaran 2010 nomor005/WKN.07/KNL.05/2011 tanggal 17 Januari 2011 yangditandatangani oleh ENCEP SUDARWAN
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — RAHMAT REALSON,SH.MH
141 — 11
  • Jenderal Peraturan danperundangundangan kementerian hukum dan HAM Nomor188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatanganioleh AYIP MUFLICH selaku Direktur Jenderal PemberdayaanMasyarakat dan Desa yang bercap Stempel Kementerian DalamNegeri Republik Indonesia.1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barang milik negarapada setjen kemendagri (010010199403200000KP) periode semesterIl tahun anggaran 2010 nomor 005/WKN.07/KNL.05/2011 tanggal 17Januari 2011 yang ditandatangani oleh ENCEP SUDARWAN
    Peraturan danperundangundangan kementerian hukum dan HAM Nomor188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatanganioleh AYIP MUFLICH selaku Direktur Jenderal PemberdayaanMasyarakat dan Desa yang bercap Stempel Kementerian DalamNegeri Republik Indonesia.722).1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barang milik negarapada setjen kemendagri (010010199403200000KP) periode semesterIl tahun anggaran 2010 nomor 005/WKN.07/KNL.05/2011 tanggal 17Januari 2011 yang ditandatangani oleh ENCEP SUDARWAN