li>Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 83/SK-36.03.UP.02.04/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Susunan Tim I Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Tahun Anggaran 2019;

WAHYU HERMANWIBOWO, S.H. dan KLETUS BUTU DAGANG, S.H. adalahAdvokat/Penasehat Hukum dan Asisten dengan surat ijin beracaradari PERADI Nomor: 95.10184, 9810416 berkantor di JalanOndikleo 18 Perumnas I Waena Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 11 Agustus 2011, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 16Agustus 2011 dibawah register Nomor: W30U1/15/HK.02.04/2011;MELAWANEMMA ITAAR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan AlamIndah

Oktober 2011 dibawah register Nomor: W30U1/03/HK.02.04/2011; DANKANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, beralamat di Jalan Sumatera No.14 Dok IV Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II; PENGADILAN TINGGI tersebut; n Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 47/Pen.Pdt/2011/PT Jpr., tanggal 28 Oktober 2011, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 89/Pdt.G/2010/PN.Jpr., tanggal 10 Agustus 2011 dalam tingkat banding

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah mendaftarkan rencanapernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Badau akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untukmelaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:B.72/KUA.02.04/PW.01/05/2019 dan B.75/KUA.02.04/PW.01/05/2019tanggal 31 Mei 2019 dan, maka oleh karena itu Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Tanjungpandan dapat memberikan dispensasikawin kepada anak Pemohon tersebut;Berdasarkan

terdekat dari para Pemohon tersebut diatas, para Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukanpertanyaan ataupun memberikan keterangan tambahan;Bahwa, selain keterangan orangorang terdekat dari para Pemohontersebut di atas, untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, para Pemohonjuga telah mengajukan bukti tertulis/ suratsurat, berupa:a.Asli Formulir N.9 tentang Penolakan Pernikahan atas nama ANAKPEMOHON I, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badau,Kabupaten Belitung, Nomor B.75/Kua.02.04

Asli Formulir N.9 tentang Penolakan Pernikahan atas nama ANAKPEMOHON Il, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badau,Kabupaten Belitung, Nomor B.72/Kua.02.04/Pw.01/05/2019, bermeteraicukup, bukti (P.2);. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON nomor NIK190205140373000X yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 20 Maret 2012 bermeterai cukupdan telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.3);.

dalam perkara ini3.2.yang bersifat konkrit adalah:a)Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenLombok Tengah/Tergugat tentang penerbitan objeksengketa adalah berwujud, tertentu atau dapat ditentukan berupa Sertipikat Hak Milik atas bidang tanahatas nama Mawardi, yang telah beralin ke atas namaBaiq Meira Priestiwathie berdasar Akta Jual Beli No.84/2013, tanggal 17072013, yang tidak berhak di atasobjek sengketa;Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenLombok Tengah/Tergugat, dengan surat NomorMP.02.04

/86.52.02/II/2020, tanggal 25 Februari 2020;Keputusan banding Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Provinsi NTB dengan surat Nomor : MP.01.02/20852/IV/2020, bertanggal 28 April 2020, yang diterima Penggugat pada tanggal 10112020, adalahsurat yang bersifat konkrit;Maka objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata UsahaNegara itu adalah tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentuatau dapat ditentukan;Bersifat Individual;a)Bahwa surat Nomor : MP.02.04/86.52.02/II/2020, tanggal 25 Februari 2020 oleh Tergugat

Surat Keputusan Tata Usaha Negara dengan surat Nomor :MP. 02.04/86.52.02/II/2020, tanggal 25 Februari 2020 olehTergugat, dan surat Bapak Kepala Kantor Wilayah BPNNTB di Mataram dengan Nomor : MP.01. 02/20852/IV/2020, bertanggal 28 April 2020, adalah membuktikan ketidakpedulian Tergugat terhadap penelitian data yuridis dandata fisik di atas tanah objek sengketa dimaksud;Il.

Penggugat sangat berkeberatan dengan jawaban Tergugat dengan surat Nomor : MP.02.04/86.52.02/II/2020,pada tanggal 25 Februari 2020;2.2. Kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan(banding) kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi NTB di Mataram pada tanggal 27 Februari 2020, dimana surat Penggugat lengkapdengan mencantumkan alamat email : fazikka@gmail.com 0821 221 11340, dan;2.3.

