Ditemukan 2284 data
43 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1223 K/PID.SUS/2012Sub Bagian Langganan mempunyai tugas pokok mengatur danmengelola kegiatan pengukuran, pengawasan dan pengendalianpenggunaan air, administrasi dan data penggunaan air, pemasarandan pelayanan pelanggan.Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a.Mengatur dan meyiapkan bahan penyusunan program kerja subbagian langganan..
Mengatur dan meyiapkan bahan penyusunan program kerja subbagian langganan.b. Mengaturdan meyiapkan bahan kegiatan pengukuran.c. Mengatur dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalianpenggunaan air, administrasi dan data penggunaan air.d. Mengatur dan menyiapkan bahan kegiatan pemasaran danpelayanan pelanggan.e. Mengaturdan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaantugas Sub Bagian Langganan.f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub BagianLangganan.g.
158 — 22
., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. TapanuliTengah, alamat Jl. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;5. GABRIEL H. PURBA, S.H., Jabatan Staf Sub BagianHukum dan Orta Setda Kab. Tapanuli Tengah,alamat Jl. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;6. JON SAIMA DAMANIK, S.H., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. TapanuliTengah, alamat JI. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil PemerintahDaerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan;7.
56 — 32
Pekerjaan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Bagian PenyusunanRencangan Peraturan Perundang undangan' danBantuan Hukum , Biro Hukum dan Organisasi,Setjen, Kemdiknas, beralamat di JalanJenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat ;. MUHAMMAD RAVLI, SH., MM., Pekerjaan StafBagian Penyusunan Rencangan PeraturanPerundang undangan dan Bantuan Hukum I, BiroHukum dan Organisasi, Setjen, Kemdiknas,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat ;.
67 — 36
Kalimantan Selatan tidakpernah ada atau tidak pernah dilaksanakan akan tetapiuang untuk pengadaan tersebut telah dicairkan 100 % danterdakwa telah memasukkan usulan program kegiatan sewamobilitas darat pada hal bidang yang berwenang menanganisewa mobil tersebut tidak pernah mengusulkan programkegiatan sewa mobilitas darat pada tahun anggaran 2008sehingga perbuatan terdakwa telah bertentangan denganpasal 8 Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 015Tahun 2001 tanggal 12 Pebruari 2001 yang mana tugas SubBagian
Kalimantan Selatan tidakpernah ada atau tidak pernah dilaksanakan akan tetapiuang untuk pengadaan tersebut telah dicairkan 100 % danterdakwa telah memasukkan usulan program kegiatan sewamobilitas darat pada hal bidang yang berwenang menangani29sewa mobil tersebut tidak pernah mengusulkan' programkegiatan sewa mobilitas darat pada tahun anggaran 2008sehingga perbuatan terdakwa telah bertentangan denganpasal 8 Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 015Tahun 2001 tanggal 12 Pebruari 2001 yang mana tugas SubBagian
57 — 37
., tanggal 21 Agustus 2017 dan telah berkekuatanhukum tetap, menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisahtempat kediaman sampai sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, dengantuntutan berupa permintaan penjatuhan talak satu bain shugra dari Tergugatkepada Penggugat serta gugatan hak asuh (hadhanah) atas keempat orangHalaman 6 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.anak, merupakan subbagian dari permasalahan perkawinan, didukung dengandalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat
YESSI PUSPITA ASUKI. SH
Terdakwa:
FERY JULIAN als FERY Bin EDDY SABAR JAYA
83 — 33
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sahmenurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para saksi serta terdakwa danyang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untukmemperkuat pembuktian dalam perkara ini.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pemeriksaanlaboratories dari balas labolatorium Narkoba Bandan Nrkotika NasionalRepublik Indonesia No. 345 AT/ VIII/2018/ Balai lab Narkoba yangditandatangani oleh An Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN kepala Subbagian
260 — 160
Kepala Subbagian Hukum Pangan,Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RepublikIndonesia;. Fepti Wijayanti, S.H.,M.H. Kepala Subbagian Hukum EkonomiDigital, Ketenagakerjaan Dan Usaha Mikro, Kecil DanMenengah, Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia;. Rehobot Putra Anugrah, S.H., Analis Hukum pada Biro HukumDan Organisasi, Kementerian Koordinator BidangPerekonomian Republik Indonesia;.
