Ditemukan 1996 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-05-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 676_PDT_G_2013_PN_MDN
Tanggal 2 Juli 2014 — PT. INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI yang memberikan Kuasa kepada 1.Dahmar, SH, 2.Achmad Yarus, SH, 3.Fajar Lesmana, SH,MH, 4.Bachtiar Baital, SH Kesemuanya Advokat pada Kantor “Wira Yustitia – 2” Law Office, berkedudukan di Jalan Raya Kembangan Baru No. 17-19, Kembangan Utara, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2013, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT ; ----- L a w a n ----- 1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : DR.Indra Surya, SH, LLM, Dkk selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, yang memilih domisili di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2014 No. SKU-36/MK.1/2014 dan Surat Tugas tanggal 03 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ; 2. PT. MITRAJAYA BAHARI, yang memberikan Kuasa kepada : Chan Wai Khan,SH dan Lihardo Sinaga, SH Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor : P, C & F Law Office, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 39 Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2013, selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT ;
25658
  • Hal ini23menunjukkan bahwasanya TIDAK ADA PERMASALAHAN / KESALAHANapapun yang dilakukan oleh PENGGUGAT sehingga proses impor danpengeluaran barang impor sampai dengan diterima oleh PENGGUGAT berjalandengan baik dan lancar ;Bahwa setelah seluruh barangbarang impor milik PENGGUGAT tersebutdikeluarkan dari wilayah kepabeanan dan diterima dengan baik olehPENGGUGAT sejak tanggal 21 Maret 2013, sebagaimana dokumendokumenyang PENGGUGAT sampaikan berikut :Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) No. 008182
    /WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal21 Maret 2013 ;Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) No. 008307/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal22 Maret 2013 ;Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) No. 008724/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal27 Maret 2013 ;Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) No. 008801/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal27 Maret 2013 ;Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) No. 008824/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal27 Maret 2013 ;Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) No. 008955/WBC.02/KPP.MP
    .01/2013 tanggal28 Maret 2013 ;Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) No. 008958/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal28 Maret 2013 ;24 Bahwa akan tetapi, secara tibatiba TERGUGAT (Kepala KPPBC Belawan)menerbitkan Tagihan melalui Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPTNP) dan dilanjutkan dengan Surat Teguran kepada PENGGUGAT danmengklaim bahwasanya masih terdapat kekurangan bayar atas Bea Masuk yangtelah dibayarkan oleh PENGGUGAT, sebagaimana surat masingmasing dengannomor dan tanggal sebagai
    Setelah dokumen di EDII, Turut Tergugat akan menerima SPPB ( SuratPersetujuan Pengeluaran Barang ) dari Bea Cukai, lalu. Turut Tergugatmenghitung sewa penumpukan dan sewa gudang lalu menyerahkan DeliveryOrder ( diambil dari pelayaran dengan dokumen BL asli ), setelah itu barang(container) telah dapat dikeluarkan dari pelabuhan dan dilakukan prosestrucking;4.
Register : 18-07-2012 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 05-10-2012
Putusan PT BENGKULU Nomor 15/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL
Tanggal 14 Agustus 2012 — SYAHJOHAN BIN HAMZAH
5724
  • Kaurpada tanggal 01 Oktober 2007 dengan surat perjanjian No:KAU 04/SPPB/PKMPI/DEPIV/PDT/X/200712/OMS/CBTIX/2007Bahwa benar yang menandatangani Surat Perjanjian PemberianBantuan Stimulan tersebut antara Pejabat Pembuat KomitmenSatuan Kerja Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya KementerianNegara Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. Fachman) denganKetua Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec.Semidang Gumay Kab.
    Kaurpada tanggal 01 Oktober 2007 dengan surat perjanjian No:KAU 04/SPPB/PKMPI/DEPIV/PDT/X/200712/OMS/CBTIX/2007 Bahwa benar yang menandatangani Surat Perjanjian PemberianBantuan Stimulan tersebut antara Pejabat Pembuat KomitmenSatuan Kerja Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya KementerianNegara Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. Fachman) denganKetua Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec.Semidang Gumay Kab.
    Surat perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :KAU.04/SPPB/PKMP/DEPIV/PDT/X/200712/OMS/CBT/X/2007 tanggal 01 Oktober 20073. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEPIV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.4.
    Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umumberupa :Proposal Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Kec.Semidang Gumaikab.Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDT.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :KAU.04/SPPB/PKMP/DEPIV/PDT/X/200712/O0MS/CBT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEPIV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.Laporan Pertanggung jawaban bantuan Stimulan P2SEDT oleh KelompokTani Hilly Permai Desa Cahaya Batin
    Menetapkan Barang bukti berupa :32e Proposal Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Kec.Semidang Gumaikab.Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDT.e =Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :KAU.04/SPPB/PKMP/DEPIV/PDT/X/200712/OMS/CBT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 e Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEPIV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.e Laporan Pertanggung jawaban bantuan Stimulan P2SEDT oleh KelompokTani Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec.Semidang Gumai Kab.Kaur
Putus : 26-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 September 2013 — UMAR ZEN
238332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pemindah Bukuan(SPPB) Nomor : 09/002/SPPB/KAKP/DIV/I/2005 tanggal 5 Januari 2006dari Rekening PT. Askrindo Mandiri Cikini ke Rekening Bank MandiriCabang Jakarta Bursa Efek Nomor Rek.104004036617 dengan nilaiRp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atas nama PT. RAM., yangditandatangani oleh DR.
    Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pemindah Bukuan(SPPB) Nomor : 09/008/SPPB/KAKP/DIV/I/2006 tanggal 13 Januari 2006dari Rekening PT. Askrindo MandiriCikini ke Rekening Bank MandiriCabang Jakarta Bursa Efek Nomor : Rek. 1040004036617 dengan nilaiRp10.000.000.000,00 atas nama PT. RAM., yang ditandatangani olehDR. RENE SETYAWAN, MA. BIN MOH. NUH, dan dilanjutkan denganpenandatanganan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor :RAM0301.06KPAI tanggal 13 Januari 2006, oleh JOSEP GINTING(PT.
    Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pemindah Bukuan(SPPB) Nomor : 09/002/SPPB/KAKP/DIV/I/2005 tanggal 5 Januari2006 dari Rekening PT. Askrindo MandiriCikini ke Rekening BankMandiri Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor : Rek.1040004036617dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atas namaPT. RAM., yang ditandatangani oleh DR.
    Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pemindah Bukuan(SPPB) Nomor : 09/008/SPPB/KAKP/DIV/I/2006 tanggal 13 Januari2006 dari Rekening PT. Askrindo MandiriCikini ke Rekening BankMandiri Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor : Rek. 1040004036617dengan nilai Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. RAM., yangditandatangani oleh DR. RENE SETYAWAN, MA. BIN MOH. NUH, dandilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian PengelolaanPortofolio Investasi Nomor : RAM0301.06KPAI tanggal 13 Januari2006, oleh JOSEP GINTING (PT.
    Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pemindah Bukuan(SPPB) Nomor : 09/008/SPPB/KAK P/DIV/I/2006 tanggal 13 Januari2006 dari Rekening PT. Askrindo MandiriCikini ke Rekening BankMandiri Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor Rek.1040004036617 dengannilai Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. RAM., yang ditandatanganioleh DR. RENE SETYAWAN, MA. bin MOH. NUH,Selanjutnya oleh ERVAN FAJAR MANDALA, tanggal 13 Januari 2006 danasebesar Rp9.887.500.000,00 langsung ditransfer ke rekening atas namaPT.
Putus : 19-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 19 Juni 2015 — ZAINAL ABIDIN, S.Sos KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
6322
  • KlompangTimur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, telah menerima alokasi program berasuntuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari alokasi Bulan Juli 2007 sampai dengan alokasibulan Mei 2013, selanjutnya di distribusikan kepada warga masyarakat Desa Klompang TimurKecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan baik yang terdaftar sebagai penerima RTSPM,maupun warga yang tidak terdaftar dalam daftar RTSPMPendistribusian raskin Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasanberdasarkan Alokasi, BAST dan SPPB
    Pendistribusian berdasarkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Perum BULOGberdasarkan pagu Raskin dan rincian di masingmasing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan,berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masingmasingKecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin, selanjutnya derdasarkan SPPB/DO,Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepadaPelaksana Distribusi Raskin di TD (Titik Distribusi), selanjutnya Pelaksana Distribusi Raskinmenyerahkan Raskin
Putus : 15-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — Ir. H. PRAYITNO
1085653 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
  • Pamekasan maupun Raskin untukwilayah sampang yang jumlah kuantumnya tidak terkontrol dan ataumelebihi dari kuantum SPPB/Donya;2. Pada saat penyaluran raskin baik untuk wilayah Kab. Pamekasan maupununtuk wilayah Kab Sampang oleh Bpk Abdul Latif saya diperbantukanmenangani kegiatan di Gudang dan saya mengakui itu mengatur dalampembuatan Surat Keterangan Angkut (SKA) Raskin;3.
    Kadiono), melakukan pengeluaranfisik barang tanpa adanya SPPB/DO dari Subdivre Madura danmembuat GD1M tanpa adanya beras yang masuk ke dalamGudang dan/atau hal lain yang bertentangan dengan KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 :> Divre Jatim melalui surat Nomor : B1267/I/3010/11/2014 tanggal11 November 2014 telah melaporkan perkembanganpenanganannya kepada Perum Bulog c.q.
    KADIONO telah mengeluarkan fisikbarang tanpa adanya Surat Perintah penyerahan barang (SPPB/DO)serta membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masukdalam gudang secara bertahap.
    dan partaibarang yang tertulis dalam SPPB/DO.
    Rekapitulasi DO/SPPB Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre XIIMadura; yang dibuat Sdr. KADIONO tersebut ternyata tidak adarealisasi penyelesaian ;Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. PRAYITNO (Wakasubdivre), bersamasama dengan Sdr. ANUGERAH RAHMAN , S.E. (Asmudwas), Sadr.ENDUH RUHIYAT (Kasi Minkeu), dan Sdr. BROTO YUWANA (Kasi PP)untuk melakukan stock opname ulang.
Putus : 19-06-2014 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 35/Pid.Sus/2013/PN.Smg
Tanggal 19 Juni 2014 — H. MUHSININ, SE Bin SUMARLI
6211
  • SRI MUSRIFAH Binti (ALM) WIRYO SUPARTO;5) Surat Jalan Raskin Desa Popongan:a) 12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Jalan Raskin Desa Popongan Tahun 2010;b) 12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Jalan Raskin Desa Popongan Tahun 2011;c) 12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Jalan Raskin Desa Popongan Tahun 2012;6) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan:a) 12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Penyerahan
    Barang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2009;b) 12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2010;c) 12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2011;d) 12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2012;7) Berita Acara Serah Terima Raskin Desa Popongan:a) 12 (dua belas)
    Sri Musrifah Binti (Alm) WiryoSuparto;Surat Jalan Raskin Desa Popongan:12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Jalan Raskin DesaPopongan Tahun 2010;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Jalan Raskin DesaPopongan Tahun 2011;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Jalan Raskin DesaPopongan Tahun 2012;Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan:12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/DO Raskin
    Desa Popongan Tahun 2009;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2010;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2011;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2012; Perkara KorupsiBerita Acara Serah Terima Raskin Desa Popongan:12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir
    Berdasarkan SPA, Kadivre/Kasubdivre/KakansilogPerum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk62masingmasing Kecamatan atau Desa/Kelurahankepada Satker Raskin;c. Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitasdan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudangdan diserahkan kepada satker Raskin;d. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambilberas di gudang Perum Bulog dan menyerahkannyakepada Pelaksana Distribusi Raskin di TitikDistribusi;e.
    Desa Popongan Tahun 2009;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2010;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2011;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2012;Berita Acara Serah Terima Raskin Desa Popongan:12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah
Putus : 16-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2027 K/Pid. Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2017 — ASEP WALUYO, B.Sc. bin MUCHARAM
7535 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semen Baturaja belum bisa dikeluarkan dandipergunakan sebelum kewajiban kepabeanannya diselesaikan sampaidengan dikeluarkanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) daripihak Bea Cukai Bandar Lampung dimana selanjutnya oleh saksi Sastrasurat Nomor : S597/WBC.05/KPP.MP.04/2014 tanggal 27 Maret 2014 dariBea Cukai diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala PabrikSemen PT. Baturaja Cabang Panjang di Bandar Lampung;Hal. 2 dari 40 hal. Put.
    Semen Baturaja tidak bisadiproses untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) oleh pejabat Bea dan Cukai, mendapatkan penolakan atasizin untuk melakukan pengiriman stock Clinker kemudian Terdakwa dengantidak mengindahkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor : P42/BC/2008 tentang Petunjuk Pengeluaran Barang ImporUntuk dipakai memerintahkan kepada saksi Sastra selaku Kepala Distribusidan saksi Abdulah Sodri selaku Kepala gudang untuk mengirimkan
    Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P42/BC/2008 tentangPetunjuk Pengeluaran Barang Impor untuk dipakai, huruf k yang berbunyiDalam hal hasil pemeriksaan ditemukan bahwa PIB telah memenuhiketentuan, barang dapat dikeluarkan dengan persetujuan pejabat Bea danCukai dengan menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang(SPPB);Bahwa perbuatan Terdakwa ASEP WALUYO selaku Kepala Pabrik PT.Semen Baturaja cabang Panjang di Bandar Lampung yang belummenyelesaikan kewajiban kepabeanan yakni tidak
    No. 2027 K/Pid.Sus/2016Surveyor) sebagai dokumen pelengkap pabean serta belum adanya SuratPersetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari pejabat Bea dan Cukai ataspengeluaran; penggunaan dan pengiriman Vicem Brand Portland CementClinker dari Negara Vietnam melalui supplier/shipper Vietnam CementIndustry Corporation sebanyak 40.800 MT dengan menggunakan kapal MV.Pasific Wisdom/1403 TCT sesuai dengan dokumen Packing List dan InvoiceNomor GECHELON/VICEM/CLINKER/02/2014 tanggal 24 Maret 2014 danBL Nomor
    Semen Baturaja belum bisa dikeluarkan dandipergunakan sebelum kewajiban kepabeanannya diselesaikan sampaidengan dikeluarkanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) daripihak Bea Cukai Bandar Lampung dimana selanjutnya oleh saksi Sastrasurat Nomor : S597/WBC.05/KPP.MP.04/2014 tanggal 27 Maret 2014 dariBea Cukai diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala PabrikSemen PT.
Register : 10-04-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN PWK
Tanggal 31 Juli 2018 — Penuntut Umum:
AGUS MUJOKO
Terdakwa:
1.UJANG EMAN SOMANTRI alias ABAY
2.IYUL YULHAIDIR
8916
  • 1 (satu) set asli Dokumen BC.2.3 nomor pendaftaran 028575 tanggal 15 Agustus 2017 beserta dokumen pelengkap berupa SPPB nomor 028575/WBC. KPP.MP 08/03/2017 tanggal 15 Agustus 2017, ,invoice nomor : GMSY1710720421 tanggal 5 Agustus 2017, Packing List tanggal 5 Agustus 2017, invoice nomor ASSH17080121G tanggal 6 Agustus 2017, Master B/L nomor : KMTCSHAA272084 tanggal 6 Agustus 2017.
  • 1 (satu) set asli Dokumen BC.2.3 nomor pendaftaran 013523 tanggal 14 Juni 2017 beserta dokumen pelengkap berupa SPPB nomor 013523/WBC.08/KPP.MP 03/2017 tanggal 14 Juni 2017, invoice nomor : EINS17-IDN-0531S-004-01 tanggal 30 Mei 2017, Packing List tanggal 30 Mei 2017, B/L nomor : SNKO01017040402961 tanggal 2 Juni 2017.
  • 1 (satu) set asli Dokumen BC.2.3 nomor pendaftaran 023317 tanggal 27 Juli 2017 beserta dokumen pelengkap berupa : SPPB nomor : 023317/WBC.08/KPP.MP 03/2017 tanggal 27 Juli 2017, invoice nomor :EINS17 -IDN-0712 S-003-01 tanggal 11 Juli 2017, Packing List tanggal 11 Juli 2017, B/L nomor : WJAXSEIL1707076A tanggal 12 Juli 2017.
  • 1 (satu) set asli Dokumen BC.2.3 nomor pendaftaran 061121 tanggal 10 Juni 2016 beserta dokumen pelengkap berupa : SPPB nomor : 056952 tanggal 10 Juni 2016, invoice nomor :minhd16060012 tanggal 09 Juni 2016, Packing List tanggal 09 Juni 2016, AWB nomor : YCL437627 tanggal 09 Juni 2016.

Seluruhnya tetap terlampir di dalam berkas perkara.

6.

Register : 03-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 PK/TUN/2017
Tanggal 8 Februari 2017 — KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK VS PT. HARAPAN MAJU INDAH;
2717 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan larangan/ pembatasan telah dipenuhi, Pejabatpemeriksa dokumen menerbitkan SPPB;9. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak sesuai dantidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan sebagaimanadimaksud pada butir 6.6., Pejabat pemeriksa dokumenmelakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhanketentuan larangan / pembatasan;10. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 9:10.1.
    Putusan Nomor 8 PK/TUN/2017hari untuk menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang(SPPB), atau menetapkan tarif dan tidak menerbitkan SuratPenetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau NotaPemberitahuan Pemenuhan Ketentuan Larangan dan Pembatasan(NPBL);Sehingga Tergugat dalam perkara a quo terbukti dalam 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuanpabean impor (PIB), tidak melakukan penetapan tarif atas barangimpor milik Penggugat, bahkan Tergugat telah menetapkan
    seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor S5519/KPU.01/2013, tanggal 14 November 2013, Hal: Tanggapan AtasPermohonan Pengeluaran Barang Impor PT Harapan Maju Indah PIBNomor 196627, tanggal 30 Mei 2011;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor S5519/KPU.01/ 2013,tanggal 14 November 2013, Hal: Tanggapan Atas PermohonanPengeluaran Barang Impor PT Harapan Maju Indah PIB Nomor 196627tanggal 30 Mei 2011;Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat PersetujuanPengeluaran Barang (SPPB) atas barang impor milik Penggugatsebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor196627, tanggal 30 Mei 2011;5.
Register : 24-10-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 17/PID.TPK/2017/PT PDG
Tanggal 20 Nopember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Terdakwa : ALVARABI PGL.IRAB Bin ASRIL
6826
  • Bahwa Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) di tandatangani olehGUSLAN selaku ketua UPK kecamatan Linggo Sari Beganti sebagai pihakpertama yang memberikan bantuan dan MARINDRA selaku Ketua TPKKampung Lagan Gadang Mudik sebagai pihak kedua untuk melaksanakankegiatan pembangunan PLTMH, nilai bantuan menurut SPPB sebesar Rp.715.010.224, (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluhempat rupiah) dengan rincian sebagai berikut;No. Uraian Jumlah / Rp1. Fisik PLTMH 678.177.250,002.
    Bahwa akibat perbuatan MARINDRA selaku Ketua Tim PengelolaKegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersamadengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK)PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan terdakwa ALVARABIpgl.IRAB bin ASRIL selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH(Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) mengakibatkan pekerjaan yangdilaksanakan tidak sesuai dengan surat perjanjian pemberian bantuan(SPPB), berdasarkan hasil penghitungan yang
    Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)di tandatangani olen GUSLAN selaku ketua UPK kecamatan Linggo SariBeganti sebagai pihak pertama yang memberikan bantuan danMARINDRA selaku Ketua TPK Kampung Lagan Gadang Mudik sebagaipihak kedua untuk melaksanakan kegiatan pembangunan PLTMH,dengan nilai bantuan menurut SPPB sebesar Rp. 715.010.224, (tujuhratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)dengan rincian sebagai berikut ;No. Uraian Jumlah / Rp1.
    perbuatan MARINDRA selaku Ketua Tim PengelolaKegiatan (TPK) PLTMH~ (Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro)bersama dengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim PengelolaKegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) danterdakwa ALVARABI pgI.IRAB bin ASRIL selaku sekretaris Tim PengelolaKegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) telahmenyalahgunakan tugastugas dan tanggung jawabnya mengakibatkanpekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat perjanjianpemberian bantuan (SPPB
    BLMPLTMH PNPMLMP KEC LSB, Tanggal 22 Nov 2010 denganNomor Seri 14263356 (Asli);2) 1 (Satu) examplar Buku Tabungan BRI Simpedes denganNomor Rekening 547801006478532 atas nama DANA BLMPLTMH PNPMLMP KEC LSB, Tanggal 06 Aug 2012 denganNomor Seri 28370867 (Asli);3) 1 (Satu) examplar Buku Tabungan BRI Simpedes denganNomor Rekening 547801006478532 atas nama DANA BLMPLTMH PNPMLMP KEC LSB, Tanggal 25 Jan 2013 denganNomor Seri 28383377 (Asli);4) 1 (satu) examplar Dokumen Surat Perjanjian PemberianBantuan (SPPB
Putus : 10-05-2011 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN KETAPANG Nomor 63 / Pid.B / 2011 / PN.KTP
Tanggal 10 Mei 2011 — ABDUL HAMID Als ABDUL BIN SYAMSUDIN
543
  • ANTONI, terdakwa tidak menerima SPPB (Surat PermintaanPengambilan Barang).Bahwa sisa uang sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)diberikan terdakwa ABDUL HAMID kepada Sdr. UDIN sebagai JasaPengurusan pengangkutan Bibit Sawit sisanya sebesar Rp. 800.000, (delapanratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.Bahwa akibat perbuatan tersebut kerugian yang diderita PT.
    ANTONI tidak mendapatkan SPPB (Surat Permintaan PengambilanBarang) ;10 Bahwa benar, akibat perbuatan tersebut kerugian yang diderita PT.
Register : 12-02-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49175 /PP/M.IX/19/2013
Tanggal 10 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
19017
  • direalisasikan;Perpanjangan jangka waktu importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyadiberikan untuk 1 (satu) kali;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan bukti/dokumenpendukung sebagai berikut:Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP065/WBC.06/2013 tanggal 17 Januari2013;Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP000169tanggal 12 Oktober 2012;PIB Nomor: 801688 tanggal 10 Oktober 2012 CIF USD3,998,271,90;Lembar Lanjutan Dokumen Pelangkap Pabean tanggal 09 Oktober 2012;SPPB
    Nomor: 001977/SPPB/WBC.06/KPP.MP.0207/2012 tanggal 06 Desember2012;Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000tentang Keringan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, Dalam RangkaPembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa;Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 456/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002tentang Perpanjangan Jangka waktu Impor Mesin, Barang, dan Bahan yangMendapatkan fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 135/KMK.01/2000 tentang Keringanan
Register : 12-02-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.49170/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 10 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12824
  • importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikanuntuk (satu) kali.2)10.11.12.bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan bukti/dokumenpendukung sebagai berikut:Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP019/WBC.06/2013 tanggal 07 Januari2013,Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP000151/WBC.06/KPP.MP.02/2012 tanggal 26 September 2012,PIB Nomor: 801606 tanggal 19 September 2012 CIF 1,485,038.25,Lembar Lanjutan Dokumen Pelangkap Pabean tanggal 18 September 2012,SPPB
    Nomor: 001869/SPPB/WBC.06/KPP.MP.0207/2012 tanggal 21 November2012,Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000tentang Keringan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, Dalam RangkaPembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa,Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 456/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002tentang Perpanjangan Jangka waktu Impor Mesin, Barang, dan Bahan yangMendapatkan fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 135/KMK.01/2000 tentang Keringanan
Putus : 14-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1731 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Mei 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta ; AHYA Bin SUWARGA
5435 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setelah saksi WawanHermawan Bin Manap membayar jatah beras raskin Desa Kertamuktibulan Juni 2009 ke Kantor Kecamatan kemudian terbitlah Nota Interndari Satker Purwakarta Nomor : 30/satker PWK/VII/2009 tanggal 10Agustus 2009 tentang Pengajuan Permintaan Penerbitan DO (DeliveryOrder) / SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) Raskin Alokasi Juni2009 Desa Kertamukti yang telah dibayar lunas maka beras raskin jatahDesa Kertamukti sebanyak 4.230 kg @ 15kg dalam kemasan karunguntuk 282 RTM/ PM dikeluarkan
    Setelah saksi Wawan HermawanBin Manap membayar jatah beras raskin Desa Kertamukti bulan Juni2009 ke Kantor Kecamatan kemudian terbitlah Nota Intern dari Satker(satuan Kerja) Purwakarta Nomor 30/satker PWK/VII/2009 tanggal 10Agustus 2009 tentang Pengajuan Permintaan Penerbitan DO (DeliveryOrder) / SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) Raskin Alokasi Juni2009 Desa Kertamukti yang telah dibayar lunas maka beras raskin jatahDesa Kertamukti sebanyak 4.230 kg @ 15 kg dalam kemasan karunguntuk 282 RTM
    Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / DO Nomor :0003/08/ 2009/072/01/RAS, tanggal 10 Agustus 200941. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ Pmk.02/ 2009tentang Subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah42. Tahun 2009 tanggal 26 Mei 20091 (satu) lembar surat keterangan dari PT Adira Finance cabangKarawang Nomor : 001/AFCKP/I/201.43. 1 (satu) bundel fotocopy telegram Gubernur Jawa Barat tentangPedoman pelaksanaan program raskin Tahun 2009.Hal.18 dari 66 hal. Put.
    No. 1731 K/Pid.Sus/2012.tanggal 10 Agustus 2009 saksi Atin Guryatin selaku Satker raskinPurwakarta telah membuat Nota Intern Nomor: 30/ SATKER/ PWK/VIII/ 2009 yang ditujukan kepada Ketua Tim Raskin Sub DivreSubang untuk meminta supaya diterbitkan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) raskin Alokasi Juniuntuk Desa Kertamukti sebanyak 4230 kg jatah 282 RTSPMsehingga pada tanggal 10 Agustus 2009 saksi H.
    No. 1731 K/Pid.Sus/2012.Keterangan saksi Mamat Bin Kuba ini dibenarkan olehketerangan saksi Endang Wahyudin bin Dian Sudirja.Bahwa beras raskin Desa Kertamukti yang dialinkan ke DesaCisaat berjumlah 282 karung @ 15 Kg, sehingga seluruhnyaberjumlah 4230 Kg, sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPenyerahan, Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB )tertanggal 10 agustus 2009 yang ditandatangani oleh saksi H.Didin Syamsudin dan keterangan saksi saksi.Bahwa pada hari itu saksi A.
Putus : 25-11-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1202 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — Ir. SUYONO
7248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengembalian danpenggunaan dana pinjaman kredit mikro ke KSMKSM denganmekanisme masyarakat penerima harus membentuk KelompokSwadaya Masyarakat (KSM) yang beranggotakan minimal 2 (dua)orang dan Maksimal 20 (dua puluh) orang kemudian mengajukanproposal pengajuan kepada BKM dan Dana P2KP dalampenyalurannya tidak disalurkan ke perorangan ;e Bahwa pencairan dana P2KP yang diterima oleh BKM SumberMakmur tersebut diatas melalui 4 (empat) tahap dari Bank Jatimsesuai dengan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB
    pengembalian danpenggunaan dana pinjaman kredit mikro ke KSMKSM denganmekanisme masyarakat penerima harus membentuk kelompokSwadaya masyarakat (KSM) yang beranggotakan minimal 2 (dua)orang dan Maksimal 20 (dua puluh) orang kemudian mengajukanproposal pengajuan kepada BKM dan Dana P2KP dalampenyalurannya tidak disalurkan ke perorangan ;Bahwa pencairan dana P2KP yang diterima oleh BKM SumberMakmur tersebut diatas melalui 4 (empat) tahap dari Bank Jatimsesuai dengan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB
    Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) bendel dokumen administrasi BKM Sumber Makmur ;1 (satu) buku kas BKM Sumber Makmur ;1 (satu) buku transaksi BKM Sumber Makmur ;4 (empat) buku dokumen Usulan kegiatan ;3 (tiga) buku dokumen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan(SPPB) ;1 (satu) buku berita acara pembukuan KSM ;2 (dua) buku manual proyek P2KP ;1 (satu) bendel daftar/tanda tangan honor karyawan BKM SumberMakmur dari Tahun 2000 s/d 2005 ;1 (satu) bendel daftar nominal honor karyawan BKM SumberMakmur
    Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) bendel dokumen administrasi BKM Sumber Makmur ;e 1(satu) buku Surat Perjanjian Kredit (GPK) BKM Sumber Makmur ;e 1 (satu) buku kas BKM Sumber Makmur ;e 1 (satu) buku transaksi BKM Sumber Makmur ;e 4(empat) buku dukomen Usulan Kegiatan ;3 (tiga) buku dokumen Surat Perjanjian penyaluran Bantuan (SPPB) ;(e 1 (satu) buku berita acara pembukuan KSM ;Hal. 23 dari 27 hal. Put.
Putus : 09-05-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 9/PID.SUS/2010/PN.SBY
Tanggal 9 Mei 2011 —
4112
  • Hal tersebut berakibatmengurangi jumlah taksasi Tetes yang telah diperjanjikan oleh Asosiasi Petani TebuRakyat (APTR) dengan Breadley Overseas Tranding Surabaya Co yang sudah adaperjanjian lebih dahulu ;Sehingga pada saat realisasi penyerahan Tetes pada pabrik gula Gempolkrep sesuaiDelivery Order/DO /Surat penyerahan barang Tetes yang dikeluarkan oleh AsosiasiPetani Tebu Rakyat pada waktu produksi periode I (satu) ternyata APTR menerbitkanDO ganda yaitu : DO Nomor : SPPB/DO005000/APTR/TTS tanggal
    27 Juni 2010sebanyak 1.528.270 kg dan DO Nomor : SPPB/DO05000/APTR/TTS tanggal 20Juni 2010 sebanyak 559.508 kg, dengan keadaan hal tersebut maka pabrik gulaGempolkrep menerbitkan surat Nomor : MARUPA/05021 tanggal 9 Juli 2005 yangisinya memberitahukan kepada ketua APTR bahwa DO yang diterbitkan tersebut( adanya DO ganda ) melebihi dari kuota periode I yang hal ini berakibat dalampelayanan pabrik gula Gempolkrep hanya melayani sebesar kuantum produksiperiode I, yang akhirnya kekurangan Tetes yang
    Bagi pembeli yang terlambat membayar SPSI akan dikenakan sanksi denda0,05 % pr hari dari jumlah yang harus dibayar.Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) / Delivery Order ( DO) .
    Setelah kontrak / SPJB diterima oleh KPB cabang selanjutnya diterbitkan SPSIdan SPPB/DO atas dasar harga yang telah ditetapkan oleh KPB PTPN.. Hasil penjualan sesuai SPSI provenue 95 % dan PPN 10 % disetor langsung kerekening PTPN Gula, sedangkan sisa provenue 5 % disetor ke rekening KPBPTPN Pusat..
    KPB Cabang mengirimkan tindasan SPSI , SPPB , SPSII, BAST PG/Pembelike KPB PTPN Pusat.27h. Khusus untuk tetes PTPN Gula Jateng untuk pelaksanaan pembuatan SPSI danSPSII, faktur Pajak, SPPB/DO dan BAST sepenuhnya dilaksanakan PTPNGula Jateng dan keuangan 100 % diterima PTPN yang bersangkutan.2. Tetes Ekspor.a. Pelaksanaan penjualan tetes ekspor didasarkan pada kontrak/SPJB antara KPBPTPN dengan pembeli ekspor.b.
Register : 20-11-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Bdg.
Tanggal 18 Februari 2015 — ESIH SUSILAWATI Binti (Aim) JAYA
6013
  • Bag.dan desa berdasarkan SPA tadi Kasubdivre Bulog menerbitkan SPPB(Surat Perintah Pengiriman Beras)/DO (Delivery Order) kepada satkerRaskin berdasarkan SPPB/DO satker raskin mengambil beras di GudangPerum Bulog mengangkut dan menyerahakan beras raskin kepadapelaksana distribusi di titik distribusi.
    (SuratPerintah Pengiriman Beras)/DO (Delivery Order) kepada satker raskinKabupaten berdasarkan SPPB/DO satker raskin mengambil beras diGudang Perum Bulog mengangkut dan menyerahkan beras raskinkepada pelaksana distribusi di titik distribusi.
    (Surat Perintah Pengiriman Beras)/DO (Delivery Order) kepada satkerRaskin berdasarkan SPPB/DO satker raskin mengambil beras di GudangPerum Bulog mengangkut dan menyerahakan beras raskin kepadapelaksana distribusi di titik distribusi.
    raskinKabupaten berdasarkan SPPB/DO satker raskin mengambil beras diGudang Perum Bulog mengangkut dan menyerahkan beras raskinkepada pelaksana distribusi di titik distribusi.
    (Surat Perintah Pengiriman Beras)/DO (DeliverOrder) kepada satker raskin berdasarkan SPPB/OO satker raskinmengambil beras di Gudang Perum Bulog mengamgkut danmenyerahakan beras raskin kepada pelaksana distribusi di titikdistribusi.
Register : 08-12-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT TJK
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Terdakwa II : ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI
Terbanding/Penuntut Umum : M RISKA SAPUTRA SH MH
22164
  • N 10 Kota Metro yang sudah di review dan disepakati pada saat review
  • 1 (satu) buah buku Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 3.3/D3/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah rehabilitasi gedung SMP
  • 2 lembar fotocopy hasil evaluasi / konsultasi dokumen perencanaan rehabilitasi Gedung SMP N 10 Metro
  • Satu berkas asli ADDENDUM surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB
    ) rehabilitasi gedung SMP, tanggal 30 Oktober 2017
  • Satu berkas fotocopy yang telah dilegalisir surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) rehabilitasi gedung SMP, Nomor : 3624/D3.3/KU/2017, tanggal 15 Agustus 2017
  • Dikembalikan Kepada Saksi Arif Budianto, ST

    1. 1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban akhir kegiatan rehabilitasi gedung sekolah SMP N 10 Kota Metro tahun anggaran 2017
    2. Fotocopy Berkas pencairan program
      Pringsewu Anggota Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2017, sebagai tahapan pelaksanaanbantuan program rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro, Saksi Arif Budiyanto, STselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Seksi Sarana dan PrasaranaDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian PendidikanHal 6 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJKdan Kebudayaan sebagai Pihak ke1 dan Terdakwa Drs.Supardi selaku KepalaSMPN 10 Metro sebagai Pihak ke2 menandatangani Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB
      Dalam SPPB tersebut, SMPN 10 Metro menerima bantuan sebesarRp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktupelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dana bantuanditerima di rekening sekolah penerima bantuan namun pada tanggal 30Oktober 2017, SPPB tersebut dilakukan amandemen dengan perubahanjangka waktu pelaksanaan program menjadi 120 (seratus dua puluh) hariKalender (tidak boleh melewati tanggal 31 Desember 2017).Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal
      Supriyo, ST Pringsewu Anggota Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2017, sebagai tahapan pelaksanaanbantuan program rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro, Saksi Arif Budiyanto, STselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Seksi Sarana dan PrasaranaDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikandan Kebudayaan sebagai Pihak ke1 dan Terdakwa Drs.Supardi selaku KepalaSMPN 10 Metro sebagai Pihak ke2 menandatangani Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB) ~ Rehabilitasi Gedung SMP Nomor:3624
      )rehabilitasi gedung SMP, tanggal 30 Oktober 2017Satu berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat perjanjian pemberianbantuan (SPPB) rehabilitasi gedung SMP, Nomor : 3624/D3.3/KU/2017,tanggal 15 Agustus 2017Dikembalikan Kepada Saksi Arif Budianto, ST19.20.21.22.1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban akhir kegiatan rehabilitasigedung sekolah SMP N 10 Kota Metro tahun anggaran 2017Fotocopy Berkas pencairan program rehabilitasi gedung SMP tahun 2017Fotocopy berita acara serah terima hasil pekerjaan
Register : 03-02-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 18/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Juni 2016 — PT. CITRA BARU MEGAH ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
11775
  • Dalam hal tarif dan nilai pabean tersebut ditetapkan sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka dari pihak PFPD akan menerbitkanSurat Persetujuan Pengengeluaran Barang (SPPB), setelah itu barang barudapat dikeluarkan dari kawasan pabean;Halaman 59 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUNJKT.Bahwa untuk PT.
    Citra Baru Megah, yaitu adanya penelitian ulang, penelitianulang ini sebagai salah satu bentuk penetapan kembali dari Direktur JenderalBea dan Cukai dan penetapan kembali dilakukan setelah 30 hari dari tanggalPIB dan kalau untuk penelitian ulang tidak terkait jalur, karena barang sudahkeluar pada saat SPPB tersebut;Bahwa kalau barang sudah keluar,berarti pada saat itu dianggap tidak adapemberitahuan yang tidak sesuai, jadi pemberitahuannya itu sesuai, makaditerbitkan SPPB.
    Tetapi itu dapat dilakukan terhadap barangbarangPIB yang sudah 30 hari lewat;Bahwa apabila sudah selesai dan pemeriksaan hasil yang sesuai maka yangterbit adalah SPPB dan barang sudah keluar. Penelitian ulang ini merupakansalah satu mekanisme dari penetapan kembali. Penetapan kembali tersebutmerupakan kewenangan dari Direktur Jenderal.
    Citra Baru Megah kami melakukan pemeriksaanberdasarkan SPPB tadi. Atas SPPB tadi kami melakukan penelitian datadatayang kami miliki dalam sistem kami, baik yang terdapat dalam PIB yang sudahada didalam sistem dan laporan hasil pemeriksaan fisik ;Bahwa kalau terkena jalur merah, barang bisa keluar karena kita mempunyaibatas waktu untuk melakukan penetapan 30 hari terhadap barang tersebutsesuai dengan regulasinya.
    Pada saat waktu tersebut dianggap telah sesuai maka barangditerbitkan SPPB dan barang keluar. Apabila pada saat tersebut ditemukankurang bayar maka importir harus melunasi. Pada saat kejadian tersebut tidakada tambah bayar yang harus dilunasi oleh PT.
Register : 09-02-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN BATAM Nomor 74/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 10 Maret 2021 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
LILI AFRIANTI Als LILI Binti SUBANGKIT SIPAHUTAR
8952
  • SPPB/ J : OU/TNKKPLBR/IV/ASDPBTM/2020 tanggal 01 April 2020 yangditerbitkan oleh PT.
    SPPB / J: 01/TNKKPLBR/IV/ASDPBTM/2020 tanggal 01April 2020 yang diterbitkan oleh PT.
    SPPB / J : 01/TNKKPLBR/IV/ASDPBTM/2020tanggal 01 April 2020 yang diterbitkan oleh PT.
    SPPB / J : 01/TNKKPLBR/IV/ASDPBTM/2020 tanggal 01April 2020 yang diterbitkan oleh PT.