Bustamiselaku Kepala SKPD dalam kapasitas Pengguna Anggaran yang sebelumnyadilakukan penelitian dan verifikasi olen saksi Muchyetti, BA selaku PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinsosnaker Kota Padang Panjangsebelum diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AssetDaerah (PPKAD) Kota Padang Panjang untuk dilakukan penelitian kelayakanpembayaran.Bahwa oleh saksi Yudhi Fajar Kahayan selaku Kuasa Bendahara UmumDaerah Kota Padang Panjang dikeluarkanlah Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D

Bustamiselaku Kepala SKPD dalam kapasitas Pengguna Anggaran yang sebelumnyadilakukan penelitian dan verifikasi oleh saksi Muchyetti, BA selaku PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinsosnaker Kota Padang Panjangsebelum diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AssetDaerah (PPKAD) Kota Padang Panjang untuk dilakukan penelitian kelayakanpembayaran.Bahwa oleh saksi Yudhi Fajar Kahayan selaku Kuasa Bendahara UmumDaerah Kota Padang Panjang dikeluarkanlah Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D

.: 01/DPPKAD/2010 tanggal 29 September 2010yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Lombok Barat,dengan prihal surat sebagai tindak lanjut dari permintaan klarifikasioleh Kades Jatisela dengan surat No: 35/EM/15.1/JS/UM/2010tanggal 30 Agustus 2010, yang intinya tanah yang berlokasi diDusun Ireng Daye, Desa Jatisela yang dikuasai oleh Achmad Gazalibukan milik Pemda Lombok Barat dan tidak pernah menjadi asetdaerah Lombok Barat.

Bahwa guna mendukung legalitas kepemilikan tanah tersebutseolaholah bukan merupakan tanah pecatu, Burhanuddin sebagaiKasi Inventarisasi dan Penghapusan pada Kantor Pemda Kab.Lombok Barat telah membuat dan menandatangani berupa surattelaahan staf No.: 01/DPPKAD/2010 tanggal 29 September 2010yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab.

WIRA REMAJAtanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 2.809.630,(dua juta delapan ratus Sembilan ribu enam ratustiga puluh rupiah) tanggal 22 Desember 2009dengan stempel Dinas PPKAD Batang.o Surat Nomor : 050/ 01.TEG/ PPKom/Ds.Boja/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perihalTeguran tertuju kepada Direktur PT. WIRA REMAJAselaku Pelaksana Pekerjaan Normalisasi Kali BeloBendung Bandung Ds.

WIRA REMAJA tanggal 22 Desember 2009sebesar Rp 2.809.630, (dua juta delapan ratus Sembilanribu) enam ratus tiga puluh rupiah) tanggal 22 Desember2009 dengan stempel Dinas PPKAD Batang.Surat Nomor : 050/ 01.TEG/ PPKom/ Ds.Boja/XII/2009 tanggal7 Desember 2009 perihal Teguran tertuju kepada DirekturPT. WIRA REMAJA selaku Pelaksana Pekerjaan NormalisasiKali Belo Bendung Bandung Ds.

Saksi Zaidirina, SE, M.Si.Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika terdakwa memberikan berkasPenghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Bandar Lampungketika itu saksi sebagai kepala PPKAD dan sebagai ketua tim panitiaPenghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung;Bahwa saksi sebagai ketua panitia berdasarkan Surat Keputusan WalikotaBandar Lampung Nomor : 537/1.09/HK/2011 tanggal 19 Oktober 2011tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris milikPemerintah Kota

baruberusia 8 tahun tetapi sudah tidak layak jalan karena rusak berat dan tidakbisa diperbaiki;Bahwa setelah saksi menerima berkas penghapusan dari terdakwa lalu berkastersebut saksi tandatangan;Bahwa terdakwa di tim panitia penghapusan sebagai apa saksi lupa;Bahwa saksi tidak mengenal Achmad Subing;Bahwa saksi mengetahui jika SK tim Panitia ada 2 yaitu sebelum SK tanggal 19Oktober 2011 ada SK tanggal 1 Februari 2011 dan pada Sk itu saksi bukansebagai ketua tim karena saksi belum menjabat kepala PPKAD

dan ketikaitu saksi sebagai sekretaris PPKAD;Bahwa Penghapusan Barang Inventaris tersebut dilakukan secara lelang saksitidak tahu;Bahwa yang disetorkan terdakwa hasil dari Penghapusan Barang Inventaristersebut sebesar Rp. 33.000.000.

