Menyatakan terdakwa ARIS RAHMANTO, S.Sos bin ABAS HARJANTO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsimelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo 65 (1) KUHP sebagaimana dalamDakwaan Primair Penuntut2.

disetorlangsung ke rekening HPB Bulog melalui Bank setempatoleh Pelaksana Distribusi Raskin, dan PelaksanaHal. 9 dari 32 hal, Put.No.34/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks10Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahanHPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOGdi Bank 8 SSe Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikankeuangan negara sebesar 124.340.000 ( seratus dua puluhempat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah ) atausekitar jumlahLO .. j = Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999, TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR rrra Menimbang , bahwa dari akte permintaan banding No.41/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar yangmenerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Setelah memperhatikan barang bukti ;Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertangal 14 Maret 2014, yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan ;1 Menyatakan Terdakwa MATRADJI NURSUDONO bin SUMO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana, Korupsi secara bersamasama" sebagaimanayang kami dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1)sub a,b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. pasai 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATRADJI NURSUDONO bin SUMO dengan:aPidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa beradadalam

ALIHAMZAH binJOHANSAH tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,seratus juta rupiah ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat(1) sub a,b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat

Kampar Aneka Karya;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 September2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 #4xTahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamHal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 2221 K/Pid.Sus/2017pidana dalam Pasal 3 jo.

Putusan Nomor 2221 K/Pid.Sus/2017Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Rp.175.200.000. ( Seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);won nnn nna n Bahwa perbuatan terdakwa FAHMI AKIL, SE sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1SSMS TR Bahwa ia terdakwa FAHMI AKIL, SE selaku penerima

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RINomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang padapokoknya sebagai berikut : 1 Menyatakan Terdakwa FAHMI AKIL,SE telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, sebagaimana dakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum; 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI AKIL, SE dengan pidana penjaraselama 4 ( empat ) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa dalamtahanan dengan perintah

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat ( 1) kel KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut1.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 )ke1 KUHP dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasalpasal lain42dalam peraturan perUndangUndangan yang bersangkutan dengan perkara ini;wennennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnns MENGADILE

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHalaman 9 dari 31 halaman Putusan No.11/TIPIKOR/2015/PT.PDGUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIRBahwa ia Terdakwa Tarmizi Pg!

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaan Primair, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwamasingmasing selama 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah), subsidair selama 1 (Satu) bulan, membebankan uang pengganti kepadaTerdakwa II sejumlan Rp170.926.500,00(Seratus tujuh puluh juta sembilan ratus duapuluh

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair para Terdakwa didakwamelanggar Pasal

dengan caramembandingkan keluaran dengan hasil.(5) Bab IV Kerugian Daerah Pasal 315 ayat (1) huruf a, yakni :Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh kegiatan melanggar hukumatau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai denganketentuan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kiranya sudah dapatditarik kesimpulan pendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamamenurut Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dakwaan Pertama;Halaman 31 dari 31 halaman Putusan No.11/TIPIKOR/2015/PT.PDGMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor48/Pid.Sus/TPK/2014/PN PDG tanggal 31 Maret

No. 128 PK/Pid.Sus/2014sawit tersebut telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesarRp177.750.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ISMAN NUR ISHAK Bin ISGHAK JABARTI tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimanadakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa Drs.

ISMAN NUR ISHAK Bin ISHAK JABARTI daridakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 128 PK/Pid.Sus/2014Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;3. Menyatakan Terdakwa Drs.

dakwaan yangdidakwakan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaanprimair dan subsidair tersebut ;Keberatan Kesembilan ;Bahwa putusan Judex Juris/Majelis Kasasi telah salah menerapkan hukum,yakni tidak mempertimbangkan unsur Melawan Hukum dalam Korupsiyang dijatunkan, bahkan telah melakukan suatu penafsiran dengan carayang tidak lazim tentang pengertian unsur penyertaan atau dee/nemingsebagaimana disebut Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan PemohonPeninjauan Kembali didakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UUNo.20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Dengan demikian menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali putusanJudex Juris keliru dan telah melanggar prinsip pemberian putusansebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undangundang No. 14 tahun1970 Jo Undangundang No.4 Tahun 2004 tentang PokokpokokKekuasaan Kehakiman ;Keberatan Kesepuluh ;Kekeliruan selanjutnya bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Kasasibelum sama sekali memberikan penjelasan secara benar perihal pengertiankeuangan

Salam Masud sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Serifidayat bin H. Abd.

,UD, tidakterbukti bersalan melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangrepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Surat Dakwaan Primair JaksaPenuntut Umum ;2.

SeliSiN 0.2.20. cc cece ee eee eee eee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesRp.1.371.220.000,752.846.000,Rp. 618.374.000,Akibat dari perbuatan terdakwa, maka Negara dalam hal ini BadanLingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mengalami kerugian sebesar Rp.618.374.000, (enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujun pulun empatribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55

dari Penasihat Hukum TerdakwaJULPIAN, S.Sos. bin SAID tersebut ;11Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaanperkara No. 94/Pid.B/2011/PN.PKP. atas nama Terdakwa JULPIAN, S.Sos.bin SAID tersebut di atas ;Menangguhkan biaya perkara Sampai pada putusan akhir ;Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 12 Juli 2011, Nomor,Register:PDS04/N.9.10/Ft.1/03/2011 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut :1.4.Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair : melanggar Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndangR.I No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;.

ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaanPrimair ;.

Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;Kekeliruan Judex Facti berupa tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya, dapat ditunjukkan sebagai berikut :1) Judex Facti menyatakan bahwa menurut unsurunsur dari Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pembahasan (sicl) atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayatHal. 18 dari 33 hal. Put. No. 2577 K/PID.SUS/2009(1) ke1 jo.

Apabila Judex Factitidak salah dalam cara mengadili yaitu penerapan cara pembuktian, makaperbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Judex Facti juga telah membuat kekeliruan dalam menerapkan hukumpembuktian, di mana Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidakmembuktian unsurunsur pasal yang didakwaan sesuai dengan urutandakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo.

No. 2577 K/PID.SUS/2009Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

2 ayat(1) jo.

No. 89 PK/Pid.Sus/2012audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW 13/5/ 2009,Tanggal 27 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh TeguhWidhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur), AriSusanto (Pengendali Mutu), Fathur Rahman (Pengendali Tekhnis), RoeddyHariyanto (Ketua Tim) dan Slamet Riyadi (Anggota Tim) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo.

MASYHURI dari dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menyatakan terdakwa HJ. MASYRIAH Binti H.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHal. 33 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

No. 2008 K/Pid.Sus/2014 Rp.Jumlah Kerugian Negara65.695.854, Catatan : Kerugian Negara atas Pekerjaan Pengembangan SDN 12 SMPN 07 Dulupi Satu Atap di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi,Kabupaten Boalemo adalah sebesar Rp. 65.695.854, yang diperoleh dari :e Pagu Dana Rp. 400.000.000.e Pencairan Rp. 356.508.200.e Sisa Saldo Rp. 43.491.800,e Realisasi Penggunaan Dana Rp. 290.812.346,Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2

2 ayat (1) jo.

2 Ayat (1) jo.

No. 2008 K/Pid.Sus/2014tersebut ia pergunakan untuk foyafoya sampai seluruh uang tersebuthabis tanpa tersisa sedikitpun untuk disimpan atau ditabung, haldemikian tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan sipelaku;Bahwa menurut kami Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukumkarena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b,Ayat (2) dan Ayat (8) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Ferdinand Sekeroney, MT alias Ferysebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 ;SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa Ir.

Julianus Patty, sehingga dengan demikian unsur Melakukan PerbuatanMemperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa. bahwa oleh karenasalah satu unsur dari pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 undang undang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaanprimair

bahwa uang yang diterimanya tersebut tidakdigunakannya untuk kepentingan pribadi.Sehingga atas kerugian Negara tersebutMajelis Hakim Tipikor Tingkat Banding adalah menjadi tanggungjawab Terdakwaseluruhnya.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapatTerdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair,melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan kesatu Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpaldengan perbuatannya

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum yang telah diubah pertama dengan UndangUndang RI Nomor 8Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang

Daerah Pasal 122Ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 127 Ayat (1), (2);Akibat perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi tersebut telah merugikan kKeuangan Negara atauperekonomian Negara atau Pemerintah Daerah Kota Palembang sebesarRp916.824.800,00 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluhempat ribu delapan ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Drs.

Bin Akmal Pasha tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebut dalamDakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Membebaskan Terdakwa Drs.

mengubah putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No.6/Pid.Sus/2014/PN.Plg.tanggal 05 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang No.48 Tahun 2009,UndangUndang No.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan

Kenyataannya bangunan Toko Ikhsandiganti rugi selurunnya Rp.1.371.220.000,752.846.000,Rp. 618.374.000,Seharusnya diganti rugiSelisihAkibat dari perbuatan terdakwa, maka Negara dalam hal ini badan LingkunganHidup Kota Pangkalpinang mengalami kerugian sebesar Rp. 618.374.000,(enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No.31 tahun 1999 jo UndangUndang No.20 tahun

Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang R.I No. 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;112. Menyatakan terdakwa Drs.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UUNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa terdakwa DOMINGGUS SARIANG baik bertindak secarasendirisendiri atau secara bersamasama dengan AWALUDDIN. MHATMA als.

Menyatakan terdakwa DOMINGGUS SARIANG J terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalahn melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UUNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam Dakwaan Primair;2.

No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKSBahwa JPU mengemukakan pula bahwa sesungguhnya Putusan JudexFacti dalam perkaraaquo telah tepat dan sangat adil denganmembuktikan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimanadalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo.

No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKSMenimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan di bawah inl ; Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001Tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1)

Perkara PDS01/Ft.1/Mhs/10/2018, yangpada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan Terdakwa TWINPRISE MANONGKO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo.

Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pasalyang diterapkan dalam putusan, karena sudah ada aturan yang berlaku di semuaLingkungan Peradilan bahwa nilai kerugian keuangan negara sampai denganRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dapat diterapbkan Pasal 3 UU PTPK.Majelis hakim menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku KepalaKas Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten IndragiriHulu telah merugikan keuangan negara / Pemerintah KabupatenIndragiri Hulu sebesar Rp. 446.292.000,(empat ratus empat puluhenam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sesuaidengan Hasil Pemeriksaan BPK RI Jakarta atas Pengelolaan danpertanggungjawaban Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yangditerbitkan pada tanggal 30 April 2009 ;no Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3)UndangUndang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Hal 7 dari 20 Hal Put.No.27/Pid.Sus/2012/PTRSUBSIDIAIR : Bahwa terdakwa R.IRIANTO selaku Direktur CV Nuansa IndragiriPersada bersamasama dengan R.

IRIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3)UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan olehkarenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;. Terdakwa R.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UUNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa terdakwa DOMINGGUS SARIANG baik bertindak secarasendirisendiri atau secara bersamasama dengan AWALUDDIN. MHATMA als.

Menyatakan terdakwa DOMINGGUS SARIANG terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam Dakwaan Primair;2.

2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001Tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke1 KUHP, Jo UU Nomor 8 tahun1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo UUNo.46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILL: Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum dan Penasihat

Burhanuddin Madjid, M.Si sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2358 K/Pid.Sus/2013SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Ir. H. M.

No. 2358 K/Pid.Sus/2013pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak dan perubahan harga satuanpekerjaan tidak sesuai prosedur, sehingga terjadi kelebihan pembayaran padarekanan dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp363.171.000,15 (tigaratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen)sehingga perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi;2 Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang diperbaiki olehPengadilan Tinggi dipertimbangkan bahwa Pasal 2 ayat

1 jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidakmengatur perbuatan pidana yang dilakukan subyek hukum sebagai PNS danpemangku jabatan sebagai pelaku penyalahgunaan kewenangan sedangkanTerdakwa adalah PNS oleh karena itu unsur barang siapa tidak terpenuhi,tidak tepat dan keliru, karena sesuai dengan rumusan hukum hasil rapat

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi makaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatandalam dakwaan primer;Halhal yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan daerah sebesarRp363.171.000,15 (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu riburupiah lima belas sen);e Ditengah sulitnya perekonomian

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor: 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI32Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon