Tergugat I,yaitu 0.35%) dan juga beberapa pemegang saham minoritas lainnya sebagaiTergugat dan bahkan mengajukan permohonan peletakkan sita jaminan atasharta pribadi Tergugat VI yaitu berupa tanah dan bangunan diatasnya yangoleh Penggugat disebut terletak di JI.

Dan perlu diketahuiTERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak pernah ikutmenjalankan pengurusan perseroan balk sebagai pelaksana ataupun pengawaspelaksana, karena TERGUGAT VII selama ini tidak pernah dipilih atau terpilihsebagai pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) padaPerseroan ;3 Dan didalam RUPS pendapat dan hak suara TERGUGAT VII sebagai PemegangSaham Minoritas tidak besar pengaruhnya terhadap keputusan yang diambilsecara musyawarah untuk mufakat ataupun secara voting untuk

TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak pernahmembuat perjanjian atau perikatan dengan PENGGUGAT, baik secara pribadiataupun atas nama perseroan ;8 Merujuk pada butir 20 dan 21 halaman 5 dalam Surat Gugatan, bahwa tidak benaradanya TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas memberikan janjiatau komitmen kepada PENGGUGAT, baik secara pribadi ataupun atas namaperseroan ; TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak pernahterlibat dalam menjalankan pengurusan perseroan, baik sebagai

TERGUGATVII sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak pernah terlibat dalam menjalankanpengurusan perseroan, baik sebagai pelaksana ataupun pengawas pelaksana ;Merujuk pada butir 32 dan 33 halaman 7 dalam Surat Gugatan, bahwaTERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak mengenal BpkBadri, apakah Bpk Badri sebagai Pemegang Saham, Dewan Komisaris atausebagai Dewan Direksi ; TERGUGAT VII tidak pernah menghadiri rapatbersama Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan Dewan Direksi di PTAsuransi Indo Trisaka

dengan menggugat para TergugatVI dan VII sebagai pemegang saham minoritas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan diakui oleh Tergugat VI danTergugat VII ternyata yang menjadi pokok sengketa adalah kesepakatan bersamatanggal 31 Maret 2008 antara Penggugat dan PT.

Bahwa masalah seperti yang dijelaskan pada angka (8) di atas telahdisampaikan oleh para pemegang saham minoritas (Para Pemohon) didalam RUPSLB Termohon tanggal 15 Oktober 2009. Akan tetapidireksi Termohon, komisaris maupun komisaris independen engganmenjawabnya secara jelas, terang dan tuntas.

Putusan Nomor 217 PK/Pdt/2014dijelaskan di atas menjadi terang dan jelas bagi pemegang sahampublik minoritas yang hams dilindungi secara hukum;B. KEJANGGALAN DAN KEANEHAN PENERBITAN ZEROCOUPON BOND(ZCB) OLEH PT.

Terlebih lagi pemegang saham mayoritas/pengendali Termohon adalah pihak yang terafiliasi dengan direksiTermohon, sehingga pemegang saham minoritas tidak diperhatikan dansama sekali tidak mendapatkan informasi yang layak. Maka wajar kalaupemegang saham publik minoritas mempertanyakan kepada Termohon,bahwa atas dasar apa dan kewenangan yang mana yang menjadi dasarbagi Termohon melakukan hal itu ?;Bahwa berdasarkan uraian kejanggalan transaksi penjualan HutanTanaman Industri kepada PT.

atau terbukakepada pemegang saham publik minoritas (Pemohon), baik melalui surattertulis maupun pada waktu diselenggarakannya RUPS Tahunan atau punRUPSLB tahun 2008 atau 2009.

Putusan Nomor 217 PkK/Pdt/201438.Vi.39.40.secara transparan latar belakang perbuatan hukum tersebut kepadaPemegang Saham maupun pemegang saham minoritas ketikadiselenggarakanya RUPS maupun RUPSLB?

