Ditemukan 784 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : maximus minimum maksimum maimun ma'mum marimun masimun maxsimus mahimun maximal
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2012 — Putus : 19-06-2012 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn
Tanggal 19 Juni 2012 — - DEWI KAMARIAH
46 — 10
  • ;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan sesuaiketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatip, dan adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-11-2017 — Putus : 27-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 30/Pid.Sus/TPK-2017/PN Bna
Tanggal 27 Oktober 2017 — SYAHRIAL, SE.,MSi;
110 — 40
  • Sistem b) Automatic stop device for maximum extension:Pengaman pergerakan tangga akan berhenti secara otomatisTangga jika tangga sudah mencapai ketinggian maksimumc) Interlock system: lajur tangga hanya dapatdioperasikan dalam keadaan leveling/datar denganoutrigger terjulur4. Water dipasang diujung tanggaMonitor Identifikasi Sistem Tangga dilakukan oleh Tim Ahli ITB melalui pengamatanlangsung mobil pemadamdan dokumen pendukung dari produsen pembuat SistemTangga (Everdigm).
    Sistem d) Manual ladder/platform control: pergerakan tanggaPengaman dapat dioperasikan secara manual pada saatTangga kelistrikan mengalami masalah Halaman 128 dari 189 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2017/PN Bna e) Automatic stop device for maximum extension:pergerakan tangga akan berhenti secara otomatisjika tangga sudah mencapai ketinggian maksimumf) Interlock system: lajur tangga hanya dapatdioperasikan dalam keadaan leveling/datar denganoutrigger terjulur 8.
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 16-12-2015 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 16 Desember 2015 —
47 — 15
  • ;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan sesuaiketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-05-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 57/ Pid.Sus.K / 2013 / PN. Mdn
Tanggal 10 September 2013 — - Dra. SRI SUTARTI, Apt.MM
120 — 112
  • ;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan sesuaiketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut ;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlahmerupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agarTerdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadarikesalahannya ;Putusan Nomor
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 10-08-2017 — Upload : 15-09-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 285/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 10 Agustus 2017 — * PERDATA KOMITE WARGA SENTUL CITY (KWSC), Dkk, DESMAN SINAGA X PT. SENTUL CITY, Dk
375 — 327
  • sidang Bahwa ahli adalah ahli di bidang pengelolaan air minum namunbelum punya sertifikasi ; Bahwa Ahli pernah diminta sebagai konsultan dalam penghitungan tarifair di beberapa PDAM Daerah ; Bahwa untuk penghitungan tarif air saat ini memakai landasan hukumPermendagri No. 71 Tahun 2016, untuk tahuntahun sebelumnyamenggunakan Permendagri No. 23 Tahun 2006 ;Halaman 51 dari 109Putusan Nomor 285/Pdt. qnomien OFForm02/SOP/06.3/2017Bahwa tarif air berdasarkan Permendagri No. 71 Tahun 2016 palinglambat maximum
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2016 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 20 Maret 2017 — - PANCASILA SIBARANI (TERDAKWA)
67 — 18
  • Rp. 1.100.500.000, (satu miliar seratus juta limaratus ribu rupiah),Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatunkan sesuaiketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Pancasila Sibarani,dinyatakan bersalah dan dipidana, sedangkan terhadap diri terdakwa dilakukanpenahanandi rumah
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-11-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna
Tanggal 23 Oktober 2017 — Rifan Ramodha, S.T Bin Fadli
173 — 44
  • Sistem or .kelistrikan mengalami masalahPengaman : . . .Tanova b) Automatic stop device for maximum extension:88 pergerakan tangga akan berhenti secara otomatisjika tangga sudah mencapai ketinggian maksimum Halaman 112 dari 191 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2017/PN Bna c) Interlock system: lajur tangga hanya dapatdioperasikan dalam keadaan leveling/datar denganoutrigger terjulur 4.
    Sistem e) Automatic stop device for maximum extension:Pengaman pergerakan tangga akan berhenti secara otomatisTangga jika tangga sudah mencapai ketinggian maksimumf) Interlock system: lajur tangga hanya dapatdioperasikan dalam keadaan leveling/datar denganoutrigger terjulur8. Water dipasang diujung tanggaMonitor Identifikasi Sistem Tangga dilakukan oleh Tim Ahli ITB melalui pengamatanlangsung mobil pemadamdan dokumen pendukung dari produsen pembuat SistemTangga (Everdigm).
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2010 — Putus : 30-06-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN DEPOK Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.DPK
Tanggal 30 Juni 2010 — KEJAKSAAN AGUNG RI vs. Ny. JULI TUKIMAN ; ABED NEGO, dkk.
