PDS03/SANGG/FD. 1/12/2008tertanggal 22 Desember3 Surat Penetapan hari sidang No. 03/Pen.Pid/2009/PN.SGU tertanggal 5JanuariTelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyaMECNUNUUL ona nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn rn ncn nn cnn cnc ncn cnn cc ns ccas1Menyatakan terdakwa SURYONO, SE Bin SUTARTO bersalah melakukantindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum padaDakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Ayat (1), (2),(3) UU RI Nomor 31

BRI kurang lebih sebesar Rp. 66.000.000, (enam puluh enam juta rupiah)atau setidak tidaknya kurang lebih sejumlah itu;Perbuatan terdakwa SURYONO, SE Bin SUTARTO sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan tambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberatasanTindak Pidana Korupsi jo.

Pasal55 ayat (1) ke le jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan tambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan TindakPidana

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan tambahdengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan tambahdengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 3186Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Sebesar Rp. 61.650.000.00, (enam puluh satu juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu.Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIRHal.4 dari 16 hal. Put. No.1447 K/PID.SUS/2009 Bahwa ia Terdakwa Drs.

PATRAS ANDARIA, S.Pdhanyalahberdasarkan pertimbangan dan analisa sendiri dan tidak berdasarkan faktafakta dalam persidangan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan NegeriLuwuk telah salah melakukan : tidak menerapkan atau menetapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal semua perbuatan yangdilakukan oleh yang kami dakwakan secara Subsidaritas yaitu dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP. Subsidair : Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Esra Tarigan, S.T tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

HANG HUVANG anak dariPETRUS HUVANG HIPO tidak terbukti kesalahannya secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisesuai dengan dakwaan Primair2. Membebaskan Terdakwa An. Tn.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Tindak PidanaHalaman 41dari45 Putusan Nomor 10/PID.TPK/2020/PT SMRKorupsi jo.

2 ayat (1) Jo.

FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dandiancam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 1999 tentang

Fahrul Suraiawan Sirang, SE tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan Kepada terdakwa tidak terbukti dantidak terbuktinya dakwaan tersebut dalam pertimbangan hukumnyaHalaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT KDImenyatakan bahwa salah satu unsur dalam dakwaan tersebut yaitu unsurmelawan hukum tidak terpenuhi dengan memberikan alasan pertimbangansebagai berikut : Bahwa secara implisit penyalahngunaan wewenang esensinya merupakanperbuatan melawan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana korups'!

Sulawesi Tenggara mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimanatersebut di bawah ini;Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndangNomor 46 Tahun 2009 serta Peraturan PerundangUndangan lainnya yangbersangkutan.MENGADILI :

Lahir : 51 tahun/25 Mei 1965;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Puttondo RT.01 RW.01, KecamatanMangarabombang, Kabupaten Takalar;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Laikang, Kabupaten Takalar;Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:KESATUPRIMAIRSUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanajo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 TahunHal. 1 dari 17 hal.

Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana jo.

untuk masyarakat;e Pasal 132 ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah;e Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau menegsahkan dokumenyang berkaitan dengan surat bukti menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaranatas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti yang sah;Perbuatan terdakwa MIRZAL, SH.MM tersebut di atas diatur dan diancam hukumanmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Subsidair;berdasarkan ~ SSTTTATTTTATA AAAI

Daerah sekurangkurangnyasebesar Rp. 3.020.894.406.00 ; 20220222 nn nn ne nnnnnnee Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dalam hal ini PemerintahKabupaten Bima menderita kerugian keuangan sebesar Rp.3.020.894.406.00 (tiga milyar dua puluh juta delapan ratus sembilan puluhempat ribu empat ratus enam rupiah ) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu j 27202222022 nn nn nnn nnn nnn nen n en nn nen nennnenePerbuatan Terdakwa AHMAD SAMAILA, S.Sos tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

. 2 ayat (1) jo Pasal. 18 ayat (1)huruf b jo Pasal 18 ayat (2) Undangundang No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No.20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana ;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa AHMAD SAMAILA, S.Sos, selaku pemegang Kas padaSekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bima berdasarkan Surat KeputusanBupati Bima No.01 Tahun 2004 tanggal. 02 Januari 2004 secara berturutturutsehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut sejak

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsepkonsep hukum yang terkandung dalam unsurunsur tindak pidanatersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidanasecara tepat dan benar; Judex facti telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhiunsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,Hal. 26 dari 28 hal.

HASBULLAH, SE, M.Si, Ak ;Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor : 20 tahun 2001 JoPasal 55 Ayat (1) ke le KUHPidana ;pest ATR FUTEAMETTTARAT

tersebut;

• Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst 5 September 2024 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Siti Zaenabun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menyatakan Terdakwa SIGIT HENDRO PURNOMO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI. No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI.No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaanPrimair Penuntut Umum.2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf ahuruf b Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUU.

(Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.SUBSIDIAIR:Bahwa la terdakwa LEONARD PINGAK selaku Anggota DPRD PropinsiSulawesi Tenggara periode masa Bhakti tahun

(lima belas jutarupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana tersebutdiatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah perbuatanyang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut dapat terbuktiataukah tidak ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan sebagai berikut :PrimairSubsidiairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah

Sultra periode tahun 1999 2004 dan periode2004 2009 tidaklah memenuhi kualifikasi subyek / pelaku sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangundangNo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamdakwaan PRIMAIR.Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang R.I.