pengusungHalaman 2 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya insyaallah dari pengamatan tiang pribadi hasil survey paslonnomor urut satu berada diposisi paling tinggi dari caloncalon yangberkompetisi saya tidak berkampanye, terus terang posisi saya sebagaikepala desa tidak boleh berkampanye kita samasama berdoa agar hasil survey terus berlanjutsampai tanggal 27 Juni 2018 harapan tiang sebagai kepala desa dan mewakili wargaminoritas Supaya nanti apabila bapak terpilih agar memperhatikanwarga minoritas

dan tidak mendiskriminasikan warga minoritas saya yakin seandainya mungkin nanti terpilin dan insyaallahpasti akan terpilih dan insyaallah tahun ini untuk dusun keraning untuk talut danmerabat semua jalan mungkin nanti bapak gubernur terpilih sebagai gubernur NTBmungkin bukan serabat saja tapi Semua penataan penataanlingkungan yang ada diwilayah dusun keraning wilayah desa ubungjuga akan diselesaikan oleh beliau yang akan terpilih di 2018 mudah mudahan sekali lagi kita samasama mendoakankepada Tuhan

Menit 07. 48 harapan tiang sebagai kepala desa dan mewakiliwarga minoritas sSupaya nanti apabila bapak terpilin agarmemperhatikan warga minoritas dan tidak mendiskriminasikan wargaminoritas,7. Menit 08.10 dan saksi yakin seandainya mungkin nanti terpilihdan insyaallah pasti akan terpilih,8. Menit 09.19 dan insyaallah tahun ini untuk dusun keraning untuktalut dan merabat semua jalan,9.

Menit 07. 48 harapan tiang sebagai kepala desa dan mewakiliwarga minoritas Supaya nanti apabila bapak terpilih agar memperhatikanwarga minoritas dan tidak mendiskriminasikan warga minoritas,Le Menit 08.10 dan saksi yakin seandainya mungkin nanti terpilihdan insyaallah pasti akan terpilih,8. Menit 09.19 dan insyaallah tahun ini untuk dusun keraning untuktalut dan merabat semua jalan,9.

Menit 07. 48 harapan tiang sebagai kepala desa dan mewakiliwarga minoritas supaya nanti apabila bapak terpilih agarmemperhatikan warga minoritas dan tidak mendiskriminasikanwarga minoritas,7. Menit 08.10 dan saksi yakin seandainya mungkin nanti terpilihdan insyaallah pasti akan terpilih,8. Menit 09.19 dan insyaallah tahun ini untuk dusun keraning untuktalut dan merabat semua jalan,9.

FAJAR INDAHMATERIAL adalah sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah), bukansebesar Rp. 2.350.000, (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karenajabatan Penggugat bukan sebagai karyawan biasa tetapi melainkan sebagaiDirektur sekaligus pemilik saham minoritas pada PT.

/PN Pgp11.1213.14.15.16.guna kemajuan bersama dan keberhasilan perusahaan di masa yang akandatang.Bahwa dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun Penggugat menjabat sebagaiDirektur dan selaku pemegang saham minoritas pada PT.

/PN Pgp29.30.31.32.33.Bahwa atas keuntungan bersih/devident per 1 (Satu) tahun tersebut, makaPenggugat juga tidak pernah menerima keuntungan sepersen pun selama iniselaku pemegang saham minoritas, padahal Penggugat selain sebagai Direkturjuga sebagai pemegang saham minoritas yang seharusnya sebagaimanatertuang dalam ANGGARAN DASAR Perusahaan berhak atas keuntunganbersih/devident per 1 (Satu) tahun yang didasarkan pada jumlah saham ataupersentase dari modal yang telah disetor ke dalam persero.Bahwa

/PN PgpTergugat sebagaimana telah dikemukakan pada dalildalil diatas, makapemberhentian secara lisan Pengugat sebagai Direktur oleh Tergugat tanpadiberikan hakhak lainnya sebagai seorang Direktur maupun sebagai PemegangSaham Minoritas yaitu berupa :a.

Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang tidak membayar secarapenuh/utuh seluruh hakhak Penggugat baik sebagai Direktur maupun sebagaipemegang saham minoritas pada PT.

Bahwa masalah seperti yang dijelaskan pada angka (3) di atastelah disampaikan oleh para pemegang saham minoritas (ParaHal. 5 dari 44 hal. Put.

;Terhadap pertanyaanpertanyaan di atas, Termohon tidakpernah menjelaskan dengan jelas, terang dan tuntas kepadapemegang saham publik minoritas (Pemohon) didalam forumRUPSLB tanggal 15 Oktober 2009 maupun dalam RUPSLBtanggal 21 September 2010.