655 — 420
  • SetiajayaMobilindo tidak akan mendapatkan apaapa, karenatidak akan mendapatkan proyek itu, karena hargayang dibayar oleh Pemprov Jawa Barat itu harganyalebih tinggi, seharusnya maximum kalau itudilakukan fair kenapa tidak beli langsung kepadaPT. Traktor Nusantara, kenapa harus melalui PT.Setiajaya Mobilindo, padahal PT. TraktorNusantara menjual murah ;Bahwa saksi bisa menunjuk pihakpihak yangmenikmati kerugian negara yaitu PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-09-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 843 K/PID.Sus/2016
Tanggal 8 September 2016 —
359 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ELEKTRIKALPEKERJAAN TATA CAHAYA1 Pekerjaan Instalasi Listrik2 Pasang Stop Kontak titik 168.00 0.00 168.0 0.00%3 Pasang SaklarTunggal bh 43.00 0.00 43.00 0.00%4 Pasang Saklar Ganda bh 21.00 0.00 21.00 0.00%5 Panel Distribusi Utama bh 71.00 0.00 71.00 0.00%6 Sub Panel Distribusi 3 Phase bh 1.00 0.00 1.00 0.00%7 Grounding System tahanan bh 1.00 0.00 1.00 0.00%maximum 5 ohm + bahanSet 1.00 0.00 1.00 0.00%Penguat Arde Ground rood CU asli3/4" x6MTOTAL BOBOT PEKERJAAN 86.66% Bahwa terhadap hasil pekerjaan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 46 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG.
Tanggal 9 Januari 2014 — DOMINGGUS BESSI.
117 — 59
  • Kge Untuk Modul Ritek 50 WP sebanyak 16. unitspesifikasinya :Maximus power (Pmax) 50W + 5%WpOpen circuit Voltagr (VOC) 22,66VShort Circuit Curret (Isc) 3.01AVoltage at Maximus Power (Vmp) 18.05VCurrent at maximum power (Isc) 2.80AMaximum system Voltage 300VFire rating : Class CAplication :ClassAe Jenis BCU : Shinyoku (Solar Charge Controller) hasiltemuan 49 unit dan type GPE SHS System Kendali(Solsium Inside) 3 unit ;e Hasil pengujian system untuk arus dan tegangan:Tegangan system : 11.5 volt pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 13-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949 K/PID/2010
Terdakwa; I Wayan Suanda
309 — 269 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maximum hukum pidanaHal. 44 dari 98 hal. Put. No. 949 K/Pid/2010menegaskan masalah itu : actus non facit reum, nisi mens sit rea (An octdoes not make a person guilty unlees mind is guilty), yang terjemahanbebasnya adalah: Bukan perbuatan saja yang membuat seorangbersalah secara pidana, melainkan pikiran atau niatnya..
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-10-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 25 Januari 2021 — Penuntut Umum:
R.E.F ARISTOMY SIAHAAN, S.H., M.M
Terdakwa:
MARUDUT MARULI NAINGGOLAN
112 — 29
  • 25 Juli 2019, dengan amar putusan : Membebani pulaTerdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.2.094.000.000, (dua milyarsembilan puluh empat juta rupiah), oleh karena uang pengganti telahdibebankan terhadap diri SRI HARTATI SUSILAWATI, untuk itu Majelis Hakimberpendapat terhadap diri Terdakwa tidak dijatuhi hukuman uang pengganti;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatunkan sesualketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan denganadanya ketentuan minimum dan maximum
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2012 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 30 Mei 2012 — - SIHAR SIMAMORA, SE, Ak
89 — 25
  • ;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatunkan sesuaiketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatip, dan adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut ;Menimbang, bahwa namun demikian terhadap tindak pidana korupsi sebagaikejahatan luar biasa (extra ordinary crime) perlu dilakukan penegakan hukum secarategas agar memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan bagimasyarakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2118 K/Pdt/2012
Tanggal 13 Nopember 2013 — WELLINGTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED, dan kawan-kawan Melawan UD. GUNUNG SEWU, dan kawan Dan INDUK KOPERASI UNIT DESA (INKUD), dan kawan-kawan
99 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Of the totalagreed quantity, a maximum of 150,000 mts at any point in time will be storedunder a collateral management agreement/facility;Terjemahan resminya:"Phoenix akan memasok gula putih untuk PTPN IX dan PTPN X yang akandiimpor oleh mereka berdasarkan ijinijin yang mereka miliki (lampiran I) danPHOENIX menyediakan dana untuk INKUD melalui pengaturan CMA untukmemfasilitast INKUD dalam menyediakan dana untuk PTPN IX dan PTPN Xsesuai dengan Perjanjian Kerjasama mereka.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2014 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 47 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG
Tanggal 9 Januari 2014 — JAMPUR SYPRIANUS, AMd.
