Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 54: (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di kementrian, sektrerarisJendral/secretariat Lembaga negara, secretariat Lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;Hal 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkansystem merit

MIFTAHUL MAULANA,dimana diperoleh bobot penilaian dalam evaluai teknis digabungkandengan nilai harga dengan perbandingan 80 % Teknis dan 20 % hargasesuai dengan RKS.Bahwa, setelah keluar pembobotan nilai berdasarkan sistem merit pointdan tidak ada sanggahan dari masyarakat maka panitia mengusulkankepada PPK bahwa PT. BERCA HARDAYA PERKASA sebagaipemenang 1 dan PT.

BERCA HARDAYAPERKASA.Dan setelah dilakukan pembukaan penawaran sampul satu(ADMINSTRASI DAN TEKNIS) dilanjutkan dengan evaluasiadministrasi dan teknis dengan menggunakan merit point yangmemenuhi syarat hanya 2 perusahaan yaitu :1. PT. ASTRA GRAFIA2. PT. BERCA HARDAYAPERKASA.Dan setelah di lakukan pembobotan pada tanggal 29September 2010 didapat 1 Perusahaan yang nilai bobotnyatertinggi yaitu PT.

BERCA HARDAYAPERKASA.Dan setelah dilakukan pembukaan penawaran sampul satu(ADMINSTRASI DAN TEKNIS) dilanjutkan dengan evaluasi60administrasi dan teknis dengan menggunakan merit point yangmemenuhi syarat hanya 2 perusahaan yaitu :1. PT. ASTRA GRAFIA2. PT. BERCA HARDAYAPERKASA.Dan setelah di lakukan pembobotan pada tanggal 29 September 2010didapat 1 Perusahaan yang nilai bobotnya tertinggi yaitu PT.

Dalam halin) IBM menunjuk Computerade Technologi International sebagaiDistributor lokalnya, sedangkan untuk Lenovo menunjuk AvnetDatamation Solution.Bahwa dalam lelang pengadaan perangkat SISGKOHAT Online untuk74 Kab/kota pola yang dijelaskan dalam RKS adalah pola Merit PointSistem sehingga kami dari PT. Berca Herdaya Perkasa mencantumkanTenaga Ahli yang sesuai dengan RKS dan KAK walaupunimplementasi pelaksana pekerjaan proyek ini dilakukan oleh TIM yangada pada PT.

Tentang Paratur Sipil Negara Menyebutkan sebagai Berikut;(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanmanajemen asn kepada pejabat yang berwenang di kementerian,Putusan Perkara Nomor : 4/G/2020/PTUNBKL, Hal. 50 dari 55 halamansekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaganonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi manajemen asn di instansi pemerintahberdasarkan sistem merit

ditempuh,dan Pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas,barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan kePengadilan;Bahwa, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskanKASN berkaitan dengan kewenangan monitoring perilaku ASN,maka untuk menyelenggarakan kekuasaan Manajemen ASN,Presiden dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN Halaman 33 Putusan Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.PLK10.untuk menjamin perwujudan Sistem Merit

Alatalat Kesehatan Rumah Sakit(APBNP 1) Sumber Dana DPIPD/APBNP Tahun Anggaran 2010.Asli (2 (dua) lembar) Daftar Hadir Perusahaan Yang MengikutiAanwizjing (Penjelasan Pekerjaan) Hari/Tanggal : Rabu/27 Oktober2010.Asli (2 (dua) lembar) Daftar Hadir Perusahaan Yang Mengambil BeritaAcara Aanwizjing dan Addendum Hari/Tanggal : Rabu/27 Oktober 2010.Asli (1 (satu) lembar) Namanama Perusahaan Yang MemasukkanPenawaran ;Asli (8 (delapan) lembar) Evaluasi Administrasi.Asli (7 (tujuh) lembar) Evaluasi Teknik (Merit

Sistemyang digunakan adalah merit poin dan hanya satu perusahaan yangdinyatakan lengkap yaitu CV Afa Zahra Saintama;Bahwa ada bukti surat undangan untuk melakukan pembuktian kualifikasi;Bahwa dari tiga perusahaan yang mengikuti pembuktian kualifikasi, hanyadua perusahaan yang diusulkan sesuai perintah Pengguna Anggaran,sedangkan perusahaan satunya tidak diusulkan karena secara teknis tidakmemenuhi persyaratan dan perusahaan tersebut tidak dapat menunjukkanadanya tenaga teknis;Bahwa Saksi kurang mengetahui

Saksi jabat;Bahwa Saksi pernah membuat undangan yang ditujukan kepada panitialelang untuk mengadakan rapat terkait dengan akan diadakannya proyekpengadaan keramba jaring apung;Bahwa Saksi mengikuti proses lelang hanya pada saat anwijzing danpembukaan penawaran;Bahwa semua panitia lelang hadir pada saat anwijzing dan Saksi AgusNurjaman yang memberikan penjelasan pada saat anwijzing;Bahwa sebagai PPTK, Saksi mulai bekerja setelah proses lelang;Bahwa proses pelelangan yang dilakukan menggunakan sistem merit

point;Bahwa setahu Saksi, sistem merit point itu dengan cara penilaian.Penentuan pemenang lelang diambil dari jumlah point tertinggi dariperusahaanperusahaan yang mengikuti lelang;Halaman 57 Putusan Nomor : 32/Pid.SusTPK/2016/PN PgpBahwa proses lelang bukan merupakan tugas Saksi sebagai PPTK;Bahwa benar Saksi pernah divonis selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulanterkait pengadaan keramba jaring apung tersebut karena adanya kerugiannegara yang diakibatkan kelalaian Saksi sebagai PPTK dalam proyektersebut

sebagai berikut: Pasal 54: wanna nena nn nnn enna naan(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASNkepada Peyjabat yang Berwenang di kementrian, sektrerarisJendral/secretariat Lembaga negara, sekretariat Lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota; Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUNBKL(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkansystem merit

dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenangdiatur dalam Pasal 54 Undangundang No. 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagaiberikut: (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisjenderal/sekretariat lIembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota; (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit

28, Pasal 29 dan Pasal 30Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang PelanggaranDisiplin PNS;Bahwa terbitnya obyek gugatan tidak sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penegakan Disiplin PNS;Bahwa selain itu tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan yangberisi antara lain, pemberhentian Penggugat dari jabatan semula danpenurunan jenjang jabatan Penggugat 2 (dua) tingkat lebih rendahselain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, jugabertentangan dengan semangat merit

Bahwa selain itu tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan yangberisi antara lain, pemberhentian Penggugat dari jabatan semula danpenurunan jenjang jabatan Penggugat dua tingkat lebih rendah selainbertentangan dengan ketentuan yang berlaku, juga bertentangandengan semangat merit system yang ingin diterapbkan oleh KOMNASHAM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 11 tahun2017;SURAT KEPUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) SEBAGAIMANA DITEGASKAN OLEHUNDANGUNDANG

pemerintah nonkementerian;Paragrat 2;Pejabat yang Berwenang;Pasal 54;(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang berwenang di kementerian, sekretarisJenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;(2) Pejabat yang Bermenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanHalaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 8/G/2017/PTUN Jkt.Sistem Merit

SUMARDI, S.E, M.Si : Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebuah lembagapengawasan independent yang berdomisili di Jakarta di Jalan MTHaryono Kav 5253 PancoranJakarta, KASN langsung dibawahPresiden, sebagai lembaga pengawas independent yang mempunyaifungsi melaksanakan pengawasan terhadap implementasi system Merit; BahwaKASN dibentuk sejak September 2014; Bahwa Anggota KASN jumlahnya 7 orang: 1. sebagai Ketua, 2. sebagaiwakil ketua dan 5 orang dari kami komisioner di masingmasing bidang; Bahwa

Melaksanakan pengawasan terhadapHalaman 89 dari 123 Halaman Putusan Nomor 30/G/2019/PTUN.PBRimplementasi system Merit ASN di Indonesia, 2.

Bahwa berdasar Pasal 54 ayat (1) Presiden dapat mendelegasikankewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yangBerwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaganegara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota. (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di InstansiPemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan PejabatPembina Kepegawaian di instansi masingmasing. (8) Pejabat

MIFTAHULMAULANA, dimana diperoleh bobot penilaian dalam evaluai teknisdigabungkan dengan nilai harga dengan perbandingan 80 % Teknisdan 20 % harga sesuai dengan RKS.50Bahwasetelah keluar pembobotan nilai berdasarkan sistem merit pointdan tidak ada sanggahan dari masyrakat maka panitia mengusulkankepada PPK bahwa PT. BERCA HARDAYA PERKASA sebagaipemenang 1 dan PT.

BERCA HARDAYAPERKASA.Dan setelah dilakukan pembukaan penawaran sampul satu(ADMINSTRASI DAN TEKNIS) dilanjutkan dengan evaluasiadministrasi dan teknis dengan menggunakan merit point yangmemenuhi syarat hanya 2 perusahaan yaitu :1. PT. ASTRA GRAFIA2. PT. BERCA HARDAYAPERKASA.Dan setelah di lakukan pembobotan pada tanggal 29September 2010 didapat 1 Perusahaan yang nilai bobotnyatertinggi yaitu PT.

BERCA HARDAYAPERKASA.58Dan setelah dilakukan pembukaan penawaran' sampul satu(ADMINSTRASI DAN TEKNIS) dilanjutkan dengan evaluasiadministrasi dan teknis dengan menggunakan merit point yangmemenuhi syarat hanya 2 perusahaan yaitu :1. PT. ASTRA GRAFIA2. PT. BERCA HARDAYAPERKASA.Dan setelah di lakukan pembobotan pada tanggal 29 September 2010didapat 1 Perusahaan yang nilai bobotnya tertinggi yaitu PT.

Dalam halini IBM menunjuk Computerade Technologi International sebagaiDistributor lokalnya, sedangkan untuk Lenovo menunjuk AvnetDatamation Solution.Bahwa dalam lelang pengadaan perangkat SISKOHAT Online untuk74 Kab/kota pola yang dijelaskan dalam RKS adalah pola Merit Point93Sistem sehingga kami dari PT.

mengenai Pejabat yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lIembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, Sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di InstansiPemerintah berdasarkan Sistem Merit

Putusan Nomor 26 P/HUM/2021kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalamkebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga yangberfungsi untuk melakukan pengembangan standar kualitaspendidikan dan pelatinan Pegawai ASN, pembinaan pendidikandan pelatihnan kompetensi manajerial Pegawai ASN,penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensimanajerial Pegawai ASN, pengkajian terkait dengan kebijakandan Manajemen ASN dan melakukan akreditasi

sebagai Pejabat yang Berwenang diatur dalamPasal 54 UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkansebagai berikut :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang diKementerian, Sekretaris Jenderal / Sekretariat Lembaga Negara,Sekretariat Lembaga nonstruktural, Sekretaris Daerah Provinsidan Kabupaten / Kota ;(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

Pasal 54 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu berbuny/i:(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisHalaman 53 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBRJenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit

Menteri Perhubungan Nomor : KP26 Tahun2010 tanggal 27 Januari 2010, kemudian dibentuk Panitia PengadaanBarang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranPembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Terluar Kepulauan RiauNomor : KP. 02/SK/PFPLPTKR/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 untukmelakukan pelelangan umum Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut PulauTerluar di Tanjung Berakit Desa Berakit Kabupaten Bintan dengan metodepasca kualifikasi dengan evaluasi penawaran menggunakan sistem nilai(merit

SimanEranesia Ardesplan dimana terdakwa selaku Direktur Utama berdasarkanhasil evaluasi penawaran menggunakan sistem merit point tersebut diatasdan kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Surat Nomor :PAN 02 / PFPLTB/FS/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 yang ditandatanganioleh saksi Firmansyah Chomsani, S.Sos selaku Pejabat PembuatKomitmen, selanjutnya terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT.Siman Eranesia Ardesplan ditunjuk selaku penyedia jasa pembangunanfasilitas Pelabuhan Laut Tanjung Berakit

Menteri Perhubungan Nomor : KP26 Tahun2010 tanggal 27 Januari 2010, kemudian dibentuk Panitia PengadaanBarang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranPembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Terluar Kepulauan RiauNomor : KP. 02/SK/PFPLPTKR/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 untukmelakukan pelelangan umum Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut PulauTerluar di Tanjung Berakit Desa Berakit Kabupaten Bintan dengan metode,pasca kualifikasi dengan evaluasi penawaran menggunakan sistem nilai(merit

No.24/Pid.Sus/PTK/2014/PN.Tpg.Wijaya Kusuma, SEBahwa, dalam proses pelelangan pekerjaan pembangunan pelabuhan tersebutPanitia menggunakan metode Pasca Kualifikasi dengan evaluasi penawaranmenggunakan sistem nilai ( merit pointsystem).

Fotokopi Certificate of Merit Kukkiwon Cup Indonesia tahun2015 atas nama Bagus Aditya Pratama, tanggal 2122 November2015 yang dikeluarkan oleh President of Universal TaekwondoIndonesia Profesioanal. Bukti surat tersebut telah diperiksa olehMajelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuaidan telah dinazegelen (Bukti P.14.2);3.

berkarier dan berkembang di dalammelaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara juga merupakan HakhakDasar dari Para Penggugat yang harus dilindungi oleh Tergugat sebagaiPejabatPemerintahan;16.616.716.8Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkanTergugat yang ditujukan kepada Para Penggugat tidak berdasarkanrekomendasi usulan dari Pejabat yang berwenang secara berjenjang danbertentangan dengan Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yangdiselenggarakan dengan Sistim Merit