113 — 429
.;19670604 198607 1 001 ;PenataTingkat (IIVd); Kepala Subbagian PeraturanPerundangUndangan BagianHukum dan Organisasi Setda Kota19700705 199003 1 003 ;Penata (IlV/c) ;Kepala Subbagian JaringanDokumentasi, Informasi dan KajianHukum Bagian Hukum danOrganisasi Setda Kota Tegal ;2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/012 tertanggal8 September 2015 telah memberi kuasa kepada : Nama : RB. HENRY BUDIANTO, S.H., M.Hum.
188 — 95
., Kepala Subbagian Advokasi IIIA padaBiro Advokasi Kementerian Keuangan;Doni Indarto, S.H., M.Kn., Kepala seksi Hukum dan InformasiKPKNL Purwokerto;Dinta Cahaya sari, S.H., Pelaksana pada bagian Advokasi Ill,pada Birokrasi Advokasi Kementerian Keuangan;Khalis Prayogi, S.H., Pelaksana pada bagian Advokasi III, padaBirokrasi Advokasi Kementerian Keuangan;Sofri, S.H., Pelaksana pada bagian Advokasi Ill, pada BirokrasiAdvokasi Kementerian Keuangan;Hendra Cahyono, S.H., Pelaksana pada bagian Advokasi
238 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, Kepala Subdit BantuanHukum, Kepala Seksi Bantuan Hukum , Il, Ill, IV DirektoratPeraturan Perpajakan II, Kepala Subbagian Bantuan Hukum,Pelaporan dan Kepatuhan Intrenal Kanwil DJP Sumatera Utara ,Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan, ParaPelaksana Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat PeraturanPerpajakan Il dan Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum,Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Sumatera Utara I,beralamat di Jalan K.L.
SAPOAN, S.Pd.i
Tergugat:
Kepala Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara
256 — 119
;Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan Hak Asasi ManusiaSekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara;Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN. Mtr.3. Nama : R. GABADI KUSUMA, S.H.;Jabatan : Kepala Subbagian JDIH dan Penyuluhan HukumSekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara;4. Nama : DEWI JAYANTI, S.H.,M.H.;Jabatan : Kepala Subbagian PerundangUndangan dan KajianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara;5. Nama : AHMAD APLANWADI, S.H.
81 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Subbagian Tata UsahaBiro Hukum dan Hubungan masyarakat;Ir. Ahmad Syaikhu, M.M., Plt. Kepala Subbagian PerundangUndangan ;Agha Setia Putra Ekasaptadi, S.H., Analis Hukum danPerundangUndangan;A.Negra Mardenitami, S.H., Analis Hukum dan PerundangUndangan;Aria Wijaya, S.H., Analis Hukum dan PerundangUndangan;Halaman 1 dari 29 halaman.
126 — 48
,MM;Kepala Subbagian Bantuan Hukumpada Biro Hukum Setda Provinsi JawaJalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;AGUS CAHYONO,SH:;Kepala Subbagian Sengketa Hukumpada Biro Hukum Setda Provinsi JawaJalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;SULISTIONO,SH;Kepala Subbidang Pembinaan DisiplinDan PerundangUndangan pada BadanKepegawaian Daerah Provinsi JawaJalan Stadion Selatan Nomor 1Semarang IRA KUSUMA DEWI,SH;~Halaman 2 dari 70 hal Putusan No. 026/G/2017/PTUN.
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Kantor GubernurMaluku;RYAN J. ENGKO, S.H., M.H., jabatan Kepala SubBagian Perlindungan Hukum dan HAM pada KantorGubernur Maluku;MAGDALENA A. A. TRONA, S.H., jabatan Staf BiroHukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;DAVID WATUTAMATA, S.H., jabatan Staf Biro Hukumdan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;JERROLD . D. LEASA, S.H., jabatan Staf Biro Hukumdan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;ELY MARTHEN LUTHER. A. S. FARFAR, S.H.
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BUPATI BUTON Cq. KEPALA DESA BONEATIRO TIMUR Diwakili Oleh : LA HAMADI, SH
Pembanding/Tergugat III : KEPALA DINAS KESEHATAN Diwakili Oleh : LA HAMADI, SH
Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BUPATI BUTON Cq. KEPALA DESA BONEATIRO BARAT Diwakili Oleh : LA HAMADI, SH
Pembanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BUPATI BUTON Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN Diwakili Oleh : LA HAMADI, SH
Terbanding/Penggugat I : Letkol Purn. H. SAIL LA ANDA
Terbanding/Penggugat II : Drs. H. SIRADJUDDIN ANDA
Terbanding/Penggugat III : ZAHARUDDIN ANDA
169 — 73
., pekerjaan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Buton., LA ODE MUH.
., Pekerjaan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Penyuluhan HukumSekretaariat Daerah Kabupaten Buton,berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor:18.1/270 tanggal 30 April 2019 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pasarwajo dibawah register nomor:16/SK/5/2019/PN.Psw tanggal 06 Mei 2019untuk kesemuanya disebut sebagai ParaPembanding semula Para Tergugat ;Lawan:1. Letkol (Purn.) H. SAIL LA ANDA, tempat / tanggal lahir Baubau, 10 Nopember1938, pekerjaaan Penisunan PNS (TNI. AL.)
MUH HASIN
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
Intervensi:
MOHAMMAD MASKON
153 — 78
., Jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Sumenep ;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanDr.
Terbanding/Tergugat I : PT.BRI CABANG MAGETAN
Terbanding/Tergugat II : KPKNL MADIUN
Terbanding/Tergugat III : DENI PURWANING SARI
Terbanding/Tergugat IV : ANDRIK SOPHIYAN
122 — 100
Kepala Subbagian Advokasi IIIC pada BiroAdvokasi, Kementerian Keuangan;5. MUHAMMAD FAISAL Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Madiun;6. SUGENG WIDODO, S.H., LL.M. Pelaksana pada Biro Advokasi;7. NIRMALA AZIZAH, S.H. Pelaksana pada Biro Advokasi;8. FAJAR ANDHIKA ERIDANI, S.H. Pelaksana pada Biro Advokasi;9. DARYONO, S.H., Pelaksana pada Biro Advokasi:;10. ERNA KURNIAWATI, Pelaksana pada KPKNL Madiun;11. FITRIAAYUNINGTYAS, Pelaksana pada KPKNL Madiun;12.
74 — 31
perselisihan danpertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan olehTergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tuduhanHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.Tergugat tentang terjadi tindakan kekerasan kepada orang tua Tergugat yangdilakukan oleh Penggugat serta Tergugat yang telah pergi meninggalkanPenggugat tanpa izin dan alasan yang jelas, sampai sekarang kurang lebihselama 6 (enam) tahun 10 (Sepuluh) bulan dan tidak pernah bersamasamamerupakan subbagian
138 — 55
;Kepala Subbagian Bantuan Hukum,Pelaporan, dan Kepatuhan InternalKanwil = DJP Daerah IstimewaYogyakarta. ;Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II.;Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II.;Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II.;Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II.;Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II.
;Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum,Pelaporan, dan Kepatuhan InternalKanwil DJPDaerah IstimewaHalaman 2 dari 55 Halaman Putusan Perkara No : 2/G/KI/2016/PTUN. YK.16. Suharmoko, S.H. : Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum,Pelaporan, dan Kepatuhan InternalKanwil DJP Daerah IstimewaYogyakarta.
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala SubBagian Hukum dan Pengawasan pada Sekretariat KomisiPemilihnan Umum Provinsi Riau, keduanya beralamat di Jln.Gajah Mada No.200 Pekanbaru (Riau) ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangHal. 1 dari 13 hal. Put.