Terlebih lagi pemegang saham mayoritas/ pengendaliTermohon adalah pihak yang terafiliasi dengan direksi Termohon, sehinggapemegang saham minoritas tidak diperhatikan dan sama sekali tidakmendapatkan informasi yang layak. Maka wajar kalau pemegang sahampublic minoritas mempertanyakan kepada Termohon, bahwa atas dasar apadan kewenangan yang mana yang menjadi dasar bagi Termohonmelakukan hal itu ?;30. Bahwa berdasarkan uraian kejanggalan transaksi penjualan HutanTanaman Industri kepada PT.

Sumalindo Alam Lestari, yang besarnya 99,98 %;Bahwa tindakan korporatif direksi Termohon di atas adalahtransaksi afiliasi yang semestinya diketahui oleh pemegangsaham publik minoritas. Akan tetapi transaksi afiliasi tersebuttidak pernah diberitahukan atau terobuka kepada pemegangsaham publik minoritas (Pemohon), baik melalui surat tertulismaupun pada waktu diselenggarakannya RUPS Tahunan ataupun RUPSLB tahun 2008 atau 2009.

minoritas ketika diselenggarakanyaRUPS maupun RUPSLB ?.

,Pemegang Saham termasuk mayoritas dan Publik Minoritas, yangdidalamnya sebanyak 12,15 % sahamnya adalah milik Penggugat.;24.Bahwa untuk melindungi kepentingan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.Para pemegang saham termasuk mayoritas dan publik minoritas, dimanaternyata mengandung dugaan terjadi pelanggaran hukum yangdilakukan oleh Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. pada saatmelakukan penjualan saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. pada PT.Sumalindo Hutani Jaya Tok. kepada PT.

Sumalindo Lestari Jaya Tbk.)para pemegang saham (mayoritas maupun publik minoritas) dalam hal iniPemegang Saham Publik PT.

Sumalindo Lestari Jaya Tbk,Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham mayoritas danpemegang saham Publik minoritas termasuk Penggugat pemegangsaham publik sebanyak 12,15 % pada PT.

Sumalindo Hutani Jayasebelum Penggugat masuk sebagai pemegang saham minoritas diPT. Sumalindo Lestari Jaya Tok.

Sumalindo Lestari Jaya Tok. maupun para pemegangsaham (baik Mayoritas maupun publik minoritas termasukPemohon Kasasi sebagai pemegang saham publik minoritas(diatas 10%), dirugikan secara materil oleh Surat PersetujuanTermohon Kasasi Nomor: 794/MENHUTVV/2009 tanggal1 Oktober 2009;26.2. Pemohon Kasasi juga turut memiliki hak atas saham 60% milikPT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang ada pada PT. SumalindoHutani Jaya;26.3.

Dalam hal RUPS tidak terlaksana maka pemegangsaham minoritas bisa meminta kepada Hakim setempatuntuk di adakan RUPS yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri yang bersangkutan ;Manakala RUPS ini tidak terlaksana, misalnya Pemegang Saham Minoritas tidakmengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri , bagaimana ?Jadi Pemegang Saham Mayoritas bisa membuatpermohonan yang sama ;Aturan mainnya bagaimana dalam RUPS ?

Di OJK ~ melindungi minoritas, akibatnya demikepentingan melindungi minoritas , OJK membuataturan yang sangat ketat . Mayoritas itu tidak perlu dilindungi karena dia di dalam perusahaan . AkibatnyaKalau ada hal yg di duga akan merusak kepentinganminoritas, harus minta izin OJK. Kalau non Tbk jarangsaya lihat yang namanya RUPS LB;Kalau suatu PT dia tidak pernah mengajukan RUPS Tahunan, tetapi lebih seringmengajukan RUPS Luar Biasa , bagaimana ini ?

Itu ada di Anggaran Dasar PT tersebut , jika tidakmengatur hal tersebut maka pilihannya adalah RUPS ,jika minoritas minta dividen di bagikan dan akhirnyavoting ternyata Pemegang saham minoritas kalah suaramaka mereka dapat menggugat ke Pengadilan Negeriuntuk dividen di bagikan ;Menurut pengalaman ahli, apakah ahli pernah menemukan Perusahaan yang tidakmengaudit laporan keuangannya dan apa alasan yang lazim biasanya ?

Saya menggaris bawahi perkataan Pak Hakim Ketuapandangan teoritis saya secara netral tidak melihatkasus per kasus, di dalam PT, Pemegang SahamMayoritas dan Minoritas bukan jarang terjadi tetapibiasa terjadi, Minoritas memang menurut UU PT yatetap minoritas jadi tidak ada lalu minoritas dirugikan;Kalau tidak pernah diketahui Keuntungan berapa, membagi keuntungan dan dividenbagaimana ?

Pemegang Saham minoritas bisa minta kalau mewakili10% jumlah suara yang sah atau ditentukan kurang dariitu dalam hal ada diatur dalam Anggaran DasarPerseroan Tersebut ;Bisa meminta kemana ?

No. 2041 K/Pdt/2011mengijinkan/melarang Pemohon (beberapa pemegang saham minoritas)untuk hadir dalam RUPS dengan alasan telah terlambat/melewati waktuyang dicantumkan dalam panggilan RUPS yaitu pukul 08.00 Wib ;Bahwa Pemohon telah berupaya dalam RUPS dan meminta agarDireksi dan Komisaris Termohon lebih transparan dalam menjalankanperseroan, namun selalu diabaikan dan jika diajukan dalam RUPS selaludikalahkan dalam pengambilan suara mengingat Pemohon adalahpemegang saham minoritas dalam Perseroan

No. 2041 K/Pdt/2011Jagorawi sebagai persiapan untuk mengajukan tuntutan terhadapperseroan/Direksi/Komisaris yang telah merugikan Pemohon Kasasi(pemegang saham minoritas) ;Jadi dengan begitu jelas tujuan dari permohonan pemeriksaan terhadapperseroan yang diajukan Pemohon Kasasi adalah untuk mendapatkandata/keterangan yang diperlukan dan bukan diputuskan tentang adanyaperbuatan melawan hukum dan/atau sah atau tidak sahnya pelaksanaandan hasil RUPS tahunan PT.

telahdipertimbangkan judex facti Pengadilan Negeri Cibinong dalam PenetapanNomor 123/Pdt.P/2010/PN.CBN, tanggal 08 Februari 2011 (Vide halaman14 dan 15 paragraf 1 dan 2 Penetapan) ;Bahwa adapun adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam RUPSdan RUPSLB tanggal 17 Mei 2010 yang disebutkan PemohonKasasi/semula Pemohon dalam surat permohonannya, adalah hanyasebagai ilustrasi dan contoh konkret dari perbuatan perbuatan Direksidan Komisaris Perseroan yang sama sekail tidak memperhatikan aspirasipemegang saham minoritas

., yangdiajukan oleh Pemegang Saham Publik Minoritas diHal 5 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUNJKT.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan RegisterPermohonan Nomor : 38/Pdt.P/2011/PN.JKT.SEL., yangmana pada saat persidangan tanggal 21 Maret 2011,dalam permohonan tersebut, PT. Sumalindo LestariJaya Tbk. mengajukan Bukti Bukti. Salah satu alatbukti yang diajukan oleh PT.

Bahwa tahun 2007, Penggugat menjadi pemegang sahampublik minoritas pada PT. Sumalindo Lestari JayaTbk., melalui perusahaan sekuritas, yaitu) EvergreenSecuritas, Nikko Securitas, dan Bahana Securitas,sebagaimana ditentukan dan diatur oleh PeraturanPerundang undangan Badan Pengawas Pasar Modal, danLembaga Keuangan (BAPEPAM & LK), dan peraturan BursaEfek Indonesia(2) eee. Bahwa Penggugat membeli saham PT.

Di atas tanah seluas kuranglebih 80.000 Ha tersebut, sebagian arealnya sudahterdapat tegakan pohon yang mana tegakan tegakanpohon tersebut adalah aset dan milik dari PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk., yang juga adalah asetdan milik dari Penggugat sebagai pemegang sahampublik minoritas pada PT. Sumalindo Lestari JayaTle ge oo = eee oe ee ee15.

gugatan Penggugat tidak dapat diterima;1.DALAM PROVISIBahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum dengan mengeluarkan uang dalam jumlah jutaan dollar (USD6,000,000,) kepada Pemegang Saham tertentu melalui Rapat Umum PemegangSaham di Singapore, yang tidak mengundang seluruh pemegang saham, dengandemikian telah merugian Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi danTergugat Il Konpensi / Penggugat Il Rekonpensi sebagai pemegang saham dan jugapemegang saham minoritas

yang lain.Bahwa tindakan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengandikeluarkannya sejumlah uang tersebut, maka perseroan mengalami kekurangandana sehingga harus menggunakan fasilitas kredit dari Bank Mandiri, dengandemikian merugikan perseroan c.q. khnususnya para pemegang saham minoritas;3.

ini untuk menetapkan dengan memerintahkan untuk memanggil PihakKetiga (Para Pemegang Saham minoritas) untuk hadir dalam persidangan yangakan datang untuk pemeriksaan vrijwaring.DALAM KONPENSIDALAM POKOK PERKARABahwa segala sesuatu yang berlaku di dalam eksepsi di atas berlaku pula dalam pokokperkara ini.

Bahwa dengan dikeluarkannya sejumlah uang tersebut, maka perseroanmengalami kekurangan dana sehingga harus menggunakan fasilitas kredit dariBank Mandiri, dengan demikian merugikan perseroan c.q. khususnya parapemegang saham minoritas;c.

Bahwa Tergugat Rekonpensi jelas telah melakukan piercing of the corporateveil karena menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi secaraHalaman 21 dari 35 Putusan No.393 /PDT/2016/PT.DKI10.11.12.13.melawan hukum, dengan demikian telah terjadi transfer modal perseroan kepadapemegang saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidakmengundang Pemegang Saham minoritas;d.

sebagaiberikutTerlawan I sebagai Diriektur Perseroan adalah selakuPemegang saham mayoritas sebanyak 12.750, dengan nilainominal 1 lembar saham sebesar Rp.10.000, atau samadengan Rp.100.270.500, (seratus dua puluh tujuh jutalima ratus rupiah), danTerlawan II sebagai Komisaris Perseroan adalah selakuPemegang saham mayoritas sebanyak 12.750, dengan nilainominal 1 lembar saham sebesar Rp.10.000, atau samadengan Rp.100.270.500, (seratus dua puluh tujuh jutalima ratus rupiah),dan.Pelawan selaku Pemegang Saham Minoritas

terletakdi Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yangkesemuanya itu ADALAH MERUPAKAN ASET PT.KENDEDES PUTRAPRATAMA ;Bahwa, oleh karena kredit tersebut macet selanjutnyaTerlawan I dan Terlawan IIT telah mendapatkan Teguran(aanmaning) pertama dan kedua dari Pengadilan NegeriKabupaten Malang, dan selanjutnya akan dilaksanakan Eksekusiterhadap ASET PERSEROAN;Menimbang,bahwa yang menjadi persoalan dalam PerlawananPelawan ini adalah apakah hakhak yang dimiliki oleh Pelawansebagai pemegang saham minoritas

Menimbang,bahwa hal yang telah diakui kebenarannya olehTerlawan III dalam jawabannya adalah bahwa benar Pelawanadalah selaku pemegang saham minoritas di PT KENDEDES PUTRAPRATAMA sebanyak 4.500,(empat ribu lima ratus rupiah) atausama dengan Rp. 45.000.000, (Empat puluh lima juta rupiah)Menimbang,bahwa hal tersebut bersesuaian dengan buktibukti yang diajukan oleh Pelawan yaitu bukti P1,P2 dan P3dimana Pelawan adalah pemegang saham pada PT KENDEDES PUTRAPRATAMA karena membeli dari pemegang saham sebelumnya

yaituYOS SIDARTA dengan jumlah saham sebanyak 4500 lembar sahamatau sama dengan Rp. 45.000.000, (Empat puluh lima jutarupiah;Menimbang, bahwa meskipun Pelawan adalah sebagaipemegang saham minoritas pada PT KENDEDES PUTRA PRATAMA,akan tetapi pada tanggal 14 Juni 2005 telah dibuatPerjanjian antara Pelawan dengan Terlawan I selaku Direkturdan Komisaris PT KENDEDEDES PUTRA PRATAMA ( bukti P4)yang intinya bahwa Pelawan telah menyerahkan uang sebesarRp. 1.500.000.000, ( satu milyar lima ratus juta rupiah

Harus denganpersetujuan KomisarisMenimbang,bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatasPelawan sebagai pemegang saham minoritas yaitu 4500 lembarsaham atau sama dengan Rp. 45.000.000, (empat puluh limajuta rupiah ) yaitu kiirakira 15 % dari jumlah seluruhsaham yang pada PT KENDEDES PUTRA PRATAMA bukanlah pemegangsaham yang mempunyai hak suara yang sah.Menimbang,bahwa Terlawan I dan Terlawan II sebagaipemegang saham mayoritas yaitu 30.000 lembar saham atausama dengan Rp. 300.000.000, ( tiga ratus juta

Hal ini sangatlah menunjukkanTermohon Kasasi, Kreditur Terafiliasi, Pengurus dan Hakim Pengawastelah menyalahgunakan pranata dan lembaga kepailitan gunamendukung maksud dan tujuan yang menjadi tujuan akhir TermohonKasasi dan Kreditur Terafiliasi seria mengusahakan pembayaran atastaginan atas pihakpihak tertentu tanpa sama sekali memperhatikanPemohon Kasasi dan Indo Plus B.V (selanjutnya secara bersamasamadisebut sebagai Kreditur Minoritas");Hal. 9 dari 27 hal.

Pada Rapat Kreditur kedua,Kreditur Minoritas telah menyarankan agar para pihak tidak tergesagesadalam melakukan pemungutan suara terhadap rencana perdamaiandalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dan mempergunakan waktu yang diberikan oleh UndangUndang Kepailitan semaksimal mungkin, dalamhal ini 270 (dua ratus tujuh puluh) hari melalui PKPU tetap, sehinggapada akhirnya dapat diperolen penyelesaian yang terbaik untuk semuapinak, namun saran tersbut kembali ditolak oleh mayoritas Krediturmelalui pemungutan

Bahwa tindakantindakan yang diambil Termohon Kasasi KrediturTerafiliasi, Pengurus dan Hakim Pengawas selama proses PKPUtersebut yang selalu mengabaikan saransaran Kreditur Minoritas danselalu bertindak cepat dalam mengambil suatu keputusan melaluipemungutan suara yang diselenggarakan secara lansung menunjukkankecurigaan sangat besar terhadap menyalahgunaan pranata danlembaga kepailitan guna mendukung maksud dan tujuan yang menjaditujuan akhir Termohon Kasasi dan MKreditur Terafiliasi sertamengusahakan

pembayaran atas tagihan masingmasing KrediturTerafiliasi tanpa sama sekali memperhatikan Kreditur Minoritas;Hal. 11 dari 27 hal.

selama proses PKPU, secarategas tidak memperhatikan dan melanggar asas keadilan, sehingga tidakmencegah terjadinya kesewenanganwenangan Kreditur Terafiliasi yangmengusahakan pembayaran atas tagihannya masingmasing tanpa samasekali memperdulikan Kreditur Minoritas, bahkan secara langsungPengurus dan Hakim Pengawas serta judex facti terlihat tidakmenghiraukan kesewenanganwenangan Kreditur Terafiliasi tersebutterlaksana; Bahwa melihat timbulnya persekongkolan antara 1 (satu) atau lebih Kreditur atau

Terbanding hanya melakukan koreksi atas selisih dari nilaiwajamya;bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda Indonesia Taiwan, dividen terselubung tidak termasuk dalamdefinisi dividen;bahwa koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti kompeten yangcukup:tidak menggunakan dasar Peraturan Direkur Jenderal Pajak Nomor:PER43/PJ/2010 dan Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan NomorS153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010;tidak ada dokumen yang menyatakan pemegang saham minoritas

Eddy Moenardi yang memiliki 29% saham perusahaan dan dalamposisinya sebagai Direktur Perusahaan, pemegang saham minoritas memiliki hubungan istimewadengan pihak Feng Tay Enterprise Co.

Ltd sehingga atas biaya know how fee yang dibayarkan olehperusahaan kepada pihak Feng Tay Enterprises Co, Ltd tidak menimbulkan komplain dari pemegangsaham minoritas, dengan demikian biaya know how fee yang dibayarkan sangat dipengaruhi olehhubungan kepemilikan pihak pemegang saham;bahwa Majelis berpendapat bahwa biaya know how fee yang dibayarkan kepada pihak Feng TayEnterprises Co, Ltd pada dasarnya merupakan pembagian bagian laba perusahaan (dividenterselubung), sesuai dengan ketentuan Pasal 9

Seluruh uraian di atas membuktikan bahwa Tergugat tidak menghormatikeberadaan dan kepentingan Para Pemegang Saham minoritas PT MIFdimana Tergugat telah berulang kali melakukan tindakan dan mengambilkeputusan secara melawan hukum dan melanggar prosedur.

Bahwa permintaan Penggugat tersebut di atas sangat12.13.14.beralasan hukum, yaitu. sematamata untuk mencegahadanya keputusan RUPSLB yang sewenangwenang, tidakseimbang dan merugikan kedudukan serta kepentinganPenggugat selaku Pemegang Saham minoritas di PT.

Pst.Pemegang Saham minoritas membuktikan bahwa Tergugat dan Tergugat Il secara nyata telah melanggar Prinsip TataKelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaansebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 POJK 30/2014,terlebih pada saat pelaksanaan RUPSLB sedang ada proseshukum di antara internasl Para Pemegang Saham danPengurus PT.

Maka, kalau minoritas tidak setuju, boleh.Begitu tidak setuju, apa? Ya silahkan sahamnya dijual di bawah hargawajar. Patokan harga wajar ini apa? Kalau PT terbuka: bursa, harga yang dibursa hari itu berapa. Tapi kalau bukan PT go public: undang appraisal.Begitu undang appraisal, nilai harga sahamnya berapa, itu dinilai, selesai.Yang terjadi dalam praktek kemudian jadi dispute, soal harga ini.

Jeffry Sarino yang juga merupakan salahsatu Pemegang Saham minoritas PT MIP;f.

milik TERGUGAT Ill kepada TERGUGAT II sehinggajumlah saham TERGUGAT II menjadi Mayoritas sebesar 501 (lima ratussatu) lembar saham atau 51 (lima puluh satu) %;Bahwa setelah Akta Jual Beli Saham Nomor:08 tanggal 28 Juli 2017ditandatangani pada saat itu tetap Direktur dan Komisaris Utama dariPihak PENGGUGAT yaitu Thomas selaku Direktur dan Citra Hartonoselaku Komisaris Utama dan terbukti komposisi Direktur dan KomisarisUtama tidak berubah atau tidak digantiwalaupun PENGGUGATselaku Pemegang Saham Minoritas

G/2019/PN.Kdi25.Bahwa akibat dari perouatan TERGUGAT I, TERGUGAT II,TERGUGAT Ill,dan TERGUGAT IV sebagaimana tersebut pada angka 23 huruf b diatasmaka PENGGUGAT tidak bisa lagi mengontrol/mengendalikan jalannyaperseroan padahal telah mengeluarkan uang sebesar Rp.3.000.000.000,(tiga milyar rupiah), karena seluruh kebijakan perseroan diatur sesuaikeinginan TERGUGAT Il saja sedangkan PENGGUGAT tidak dapatberbuat apaapa dengan saham minoritas, padahal kalau hanya membelisaham tetapi dengan nilai minoritas

Duta Tambang Gunung Perkasa senilaiRp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari Tergugat dan Tergugat Ill;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakanterdapat klausul kesepakatan saat pembelian saham oleh Penggugat dimanameskipun Penggugat sebagai pemegang saham minoritas namun terkaitoperasional penambangan tetap dijalankan oleh Penggugat sehingga dalamstruktur kepengurusan PT. Duta Tambang Gunung Perkasa untuk KomisarisHalaman 30 dari 37 Putusan Nomor13/Pat.

Telah melanggar kesepakatan yang pada pokoknya meskipun Penggugatadalah pemegang saham minoritas namun kegiatan operasionalpertambangan berada di bawah kendali Penggugat namun yang terjadisekarang adalah Direksi dan Dewan Komisaris pada Tergugat IV bukandari Pihak Penggugat;Menimbang, bahwa terkait kedua hal tersebut diatas maka MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwaterkait dengan perbuatan Para Tergugat yangmenyembunyikan persoalan hukum yang sedang berjalan dengan

DutaNikel Indonesia harus pula dilibatkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya terkait adanya pelanggarankesepakatan yang pada pokoknya meskipun Penggugat adalah pemegangsaham minoritas namun kegiatan operasional pertambangan berada di bawahkendali Penggugat namun yang terjadi sekarang adalah Direksi dan DewanKomisaris pada Tergugat IV bukan dari Pihak Penggugat menurut MajelisHakim hal tersebut tidak dapat digolongkan sebagai suatu bentuk perbuatanmelawan hukum;Menimbang, bahwa dalam dalil

perjanjian saja dan hanyasekedar mengikuti Putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel dan perkara No. 219/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel jelasmerupakan Putusan yang sangat tidak bijaksana dan jauh dari rasakeadilan yang akibatnya amat sanagat merugikan pemenang sahamminoritas dalam hal ini yaitu Pembanding/Penggugat karena tindakanyang telah dilakukan Para Terbanding/Para Tergugat sebagai sesamaPengusaha Nasional adalah tindakansemenamena terhadapPembanding/Penggugat sebagai pemegang saham minoritas

LebongTandai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 640/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Pembanding/Penggugat diperlakukan tidak adilsebagai pemegang saham minoritas oleh Para Terbanging/Para Tergugat.Hal ini jelas melanggar UU Persero Terbatas dan merupakan perbauatanMelawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdatayang berbunyi : Tiap perbauatan melanggar hukum yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

Indo Paint Jayaselaku. pemegang saham minoritas (5% kepemilikan saham)menyuruhnya meminta klarifikasi terlebin dahulu mengenai agendaRUPS. (Vide Bukti P5). Padahal, direktur PT. Indo Paint Jaya louListiiani Sasmito adalah juga direktur Perusahaan sehingga dapatdipahami sikapnya sebagai pemegang saham minoritas juga akansama dengan sikapnya selaku direktur perusahaan.

Penggugat untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000, ( Seratus lima puluh ribu rupiah );Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena dalam permusyawaratanMajelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten telah terjadi perbedaanpendapat seperti disebutkan diatas, maka pendapat yang diambil adalahberdasarkan suara terbanyak;Menimbang, bahwa oleh karena pendapat Hakim Anggota II ( Dr.BinsarM.Gultom, SH,SE,MH ) merupakan suara minoritas

dari pendapat Ketua Majelisdan Hakim Anggota II, maka sesuai menurut ketentuan perundangundangan,pendapat yang mayoritaslah yang dipakai, yakni dengan menguatkan PutusanPengadilan Negeri Tangerang Nomor :873/Pdt.G /2018/PN TNG tanggal 25 Jull2019, sedangkan pendapat Hakim Anggota II yang minoritas tersebut hanyalahsebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Kasasi manakala dilakukan upayahukum kasasi;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugatberada dipihak yang kalah dalam peradilan

PENETAPANNomor 218/Pdt.P/2019/PN PbrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa danmengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telahmengeluarkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut atas permohonan dari :TN ARIFIN, (Selaku Direktur Pemegang Saham Minoritas 180 Saham PT AbindoPratama Mandiri) Lahir di Selat Panjang tanggal 15 Juli 1977,Pekerjaan Karyawan Swasta, berempat tinggal di Jalan Riau No 79C RT 006 RW 004

Karena di dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c hanya disebutkanpemegang saham saja, sehingga pemegang saham yang dimaksud disinidapat pemegang saham mayoritas dan minoritas;Halaman 49 Putusan Nomor 1/Padt.Bth/2020/PN Trk.Bahwa sesuai Pasal 146 ayat (1) huruf c, direksi juga boleh mengajukanpermohonan ke pengadilan negeri untuk pembubaran perseroan.

Sehingga pemegang saham(mayoritas atau minoritas), direksi atau dewan komisaris yang mengajukanpermohoan pembubaran perseroan ke pengadilan negeri harus bisamembuktikan kebenaran dalil permohonannya dengan alasan perseroantidak mungkin untuk dilanjutkan, maka tidak ada alasan bagi pengadilannegeri untuk tidak membuat penetapan;Bahwa untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepadapengadilan negeri tidak harus ada RUPS dari direksi.

Tujuan Pasal 80 adalahuntuk memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas;Bahwa pemegang saham berinvestasi adalah untuk memperolehkeuntungan (deviden). Deviden ini dapat diketahui kalau perusahaansecara berkala melakukan RUPS tahunan.

Apabila RUPS tahunan tidakpernah diselenggarakan, pemegang saham minoritas tidak pernah dapatkeuntungan, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum, Pasal 80memberi wewenang kepada Pemegang Saham Minoritas untuk memintapenyelenggaraan RUPS melalui pengadilan negeri dengan menetapkanforum kehadiran dan syarat pengambilan keputusan.

Hal ini dapatdilakukan oleh pemegang saham minoritas apabila direksi tidak maumenyelenggarakan RUPS;Bahwa terkait permohonan pembubaran PT ke pengadilan negeri yangdiajukan oleh direksi menurut Ahli sSepanjang pemohon mampumembuktikan kebenaran dalilnya sesuai Pasal 146 bahwa perseroan tidakmungkin dilanjutkan dan pemohon mampu meyakinkan majelis hakimbahwa perseroan tidak mungkin dilanjutkan sehingga majelis hakim tidakbisa menolak, sehingga permohonan dikabulkan.