Ditemukan 671 data
95 — 16
penerbitan sertifikat tanah atas nama KyaiDahlawi sebagaimana tersebut dalam bukti P1 tidak dapat diartikan bahwa KyaiDahlawi telah melakukan penundukan diri terhadap hukum perdata barat / Eropa ( BW).166Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas, ketua majelisberpendapat, tindakan atau perbuatan Kyai Dahlawi yang melakukan hibah tanah tundukkepada sistim HUKUM ADAT;Menimbang, bahwa dalam sistim hukum adat dikenal / dibenarkan seorang wargamemberikan tanahnya / hibah kepada penguasa (Hilman Hadikusuma
90 — 47
BINAWATI HADIKUSUMA dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e bahwa saya pernah diperiksa penyidik dalam kasus terdakwa dan terhadapBerita Acara pemeriksaannya tetap tidak ada perubahan;e bahwa saya kenal dengan terdakwa/DRS. FX.
413 — 136
penerbitan sertifikat tanah atas nama KyaiDahlawi sebagaimana tersebut dalam bukti P1 tidak dapat diartikan bahwa KyaiDahlawi telah melakukan penundukan diri terhadap hukum perdata barat / Eropa ( BW).166Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas, ketua majelisberpendapat, tindakan atau perbuatan Kyai Dahlawi yang melakukan hibah tanah tundukkepada sistim HUKUM ADAT;Menimbang, bahwa dalam sistim hukum adat dikenal / dibenarkan seorang wargamemberikan tanahnya / hibah kepada penguasa (Hilman Hadikusuma
99 — 23
Camat PandihBatu Cq.Kepala Desa Dandang (Syarpani) beralamat di Jalan Patih RumbihRT 02 Desa Dandang sebagai Tergugat Ill Abdul Hasan Bin Jalil beralamatdi Jalan Malijo Gang Alvokat RT 11 Kelurahan Madurejo Kecamatan ArutSelatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan saat ini berada di Desa DandangRT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau sebagai Tergugat IV,Nirwan Purba Bin Salman beralamat di Desa Dandang RIT.01Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau sebagai Tergugat V, HadiKusuma Bin Salman
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
403 — 1199
PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.Bahwa sebagaimana Buku Hilman Hadikusuma, dkk, Adat /stiadat Lampung,Bandarlampung tahun 1985/1986, menegaskan bahwa Benar ada susunanmargamarga teritorial yang berdasarkan keturunan kerabat tersebut pada masakekuasaan Jepang sampai dengan masa kemerdekaan pada tahun 1952dihapus dan dijadikan bentuk Pemerintahan Negeri.
Sehingga kecamatan langsung mengurus pekonpekon/kampung/ desa sebagai bawahannya Hal ini sebagaimana dikutip dari lamanHalaman 46 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuWikipedia httos://id.wikipedia.org/wiki/MargaaiLampung dan Pendapat Prof.Hilman Hadikusuma ini juga dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunyahukum berjudul Adat Indonesia, Penerbit Alumni halaman 105 yangmenyatakan:pada tahun 1928 Belanda mengakui Marga di Lampung sebagaiInlanddsegemeente yang kemudian diatur
Hilman Hadikusuma, S.H dalam bukunya Masyarakat danAdatBudaya Lampung Penerbit Mandar Maju tahun 1989 Bandung halaman171 menegaskan lebih lanjut Ketika daerah ini menjadi daerah tingkat I/PropinsiPemerintahan tingkat bawah yang disebut Marga sudah tidak ada lagi karenasudah dibubarkan sejak tahun 1952 dengan demikian tidak ada lagi yangnamanya Pemerintahan Adat Marga Teritorial yang disebut Haminte(Gemeente) berdasarkan Marga Reglement tanggal 21 Juli 1939 Nomor 536(IGOB S. 1938 Nomor 490).Bahwa
Hilman Hadikusuma, S.H tersebutselaku Tokoh Adat Lampung dan Guru Besar Hukum Adat sejak tahun 1952tidak ada lagi marga sehingga pengakuan adanya marga adat dan tanah adatMasyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir dan Buay Pemuka Bangsa Raja,hanya rekayasa para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 31.Bahwa dengan pendapat tersebut dengan terbitnya UndangUndangPemerintahan Daerah maka Ketentuan Pemerintahan Negeri tidak diakui lagidan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUUX/2012 tertanggal
Hilman Hadikusuma, S.H. dalam bukunyaMasyarakat dan AdatBudaya Lampung Penerbit Mandar Majutahun 1989 Bandung halaman 171, dengan diberi Kode BuktiP.52;DO sects srs re x te eas aoe Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor:04/WASDAL/PHAT/2007 Tentang Pembayaran Uang Ganti RugiTanah Areal Perkebunan PT.
77 — 28
November 2013, yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara persidanganyang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka haruslah dianggap telah termuat dansatu kesatuan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya atas Nota Keberatan/Eksepsi Penasehat HukumTerdakwa dan Pendapat/Tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sela tanggal 6 Desember 2013, yang amar putusan adalah sebagai berikut : e Menyatakan memolak Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir.MULYADI HADIKUSUMA
174 — 45
Firmansyah, Loeqman Hadikusuma, dan2) Tanggal 15 April 2011 dengan petugas adalah M Wahyu Wibowo,C.. Firmansyah, Muchamad Aziz.Dari hasil Laporan OTS pada tanggal tersebut diatas tidak ditemukanlokasi proyek, walaupun pada saat peninjauan lokasi proyekdidampingi karyawan dari CV Enhat yaitu. Sdr. Yanto dan darikarywan dari BPBD, yaitu Sdr.
NI MADE WARDANI,SH
Terdakwa:
RITA SARI DEWI LATANNA, SH, M.Kn
264 — 75
RITA SARI DEWI LATANNA,SH
- Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada HILDA HADIKUSUMA dengan nomor unit TG1B/010 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank BCA tanggal 13-05-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an.
659 — 463
Pembayaran dilakukan secara tunai,selanjutnya kepemilikannyadiatasnamakan NURKHOLIS ;Pada tanggal 28 Desember 2007, Terdakwa membeli (satu) bidang tanahseluas 68 m2 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 491/Kelurahan Karet Tengsin yang terletak di Kelurahan Karet TengahKecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dari WILLY JONO dan HADIKUSUMA CHRISTANTO, seharga Rp.2.627.272.727,00 (dua miliar enamratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluhtujuh rupiah) dengan
NI MADE WARDANI,SH
Terdakwa:
LAKSANA SETIAWAN SITOMPUL
437 — 71
RITA SARI DEWI LATANNA,SH
- Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada HILDA HADIKUSUMA dengan nomor unit TG1B/010 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank BCA tanggal 13-05-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an.
NI MADE WARDANI,SH
Terdakwa:
MANTRI ADIETIA
212 — 57
RITA SARI DEWI LATANNA,SH
- Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada HILDA HADIKUSUMA dengan nomor unit TG1B/010 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank BCA tanggal 13-05-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an.