Ditemukan 522 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengadilana pengadilang pengadilan pengadsilan pengadillan pengadiilan peengadilan pengadilian pangadilang pengadilanã pengadilann pengadilanb
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Khusus
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN WONOSARI Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wno
Tanggal 15 Oktober 2020 — Terdakwa
417 — 643
  • Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan1.Z.Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober2020Anak menghadap persidangan di dampingi Penasihat =HukumPURWATININGSIH, S.H., NURASID, S.H. dan YUSTINA ERNA WIDIYATI,S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum berkantor diYayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Handayani beralamat diJatikuning RT 37 RW 10 Ngorooro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4447 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • Grosse Akte Menurut Putusan Pengadilan1. Hasil Penelusuran Putusan PengadilanDari hasil penelusuran putusan yang telah dilakukan, kami berhasil menjaring 31putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) yang menjelaskan masalahgrosse akte di Indonesia.
    Rekomendasi Restatement BerdasarkanPutusan Pengadilan1. Tentang Grosse Aktea. Pengertian Grosse AkteGrosse:Salinan dan kutipan dari sebuah akte."?
    Pdt/1994 MA RI1997 No. 739 K/Pdt/1994 MA RI1998 No. 2100 K/Pdt/1994 MA RI1997 No. 2552 K/Pdt/1994 MA RI1998 No. 3030 K/Pdt/1994 MA RI1996 No. 3445 K/Pdt/1994 MA RI1998 No. 2702 K/Pdt/1995 MA RI1998 No. 1440 K/Pdt/1996 MA RI1998 No. 1851 K/Pdt/1996 MA RI1998 No. 47 K/TUN/1997 MA RI1999 No. 860 K/Pdt/1997 MA RI2001 No. 2903 K/Pdt/1999 MA RI 144 Daftar Putusan isit.indd 14412/14/2010 12:17:04 AM Lampiran 1Kesimpulan Restatement Grosse Akte dari Riset Pendukung AspekLiteratur, Peraturan, dan Putusan Pengadilan1
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 07-02-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 20/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat:
MOCH. RASYID
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP
69 — 25
  • KEWENANGAN PENGADILAN1.Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan ataupejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku. Sedang Tergugat adalah badan ataupejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkanwewenangyang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yangdigugat oleh orang atau badan hukum perdata.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-12-2006 — Putus : 19-07-2007 — Upload : 24-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 108/G.TUN/2006/PTUN.SBY
Tanggal 19 Juli 2007 — dr. KASAN, dkk melawan KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA MALANG
99 — 53
  • TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quooleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dikeluarkandalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan perundangundangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 49 UndangUndang Nomor :5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-10-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 86/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat:
JAMALUDIN
Tergugat:
Bupati Tegal
267 — 257
  • Kewenangan Pengadilan1.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 581/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat : M.ALI IMRAN
Terbanding/Penggugat I : Ir. LAMIDI LAIDIN
Terbanding/Penggugat II : LINDA OCTAVIA
45 — 25
  • waktudan menurut tata cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan UndangUndang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg),oleh karenanya permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh KuasaPembanding semula Tergugat bertanggal 27 Oktober 2018, yang diterimaPanitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Oktober 2019, pada pokoknyamemohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasanalasanpada pokoknya sebagai berikut :TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN1
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 04-01-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tng
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
DEWI SETYORINI
Tergugat:
PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk
272 — 218
  • dimulai dengan pembacaan suratgugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak adaperubahan;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT DIKUALIFIKASI TELAHLEWAT WAKTU (DALUARSA) KARENA PERJANJIAN PENGIKATAN JUALBELI (PPJB) NO. 0485/PP/BJ/JRP/JTU/2018 TELAH DIBATALKAN SECARASEPIHAK OLEH PENGGUGAT, MAKA TIDAK DAPAT DIMINTAKANPEMBATALAN LAGI MELALUI PENGADILAN1