64 — 65
  • Kge Untuk Modul Ritek 50 WP sebanyak 16. unitspesifikasinya :Maximus power (Pmax) 50W + 5%WpOpen circuit Voltagr (VOC) 22,66VShort Circuit Curret (Isc) 3.01AVoltage at Maximus Power (Vmp) 18.05VCurrent at maximum power (Isc) 2.80AMaximum system Voltage 300VFire rating : Class C92Aplication :ClassAe Jenis BCU : Shinyoku (Solar Charge Controller) hasiltemuan 49 unit dan type GPE SHS System Kendali(Solsium Inside) 3 unit ;e Hasil pengujian system untuk arus dan tegangan:Tegangan system : 11.5 volt pada
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 30-03-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
A A Ngurah Gede Agung
Tergugat:
1.I Wayan Sundi
2.I Made Sunda
3.I Nyoman Bahagia
4.I Ketut Sandi
5.Lamianti Pamungkas Cq Indo Raja Walet
6.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Ngurah Rai Cq Perumahan Bea dan Cukai
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
123 — 85
  • Kontog, diberi tanda T.144 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2017 atas nama Made Kontog, diberi tanda T.145 ;Foto copy Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkai Il BadungNomor : A.1/SK/XX/202/1962 tanggal 28 Desember 1962 tentangPenunjukan orangorang yang berhak mendapat pembagian tanahtanahPertanian kelebihan dari batas maximum menurut ketentuan UndangUndangNo. 56/PRP/1960 yang dikuasai oleh Pemerintah atas dasar PeraturanPemerintah No. 224/1961,
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
229 — 171
  • dari Majelis Hakim Tingkat Pertama adalahmengabulkan Gugatan Para Termohon Banding (dahulu Para Penggugat)berdasar pada alat bukti surat berupa fotokopi.2) Adapun, pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, kami kutipdi bawah ini:Menimbang, bahwa KEMUDIAN dari bukti P.I18 dan bukti P.II19 yang diajukanoleh Para Penggugat di persidangan...menunjukkan Fakta Hukum bahwa memangbenar Simon Naimanu DAN Junus Kolloh, adalah benar memiliki Tanah Adatdilokasi tersebut dan MEMILIKI Tanah Kelebihan Maximum
    Apu Fooh12Membuat kesimpulan sebagai berikut:Didalam lingkungan wilayah Kecamatan kupang Tengah tidak terdapat tanahkelebihan maximum yang harus dibagikan kepada petani2 seperti maksud UU No.56/1960Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.Kutipan Bukti P.1.15:setelah mengadakan pemeriksaan tanah di Penfui Timur pada tanggal 31 bulanMei tahun 1967 dan mengadakan musyawarah lengkap pada tanggal 31 bulan Meitahun 1967 jam 6.00 pagi di Kampung Penful Timur yang dihadiri
    juga oleh paratua2 adat a.l:Membuat kesimpulan sebagai berikut:Didalam lingkungan wilayah Kecamatan kupang Tengah tidak terdapat tanahkelebihan maximum yang harus dibagikan kepada petani2 seperti UU No. 56/1960Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.Halaman 219 dari 455 Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT KPG62.
    Adapunpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikutip di bawah ini:Menimbang, bahwa KEMUDIAN dari bukti P.I18 dan buktiP.II19 yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan...menunjukkan Fakta Hukum bahwa memang benar SimonNaimanu DAN Junus Kolloh, adalah benar memilikiTanah Adat dilokasi tersebut dan MEMILIKI TanahKelebihan Maximum,10.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-11-2012 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 04-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn
Tanggal 30 April 2013 — - Ir.SYAFARUDDIN NASUTION, MM
86 — 22
  • dari perbuatannya dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwaterdakwa tidak terbukti memperoleh sejumlah uang dari rekanan ataupun daripihak lain, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasanTerdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa membayar uang penggantisebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun1999;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan sesuaiketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatip, dan adanyaketentuan minimum dan maximum
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-08-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lrt
Tanggal 14 Desember 2017 — PERDATA Penggugat Yonahes Juang Dasilva 2.ANTONIUS THOMAS FERNANDEZ 3.DOMINIKUS NALELE (PENGGUGAT) MARIA SAPORA OLA BOLENG 2.ANDERIAS FERNANDEZ 3.FRANSISKA FERNANDEZ 4.MIKAEL M.O.F. FEWAY 5.AGUSTINUS OEMBOE RATU DJAWA 6.KONGREGASI FRANTERAN BUNDA HATI KUDUS 7.PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KELAPA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI NTT, KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR (TERGUGAT)
186 — 79
  • . : 07/187/LDDFT/1965PANITYA LANDREFORM DATI II FLORES TIMURMenimbangMengingatMemperhatikanMenetapkan: Bahwa berhubung dengan laporan2 tentang TanahMilik Pertanian diatas batas maximum sesuai denganPasal 3 UndangUndang No. 56/PRP/1960 dansetelah diadakan penelitian, maka perlu diadakanpenetapan tentang status tanahtanah tersebut;: Laporan dari Ketua Badan Pekerdja PanityaLandreform Dati II Flores Timur bahwa bidangbidangtanah yang dilaporkan seperti yang dilaporkantercantum dalam daftar lampiran
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:
CHARLES HUTABARAT,SH.MH
Terdakwa:
BERNARD JONLY SIAGIAN, ST
170 — 42
  • proses pemeriksaan perkara di depanpersidangan, tidak ditemukan adanya bukti bahwa benar Terdakwa telahmenerima sejumlah uang ataupun barang yang dapat dinilai dengan uang ,apalagi dalam kenyataannya Fungsi Terdakwa adalah sebagai PPK, untuk ituMajelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa tidak dijatuhi hukuman uangpengganti ;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatunkan sesualketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dandengan adanya ketentuan minimum dan maximum