Terdakwa telahmembenarkan identitasnya sesuai Dakwaan Penuntut Umum serta sepanjangpersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenarsehingga yang bersangkutan telah memenuhi syaratsyarat untuk dijadikanterdakwa dalam Tindak Pidana Dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukanyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negarasebagaimana dimaksud Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut Hukum.2.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI,Negara dirugikan sebesar Rp.45.668.200, (empat puluh lima juta enam ratusenam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).Perbuatan terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Sos BIN MARJUNI tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secaramelawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

pada Kejaksaan Negeri Tulungagung telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat syaratsebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, maka Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang.....30Menimbang, bahwa Terdakwa IMAM SUHADI, S.SOS, BIN MARJUNItelah diajukan ke Pengadilan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang disusun secara subsidairitas :Primer, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;Subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 joUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim TingkatPertama telah menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan subsider ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Tingkat Bandingsependapat

dengan pertimbangan dalam putusan terhadap perkara a quo, danmengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memutusperkara a quo terkecuali mengenai pertimbangan yang menyatakan bahwaTerdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan primer dan penjatuhan pidana denda Majelis Hakim Tingkat Bandingtidak sependapat ;Menimbang, bahwa dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 yangunsur

R tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalamDakwaan Primair;2. Menyatakan Terdakwa dr.

KADAM dan TerdakwaIl DENNY INDISARI, ST binti SOETJIPTO juga mendapatkan keuntungansebesar Rp.6.000.000, (Enam Juta Rupiah) ;Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa bersama dengan NYOMANWIRYADHARNA tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.728,000.000, (Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah), sesuaidengan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor4503/PW1115/2004 tanggal 09 Desember 2004 ;Bahwa perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidanasesuai Pasal

2 ayat (1)) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa NUR RIFA!

Binti SOEPRAPTOMO KADAM, Terdakwa Ill.DENY WINDIASARI, ST Binti SOETJIPTO, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;Menyatakan Terdakwa NUR RIFA! Bin PRNYONO, Terdakwa Il. HATMIHANDAYANINGSIH, SE.

PutusanPengadilan Negeri Semarang) terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair, Perouatan Terdakwa diaturdan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Subsidair, Perbuatan Para Terdakwa diatur dandiancam sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor:31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Drs.H.

SAKAR terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H.

Tanggal 4 Juni 2008, yangpada pokoknya, melakukan Tindak Pidana Korupsi, yakni :Dakwaan Primair :Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No : 31/1999, sebagaimanatelah dirubah dengan UURINO: 20/2001, Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Jo Pasal 55 ke1 KUHP ;Dakwaan Subsidair: Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UURI No : 31/1999, sebagaimana telahdirubah dengan UURI NO : 20/2001, Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Jo Pasal 55 ke1 KUHP ; .

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo.

Henry Panjaitan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

Judex Facti telah keliru menafsirkan yang secara melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 sehingga JudexFactipun keliru dalam mempertimbangkan unsur memperkaya dirisendiri .....Hal. 22 dari 39 hal. Put.

korporasi sudah terbukti.Bahwa dengan telah terbuktinya unsur melawan hukum danunsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana diuraikan diatas sudah barang tentu terbuktipula unsur yang dapat merugikan keuangan Negara terbukti,karena dengan adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, secara melawan hukum, sudahpasti terjadi kerugian pada keuangan Negara.Bahwa dari uraian di atas Majelis sebenarnya berpendapat bahwaunsurunsur dari pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun1999 yang telah dirubah dengan undangundang No.20 tahun2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang kami dakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair sudah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa bersamasama dengan Drs.MARIM PURBA dan Ir.

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ; Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan didalam menilaiperbuatan Terdakwa tidak melawan hukum dengan alasan untukmemperoleh keuntungan yang besar adalah hal yang wajar dalamdunia bisnis/usaha ;Hal. 30 dari 39 hal.

yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp. 6.100.000.000, (enam milyar seratus juta rupiah) atau setdaktidaknya sebesar jumlah itu, Sesuai dengan laporan hasil AuditPenghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak PidanaKorupsi dalam pemberian pembiayaan untuk proyek scrap besi ex kapalKargo di Bengkulu Nomor : SR 5992/PW 11/5/2011 tanggal 14 Desember2011dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor : 31Tahun 1999 Jo Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menyatakan terdakwa BAGUS JOKO SURANTO Als ANTO terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanakorupsi melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RINomor :31 Tahun 1999 jo UndangUndang RI Nomor :20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor :31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS JOKO SURANTO AlsANTO dengan

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdiubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, demikianjuga penjatuhan pidana terhadap terdakwa dirasa sudah memenuhi rasakeadilan masyarakat, sehingga dengan demikian pertmbangan Hakim TingkatPertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan MajelisHakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini

;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, makakepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat, akan ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang KUHAP dan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNo. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP serta pasalpasal lain dariperaturan perundangundangan yang bersangkutan

GUNAWAN SUTEDJO, MM. tersebut diatasdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun2001;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJO, MM. Komisaris PT.

GUNAWAN SUTEDJA, MM tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 yang didakwakan padaDakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJA, MM dilepaskan dariDakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Ir.

pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis HakimHal. 26 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Parigi tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2 dan 3,UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor: 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor: 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah