Ditemukan 836 data
53 — 27
benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL20 PUTUSAN NO 129/PID.B/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
JOHN CHRISTIAN LUMBAN GAOL
Terdakwa:
AJUNG Anak CONG SEN KIM Alm
139 — 31
Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnyaMenimbang, bahwa unsur kelima ini merujuk kepada tempat atau lokasidilakukannya tindak pidana (/ocus delicti) oleh pelaku, yakni di dalam sebuahrumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (in eene woning of op eenbesloten erf waarop eene woning staat);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah (woning/huis) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialan bangunan untuktempat tinggal. R.
48 — 28
Bahwa alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalahTunggani/Pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu SonaKecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berdasarkanSurat Kutiban dari BOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOESONA No. 132 dengan Nama Kampung PALLIMOETAN danNama Radja AMAR TANGGUL Marga NAIBAHO WIENSBESLUIT REST CONTR , DATUN EN NUMMER 1708 No.781,STAAT ONDER :123 REGISTER lig :VIII320 oleh PANITERAPENGADILAN NEGERI BALIGE No. 08/2013 tanggal 07 Juni20134. Bahwa Alm.
SUSILOWATI HERNADININGSIH, SH
Terdakwa:
RICKY ARDYANSAH als ONDER bin SRIYANTO
27 — 4
Bahwa Ahli menjelaskan Menurut Undangundang obat keras (St.No 419 tahun 1949), Obatobat keras adalah obatobatan yang digunakanuntuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan,membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuh manusia, baik dalambungkusan atau tidak yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat (BPOM).
70 — 12
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
894 — 482
Didalamnya terdapat tiga pasal yang mengatur, yaitu:1) Pasal 16 A.B. berbunyi:De wettelijke bepalingen betreffende den staat en devoegdheid der personen blijven verbindend voor ingezetenenvan NederlandschIndie, wanneer zj zich buitens landsbevinden.14Terjemahannya: Bagi penduduk HindiaBelanda peraturanperaturan perundangundangan mengenaistatus dan wewenang seseorang tetap berlakuterhadap mereka, apabila mereka ada di luarnegen.Pasal ini sesuai dengan statuta personalia, yang mencakup:1.
56 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
wilayah petuanan Negeri Saleman oleh karenanya sangatterbukti semua Badan Hukum yang menjalankan proyek mengakui hakpetuanan sepenuhnya berada dalam kekuasaan Penggugat selaku pendudukNegeri Saleman sebagai masyarakat hukum adat dan sebagai bentukkompensasi atas pekerjaan tersebut pihak perusahaan memberikankompensasi berupa mesin genset, Kuba Mesjid, keramik sebanyak 470 dos,semen sebanyak 300 zak, senk sebanyak 120 lembar, triplek 100 lembar, daunpintu dan daun jendela Mesjid, besi pagar Mesjid, 60 staat
39 — 5
Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain ( incasuTergugat ), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikanhak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan.DALAM POKOK PERKARA1.
63 — 21
Bahwa sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum (Recht Staat),sudah seharusnya semua pihak menghormati putusan pengadilan, apalagiterhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap(inkracht). Tidak melaksanakan putusan pengadilan merupakan bentuk daripembangkangan hukum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh TerbantahIl, Terbantah III dan Terbantah IV.26.
85 — 37
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
88 — 9
Bahwa Pada staat sedang mendekati ERNAWATI di Terminal Bus GeloraBalikpapan, tibatiba datang pertugas Polisi berpakaian preman , menggerebek danmenangkap Terdakwa dan NURDEANDRA, setelah Terdakwa tertangkap dandiinterogasi, lalu Polisi mendatangi rumah NURDEANDRA dimana Terdakwa danNURDEADRA dibawa ke tempat itu, dans esampai di rumah NURDEANDRA ,Polisi melakukan penggeledahan masuk ke dalam rumah NURDEANDRA dandalam kamar memeriksa plafon, akhirnya ditemukan dalam plafon barang antaralain berupa
250 — 19
dibantu) oleh MOHAMVAD SOLEH, SH,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan KuasaHukum Tergugat dan Tergugat II ;HAKIM ANGGOTA I,HAKIM KETUA MAJELIS,ttd ttdBONNYARTI KALA LANDE, SH, MH MULA HAPOSAN46SIRAIT, SH, MHHAKIM ANGGOTA II,ttdKHAIRUDDIN NASUTION, SHPANITERA PENGGANTI,Mohammad Soleh, SHRincian Biaya Perkara Pendaftaran ttdRp. 30.000, Panggilan oo. eeRp. 160.000, AKien Rp.50.000, Materai .... ce eeRp. 6.000, PI@GBKSi wsesese staat
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas pergantian kerugian terhadap gangguanperbuatan yang telah terjadi saja;Seharusnya dalam sengketa a quo Pengadilan Judex Facti tidak hanya melindungiatau mengabulkan atas tuntutan sisa pembayaran yang belum dibayar saja,melainkan termasuk melindungi dan mengabulkan kerugian materil lainnya yangseharusnya dapat dicegah dengan pembayaran sisa tersebut yang diakibatkan olehperbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah strekt zich ook uit totpreventive voor het geval ernsling dreigt dat onrech staat
35 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
setelah kepada pekerja/buruhyang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secaraberturutturut.Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 (tiga) dalam pokok perkara ini,Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan untuk memberikan putusan agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugatpada posisi yang sama di PKMI2 Medan dengan membatalkan surat PHK Penggugatmelalui surat pembatalan PHK;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
83 — 21
ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa paraterdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
49 — 26
Disamping itu, perouatanyang demikian jelas bertentangan pula dengan asas hukum umumnegara hukum (rechts staat) dan asasasas penyelenggaraanpemerintah yang patut (good governance), yaitu:a. asas tidak menyalahgunakan kekuasaan;b. asas tidak bertindak sewenangwenang;c. asas kepastian hukum;d. asas memenuhi harapan yang ditimbulkan;e. asas perlakuan yang Jjujur;f. asas kecermatan;g. asas keharusan ada motivasi dalam tindakan.Bahwa kerugian immateriil yang ditimbulkan akibat tindakan ParaTergugat utamanya
merupakan suatuperbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sendiri menuruthukum (wettwlijk plicht) dan hak publik (subjectief recht), yaitu dalamhal menjamin lingkungan hidup yang ramah terhadap hidup dankehidupan manusia serta kepastian penegakan hukum dan keadilanutamanya atas hakhak pihak ketiga in casu Para Penggugat di atastanah yang diberikan izin oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I.Disamping itu, perbuatan yang demikian jelas bertentangan puladengan asas hukum umum negara hukum (rechts staat
FIO/FAUULU IO 1 OWI10.Turut Tergugat tidak pernah melakukan pelanggaranpelanggaran /bertentangan terhadap Asas Hukum Umum Negara Hukum (rechis staat)dan Asasasas Penyelenggaraan Pemerintah yang Patut (good governance);Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 16 Poin Ill. 50 Turut Tergugatsangat berkeberatan dan oleh karenanya sudah sepantasnya untuk TurutTergugat menolaknya dengan alasan bahwa selain sudah terjawab padaJawaban Turut Tergugat Poin 8 dan Poin 9 diatas juga Turut Tergugatsampaikan bahwa
37 — 14
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
77 — 18
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL 25 PUTUSAN NO 72/PID.SUS/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
1.DONI SAPUTRA. SH
2.GALIH AZIZ, SH
Terdakwa:
KHAIRAN
64 — 44
No 419 tgl 22Desember 1949, obat Keras yaitu obatobatan yang tidak digunakanHalaman 16 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN TIkuntuk kepentingan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati,menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuhmanusia baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan olehSecretaris Van Staat,Hoofd van het Departemen Van Gesondheid;Bahwa sesuai dengan keputusan Mentri Kesehatan RI No :633/Ph/62/b tanggal 25 Juni 1962, obat keras adalah semua obat yangpada bungkus
43 — 35
VanVollenhoven dengan mengikuti Oppenheim membedakan bahwa hukum tata negara ialahhukum yang menggambarkan tentang negara dalam keadaan yang tidak bergerak (staat inhalaman 19 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUNPLGrust), sedang hukum tata usaha negara menunjukkan negara dalam keadaan bergerak (staatin beweging) (Utrecht, E., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, FakultasHukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjadjaran Bandung, 1960, hlm. 5152).Pembentukan organ kenegaraan