Ditemukan 836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sbaat stbat stat saat surat stabat sutaat start strat satat staaf staar
Pengadilan PN MANADO Perdata Tanah
Register : 25-03-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN MANADO Nomor 158/Pdt.G/2019/PN Mnd
Tanggal 19 Nopember 2019 — -Wim Kambey,DKK LAWAN Mintje Kalamu,DKK
130 — 85
  • Saksi WELLY PITER STAAT dipersidangan telah memberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;Hal 34 dari 47 halaman PUTUSAN NO.158/PDT.G/2019/PN.Mnd.Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalahtanah yang terletak di Desa Sawangan , dan saksi ada tanah disana ;Bahwa yang saksi tahu, batas tanah tersebut yaitu sebelah utaradengan kali , Timur dengan Sumendap , Selatan dengan Kalamu danBarat dengan Kastilong ;Bahwa tanah saksi di dekat tanah sengketa di sebelah utara
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum
Register : 02-09-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Sgn
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SUSILOWATI HERNADININGSIH, SH
Terdakwa:
RICKY ARDYANSAH als ONDER bin SRIYANTO
27 — 4
  • Bahwa Ahli menjelaskan Menurut Undangundang obat keras (St.No 419 tahun 1949), Obatobat keras adalah obatobatan yang digunakanuntuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan,membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuh manusia, baik dalambungkusan atau tidak yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat (BPOM).
Pengadilan PN BALIGE Perdata Tanah
Putus : 18-08-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN BALIGE Nomor 35/PDT.G/2013/PN.BLG
Tanggal 18 Agustus 2014 — Hj. SITTIRAWAN DALIMUNTHE, DKK LAWAN HORAS NAIBAHO Als AMA SARITUA NAIBAHO
50 — 28
  • Bahwa alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalahTunggani/Pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu SonaKecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berdasarkanSurat Kutiban dari BOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOESONA No. 132 dengan Nama Kampung PALLIMOETAN danNama Radja AMAR TANGGUL Marga NAIBAHO WIENSBESLUIT REST CONTR , DATUN EN NUMMER 1708 No.781,STAAT ONDER :123 REGISTER lig :VIII320 oleh PANITERAPENGADILAN NEGERI BALIGE No. 08/2013 tanggal 07 Juni20134. Bahwa Alm.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-05-2011 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 196 /PDT. BTH/2011/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2012 — UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) Medan >< DAVID M.L TOBING, SH., M.Kn,Cs
65 — 21
  • Bahwa sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum (Recht Staat),sudah seharusnya semua pihak menghormati putusan pengadilan, apalagiterhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap(inkracht). Tidak melaksanakan putusan pengadilan merupakan bentuk daripembangkangan hukum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh TerbantahIl, Terbantah III dan Terbantah IV.26.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
195 — 91
  • Peraturannya Kepala BPN No.11 tahun 2016 tentangpenyelesaian kasus pertanahan diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 ;Bahwa terkait apa saja yang menjadi ruang lingkup penyelesaian yang diaturdalam Peraturan Menteri Agraria No.11 tahun 2016, menurut pendapat PausHalaman 116 dari 168 halaman Putusan No. 79/G/2017/PTUN.MksVolten ahli tata negara dari Belanda dalam penjelasan yang dibuat oleh Muh.Yamin bahwa negara Indonesia adalah Recht Staat bukan Mach Staat ataukekuasaan belaka artinya negara hukum kita
    Asas yang paling berlaku secara universal yaitu asas prinsipyang dijalankan sesuai dengan undangundang yang bersifat tertulis dalamkaitan prinsip negara hukum tadi ada aspek historikal kalau saksi melakukanpendekatan sejarah kita bahwa UUD 1945 didalam penjelasan mengandungsuatu prinsip negara hukum (rech staat), yang bersumber pada sistem hukumcivil law merupakan satu konsekwensi negara hukum yang menganutperadilan administratif yang berbeda dengan adanya rul of law, perbedaansistem hukum tadi mencerminkan
    Jadi korelasi yang demikian prinsip negarahukum recht staat sebagaimana ciri knasnya adanya peradilan administratifdan berkorelasi dengan undangundang organik yaitu undangundang P.TUNmaka ada aSasasas umum pemerintahan yakni salah satunya adalah asaskepastian hukum dan roh asas kepastian hukum dalam arti luas tidak hanyaHalaman 119 dari 168 halaman Putusan No. 79/G/2017/PTUN.Mksperaturanperaturan tetapi juga best prestige dalam peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu menjadi daya ikat kepada
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Umum
Register : 26-02-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 01-05-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tlk
Tanggal 22 April 2020 — Penuntut Umum:
1.DONI SAPUTRA. SH
2.GALIH AZIZ, SH
Terdakwa:
KHAIRAN
69 — 44
  • No 419 tgl 22Desember 1949, obat Keras yaitu obatobatan yang tidak digunakanHalaman 16 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN TIkuntuk kepentingan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati,menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuhmanusia baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan olehSecretaris Van Staat,Hoofd van het Departemen Van Gesondheid;Bahwa sesuai dengan keputusan Mentri Kesehatan RI No :633/Ph/62/b tanggal 25 Juni 1962, obat keras adalah semua obat yangpada bungkus
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 16-10-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 85/PDT/2019/PT TJK
Tanggal 29 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat PUPR Bina Marga Provinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen PPK Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Terbanggi Besar Pematang Panggang
Terbanding/Penggugat : JURESI
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar Pematang Panggang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Turut Tergugat III : PT Hutama Karya Persero sebagai pengelola Jalan Tol Trans Sumatera JTTS
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA CLP
73 — 38
  • Sesuai Peta MargaIndeeling Residentie Lampoeng Schaal 1 : 750.000 Marga Staat yang dibuatzaman pemerintahan kolonial Belanda pada Tahun 1930;7.
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 72 /Pid.Sus/2015/PN.NNK
Tanggal 6 Juli 2015 — KASMAN Bin SANUDDIN
79 — 20
  • benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL 25 PUTUSAN NO 72/PID.SUS/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 31-03-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 16/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 30 Juni 2015 — YULISMAN, SH VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN
47 — 41
  • VanVollenhoven dengan mengikuti Oppenheim membedakan bahwa hukum tata negara ialahhukum yang menggambarkan tentang negara dalam keadaan yang tidak bergerak (staat inhalaman 19 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUNPLGrust), sedang hukum tata usaha negara menunjukkan negara dalam keadaan bergerak (staatin beweging) (Utrecht, E., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, FakultasHukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjadjaran Bandung, 1960, hlm. 5152).Pembentukan organ kenegaraan
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Kepegawaian
Register : 09-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PTUN KENDARI Nomor 10/G/2019/PTUN.Kdi
Tanggal 24 Juli 2019 — DEWI DIAN NURSANTY, S.Pd (P) VS BUPATI BUTON UTARA (T)
108 — 69
  • Terbitnyabojek sengketa a quo telah menampakkan hukum yang tidaksesuai dengan cita negara hukum (recht staat) yang betujuanmemberikan kepastian dan keadilan oleh warga negarasebagaimana tujuan hukum itu sendiri ; Bahwa terbitnya objek sengketa a quo sangat jelas bertentanganpula dengan Asas ne bis in idem.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 25-08-2011 — Putus : 12-10-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 12 Oktober 2011 — Celsius Watae;Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
73 — 30
  • Disamping itu, perbuatanyang demikian jelas bertentangan pula dengan asas hukum umum negara hukum(rechts staat) dan asasasas penyelenggaraan pemerintah yang patut (good governance), yaitu :a asas ketelitian ;b asas kepastianhokum ;c asas perlakuanyang jujur ;e asas keharusanada motivasidalamtindakan. ;24 Bahwa dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR: 131.91834 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHANPEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN BUPATIKEEROM PROVINSI PAPUA, tanggal 25 Oktober 2010
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-06-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN WAINGAPU Nomor 64/PID.SUS/2014/PN.WGP
Tanggal 9 September 2014 — - MUHAMMAD alias AMAN alias AMAR alias ANJAS
63 — 27
  • reasonable doubt) bahwatindak pidana benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap hak hak asasi manusia (human rights), tentu saja dengan tetap menjunjungtinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocense) di Negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechts staat
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 47/Pid.C/2020/PN Blb
Tanggal 16 Juli 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
ENGKUS BIN ENJANG ATRIA
31 — 5
  • Bahaya dikarenakan adanya penggunaan lahanlahan oleh pihak yang tidak berhak tanpa seijin dari negara dan pihak yangberhak atas tanah tersebut termasuk didalamnya adalah pemilik perkebunanyang tentunya akan mengganggu pembangunan negara dan perekoniannegara;Menimbang, bahwa keberlakuan UndangUndang No.74/1957 (LN 1957160), mengakibatkan perubahan Peraturan Penguasa Militer KSAD Nomor.Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemiliknyaatau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 03-04-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 148/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
163 — 36
  • Staat BlaadsNomor : 22 Tahun 1848 bunga moratoir yang diijinkan hanyalah sebesar 6 %per Tahun. Dengan demikian petitum ke7 (tujuh) ini tidak dapat dikabulkansepenuhnya;Ad.8.
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Umum
Register : 26-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN SANGGAU Nomor 239/Pid.B/2020/PN Sag
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
JULIANI BARASILA HUTABARAT, S.H.
Terdakwa:
1.APRIANSYAH Als APRIL Bin JAPAR USMAN
2.SUSANTO Als HASAN Anak dari LO CI PHIN Alm
43 — 5
  • delicti);Menimbang, bahwa waktu dilakukannya tindak pidana (tempus delictt)berdasarkan unsur ini ialah di waktu malam (bi nacht), di mana berdasarkanketentuan Pasal 98 KUHP ialah masa di antara matahari terbenam danmatahari terbit (de tijd tusschen zonsondergang en zonsopgang);Menimbang, bahwa tempat atau lokasi dilakukannya tindak pidana(locus delicti) berdasarkan unsur ini ialah di dalam sebuah rumah ataupekarangan tertutup yang ada rumahnya (in eene woning of op een besloten erfwaarop eene woning staat
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus PHI
Register : 12-07-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Tpg
Tanggal 10 Nopember 2016 — KASMIRUS KOPONG TADON S.IP (PENGGUGAT) PT.ALAM INDAH BINTAN, (TERGUGAT)
238 — 96
  • Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap warga Negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (incasu Tergugat), olen karenanya Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance),dengan ini memohon dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mendapatkankeadilan ;Dalam Provisi1.Bahwa
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 30-08-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn
Tanggal 24 Nopember 2016 — DENI SEMBIRING LAWAN PIMPINAN DAN PEMILIK PT. MANDALA MULTI FINANCE
48 — 27
  • Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain ( incasuTergugat ), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikanhak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan.DALAM PROVISI1.Bahwa sejak Tergugat melakukan MUTASI
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-02-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 186 /Pid.B/2014/PN.NNK
Tanggal 3 Februari 2015 — ABDUL SYUKUR Alias ABDUL Bin AMIR HUSIN
33 — 15
  • Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-02-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 187 /Pid.B/2014/PN.NNK
Tanggal 3 Februari 2015 — SARIFAH NURAINI Alias ANI Binti SAID USMAN
31 — 16
  • Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 02-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 88 /Pid.Sus/2015/PN.NNK
Tanggal 2 Juli 2015 — BAMBANG PURNOMO Als BAMBANG Bin ZAINUDDIN
19 — 18
  • a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat