peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1l s/d P.7 yangmerupakan bukti otentik, dimana kekuatan pembuktiannya adalahmempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna, makadinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antaraanak yang dimintakan perwalian yang bernama XXXX dan XXXXdengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai ibukandung, oleh karenanya semestinya menurut ketentuan pasal 47ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 559 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio

RekonpensiMenimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama tentang nafkah anak telahdidasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar maka dapat dipertahankan,namun nominalnya setelah mempertimbangkan akan kemampuan Tergugat Rekonpensi /Terbanding maupun kebutuhan yang wayar untuk saat ini, maka perlu diperbaiki menjadiRp.750.000, ( tuyuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa kemudian karena nafkah iddah dan mutah telahdipertimbangkan dalam konpensi karena merupakan hak Hakim secara ex oficio

di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugatdapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;Menimbang , bahwa talak dalam perkara ini dijatuhkan olehPengadilan, maka Jjenis talaknya adalah bain shugra , hal ini Sesuai Pasal119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undanguraang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Majelis Hakimsecara ex oficio

Wptidak tergolong istri yang nusyus lagi pula di persidangan tidak terungkap halyang menunjukkan Termohon termasuk istri yang nusyus, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian adalah kehendakdari Pemohon sebagai suami, maka meskipun Termohon tidak menuntut,namun Majelis Hakim secara eks oficio akan membebani Pemohonkewajiban yang harus ditanggung kaitannya dengan perceraian tersebutyaitu nafkah iddah dan mutah (Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi HukumIslam);Menimbang, bahwa

seorang istri yang diceraikan dengan talak satu rajmemiliki masa iddah dan selama menjalani masa iddah, istri tersebut tidakboleh dilamar/menerima lamaran dan masih menjadi tanggungjawab bagisuaminya, sehingga nafkah untuk istri yang menjalani masa iddah masihmenjadi tanggungjawab suaminya, oleh karenanya secara eks oficio MajelisHakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepadaTermohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sehinggauntuk selama masa iddah 3 bulan sebesar

HukumIslam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.S yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekat sekaliyaitu sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya semestinya menurut ketentuan pasal 47 ayat(2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secaraex oficio

Zulkifli Bin Ismail memiliki jabatan sebagaiImam Meunasah Gampong Pulo Pineung Meunasah Dua KecamatanJangka, dimana jabatan itu secara ex oficio dapat bertindak sebagai Nadzir,maka sangat jelas tindakan hukum Alm. Tgk. Zulkifli Bin Ismail yangmembuat Ikrar Wakaf sebagaimana dalil Para Penggugat adalah karenakedudukannya sebagai Nadzir dan bukan Wakif dari objek tanah kuburantersebut;3.3.

Zulkifli Bin Ismail pada saat itu menjabatsebagai Imam Gampong Pulo Pineung Meunasah Dua Kecamatan Jangkamaka secara ex oficio dapat bertindak sebagai Nadzir, karena jabatan itulaholehnya membuat Akta Ikrar Wakaf No. W.2/5/140 tahun 1993 tanggal 19September 1992;4.3.

Bahwa PPAIW diangkat oleh Menteri Agama berdasarkanperaturan Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 5 ayat (1), Pejabat PPAIW secaraex oficio berasal dari jabatan Kepala KUA, oleh karena PPAIWmerupakan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, atas tindakan hukumpejabat PPAIW itu berakibat hukum bagi badan hukum danperseorangan serta bersifat final, maka gugatan ini tidak dapat diadilioleh Pengadilan Negeri Bireuen, yang memiliki kewenanganmengadili gugatan a

ZulkifliBin Ismail (Pewaris dari Tergugat I, Il, Ill) hanya bertindak selaku Nadzir danex oficio dari jabatan Imum Meunasah Gampong Pulo Pineung MeunasahDua pada saat itu, oleh karenanya demi hukum gugatan ini tidak tepat danharuslah ditolak;14.

Bahwa PPAIW diangkat oleh Menteri Agamaberdasarkan peraturan Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 5 ayat (1), Pejabat PPAIWsecara ex oficio berasal dari jabatan Kepala KUA, oleh karena PPAIWmerupakan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, atas tindakan hukum pejabat PPAIW ituberakibat hukum bagi badan hukum dan perseorangan serta bersifat final,maka gugatan ini tidak dapat diadili oleh Pengadilan Negeri Bireuen, yangmemiliki kewenangan mengadili gugatan

ratusribu rupiah) maka Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak turunmenjadi Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, danselanjutnya Tergugat rekonvensi juga telah menyampaikan dupliknyasecara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat rekonvensihanya sanggup memberikan nafkah anak Rp.350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) setiap bulan, replik dan duplik tersebut selengkapnyatelah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara ex oficio

Dengan demikian, permohonan Pemohonsebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan denganmemberi izin kepada Pemohon untuk mennjatuhkan talak satu terhadapTermohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;Menimbang, bahwa secara ex oficio sesuai ketentuan pasal 41 huruf(c) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, Majelis telah menjelaskankepada Pemohon tentang kewajiban seorang suami yang akanmenceraikan istrinya yaitu nafkah iddah dan mutah;Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan mutah tersebut

No. 0079/Pdt.G/2016/PA.BluMenimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tertulis Termohon patut untukdikesampingkan dikarenakan tidak diajukan bersamaan dengan jawaban yangdinyatakan dalam gugatan balik (gugatan dalam rekonvensi), kecuali mengenai nafkahidah yang merupakan ex oficio hakim dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UndangUndangNomor Tahun 1974 Majelis Hakim secara ex oficio dapat menentukan besarnyamutah dan nafkah iddah tanpa harus

(KUA) di mana pernikahan tersebut dicatat dan atautempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan padasebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon pada petitum huruf c,Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah tidak tepat karena untukmemenuhi pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 07 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex oficio

Pengadilan Agama Mataram untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikahyang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohondan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untukdicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) UndangundangNomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakimberpendapat bahwa secara ex oficio

(sepuluh jutarupiah) karenan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensisecara inplisit tidak mampu untuk memberikan sejumlah yang dimaksud olehPenggugat Rekonvensi lebih lanjut Majelis Hakim mempertimabngkan bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa Majelis hakimsecara ex oficio dapat menetapkan besaran yang layak dan patu diberikan kepadaPenggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat

No. 0001harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan dijadikanmutah namun Penggugat Rekonvensi mengakui adanya harta bersama berupa satuunit rumah yang terletak di Bekasi,...oleh oleh karena hal tersebut tidak adakesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentangmutah tersebut, maka Majelis Hakim secara ex oficio dapat menetapkan bahwa. mutah yang layak dan patut untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensiadalah separuh bagian Harta bersama Tergugat Rekovensi

memberikan izinkepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon, dankarena itu pula maka permohonan Pemohon perihal permohonan izinPemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon pada petitumhuruf b sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, MajelisHakim berpendapat bahwa secara ex oficio

Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapanikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnyameliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai PencatatNikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuahdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) UndangundangNomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakimberpendapat bahwa secara ex oficio

Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekat sekaliyaitu sebagai ayah kandung, oleh karenanya semestinya menurut ketentuan pasal 47 ayat(2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secaraex oficio

perceraian menjadialternatif terbaik bagi kedua belah pihak.Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraianyang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa walaupun Termohon tidak menggugatmasalah mutah dan nafkah iddah, akan tetapi PengadilanAgama dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkaraini diberi kewenangan (hak oficio

maka petitum Pemohonpada point 1 dapat pula dikabulkan;Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3point, namun didalam diktum Majelis Hakim mengabulkan 6 point, hal inibukanlah ultra petitum partium (melebihi dari apa yang diminta) akantetapi perubahan point ini karena ditambah dengan point 1 sebagaipernyataan legal standing dalam hal Termohon tidak hadir sedangkanTermohon telah dipanggil secara.resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan dan diktum point 4 dimana secara ex oficio

adalah sebagai bentukimplementasi Pasal. 72 juncto pasal 84 ayat 1 dan 2 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan diubah kembali dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Paniteramengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikahdan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon, untuk terlaksananyatugas tersebut dengan baik, maka secara ex oficio

No. 917/Pdt.G/2018 /PAWno.Tanggal 27 September 2018Pemohon tersebut, maka secara ex oficio Majelis patut menghukum Pemohonuntuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp.12.00.000,00 (dua belas juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi HukumIslam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b KompilasiHukum

Islam tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuanPemohon sebagaimana tersebut di atas, maka secara ex oficio Majelis patutmenghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulankepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).Menimbang, bahwa pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum lslammenyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajibmemberikan biaya hadhonah untuk anakanaknya yang belum mencapai umur21 tahun.Menimbang, bahwa sebagaiman telah dipertimbangkan

demikepentingan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadappermohonan Pemohon mengenai Pemohon yang bernama DAIMUN adalah benarorang sama dengan nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4269 atasnama SUWARNO DAIMUN tersebut patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat tersebut terbaca Kantor AgrariaKabupaten Tanjung Jabung, maka Hakim berpendapat terkait dengan petitum No2 yang tertuliskan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tanjung JabungTimur secara ex oficio

peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio

perceraian menjadi alternatif terbaik bagikedua belah pihak.Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraianyang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa walaupun Termohon' tidak menggugatmasalah mutah dan nafkah iddah, akan tetapi PengadilanAgama dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkaraini diberi kewenangan (hak oficio

;Menimbang, bahwa atas permintaan Termohon tersebut, Pemohonmenyatakan dapat menyetujui seluruhnya, oleh karena itu MajelisHakim berdasarkan pasal 149 huruf (bo) dan (d) Kompilasi Hukum Islam,secara ex oficio dapat menetapkan nafkah iddah GaDQLI tah sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);Meni mbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon kemudiandihubungkan dengan keterangan para saksi keluarga masing masingpihak, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon telahterbukti sesuai dengan Ketentuan