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 111/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 13 Desember 2018 — Esther Cuaca Wijaya. LAWAN 1. Elvin Cuaca Wijaya 2. Elen Cuaca Wijaya
130 — 36
  • DALAM EKSEPSISalah Kompetensi Obsolut pengadilan1. Bahwa dalam petitium gugatan Penggugat pada Angka 6 halaman35 dari 36 halaman, menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatanhukum Sertipikat Hak Milik :1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3184/Kalidoni an. TERGUGAT I;1.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3183/Kalidoni an. TERGUGAT I;1.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3185/Kalidoni an. TERGUGAT II;1.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3182/Kalidoni an. TERGUGAT II;1.5. Sertioikat Hak Milik Nomor 3181/Kalidoni an.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-10-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 688/Pdt.G/ 2015/PN Mdn
Tanggal 10 Oktober 2016 — - EDDY (PENGGUGAT I) - RUDI (PENGGUGAT II) - DJOHANSJAH DJOKO (TERGUGAT I0 - SUHENI (TERGUGAT II) - FIRZA PUTRA MZ, S.STP.MAP, (TERGUGAT III) - MUHAMMAD YUNUS, S.STP,MAP (TERGUGAT IV) - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT V)
32 — 5
  • Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan1.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalildalil gugatanPenggugat dan Penggugat II kecuali apabila Tergugat mengakuisecara tegas dalam Eksepsi dan Jawabannya;Bahwa dalildalil yang diajukan Penggugat dan Penggugat II dalamgugatannya sangat mengadangada dan justru berusahamengaburkan fakta perbuatan melawan hukum yang sebenarnyaterjadi ;Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat IIjelas mengenai keberatan atas Surat Keterangan
Restatement Eksekusi Gadai Saham
Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;
Eksekusi Gadai Saham
5685 — 7027
  • Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]
  • Gadai Saham Menurut Putusan Pengadilan1.Latar Belakang Munculnya Lembaga Gadai SahamKegiatan ekonomi (bisnis) membutuhkan modal untuk dapat bergerak. Begitu pulaperusahaan yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, membutuhkan modaluntuk menjalankan usahanya.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 31-01-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 13/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
HAJJAH RAHIMAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
1.Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Medan
2.Direktur Utama PT. Anjur Nauli
137 — 45
  • TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1549/ Kelurahan Sunggal ,Kecamatan Medan Sunggal , Kota Medan, diterbitkan tanggal 15Maret 2005 , Surat Ukur Nomor 142/Sunggal/2005 tanggal 14 Maret2005 seluas 3.200 M2, atas nama PT.ANJUR NAULI terletak di JalanPinang Baris ( Dalam ) Kelurahan Sunggal, Kecamatan MedanSunggal, Kota Medan.Halaman 8PutusanPerkara No. 13/G/2020/PTUN.MDN2.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-08-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 685/ Pdt.G / 2015 / PN. Tng
Tanggal 4 Agustus 2016 — AGUS RINALDO SIMANJUNTAK lawan NURUL NURROHMA, Dkk
52 — 9
  • Tanggungantelah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yangberlaku dan ketentuan hukum yang berlaku serta melibatkanmelibatkan Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan BadanPertanahan Nasional (BPN) yang telah melakukan verifikasi yangserupa.Bahwa oleh karena TERGUGAT Il telah membebankan HakTanggungan atas obyek jaminan pembiayaan, maka TERGUGAT IImemiliki hak untuk melakukan eksekusi atas obyek jaminanpembiayaan tersebut.BAHWA DI ATAS HAK TANGGUNGAN TIDAK DAPAT DILAKUKANSITA JAMINAN OLEH PENGADILAN1
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
HERMANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
MOHAMMAD SYAFARUDIN DAN H. MUHAMMAD ERWIN, ST
248 — 290
  • Kompetensi Absolut Pengadilan1.Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan Keputusan Tata UsahaNegara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badanatau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-12-2017 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 267/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
254 — 149
  • Adapun uraian kerugianPenggugat akan Penggugat jelaskan dibawah, pada bagian IV Tentangkepentingan;TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : IzinPrinsip Penanaman Modal Asing No. 4797/1/IP/PMA/2017 tertanggal 22Halaman 5 dari 108 halaman. Putusan Nomor : 267/G/2017/PTUNJKTNovember 2017 atas nama PT. Atalian Indonesia yang dikeluarkan olehTergugat;z.
Pengadilan PN MAGELANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2012 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 26-03-2013
Putusan PN MAGELANG Nomor 14/PDT.G/2012/PN.MGL
Tanggal 6 Maret 2013 — PT. KERTAS BLABAK MAGELANG - PENGGUGAT DALAM PERKARA POKOK MELAWAN : PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG MAGELANG - TERGUGAT DALAM PERKARA POKOK ; DAN : SUGANTO - PENGGUGAT INTERVENSI ;
99 — 18
  • Kertas Blabak Magelangyang SAH (TERGUGAT INTERVENSI 1) Yang Berhak DanBerwenang Mewakili / Bertindak Untuk Dan Atas Nama PT.Kertas Blabak Magelang Di Dalam Maupun Di Luar Pengadilan1. Bahwa dalil PENGGUGAT INTERVENSI butir 2 dan butir 3 halaman2 Gugatan Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwaTERGUGAT INTERVENSI bukan sebagai pihak yang berhakmewakili perusahaan yang berna PT. Kertas Blabak Magelangkarena TERGUGAT INTERVENSI hanya sebagai karyawan yangdiangkat sebagai Direktur Utama PT.
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata
Register : 26-02-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tjp
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 39
  • Lelang Hak Tanggungan Tidak Memerlukan Fiat Eksekusi Pengadilan1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita Penggugat padaangka 16 yang pada intinya mendalilkan.../elang tanpa adanya fiatexecutie dari pengadilan adalah tidak sah dan batal demi hukum....2.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA
Register : 13-10-2014 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 413/Pdt.G/2014/PN.JKT.UTR.
Tanggal 2 April 2015 —
121 — 53
  • Pasal 143 ayat (2)KUHAP tersebut adalah sebagai berikut :A Menyangkut Wewenang Pengadilan1. Wewenang AbsolutYaitu bahwa perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan lain yang tidaksejenis untuk mengadilinya. Misalnya bukan wewenang Peradilan Umum,tetapi menjadi wewenang Peradilan Agama, Peradilan Militer atau PeradilanTata Usaha Negara (PTUN);Halaman 83 dari 55 hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2014/PN Jkt.Utr2.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 04-07-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 35/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
1.FITRI DAWATI
2.ANITA NOR'AINI
3.SRI RAHAYU AHMAD
4.ELENDRAWATI JAAFAR, A.Md
5.Drs. ROSWITA
6.OMRI NURLINCE TANBUNAN
7.GUSTINA
8.LENDRAWATI
Tergugat:
1.LURAH KULIM
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
1.YUSNIWATI
2.BENNY F. GUNAWAN
3.RACHMADDONA
4.AGUS TRIO WIRIYANTO
5.YUSWIRIADI
6.HARRY WAHYUDI
175 — 64
  • KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keterangan PindahWilayah dengan Nomor 590/87/KL/IV/2017, Tanggal 27 April 2017 atasnama Benny Fernando Gunawan ;2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbarutentang :a.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 17-01-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
AFANDI BUNNAWAN
Tergugat:
1.HENDRIK CAHYADI
2.NOTARIS HENY JUNAIDI, S.H.,M.Kn
3.NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H
4.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Cq. DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
5.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR
134 — 167
  • KOMPETENSI PENGADILAN1. Bahwa PENGGUGATmengajukan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum dalam perkara a quo ke Pengadilan NegeriHalaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Padt.G/2019/PN Jkt.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2012 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg.
Tanggal 18 Juli 2012 — DHIANA WIDIYANTI Binti KOMAR
41 — 11
  • Menghukum terdakwa DHIANAWIDIYANTI Binti KOMAR membayaruang pengganti sebanyak Rp. 156.675.011,(seratus lima puluh enam juta enam ratustujuh puluh lima ribu sebelas rupiah) denganketentuan jika terpidana dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan1)2)3)4)5)6)7)8)9)telah memperoleh kekuatan hukum tetaptidak melakukan pembayaran uangpengganti, maka harta bendanya dapat disitaoleh Jaksa dan di lelang untuk menutupiuang pengganti tersebut dan dalam halterpidana tidak mempunyai harta benda yangmencukupi