Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2003Gaji Penggugat/bulan : Rp400.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp900.000,00Kekurangan gaji perbulan : Rp500.000,00 x 9 bulan : Rp4.500.000,002. Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2004Gaji Penggugat/bulan : Rp400.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp900.000,00Kekurangan gaji perbulan : Rp500.000,00 x 12 bulan : Rp6.000.000,003.

Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2005Gaji Penggugat/bulan : Rp600.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp900.000,00Kekurangan gaji perbulan : Rp300.000,00 x 12 bulan : Re3.600.000,004. Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2006Gaji Penggugat/bulan :Rp 600.000,00Upah Minimum Sektoral :Rp1.200.000,00Kekurangan gaji perbulan : Rp600.000,00 x 12 bulan : Rp7.200.000,005.

Nomor 243 kK/Pdt.SusPHI/201628.10.11.12.Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2009Gaji Penggugat/bulan :Rp 800.000,00Upah Minimum Sektoral :Rp1.600.000,00Kekurangan gaji perbulan : Rp800.000,00 x 12 bulan : Rp9.600.000,00Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2010Gaji Penggugat/bulan : Rp1.100.000,00Upah Minimum Sektoral :Rp1.800.000,00Kekurangan gaji perbulan: Rp700.000,00 x 12 bulanGaji/Upah Penggugat pada tahun 2011Gaji Penggugat/bulan : Rp1.250.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp2.035.000,00Kekurangan gaji perbulan

: Rp785.000,00 x 12 bulanGaji/Upah Penggugat pada tahun 2012Gaji Penggugat/bulan : Rp1.450.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp2.035.000,00Kekurangan gaji perbulan: Rp585.000,00 x 12 bulanGaji/Upah Penggugat pada tahun 2013Gaji Penggugat/bulan : Rp1.500.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp2.035.000,00Kekurangan gaji perbulan: Rp535.000,00 x 12 bulanGaji/Upah Penggugat pada tahun 2014Gaji Penggugat/bulan : Rp1.700.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp2.240.000,00Kekurangan gaji perbulan: Rp540.000,00 x 12 bulanJumlah

Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2003Gaji Penggugat/bulan : Rp400.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp900.000,00Kekurangan gaji perbulan : Rp500.000,00 x 9 bulan : Rp4.500.000,002. Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2004Gaji Penggugat/bulan : Rp400.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp900.000,00Kekurangan gaji perbulan : Rp500.000,00 x 12 bulan : Rp6.000.000,003. Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2005Gaji Penggugat/bulan : Rp600.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp900.000,00Halaman 11 dari 30 Hal. Put.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/677/KPTS/013/2019tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun2020, beserta lampirannya tanggal 26 Desember 2019 bagian V. UpahMinimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020 sebatas hanyayang ditujukan kepada PT Surabaya Autocomp Indonesia, sampaiperkara a quo berkekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur JawaTimur Nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tentang Upah MinimumSektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020, besertalampirannya tanggal 26 Desember 2019 sebatas hanya bagian V.Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yangditujukan kepada PT Surabaya Autocomp Indonesia;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/677/KPTS/013/2019tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timurtahun 2020, beserta lampirannya tanggal 26 Desember 2019 bagianV. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020sebatas hanya yang ditujukan kepada PT Surabaya AutocompIndonesia, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 177 K/TUN/2021C. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurJawa Timur Nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tentang Upah MinimumSektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020, besertalampirannya tanggal 26 Desember 2019 sebatas hanya bagian V.Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojoketo tahun 2020 yangditujukan kepada PT Surabaya Autocomp Indonesia;4.

UpahMinimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yang ditujukan kepada PT.Surabaya Autocomp Indonesia. ;. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya:1.

Upah Minimum Sektoral KabupatenMojokerto tahun 2020 yang menimbulkan akibat hukum secara kongkritdan final terhadap PT. Surabaya Autocomp Indonesia;2.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2015 sesuaidengan Peraturan Gubernur No. 90 tahun 2014 tentang UpahMinimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015 dengandi keluarkannya Surat Keputusan Perusahaan No. 01/HRGA/SAI//2015 tertanggal 21 Januari 2015 ;b.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2018 sesuaidengan Peraturan Gubernur No. 17 tahun 2018 tentang UpahMinimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2018 dengandi keluarkannya Surat Keputusan Perusahaan No.02/HRD/SAI/V/201 8 5 oon nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnne.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2019 sesuaidengan Keputusan Gubernur No.188/666/KPTS/013/2018tentangUpah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun2019 dengan di keluarkannya Surat Keputusan Perusahaan No.01/HRD/SAI/II/2019 ;2 22220 20f.

Karunia Makmur yang beralamat di jalan Batang KuisGg.Harapan No.88 Dusun X Desa Bangun Sari Baru Kecamatan TanjungMorawa Kabupaten Deli Serdang ,selanjutnya Pegawa PengawasKetenagakerjaan menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan dan ditemukan Pembayaran Upah di bi bawah Upah Minimum Sektoral KabupatenKabupaten Deli Serdang pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 terhadap 114(seratus empat belas) orang Tenaga Kerja selanjutnya Pegawai PengawasKetenagakerjaan memberikan Nota pemeriksaan sebagai pembinaanterhadap

Karunia Makmur sehingga pegawai pengawasKetenagakerjaan membuat laporan kejadian untuk di tindak lanjuti oleh PPNSKetenagakerjaan.Bahwa terdakwa Amaluddin Alias Ali selaku Direktur Utama PT.Karunia Makmur yang mempunyai tugas selaku penanggung jawaboperasional perusahaan termasuk di dalam nyadalam menentukan upahkaryawan yang di pekerjakan membayar upah upah terhadap Tenaga Kerjatidak sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang padatahun 2012 dan tahun 2013 akan tetapi menentukan sendiri

besarnyapembayaran upah terhadap tenaga kerja di PT.Karunia Makmur tergantungpada skill tenaga kerja tersebut sehingga bertentangan dengan : HALAMAN 2 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDN Keputusan Gubernur Sumatra Utara : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun2012 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun2012 untuk sektor Industri Penggergajian dan pengolahan kayu sebesarRp.1.354.500,(satu

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli SerdangTahun 2013 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli SerdangTahun 2011 untuk Sektoral Industri Penggergajian dan pengolahan kayu sebesarRp.1.680.000,(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)perbulan.Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak membayar upah tenaga kerjasesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Deli Serdangmengakibatkan kekurangan

KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/40/KPTS/Tahun 2013 TentangPenetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 ; HALAMAN 7 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDNMenimbang bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telahdidengar keterangan saksi: 1. RINALDI, 2. HENDRY SYAHPUTRA, 3. ABDIEVIANSYAH, 4. ALI AKBAR HASIBUAN,ST, dan telah didengar keterangansaksi Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum : 1. Dr. DEDI HARIANTO,SH.MHum, 2. Dr.

DALAM PROVISIBahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dan menerima upah sejakpertama kali masuk kerja Sampai dengan terjadi perselisihan Hak terhadapTergugat, dengan Tergugat memberikan upah Para Penggugat pada tahun 2018berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Bogor sebesar Rp. 3,518,667.00 yangseharusnya Tergugat membayar Upah Para Penggugat menggunakan UpahMinimum Sektoral dimana Upah Minimum Sektoral tahun 2018 sebesar Rp.4.052.478,33 ; Putusan No. 133/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg Hal 6il.

Melaksanakan upah minimum sektoral 2018 ( UMSK ) ;2. Membayar kekurangan upah minimum sektoral tahun 2017 dan tahun2018 ;3. Mengangkat seluruh buruh harian lepas Lepas menjadi Karyawan tetap ;4. Pengusaha wajib mendaftarkan seluruh karyawan ke dalam Jaminankesahatan dan jaminan ketenagakerjaan ;5.

TUNTUTANBerdasarkan uraiantersebut diatas mohon kiranya PengadilanHubunganIndustrial dalam hal ini Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadilidan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :DALAM PROVISIMemerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugatmenggunakan Upah Minimum Sektoral dimana Upah Minimum Sektoral tahun 2018 Putusan No. 133/Pdt.SusPHI/2019/PN.BdgHal 14sebesar Rp. 4.052.478,33 (empat juta lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluhdelapan koma

Bahwa Para Penggugat menuntut Tergugat melaksanakan ketentuan UpahMinimum Sektoral Kabupaten Bogor tahun 21017 dan tahun 2018 ;3.

perselisihan para pihak tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan tentang upah minimum yang wajib dilaksanakan dandiberlakukan di perusahaan Tergugat pada tahun 2017 dan tahun 2018, apakahmasuk ke dalam kelompok upah minimum Kabupaten/Kota atau masuk ke dalamupah minimum sektoral Kabupaten/Kota?

Putusan Nomor 119 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan: Memerintahkan Tergugat untuk terlebih dahulu menunda pelaksanaanKeputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643Huk/2016 tentangPenetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota CilegonTahun 2017 tertanggal 21 Desember 2016 sampai dengan adanyaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht vangewijsde

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Nomor561/Kep.643Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral KotaTangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 tertanggal 21 Desember 2016,yang diterbitkan oleh Tergugat khususnya Lampiran dari KeputusanGubernur Nomor 561/Kep.643Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral KotaCilegon Tahun 2017;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut KeputusanGubernur Nomor 561/Kep.643Huk/2016 tentang Penetapan UpahMinimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017khususnya Lampiran Il dari Keputusan Gubernur Nomor561/Kep.643Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentangPengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota CilegonTahun 2017; dan4.

Keputusan Terlawan tersebut jelas telah BERTENTANGAN dengan PeraturanMenteri Tenaga Kerja No.: Per01/Men/1999 Tentang Upah Minimum, BagianKedua Upah Minimum Sektoral Regional pada Pasal 11 ayat (1) menyatakansecara tegas bahwa :Usulan penetapan UMSR Tk. I dan UMSR Tk.II dirundingkan dan disepakatioleh Asosiasi perusahaan dan Serikat Pekerja.Dan ;Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.

No. 67/PLW/2012/PTUNJKT1112Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: Per01/MEN/1999Tentang Upah Minimum, pada Pasal 4 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa :Menetapkan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) atau UpahKesepakatan Organisasi perusahaan dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.Dan ;Keputusan Terlawan sebagai Gubernur DKI Jakarta No. 117 Tahun 2011 tentangUpah Minimum Provinsi Tahun 2012, pada Pasal 5 JUGA secara tegas menyatakanbahwa :Upah Minimum Provinsi (UMSP

) yang belum ditetapkan dapat diusulkan danditetapkan kemudian atas dasar Kesepakatan Asosiasi Perusahaan dengan SerikatPekerja/ Serikat Buruh yang terkait dengan sektor bersangkutanSerta;Ketentuan tata tertib perundingan upah minimum sektoral (UMSP) DKI Jakarta,sebagaimana yang telah ditetapkan sendiri oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta;Bahwa Pelawan telah mengirimkan surat No.: 08/API/I/2011 tertanggal 17 Januari2011 kepada Terlawan perihal Pemberitahuan Hasil Perundingan Bipartit tentangbesaran

Kota Tangerang Tahun 2012 khusus Lampiran 1 hurufn dan lampiran 2 huruf k yang mengatur mengenai tekstil.Oleh karenanya mengingat perkara Aquo adalah hal yang sama dalam halpenetapan besaran Upah Minimum Sektoral yang ditetapkan secara sepihak olehGubernur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Terlawan, adalah patut dan berdasarkanHal 11 dari hal Put.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara perlawanan aquoakan mempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa mencermati bukti Tlw6 berupa Peraturan Gubernur DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang UpahMinimum Sektoral Provinsi Tahun 2012 menentukan halhal sebagai berikut :e Mengatur besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2012untuk berbagai kelompok kerja;e Diundangkan pada Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaTahun

SYAEFUL BAHRI. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Rekomendasi dan Berita Acara tentang Pengajuan Upah Minimum Sektoral Tahun 2017 di Kab. Bogor; 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UpahMinimum Sektoral tahun 2017;Dikembalikan kepada yang Berhak yakni Sdri. DYAH PARAWITASARI. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tanggal11 Desember 1984 dengan Nomor: 4; 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perubahan PT.

lalu muncullah surat keputusan gubernur no.561 mengenai upah minimum sektoral kabupaten dalam surat keputusan ini yangwajid membayar upah sektoral yang ada KBLI;Bahwa kalau tidak ada nomor KBLI dalam surat keputusan gubernur tidak wajibmembayar UMSKHal. 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi."

Asalta Mandiri Agung;Bahwa yang dimaksud dengan upah minimum sektoral kabupaten Upah minimumsektoral adalah merupakan kelanjutan dari pada upah minimum sektoral karenaumumnya yang pertama akan dicari dalam upah minimum di kota atau kabupatenadalah upah minimum umum atau dasar baru nanti akan diklasifikasikanHal. 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.beberapa sektor dan biasanya meminta lebin dari upah yang dasar itu untukmendapatkan upah sektoral itu maka harus ada suatu perundingan

dahulu masuk ke Bupati atauWalikota untuk direkomendasikan ke Gubernur sebagai kepada daerah tingkat untuk ditetapkan sebagai upah minimum sektoral;Bahwa yang menetapkan upah minimum sektoral adalah Gubernur;Bahwa petunjuknya adalah berupa surat keputusan Gubernur;Bahwa surat keputusan itu yang menjadi acuan bagi perusahaan yang wajibmembayar upah minimum sektoral;Bahwa yang perusahaan harus tunduk kepada surat keputusan gubernur itu apaacuannya adalah KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia

Asalta Mandir Agung.e 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Rekomendasi dan Berita Acara tentangPengajuan Upah Minimum Sektoral Tahun 2017 di Kab. Bogor;e 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UpahMinimum Sektoral tahun 2017;e 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tanggal11 Desember 1984 dengan Nomor: 4;e 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perubahan PT.

Kabupaten Bekasi (UMSK) dan Para Penggugatmenyetujul pemotongan iuran anggota Serikat Pekerja sebesar 1% dariUpah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi (UMSK) hanya padapenggajian bulan September 2018 sambil menunggu pembuatanaddendum pemotongan iuran anggota Serikat Pekerja sebesar 2%dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi (UMSk) ;Bahwa pada tanggal 26 September 2018 Tergugat mengeluarkan suratedaran dengan Nomor : 416 / NGK HRD / N 7 IX /2018 tentangperubahan besarnya pemotongan iuran anggota

Serikat Pekerja danterhitung sejak penggajian bulan September 2018 mulai melakukan Halaman 6 dari 53 halaman, Putusan Nomor: 193/Pdt.SusPHI /2019/PN.Bdg12.13.14.pemotongan iuran anggota Serikat Pekerja sebesar 1% dari UpahMinimum Sektoral Kabupaten Bekasi (UMSk);Bahwa dengan pemotongan iuran anggota Serikat Pekerja menjadi 2%dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi (UMSK) sebesarRp.80.000,, Para Penggugat sudah menjalankan hasil MUSNIK IV.Adapun dengan pemotongan 2% dari Upah Minimum Sektoral

Tergugat menyampaikan bahwa terkait hal tersebut sedangdibicarakan dan dilaporkan Tergugat ke Kantor Pusat dan masih dalampembahasan;Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 dilakukan bipartit ke2 antaraTergugat dengan Para Penggugat terkait pemotongan iuran anggotaSerikat Pekerja sebesar 1% dari Upah Minimum Sektoral KabupatenBekasi (UMSkK). Tergugat tetap akan memotong iuran anggota SerikatPekerja sebesar 1% dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi(UMSKk) sesuai dengan PKB.

Menyatakan pemotongan iuran anggota Serikat Pekerja 2% per anggotadari Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi (UMSK) adalah sahsesuai dengan surat kuasa peranggota dan tidak bertentangan denganUndangundang ketenagakerjaan yang berlaku;3. Memerintahkan Tergugat untuk tetap melakukan pemotongan iurananggota Serikat Pekerja sebesar 2% sesuai Surat kuasa per anggota dariUpah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi (UMSK) sesuai berita acarahasil MUSNIK PUK SPAMK FSPMI PT.NGK Ceramics Indonesia;4.

NGK Ceramics Indonesia sesuai dengan berita acarayang di dalamnya tertuang pemotongan iuran Anggota serikat pekerja sebesar1,5% dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi (UMSK), pada tanggal14 April 2014 Para Penggugat mengirimkan surat permohonan kepada pihakTergugat tentang perubahan pemotongan iuran anggota serikat pekerja yangsebelumnya 1% dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi (UMSK)menjadi 1,5%, dan mulai bulan April 2014 sampai dengan bulan Maret 2017Tergugat memotong upah anggota Serikat

., mengajukan pengaduan / laporan dankronologi perselisihan hak kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja171819Kabupaten Sidoarjo melalui DPC FKUISBSI Kabupaten Sidoarjo tentanghakhaknya diantaranya tentang upah minimum sektoral tahun 2014, upahminimum sektoral tahun 2015 dan upah minimum tahun 2015, yang dibayartidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;Bahwa selanjutnya tanggal 23 Pebruari 2015 DPC FKUISBSI KabupatenSidoarjo menindaklanjuti pengaduan anggotanya Sdr.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2014tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2015;Bahwa dalam undangan gelar perkara tersebut diatas pihak DPC FKUI SBSIKabupaten Sidoarjo diwakili Sdr.SSUGIONO selaku pekerja/buruh yangmengajukan laporan/ pengaduan perkara tersebut. Bahwa Sdr. SUGIONOselain selaku pekerja/buruh di perusahaan Tergugat, juga Pengurus SerikatBuruh PK FKUISBSI di perusahaan Tergugat dan juga Suami dariPenggugat.

Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2014,ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Upah Minimum Kabupaten/kotaTahun 2014 khususnya di kabupaten Sidoarjo dan mulai berlaku sejakditetapkan tanggal 30 April 2014, sehingga besaran nominal upah Penggugatuntuk upah minimum sektoral kabupaten Sidoarjo tahun 2014 adalah 5% xRp. 2.190.000,00 = Rp. 109.500.00 dan terhitung mulai bulan Mei 2014sampai dengan bulan Desember 2014 yaitu 8 (delapan) bulan; Makakekurangan upah Penggugat untuk

selisihbesaran upah adalah Rp. 2.705.000,00 Rp. 2.190.000,00 = Rp. 515.000,00;Maka kekurangan upah Penggugat untuk upah minimum kabupaten Sidoarjotahun 2015 untuk bulan Januari 2015, yang wajib dibayar oleh Tergugatadalah sebesar Rp.515.000,00;Bahwa upah Penggugat untuk upah minimum sektoral kabupaten Sidoarjotahun 2015 oleh Tergugat belum diberikan maka sesuai ketentuan pasal huruf b peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 90 Tahun 2014 tentangUpah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun

kabupatenSidoarjo tahun 2015 yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah sesuaiketentuan pasal 1 huruf b peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 90Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di JawaTimur Tahun 2015, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dariUpah Minimum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dan mulai berlaku sejakditetapkan tanggal 1 Januari 2015, sehingga besaran nominal upahPenggugat untuk upah minimum sektoral kabupaten Sidoarjo tahun 2015adalah 10% x Rp. 2.705.000,00 = Rp

Bahwa seharusnya Penggugat tunduk kepada ketentuan Pemerintahuntuk membayar upah sesuai Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kotabukan dengan bangga dan arogan hanya membayar Upah MinimumKabupaten Kota (UMK). Bahwa sesuai surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/47/KPTS/Tahun 2015 tentang upah Minimum Sektoral KotaMedan untuk Industri Makanan Mei, spagheti, Bihun, soun dansejenisnya (KLUI 31171) sebesar Rp 2.342.550,/ bulan ;Halaman 7 dari 22Putusan PHI Nomor :63/Pdt.SusPHI/201 6/PN.

MdnBahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah menunjukkan bukti audit(kerugian) selama 2 (dua) tahun atau Permohonan Penangguhan upahberarti Perusahaan Penggugat dinyatakan sehat ;Bahwa Penggugat berkewajiban membayar upah Tergugat dan seluruhkaryawan sesuai upah minumum sektoral Kabupaten Kota bukan malahmembayar upah sebesar upah minimal Kabupaten Kota;Bahwa Penggugat memutasikan Tergugat atau menyatakan Tergugatberhenti bekerja atau diskualipikasi mengundurkan diri merupakantindakan akalakalan

Mdn14Bahwa upah Tergugat tidak dibayar sejak tanggal 1 Desember2015 sampai saat ini, dan Tergugat adalah pengurus serikatpekerja yang selalu) aktik memperjuangkan kesejahteraananggotanya khususnya di perusahaan;Bahwa Penggugat tidak tunduk kepada peraturan pemerintahuntuk membayar upah sesuai Upah Minimum Sektoral KabupatenKota bukan dengan upah minimum Kabupaten Kota (UMK), upahminimum sektoral untuk perusahaan Penggugat adalah sebesar Rp2.342.550, setiap bulannya, lebih kecil dengan upah yang diterimaTergugat

Lomenik/ DPC ;T4: Fotocopy slip gaji sebagai bukti gaji yang diberikan Penggugatkepada Tergugat sebesar Rp 2.037.000, dua juta tiga puluh tujuh puluhribu rupiah) setiap bulannya, bukti Penggugat tidak membayar upahsesuai ketentuan UMSK ;T5 : Fotocopy Surat Keputusan Sumatera Utara Nomor : 18844/47/KPTS/ Tahun 2015 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan untukIndustri Makanan Mie, spagheti,, Bihun, soun dan sejenisnya (KLUI31171) sebesar Rp 2.342.550,/ bulan;T6 : Fotocopy surat pengaduan Tergugat

Lomenik SBSI Kota Medan danmenerangkan benar serikat buruh sudah tercatat di instansi terkaitatau Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan ;Bahwa saksi menerangkan bahwa Perusahaan Tergugat tidakmenjalankan Surat Keputusan Gubernur No. 188.44/47/KPTS/2015 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan, saksimenerangkan bahwa Tergugat melaporkan Penggugat kepadaPegawai Pengawas perihal Pelanggaran Normatif ;Bahwa saksi menerangkan mutasi yang dilakukan oleh Penggugatadalah merupakan rekayasa atau upaya

Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah Penggugat di bawahketentuan upah minimum adalah bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junctoKeputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/36/KPTS/Tahun2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2013,Keputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/982/KPTS/Tahun2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2014,Keputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2015 tentang Upah

Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2015 danKeputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2016:3.

Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah Penggugat di bawahketentuan upah minimum adalah bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junctoKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/36/KPTS/Tahun2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2013,Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/982/KPTS/Tahun2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2014,Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2015 tentang Upah

Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2015 danKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2016:4.

dan sifatnya Akan tetapi, di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNo. 1 tahun 1999 yang telah dirubah berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia nomor KEP226/Men/2000 tentang UpahMinimum, secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 10, berbunyi :1) Usulan penetapan Upah Minimum Sektoral Propinsi dan Upah MinimumSektoral Kabupaten / Kota dirundingkan dan disepakati oleh asosiasiperusahaan dan serikat pekerja.2) Dalam hal sektoral atau sub sektoral

belum memiliki asosiasi perusahaan disector atau sub sector yang bersangkutan bersama APINDO dengan serikatpekerja terkait.Hal 9 dari 64 hal Putusan No:02/G/2013/PT UNTPI103) Dalam hal sektoral atau sub sektoral belum memiliki asosiasi perusahaan danserikat pekerja, perundingan dan kesepakatan UMS Propinsi dan atau UMSKabupaten / Kota dilakukan oleh APINDO dengan gabungan serikat pekerjayang terkait dengan sector atau sub sector.4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan

Propinsi atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten /kota.

merupakan hasil dari kesepakatan bipartrit antaraasosiasi perusahaan dan serikat kerja sektoral di lingkungan Kota Batam.

Propinsi dan Upah Minimum SektoralKabupaten/Kota dirundiingkan dan disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikatpekerja; = + 29+ 2222 = 2nn nnn nnn on nnn enn ===(2) Dalam hal sektoral atau sub sektor belum mempunyai asosiasi perusahaan di sektoratau sub sektor yang bersangkutan bersama Apindo dengan serikat pekerja terkait;(3) Dalam hal sektor atau sub sektor belum mempunyai serikat perusahaan dan serikatpekerja, perundingan dan kesepakatan upah minimum Sektoral Propinsi dan UpahMinimum Sektoral

16 Juni 2020, yangtelah didaftarkan dan diterima di dalam Register Kepaniteraan Perkara PengadilanTata Usaha Negara Bandung, tanggal 16 Juni 2020, dengan Nomor: 72/G/2020/PTUN.BDG 27722222 2 nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnnBahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimanadalam Gugatan Penggugat tersebut;Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.160Yanbangsos/2019, tanggal 1Maret 2019, tentang Upah Minimun Sektoral

Kabupaten Subang Tahun 2019 danLampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum SektoralKabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimun Sektoral Industri Kertas JenisSektor Bubur Kertas (Pulp) ;22 222 nooneBahwa, selanjutnya Penggugat melaui kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 11 Mei 2020, telah mengajukan surat permohonan pencabutansecara tertulis, tanggal 19 Juni 2020, yang diterima oleh Majelis Hakim melaluiSekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal

nn nn nnn neeBahwa, perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan persiapan untukpertama kalli; 2202222 nn none nnn nnn nn nnn ne nnn nnn nnn nena ene n ee neeeBahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugatmelalui kuasanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.160Yanbangsos/2019, tanggal 1Maret 2019, tentang Upah Minimun Sektoral

Kabupaten Subang Tahun 2019 danLampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum SektoralKabupaten Subang Tahun 2019, khusus Upah Minimun Sektoral Industri KertasJenis Sektor Bubur Kertas (Pulp) ;Halaman 2 dari 5 Hal Penetapan Nomor: 72/G/2020/PTUN.BDGMenimbang, bahwa surat permohonan pencabutan tertanggal 19 Juni 2020yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya diterima Majelis Hakim padatanggal 22 JUIN 2020 jaqqseseee ean eerie eeeMenimbang, bahwa maksud dan alasan dari surat permohonan

Nomor 835 K/Padt.SusPHI/201610.11.Penggugat;Bahwa seharusnya Penggugat tunduk kepada ketentuan pemerintah untukmembayar upah sesuai upah minimum sektoral kabupaten kota bukandengan bangga dan arogan hanya membayar Upah Minimum KabupatenKota (UMk);Bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/47/KPTS/Tahun 2015 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medanuntuk industri makanan mie, spagheti, bihun, soun dan sejenisnya (KLUI31171) sebesar Rp2.342.550,00/bulan;Bahwa Penggugat sampai saat

ini tidak pernah menunjukkan bukti audit(kerugian) selama 2 (dua) tahun atau permohonan penangguhan upahberarti perusahaan Penggugat dinyatakan sehat;Bahwa Penggugat berkewajiban membayar upah Tergugat dan seluruhkaryawan sesuai upah minumum sektoral kabupaten kota bukan malahmembayar upah sebesar upah minimal kabupaten kota;Bahwa Penggugat memutasikan Tergugat atau menyatakan Tergugat berhentibekerja atau diskualifikasi mengundurkan diri merupakan tindakan akalakalanatau tindakan bertentangan dengan

Bahwa dalil Pemohon Kasasi mengenai perselisihan berawal dan atauakibat dari menuntut pelaksanaan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK)Kota Medan tahun 2015 dan 2016 selaku pengurus SP/SB tidak dibenarkan,karena permasalahan berawal dari kesalahan Pemohon memberikanketerangan yang tidak sesuai kepada pihak ketiga yang telah dikenai SuratPeringatan (SP) sampai dengan Surat Peringatan (SP) Ill sesuai PeraturanPerusahaan juncto Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;2.

Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014,Hal 7 dari 33 hal.

KabupatenSidoarjo tahun 2015 oleh Tergugat belum diberikan maka sesuai ketentuanPasal 1 huruf b Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2014 tentangUpah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015,ditetaobkan sebesar 10 persen (sepuluh per seratus) dari Upah MinimumKabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dan mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 1Januari 2015, sehingga besaran nominal upah Para Penggugat untuk upahminimum sektoral Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 adalah 10 persen xRp2.705.000,00

Pasal 1huruf 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2014 tentangUpah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 jo.Pasal 2 ayat 1, yang tercantum dalam lampiran angka 3 Peraturan GubernurJawa Timur Nomor 72 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kotadi Jawa Timur Tahun 2015 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Gubernur JawaHal 13 dari 33 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.SusPHI/2016Timur Nomor 90 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kotadi Jawa Timur Tahun 2015;.

yang tidak halal,yaitu dengan objek upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) SidoarjoTahun 2015 menjadi dibayar dibawah UMSK Sidoarjo Tahun 2015;Seharusnya Rp2.975.500,00/bulan (bukti T.1,1,) dibayarRp2.263.000,00/bulan (bukti P1), sehingga selisin Rp712.500,00/bulan/per pekerjaburuh.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2014tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun2015.

Kota Medan tahun 2020 untuk usaha rumah sakit,Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn16)17)18)19)20)21)22)23)maka selanjutnya diajukanlah oleh Penggugat gugatan ini ke PengadilanHubungan Industrial Medan.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/13/KPTS/2020tentangUpah Minimum Sektoral Kota Medan 2020tertanggal 13 Januari 2020 pada point 8.2 menyebutkan upah AktivitasRumah Sakit Swasta sebesar Rp. 3.544.812, per bulan.Bahwa dengan masa kerja Penggugat yang telah

seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enamrupiah).Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon agar kiranya Majelis HakimYang Mulia memerintahkan Tergugat Untuk Membayar hak Penggugatatas pemutusan hubungan kerja karena Pensiun sebesar Rp114.142.946, (seratus empat belas juta seratus empat puluh dua ribusembilan ratus empat puluh enam rupiah).Bahwa upah Penggugat yang dibayar Tergugat ditahun 2020 adalah Rp2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.Bahwa Upah Minimum Sektoral

Kota Medan tahun 2020 untuk AktivitasRumah Sakit Swasta adalah Rp 3.544.812, setiap bulan.Bahwa oleh karena itu maka jelas Tergugat membayar upah Penggugatdibawah Upah Minimum Sektoral Kota Medan untuk Aktivitas Rumah SakitSwasta tahun 2020 setiap bulan.Bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UndangUndang RI No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan pengusahadilarang membayar upah dibawah upah minimum, maka Penggugatmemohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan

03 Tahun 2015 TentangPemberlakuan Rumasan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agungtahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, PadaBagian Rumusan Kamar Perdata Bagian Perdata Khusus huruf fdisebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihanhubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan.Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranyaMajelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat berhak atas upahproses sebesar 6 bulan upah.Bahwa oleh karena Upah Minimum Sektoral

Fotocopy Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor188.44/13/KPTS/2020, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan 2020,tertanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P4;5. Fotocopy Surat No.567/129, tertanggal 29 Januari 2021, Perihal Anjuranyang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, selanjutnyadiberi tanda bukti P5;Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 58/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn6.

Pasal 88 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berhakatas upah minimum sektoral;Dalam rangka kualifikasi penetapan besaran Upah Minimum Sektoral (UMS)baik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pada bidang industri dan usahatertentu knususnya kabupaten Karang, maka yang menjadi dasar penetapanUMS Provinsi atau Kabupaten/Kota pada sektor bidang industri dan usahatertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur ProvinsiJawa Barat Nomor 561/Kep.1746Bangsos/2014

tentang Penetapan UpahMinimum di Jawa Barat Tahun 2015 (vide Bukti T2 ), adalah merujuk padaKBLI Tahun 2009 yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat StatistikNomor 57 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Klasifikasi BakuLapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009;Sehingga Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tentuSebagai pekerja Tetap berhak atas Upah Minimum Sektoral yang telahditetapkan oleh Pemerintah serta upah jabatan yang mana sudahterakumulasi dalam struktur dan skala

upah pokok Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugatberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah MinimumSektoral selalu mengacu pada bidang Usaha Industri Serat Buatan kode 203KBLI 2009 ( Vide Bukti P.21 dan P.22 ) dimana untuk Tahun 2013 dan tahun2014 ada pada Upah Minimum Kelompok usaha satu ( UMKU1 ), dan untukkenaikannya pada tahun tersebut hanya pada kenaikan upah minimumsektoral ( hak katas upah minimum sektoral ) sementara upah jabatan tidakada kenaikan, kecuali untuk

tahun 2015 dimana kenaikan upah pokok padaUpah minimum sektoral ( hak atas Upah Minimum Sektoral ) dan UpahJabatan ada kenaikan.Akan tetapi kenaikan upah minimum sektoral oleh pengusaha PT.

, ini jelasjelasmerugikan bagi para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugatkarena tidak lagi berhak atas upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota Tiga( UMSKIII ) sebesar RP. 3.415.000. untuk bidang Usaha Industri SeratBuatan kode 2030 KBLI 2009 dimana Industri Benang Polyester Filamentkode 20301 KBLI 2009 adalah turunannya;Dengan tidak diterimanya hak katas upah minimum sektoral UMSKIII makaPara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat mengalami kerugiansebesar Rp.426.000. perbulannya, dan apabila

Bahwa adapun upah minimum sektoral kota Medan untuk sektorpengangkutan barang sesuai dengan bidang usaha Tergugat sebesarRp.2.281.440,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratusempat puluh rupiah) pada tahun 2015 dan Rp.2.521.093,00 (dua juta limaraus dua puluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah) pada tahun 2016;.

Bahwa Tergugat (pt akr transportasi indonesia) bukanlah perusahaan yangterdaftar pada klui : 71220 dengan upah minimum sektoral kota medansebesar rp. 2.281.440, pada tahun 2015 dan rp. 2.521.093 pada tahun 2016sebagaimana disebutkan Penggugat, tetapi terdaftar pada kbli 7710,sehingga pt akr transportasi indonesia tidak termasuk dalam ketentuan upahminimum sektoral kota medan tahun 2016, jadi besaran upah karyawan yangditetapkan oleh perusahaan telah sesuai menurut ketentuan upah minimumyang berlaku

(bukan upah minimum sektoral), sehingga pembayaran upahyang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan aturanyang berlaku dan tidak ada kekurangan, dengan demikian Tergugat menolakdengan tegas dalil Penggugat pada point 2 dalam gugatan Penggugat.4.

Serta disebutkanpada Pasal 11 ayat (1) Upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan/atau upahminimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ditetapkan oleh Gubernur ataskesepakatan organisasi pengusaha dan serikat buruh di sektor terkait;Menimbang, bahwa di dalam pasal 18 ayat (1) ditentukan jika perusahaanmencakup lebih dari satu sektor maka upah minimum yang berlaku adalahUMSP atau UMSK.

AKR TransportasiIndonesia haruslah sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kota Medan, dimanamengacu pada bukti P3 berupa SK Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/47/KPTS/TAHUN 2015 upah minimum sektoral kota Medan tahun 2016untuk sektor angkutan barang sebesar Rp.2.521.093,00 (dua juta lima ratus duapuluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah) perbulannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T10 tentang Surat KementrianKetenagakerjaan tentang klasifikasi lapbangan usaha dalam penetapan upahminimum sektoral

Sektoral adalah kategori lapangan usahabeserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan UsahaIndonesia (KBLI) ;.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnyadisingkat dengan UMSK adalah Upah yang berlaku untuksektor tertentu di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten / kota.7. Sektoral adalah kategori lapangan usahabesertapembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan UsahaIndonesia (KBLI) ;11.

Upah Minimun Sektoral KabupatenIndramayu; (2). Upah Minimum Kota Sukabumi; (3). UpahMinimum Sektoral Kabupaten Cianjur ; (4). Upah MinimumSektoral Kabupaten Sukabumi; (5). Upah Minimum Sektoral KotaDepok ; (6). Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor, yangternyata tidak berlaku bagi wilayah Kabupaten Subang, dankarenanya pada tahun 2017 Kabupaten Subang tidak termasuksebagai Kabupaten yang terkena ketentuan Upah MinimumSektoral Kabupaten 2017..

Upah Minimum Sektoral Kabupaten Cianjur ; (4). Upah MinimumSektoral Kabupaten Sukabumi; (5). Upah Minimum Sektoral KotaDepok ; (6). Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor.Bahwa selain itu.

UpahHalaman 87 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG33.34.35.36.Minimun Sektoral Kabupaten Indramayu; (2). Upah Minimum KotaSukabumi; (3). Upah Minimum Sektoral Kabupaten Cianjur ; (4). UpahMinimum Sektoral Kabupaten Sukabumi; (5). Upah Minimum SektoralKota Depok ; (6).