Bukti P2 : Surat Berkeberatan atas Surat BalasanNo.MP.02.04/86.52.02/II/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan PertanahanNasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah,tanggal 27 Februari 2020 (fotokopi sesuaidengan aslinya);Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN. Mtr.3. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89.

., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapuradibawah Nomor Register : W.30.UI/05/HK.02.04/2012 tanggal 07 Februari 2012 setanjutnyadisebut sebagai Pembanding semula Penggugat;L A W A N1. BAHARUDIN, S.H. (cucu dari Haji Djari Daeng Parani), pekerjaan Swasta, alamat Jl.TanjungBase "G" No.74 Jayapura, yang selanjutnya sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I;2.

memberikan kuasa kepada JUHARI, SH., dan AMOS KARETH,SH., Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat/Pengacara Konsultan Hukum yang berkantor padaHal 1 dari 5 hal.Putusan No.4/PDT/2014/PT.JPRKantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum JUHARI, SH dan REKAN yang beralamat diRumah Murah Blok K No. 04 Komplek BTN Skyline Muria Kotaraja Dalam, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 18 April 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura dibawah Nomor Register: W.30.UI/12/HK.02.04

2017/PN.Kditanggal27Maret2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secarasah kepada PenuntutUmumpada tanggal 29 Maret2017sesuaiaktapemberitahuanpermintaan banding Nomor22/Akta.Pid/2017/PNKditanggal29 Maret 2017 ;Menimbang, bahwaataspermintaan bandingtersebutTerdakwatidakmengajukanmemoribanding ;Menimbang, bahwa baikPenuntutUmummaupunTerdakwa telahdiberikesempatanuntukmempelajariberkasperkara (inzage)sesuaisuratpemberitahuanuntukmempelajariberkasperkaramasingmasingNomor W23.U1/693/HN.02.04

/IV/2017 tanggal 5 April 2017danNomor W23.U1/694/HN/02.04.IV/2017 tanggal 5 April 2017 selama 7(tujuh) harikerja, terhitungmulaitanggal5 April 2017 sampaitanggal 13 AprilHalaman3Darihalaman6 PutusanNo.63/PID/2017/PTSUL TRA2017, sebelumberkasperkaradikirimkePengadilanTinggi SulawesiTenggara ;Menimbang, bahwapermintaanakanpemeriksaandalamtingkatbandingolehTerdakwatelahdiajukandalamtenggangwaktudantatacarasertasyaratsyarat yang ditentukandalamUndangUndangmakapermintaan bandingtersebutsecara formal dapatditerima

Bakum RTI/RWI (belakang CNI) PerumnasII.Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasaKhusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KlasIA Jayapura padatanggal 5 Nopember 2012 dibawah Register Nomor :W.30.UI/02/HK.02.04/2012,Semula sebagai TERGUGAT/Sekarang PEMBANDING. ;Melawan: RONNY SHALDY.: pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan, alamat Jln.Yabaso Sentani (Hotel Semeru) Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :JAMES SIMANJUNTAK, SH.

Entrop Jayapura Selatan, berdasarkan surat kuasa Khususyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KlasIA Jayapura padaini ;tanggal 16 Juli 2012 dibawah Register Nomor :W.30.UI/11/HK.02.04/2012, Semulasebagai PENGGUGAT/Sekarang TERBANDING.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dariWalikota Batu selaku Tergugat dengan Nomor : 180/1/422.012/2018Tanggal 18 Pebruari 2018 (surat pengantar dari Wakil Panitera PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Tanggal 21 Pebruari 2018 NomorW3.TUN1/529/K.per.02.04/2/2018) j2nnnnn wenn ence nee eeeMenimbang, bahwa Kuasa Terbanding/ Penggugat dengan SuratNomor : 302/UM/HFA/11/2018 Tanggal 26 Pebruari 2018 menyatakan tidakberkeberatan atas pencabutan upaya hukum terhadap Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya

Tanggal 1November 2017 yang dilakukan oleh kuasa Pembanding / Tergugat (SuratPengantar dari Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.Tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor : W3TUN1/668/K.Per.02.04/2/2018) ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat Permohonantersebut beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan bandingtersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan

Prosedur Tetap (Protap) Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentangVaksinasi Meniningitis Meningokokus dan Penerbitan /nternationalCertificate of Vacccination (ICV) bagi Jemaah Umroh Romawi Ill.7 yangmenyatakan : Penarikan Restribusi dalam rangka penerbitan ICV diatursesuai ketentuan yang berlaku pada PP.13 Tahun 2009 tentang Jenisdan Tarif Penerimaan Negara bukan Pajak.

Prosedur Tetap (Protap) Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentangVaksinasi Meniningitis Meningokokus dan Penerbitan /nternationalCertificate of Vacccination (ICV) bagi Jemaan Umroh Romawi III.7yang menyatakan : Penarikan Restribusi dalam rangka penerbitanICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada PP. 13 Tahun 2009tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara bukan Pajak.

HK.02.04/D/11.4/220/2009, angka III.3;Bahwa dalam penerimaan uang kesejahteraan yang dibagikan Ary Danial,kenapa Pemohon Kasasi/Terdakwa dituntut dan diseret ke ranah hukum,sedangkan yang membagibagikan uang yaitu Ary Danial (Bendahara) danIndriani (penanggungjawab Kasubag Tata Usaha) ke semua pegawai KKPPekanbaru tidak dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

HK.02.04/D/II.4/220/2009, khususnya angka III.3 perinal Sarana dan Prasarana;Bahwa pertimbangan judex facti dalam halaman 111, paragraf 1,menyebutkan bahwa KKP Pekanbaru telah mendapatkan dropping dariNegara padahal faktanya jelas bahwa tahun 2011 Negara tidakmenyediakan vaksin dan juga tidak dianggarkan dalam DIPA 2011.

HK.02.04/D/Il.4/220/2009, angka Ill.38, Surat Kemenkes yaitu No.PM.01.04/D.II/1253/2011 tanggal Agustus 2011 dan Surat No.TU.01.01/XIV/0242/ 2011tanggal 14 Februari 2011 dan telah memungut PNBP sesuai dengan PPNo.18 Tahun 2009, sebagai perbandingan malahan sekarangberdasarkan PP No.21 Tahun 2013 PNBP telah naik menjadiRp305.000,00;c.

Bahwa Para Penggugat dan anggota Koperasi Mulya Mandirilainnya memiliki hubungan Kerja Sama dengan Tergugat Ill yangtertuang dalam Surat Perjanjian No : 02.04/SPK/028/XII/2009, tertanggal29 Desember 2009 tentang Kerja Sama Pembangunan dan PengelolaanKebun Plasma Kelapa Sawit Pola Kemitraan antara Tergugat danTergugat III. (Bukti P 3)4.

Bahwa dalam Surat Perjanjian No : 02.04/SPK/028/XII/2009tertanggal 29 Desember 2009 telah ditetapkan dan diatur KewajibanPara anggota Koperasi yaitu yang tertulis di dalam Pasal 4 ayat 2 point(c) yang menyatakan Sebagai berikut Unit cost III terdiri dari tahuntanam 2005 sebesar Rp. 34.248.000, / ha (tiga puluh empat juta duaratus empat puluh delapan ribu rupiah perhektar).5.

Foto copy Surat Perjanjian Nomor 02.04/SPK/028/XII/2009tentang kerja sama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasmakelapa Sawit Pola Kemitraan, diberi tanda P3;4. Foto copy Grosse Salinan akta no 94 tentang Perjanjian KerjaSama Pantara PT. Bank Riau Kepri, cabang Pasir Pengaraian, PT.Perdana Inti Sawit Perkasa dan Kopergasi Unit Desa Mulya Mandiri,diberi tanda P4;5.

putusan ini,maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini termaktubdalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan dalam putusan perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perwakilan Kelompokdari Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Perwakilan Kelompok,Penggugat baik untuk dirinya sendiri maupun perwakilan merasa dirugikansehubungan dengan Surat Perjanjian No : 02.04

Keputusan dekan Nomor 648/UN2.F1.D/HKP.02.04/2015, tanggal 7September 2015 Perihal Tidak laik Lanjut Studi Mahasiswa FakultasKedokteran Universitas Indonesia;27. Oleh karena itulah, Obyek sengketa yang ditetapkan Tergugat dihasilkanberdasarkan hasil proses evaluasi studi Penggugat yang tidak adil danmelanggar asas kepastian hukum (rechtszekerheidsbeginsel);G.

Keputusantersebut merupakan pelengkap dari Keputusan Dekan FakultasKedokteran Universitas Nomor 648/UN2.F1.D/HKP.02.04/2015tentang Kriteria Tidak Laik Lanjut Studi Mahasiswa FakultasKedokteran Universitas Indonesia;2.

Bukti P28Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas IndonesiaNomor: 356/UN2.F1.D/HKP.02.04/2017, tertanggal 21 Juni 2017tentang Ketentuan Lanjut Studi Bagi Mahasiswa DalamProgram Pendidikan Tahap Sarjana Kedokteraan dan TahapProfesi Dokter (print out);Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas IndonesiaNomor: 648/UN2.F1.D/HKP.02.04/2015, tanggal 07 September2015 tentang Kriteria Tidak Laik Lanjut Studi MahasiswaFakultas Kedokteran Universitas Indonesia (print out);Keputusan Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas IndonesiaNomor: 451/H2.F1.D/HKP.02.04/2014, tertanggal 25 Juni 2014tentang Petunjuk Teknis Yudisium Program Studi PendidikanDokter (print out);Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas IndonesiaNomor: 289/H2.F1.D/HKP.02.04/2014, tanggal 26 Maret 2014tentang Mekanisme Pengajuan Peninjauan Kembali HasilPenilaian Mahasiswa (Student Appeal) Program PendidikanDokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (print out);Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan

/2014tentang Petunjuk Teknis Yudisium Program Studi PendidikanDokter (fotokopi Sesuai dengan asili);Keputusan Dekan FKUI Nomor: 648/UN2.F1.D/HKP.02.04/2015tentang Kriteria Tidak Laik Lanjut Studi Mahasiswa FakultasKedokteran UI (fotokopi Sesuai dengan asli);Keputusan Dekan FKUI Nomor: 356/UN2.F1.D/HKP.02.04/2017tentang Ketentuan Lanjut Studi Bagi Mahasiswa DalamProgram Pendidikan Tahap Sarjana Kedokteran Dan TahapProfesi Dokter (fotokopi sesuai dengan asili);Riwayat Akademik Mahasiswa atas nama Jogi

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telahmenikah secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 18 Nopember2006, bertepatan dengan 26 Syawal 1427 H sebagaimana tercatat dalamDuplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.II.02.04/PW.01/128/2011, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok,Kabupaten Banyumas tertanggal 17 Maret 2011. Dalam status duda beranak2 (dua) dan janda beranak 3 (tiga) ;.

agar Pemohon mengurungkan kehendak cerainyadan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namuntidak berhasil ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohonyang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak dapat di dengar keteranganjawabannya karena tidak hadir di persidangan ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan AktaNikah No.Kk.II.02.04

Purwokerto;Menimbang, bahwa pertamatama surat permohonan Pemohon telahterdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakimtelah berusaha menasehati Pemohon agar mengakhiri sengketa rumahtangganya dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia denganTermohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangansaksisaksi yang dikuatkan pula dengan fotokopi Duplikat Kutipan Akta NikahNo.Kk.II.02.04

KK.II.02.04/Pw.01/214/2015 tertanggal 29 Desember 2015 dari Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, pernikahan antara SRIWAHYUNI dengan AKHMAD FUADI tidak dapat dilaksanakan karena SRIWAHYUNI belum cukup umur.Bahwa antara anak Pemohon SRI WAHYUNI dengan AKHMAD FUADI telahberkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun.Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan Nasab yangdilarang untuk menikah.Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon

tanda (P.2) ;Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3302171402055214 dengan Kepala KeluargaTARKIM alias TARKIM TARSIKIN bin WANUDI yang dikeluarkan oleh KepalaBKCKB Kabupaten Banyumas tertanggal 12 September 2012 (bukti P.3);Surat Kelahiran nomor : 63/VII/2007 atas nama SRI WAHYUNI binti TARKIMyang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panusupan Kecamatan Cilongok KabupatenBanyumas tertanggal 07 Juli 2007 (bukti P.4);Surat Model N8 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok CilongokKabupaten Banyumas nomor KK.II.02.04

Surat Model N9 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok CilongokKabupaten Banyumas nomor KK.II.02.04/Pw.01/214/2015 tanggal 29 Desember2015perihal Penolakan Pernikahan (bukti P.6);Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohonjuga mengajukan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama :1.ARIF SUDARNO bin MUHAMMAD DJAERI umur 46 tahun, agama Islam,pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT 005 RW 006 Desa/Kelurahan Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

