Ditemukan 626 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
13247
  • Dalam perseroan itu tergantung dari saham negara itu mayoritasatau minoritas, jika minoritas negara tidak berhak mengambil kebijakan, kalaumayoritas maka negara bertanggung jawab dalam kontek ini. Jadi tetap ujungnyabergantung pada RUPS yang hasilnya tergantung dari hasil RUPS. Kalau itudianggap perbuatan melawan hukum negara Pasal 2 dan 3 itu maka akan termasukdisitu.
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
278224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di dalam kontekstransaksi induk dan anak perusahaan, by virtue dominasi anakperusahaan subsidiary bertindak dengan jalan itu, bahwa indukperusahaan menerima sesuatu dari anak perusahaan denganmengenyampungkan, detriment to, pemegang saham minoritas dari anakperusahaan;. Bahwa pada prinsipnya lama atau rugii perusahaan dihitung setiap tahun,bukan setiap transaksi atau setiap bulan atau setiap triwulan bahkanbukan setiap semester.
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
227364
  • dan diberikan kepada umat Hindu baik yangberada di Pelosok misalnya untuk pembangunan Pura,sumbangan ke Yatim Piatu dan lainnya.Bahwa saksi menerangkan pada saat mengetahui ZAINIARONY ditetapkan sebagai Tersangka tersebut, banyakmasyarakat khususnya umat Hindu yang tidak percaya karenasetahu saksi banyak perhatiannya kepada Umat Hindu yangminoritas di Lombok Barat;Bahwa saksi menerangkan saat Terdakwa sebagai BupatiLombok Barat, setahu saksi tidak pernah Umat Hindu merasadipinggirkan sebagai kaum minoritas
Register : 26-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 11 Oktober 2016 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
124151
  • dalam Pmaka PTPT ini tunduk pada hukum perseroan dan negara mententang UU Perseroan sementara pemerintah melakukan u:bisnisnya di bidang PT, maka PT yang di pemerintah ini metpandangan yang ini adalah tunduk pada hukum perseroan jadi terjadi tindak pidana tidak otomatis menjadi keuangan negara karenkeuangan perseroan yang terpisah tapi ada juga yang berpendapat kdia harus dilihat sahamnya kalau sahamnya itu adalah maycpemerintah ada yang tunduk pada keuangan negara tapi kalau misesaja itu yang minoritas
Register : 09-11-2021 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 11-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Maret 2022 — Penuntut Umum:
GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
Terdakwa:
Ir. ADY TAUFIK YUDISIA,MBA.
160155
  • 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Direksi Akuisisi Minoritas PT IMC atas PT CTSP (belum di Tandatangan) Tanggal 28 Juni 2010.
  • 1 (satu) eksemplar Copy Evaluasi Laporan Bulanan PT ICR Bulan Oktober 2010.
  • 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Lampiran Dokumen RKAP PT ICR Th 2010 : RKAP Tahun 2010 Nomor 162/EXT/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.
Register : 09-11-2021 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Maret 2022 — Penuntut Umum:
GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
Terdakwa:
Ir. ALWINSYAH LUBIS,M.M.
858201
  • 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Direksi Akuisisi Minoritas PT IMC atas PT CTSP (belum di Tandatangan) Tanggal 28 Juni 2010.
  • 1 (satu) eksemplar Copy Evaluasi Laporan Bulanan PT ICR Bulan Oktober 2010.
  • 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Lampiran Dokumen RKAP PT ICR Th 2010 : RKAP Tahun 2010 Nomor 162/EXT/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.