untuk dihapuskan terutama kendaraan dinas ;Bahwa Dinas yang mengajukan penghapusan adalah Dinas PU, dinas kebersihandan dinas pasar serta kecamatan kecamatan;Bahwa setelah ada usulan ke bagian perlengkapan maka tim panitiapenghapusan menindaklanjutinya;Bahwa tim panitia pernah mengadakan rapatrapat ;Bahwa benar ada 2 SK tim panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik PemerintahKota Bandar Lampung SK pertama pada bulan Februari 2011 dan sk keduapada bulan oktober 2011 karena ada penggantian kepala PPKAD

Fotokopi, Berita Acara serah terima barang antara Pemerintah KabupatenHalaman 59 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN BjwNgada dan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara TimurNomor: 030/PPKAD/106/IX/2010, sesuai dengan fotokopi yang ditunjukkan,untuk selanjutnya diberi tanda T.I3;Fotokopi, Berita Acara serah terima barang antara Pemerintah KabupatenNgada dan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara TimurNomor: 030/PPKAD/94/04/2012, sesuai dengan aslinya,

EKO TJIPTARTONO
7.KEPALA DINAS PPKAD
8.KAWIL BPN JATENG
9.MENTERI AGRARIA / BPN
10.DIREKTUR PDAM BANYUMAS
11.KETUA DPD KAB BANYUMAS

DPKAD Kota Palangkaraya Maret tahun 2009 pada DPKAD KotaPalangkaraya pada kegiatan pengendalian anggaran daerah dan pengelolaan keuangankas daerah;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPTK adalah :1 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 3 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatanmencakup dukungan administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yangterkait dengan persyaratan pembayaran sesuai ketentuan4 Fungsi PPKAD

Ir.Arif Rahman Hakim, Saksi sebagaiKuasa Pengguna Anggaran,Kabid Anggaran; Bahwa dalam hal ini ada bidang yang tidak dilibatkan yaitu PPK Ibu Vony;Bahwa saksi mengatakan bahwa Terdakwa termasuk salah satu yang harubertanggung jawab karena menerbitkan SP2D sesuai dengan Permendagri No.13tentang aturan keuangan;127e = Bahwa saksi tidak punya buku kendali sebagaimana Terdakwa karena saksi hanyamanerbitkan SPM ;e Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris menandatangani Bidang Umum;e Bahwa Kepala Dinas adalah PPKAD

2010 tanggal 18 Oktober2010 kepada Walikota Salatiga sebesar Rp.650.000.000, (enam ratus limapuluh juta rupiah), dimana surat tersebut tanpa dilampiri rencana penggunaandana hibah tersebut baik dari KONI Kota Salatiga maupun PSISa dan disetujuioleh PSISa untuk dicairkan sebagaimana disposisi Walikota Salatiga tanggal27 Oktober 2010;= Bahwa untuk menindaklanjuti disposisi Walikota tersebut Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Salatigamenerbitkan SPM Nomor 0042/PPKAD

2010 tanggal 18Oktober 2010 kepada Walikota Salatiga sebesar Rp.650.000.000, (enamratus lima puluh juta rupiah), dimana surat tersebut tanpa dilampirirencana penggunaan dana hibah tersebut baik dari KONI Kota Salatigamaupun PSISa dan disetujui oleh PSISa untuk dicairkan sebagaimanadisposisi Walikota Salatiga tanggal 27 Oktober 2010;= Bahwa untuk menindaklanjuti disposisi Walikota tersebut Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KotaSalatiga menerbitkan SPM Nomor 0042/PPKAD

SMGBahwa pada tahun 2008 Penggugat pernah menjabat sebagai KasubagUmum dan Kepegawaian pada Dinas PPKAD Kabupaten Tegal dansaat itu telah diberikan tugas tambahan sebagai Anggota PanitiaPemeriksa Pekerjaan (PPP) pada kegiatan Pembangunan SaranaArena Road Race di Obyek Wisata Cacaban Kabupaten Tegal, dansebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tambahandilaksanakan oleh Penggugat meskipun dengan basic Pendidikan tidaksesuai karena sebagai Sarjana Hukum, namun demi tugas danmenjalankan kewajiban