Prima Jasa Tirta Lima yang tidak lain adalah anakkandung terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo, sehingga tidak melaksanakanpekerjaan dilapangan sesuaian dengan spesifikasi yang terdapat dalamdokumen kontrak Nomor IK.02.04/KONTFIS/SKPA/Pelaks.PBLSB/15/VI2013 dan Addendum 1 kontrak nomor IK.02.04/AD.IFIS/SKPA/Pelaks.PBLSB/15.A/X2013 tanggal 21 Oktober 2013.Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan olehahli dari Politeknik Negeri Padang dan disaksikan oleh Pejabat PembuatKomitmen

/KONTFIS/SKPA/Pelaks.PBLSB/15/VI2013 tanggal 24 Juni 2013 dan adeendum kontrak Nomor : IK.02.04/SDD.

PBLSB/16.A/X2013 tanggal 21Oktober 2013.49) 1 (satu) berkas ACTUAL CHECK Surat Perjanjian No IK.02.04/KONTFIS/SKPA/Pelaks.PBLSB/15/IV2013 tanggal 24 Juni2013 ADDENDUM KE No IK. 02.04/ADDFIS/SKPA/Pelaks.PBLSB/15.A/X2013 tanggal 21 Oktober 2013.50) Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pembangunan PSDPenataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittingg!Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Prop.

PBLSB/16.A/X2013 tanggal 21 Oktober 2013.49) 1 (satu) berkas ACTUAL CHECK Surat Perjanjian No IK.02.04/KONTFIS/SKPA/Pelaks.PBLSB/15/IV2013 tanggal 24 Juni2013 ADDENDUM KE ! No IK. 02.04/ADDFIS/SKPA/Pelaks.PBLSB/15.A/X2013 tanggal 21 Oktober 2013.50) Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pembangunan PSD Penataandan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi SatkerPenataan Bangunan dan Lingkungan Prop.

PBLSB/16.A/X2013 tanggal 21Oktober 2013.49) 1 (satu) berkas ACTUAL CHECK Surat Perjanjian No IK.02.04/KONTFIS/SKPA/Pelaks.PBLSB/15/IV2013 tanggal 24 JuniHalaman 61 dari 65 Putusan Nomor 6 /TIPIKOR/2017/PT PDG2013 ADDENDUM KE No IK. 02.04/ADDFIS/SKPA/Pelaks.PBLSB/15.A/X2013 tanggal 21 Oktober 2013.50) Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pembangunan PSDPenataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittingg!Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Prop.

perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetapberagama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadappernikahan Pemohon dengan Pemohon Il;Bahwa oleh sebab itu, Pemohon dan Pemohon II memohon kepada KetuaPengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentangsahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampudibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor:Pelum.475/149/IV/02.04

Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: Pelum.474/126/IV/02.04/2021,atas nama Nggesu Husen, yang dikeluarkan oleh Kantor DesaHalaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Ed.Ndoriwoi, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende tanggal 12 April2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen,bukti P.1;1.2.

Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: Pelum.474/127/IV/02.04/2021,atas nama Masah Nipo, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ndoriwoi,Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende tanggal 12 April 2021. Buktitersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.2;2. Bukti Saksi:2.1. xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggalxxx.

Pendaftaran RP ...... 0...ATK Perkara RP ...... 02.04.Panggilan RP ...... 02.04.Redaksi RpMeterai RpJumlah RpBahwa pada tanggal 30 September 2005, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai sebagaimanaternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/08/X/2005 tanggal 30 September2005;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai manalayaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan

Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan PenyehatanLingkungan Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.04/D/II.4/220/2009 tanggal25 Pebruari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan PenerbitanInternational Certificate of Vaccination (ICV) bagi jemaah lbadah.

Dari ketentuan tersebut telah jelas tidakdiperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yangtidak ada aturanya walaupun apapunalaSANNy@ 5 2222 none nnn ne eeeProsedur Tetap (Protap) Nomor :HK.02.04/D/II.4/220/2009tentang vaksinasi meniningitis meningokokus dan penerbitanInternational Certificate of Vacccination (ICV) bagi jemaan UmrohRomawi Ill.7 yang menyatakan : Penarikan Restribusi dalamrangka penerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku padaPP. 13 tahun 2009 tentang Jenis dan tarif

Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan PenyehatanLingkungan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009tanggal 25 Pebruari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus danPenerbitan International Certificate of Vaccination (ICV) bagi jemaah lbadah.

Prosedur Tetap (Protap) Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentangvaksinasi meniningitis meningokokus dan penerbitan InternationalCertificate of Vacccination (ICV) bagi jemaan Umroh Romawi Ill.7 yangmenyatakan: Penarikan Restribusi dalam rangka penerbitan ICV diatursesuai ketentuan yang berlaku pada PP. 13 tahun 2009 tentang Jenis dantarif Penerimaan negara bukan Pajak.

Hal tersebut diperkuat oleh Prosedurtetap Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/ 2009 tentang vaksinasi meniningitismeningokokus dan penerbitan International Certificate of Vacccination(ICV) bagi jemaan Umroh Romawi III.7 yang menyatakan: PenarikanRestribusi dalam rangka penerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yangberlaku pada PP. 13 tahun 2009 tentang Jenis dan tarif PenerimaanHalaman 111 dari214 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN. PBR112negara bukan Pajak.

perkara perdatapada peradilan tingkat banding memutuskan sebagaiberikut ini, dalam perkara antara:GANDI GAN, pekerjaan Swasta,beralamat di Jl.JendralAhmad Yani No.47 Jayapura Kota Jayapuradalam hal ini memberi kuasa kepada H.BASO ITUNG, S.H, Advokat/Pengacara yangberkantor di Jl.Semeru No.36 Dok V AtasJayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus(Untuk Naik Banding) tertanggal Jakarta,24 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal1092012 dengan register nomor: W.30.UI/11/HK.02.04

Advokat danAsisten Advokat yang berkantor di Jl.Angsa Angsa No.18 Jalur I Furia KotarajaKota Jayapura berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 29 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJayapura pada tanggal 12 Mei 2011 denganregister nomor : W.30.UI/8/HK.02.04/2011sebagai TERBANDING, semula sebagai PENGGUGAT CONVENTIE/TERGUGAT RECONVENTIE;2./ DANDANSYAMSUDDIN SIBA,pekerjaan Swasta,beralamat di Gg.Melati III No.194 Perumnas I RT.004/RW.06Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura

Amphibi AL No.69 Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapurapada tanggal 03 Oktober 2011 #4denganregister nomor : W.30.UI/01/HK.02.04/2011sebagai TURUT TERBANDING, semula sebagaiLURUT THERGUGAT 7 HHH SHH + GHMajelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua PengadilanTinggi Jayapura Nomor:01/PDT/2013/PT.JUPR., tertanggal14 Januari 2013 tentang Penunjukkan dan Susunanmajelis hakim untuk memeriksa dan

perkara Nomor :100/G/2016/PTUN.SBY sehubungan berkas perkara tengah dipersiapkan untukdikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai SuratPemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 100/G/2016/PTUN.SBY.tanggal 22 Desember 2016 (Bundel B);Menimbang, bahwa Berkas Perkara Nomor : 100/G/2016/PTUN.SBY (BundelA dan Bundel B) dikirim oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat tanggal 10 Januari2017 Nomor : W3TUN1/151/K.Per.02.04

Surabaya pada hari itu juga, dan atas Memori Banding yang diajukanPembanding/Tergugat telah disampaikan kepada Terbanding/penggugat sesuaiHal. 6 Putusan No: 17/B/2017/PT.TUN.SBYSurat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 100/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 17 Januari 201 75 222 ==Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat olehPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya sesuai Surat tanggal 17 Januari 2017 Nomor : W3TUN1/252/K.Per.02.04

SBY. tanggal 13 Pebruari 201 7;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Penggugatoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor : W3TUN1/526/Kper.02.04/II/2017 yang diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 16 Pebruari 201 7; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telahmenerima tembusan Surat Pembanding/Tergugat tanggal 1 Maret

Desember 2016 dan terima di PengadilanNegeri Kendari pada tanggal 19 Desember 2016 dan memori bandingtersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 19 Desember 2016 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telahdiberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelumdikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari sesuai surat pemberitahuanHal 5 dari 8hal Putusan Nomor 360/PID.SUS/2016/PT.KDI.mempelajari berkas perkara masingmasing Nomor W23.U1/2490/HN/02.04

/X1/2016 tanggal 20 Desember 2016 dan Terdakwa/Penasihat HukumNomor W23.U1/2491/HN/02.04/XIV/2016 tanggal 20 Desember 2016;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam Undangundang, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan olehPenuntut Umum, pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mejelis HakimPengadilan