.: 01/DPPKAD/2010 tanggal 29 September 2010yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Lombok Barat,dengan isi materi surat bahwa sebagai tindak lanjut daripermintaan klarifikasi oleh Kades Jatisela sesuai surat No: 35/EM/15.1/JS/UM/2010 tanggal 30 Agustus 2010, tanah yangberlokasi di Dusun Ireng Daye, Desa Jatisela yang dikuasai olehterdakwa Achmad Gazali bukan milik Pemda Lombok Barat dantidak pernah menjadi aset daerah LombokBarat.

Bahwa guna mendukung legalitas kepemilikan tanah tersebutseolaholah bukan merupakan tanah pecatu, Burhanuddin sebagaiKasi Inventarisasi dan Penghapusan pada Kantor Pemda Kab.Lombok Barat telah membuat dan menandatangani berupa surattelaahan staf No.: 01/DPPKAD/2010 tanggal 29 September 2010yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab.

DARMADI, S.Sos Bin DARUSSALMAN.Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan diPenyidikan benar semua.Bahwa pada tahun 2016 saksi bekerja sebagai PNS di Dinas PPKAD(pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah) dan saksi menjabat sebagai bendahara PPKD(pejabat pengelola keuangan daerah) terhitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.Bahwa saksi sebagai bendahara PPKD (pejabat pengelola keuangandaerah) pada dinas PPKAD pada tahun 2016 ada melakukan pengelolaan penyaluran Dana Desa

Memproses berkas pengajuan penyaluran dana desa (DD) ke bidangperbendaharaan (BUD) dinas PPKAD untuk penerbitan SP2D.Bahwa syarat yang harus dilengkapi berdasarkan peraturan bupati lebong nomor 17 tahun 2016antara lain sebagai berikut :1.

Dana ADDbersumber dari APBD kabupaten Seram Bagian Timur; Bahwa Awalnya terbitnya peraturan Bupati sebagaimana jawaban saksipada pertanyaan diatas, selanjutnya Dinas Pemberdayaan masyarakat DesaKab.Seram Bagian Timur, mengeluarkan Rekomendasi pencairan danaDesa yang ditujukan kepada saksi selaku Kepala Dinas PPKAD, dimanadalam surat rekomendasi tersebut tercantum Nama Desa Nomor RekeningDesa, Nama Kepala Desa dan Bendahara Desa, maka saksimendisposisikan surat rekomendasi tersebut kepada Kabid Kuasa

BUDuntuk ditindaklanjuti, .kemudian Bendahara Satuan Kerja PengelolaKeuangan Daerah (SKPKD) menyiapkan SPP (surat PermintaanPembayaran) yang menandatangani adalah saksi selaku Kepala dinasbersama bendahara, SPM (Surat Perintah Membayar) saksi yangmenandatangani, kemudian terbit SP2D (Surat perintah pencairan dana),Halaman 71 dari 174 hal Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PN Ambselanjutnya kepala Desa atau bendahara datang ke Dinas PPKAD untukmengambil SP2D untuk dicairkan di Bank Maluku Cab.Bula untuk

ADD) sesuai dengan Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan masyarakatDesa Kab.Seram Bagian Timur untuk dicairkan dan diterbitkan SPP, SPMdan SP2D untuk dicairkan di Bank Maluku Cabang Bula di transfer kemasing masing Rekening Desa;Bahwa Persyaratanya Dokumen APBDesa diverivikasi dan dievaluasi padaDinas Pemebrdayaan masyarakat Desa dan Rekomendasi dari DinasPemberdayaan Mayarakat Desa dan Dana ADD persyaratannya samadengan Dana Desa;Bahwa Berdasarkan APBDesa dan Rekomendasi dari Dinas PMD makaDinas PPKAD

Seram bagian Timur sedangkan ke PPKAD(Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah) hanya laporan realisasiTahap ;Bahwa Dana Desa merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusatyang kemudian masuk dalam rekening daerah dan dianggarkan dalamAPBD 2016 pada pos bantuan keuangan kepada pemerintah Desa;Bahwa pernah dievaluasi yakni APB Negeri/Negeri Administratif yangdiserahkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa danKeluarga Berencana bersama dengan Kepala Negeri dan juga evaluasilaporan

Fotokopi SPPT PBB tanggal 20 September 2014 dengan obyek pajakbumi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKAD Kabupaten DompuAn. Subiantara, diberi tanda P 3 ;4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 230 tanggal 20 Januarti 1992 An.Subiantara Muhammad, diberi tanda P 4 ;5. Fotokopi SPPT PBB tanggal 20 September 2014 dengan obyek pajakbumi dan bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKADKabupaten Dompu An. Subiantara, diberitanda P5;6. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi A.N. FIKMAH M.

dan Perikanan KabupatenKepulauan Selayar mendapatkan anggaran pembangunan 4 unit kapal penangkapikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya sebesar Rp. 3.000.000.000. sebagaimanatercantum dalam peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 29tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2013;Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangandan asset daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 900/ 132 / XII/ 2013/Dinas PPKAD

Bahwa, atas penawaran Produk Deposito dari Tergugat tersebut, makaPejabat Penggugat Kepala Dinas PPKAD yang bernama Yos Raukesangat tertarik dan memerintahkan kuasa Bendahara Umum Daerah(BUD) yang bernama Fadil Kurniawan melakukan penempatan depositoberjangka kepada Tergugat yang pelaksanaannya dilakukan melaluitransfer ke Rekening Penggugat pada KCP Bekasi Jababeka dalam 5(lima) kali Transaksi Penempatan deposito Berjangka sebagai berikut: Penempatan (Pertama)3.

~ ~~ nnn nnn nn ncn nr ann nmeanenBahwa Saksi sebagai Bendahara Penerima berdasarkan Surat KeputusanBupati Nomor: 954/83/DPPKA tanggal 19 Januari 201 2; Bahwa penyetoran uang hasil penerimaan retribusi dari Pelabuhan RakyatLuwuk kepada Saksi biasanya dilakukan 3 atau 4 hari setelahdilakukannya pemungutan; 22 02 ee one nen nenaBahwa uang hasil penerimaan retribusi dari Pelabuhan Rakyat Luwukbiasanya langsung Saksi setorkan ke Bagian Aset atau DinasPengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD

Staf Dinas PPKAD Lobar dan kwitansi. 323. Prposal bantuan berobat an. BILQIS ZAYYANI HANUM putri dari HAERIAH, S.Pd. dan kwitansi.324. Proposal bantuan dana untuk Pagar keliling dn rabat Vaving Blok Kantor Desa Dasan Geres Gerung Lobar dan kwitansi.325. Proposal bantuan dana untuk operasi Mata an. TGH. SAFWAN HAKIM dan kwitansi.326. Proposal Dana bantuan ruang perpustakaan PANTI Asuhan Saleh Hambali Bengkel Labuapi Lobar dan kwitansi.327.

Staf Dinas PPKAD Lobar dan kwitansi.323. Prposal bantuan berobat an. BILQIS ZAYYANIHANUM putri dari HAERIAH, S.Pd. dan kwitansi.324. Proposal bantuan dana untuk Pagar keliling dn rabatVaving Blok Kantor Desa Dasan Geres Gerung Lobar dankwitansi.325. Proposal bantuan dana untuk operasi Mata an. TGH.SAFWAN HAKIM dan kwitansi.326. Proposal Dana bantuan ruang perpustakaan PANTIAsuhan Saleh Hambali Bengkel Labuapi Lobar dankwitansi.327.

rekomendasi hasil penelitian, Tim Verifikasimelakukan pemeriksaan lapangan tentang keberadaan organisasipemohon serta segala sesuatu yang terkait dengan persyaratanpemohon.(6) Pemohon yang proposalnya mendapatkan persetujuan TimVerifikasi disampaikan kepada Bupati melalui bagian administrasiKesejahteraan Rakyat guna mendapat persetujuan dari Bupati.(7) Proposal yang telah disetujui dituangkan didalam KeputusanBupati dan ditindaklanjuti oleh Bagian Administrasi KesejahteraanRakyat bersama Dinas PPKAD

Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selaku sekretaris danPPTK pada PPKAD Kabupaten Lombok Barat khususnya dalampengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial, terdakwa harusmempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, antara lain dalam pasal 45 ditentukan sebagaiberikut :(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37huruf

Anggota Tim adalah Kepala Dinas PPKAD, Kepala KesbagPolinmas, Kabag Hukum dan perundang undangan, KabagEkonomi, Kabag Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, KabagAgama, Pendidikan, dan Kesehatan, Kabag PemberdayaanPerempuan dan Keluarga Berencana ;Bahwa benar, saksi pernah meneliti proposal proposaltersebut ;Saksi tidak ingat berapa jumlah proposal yang saksi telititersebut ;Yang saksi teliti dan periksa adalah ada kegiatan, susunanpengurus, tanda tangan Kepala Desa atau Camat ;Apabila proposal yang

Proposal Bantuan untuk berobat atas nama SUSI AGUSTINA, A.md.Staf Dinas PPKAD Lobar dan kwitansi.323. Prposal bantuan berobat an. BILQIS ZAYYANI HANUM putri dariHAERIAH, S.Pd. dan kwitansi.324. Proposal bantuan dana untuk Pagar keliling dn rabat Vaving BlokKantor Desa Dasan Geres Gerung Lobar dan kwitansi.325. Proposal bantuan dana untuk operasi Mata an. TGH. SAFWAN HAKIMdan kwitansi.326. Proposal Dana bantuan ruang perpustakaan PANTI Asuhan SalehHambali Bengkel Labuapi Lobar dan kwitansi.327.

Sikka No.40/16/7032 tanggal 29 Desember 1969 danSurat Keterangan Kepala Dinas PPKAD Kab.Sikka Nomor DPPKAD 30/67/2015 tanggal26 Pebruari T.12 Fotocopy Surat Ijin Pakai Tanah Nomor 0)2/Pem/1980 tanggal 1 April 1980; T.13 Fotocopy kwitansi Leges sebagai sumbanganke Pemerintah kota Maumere tanggal 9 April T.14 Fotocopy Surat Ijin Pakai Tanah Nomor 02/PEM/1985 tanggal 1 Maret 1985; T.15 Fotocopy Kwitansi leges sebagai sumbanganke Pemerintah kota Maumere tanggal 1 Maret T.1 6 Fotocopy Sertifikat Hak Pakai

Dinas PPKAD,;; Komisi 3 berjumlah 5S orang yang membawahi 12SKPD yaitu;1. Dinas nakertranspar; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pora; 222 2 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn7. Dinas Perindagkop; 8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB; 9. Kantor Perpustakaan Daerah; 10.Badan ketahanan Pangan; 11.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 12.Bagian Kesra Setda; Bahwa saksi pernah bertemu dengan M.

Anwar sebagai wakil Ketua II, sedangkan jumlahanggota ada 22 orang yang terdiri dari 3 Komisi; Bahwa Komisi II bermitra dengan beberapa SKPD yakni Bappeda, Dinas PU,Dinas Perindagkop, Dinas Tanak, Dinas Hutbun, Dinas Lutkan, Dispenda,Dishub, Distamben, Dinas PPKAD; Bahwa memang pada tahun 2013 DPRD Kabupaten Seruyan ada melakukanpembahasan APBDP dan APBD tahun 2014, dimana pada tanggal 18 sampaidengan tanggal 23 Desember 2013 dilakukan pembahasan APBD tahun 2014kemudian ditetapkan pada tanggal 24

Dan Komisi II bermitra dengan Bappeda, Dinas PU, DinasPerindagkop, Dinas Tanak, Dinas Hutbun, Dinas Lutkan, Dispenda, Dishub,Distamben, Dinas PPKAD,; Bahwa memang pada tanggal 23 Desember 2013 H.Baharuddin pernah datang keruangan Komisi II seingat saksi pada saat sidang berlangsung, tapi hanyamemantau saja namun saksi tidak ingat berapa lama H.Baharuddin di ruanganKomisi II tersebut; 67Bahwa saksi tidak pernah melihat SMS dari dari H.Tunik; Bahwa setahu saksi pada tanggal 23 Desember 2013 semua anggota

TT.4;Foto copy surat keterangan bebas hutang pajak daerah Nomor 973/116/IX/DPPKAD/2014 tertanggal 11 September 2014 yang ditanda tangani oleh KepalaBidang Pengelolaan Pendapatan UB Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan padaDinas PPKAD, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tandaT1,2.