PT Bumi Swarga Loka.x. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan/ Niaga/Ham/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, Nomor: W10.U1/2203/Pdt.02/V/2013/03, tanggal 30 Mei 2013, an. PT Bumi Swarga Loka.y. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemasok Barang, Sertifikat Kompetensi & Kualifikasi Perusahaan, Nomor: A 003.202.02-3-0120, tanggal 23 Januari 2013, ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, an.

CAMARU, SH kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukumberkedudukan di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, KotaGorontalo, tanggal 16 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadalilan Negeri/Tipikor Gorontalo bernomor : W20U1/24/AT.03.06/III/2015, tanggal 16 Maret 2015; Pengadilan Tipikor tersebut :Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriGorontalo Nomor : 06/Pid.SusTpk/2015/PN.Gto, tanggal 11 Maret 2015, tentang PenunjukanMajelis

PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan/ Niaga/Ham/Tipikor danHubungan Industrial Jakarta Pusat, Nomor: W10.U1/2203/Pdt.02/V/2013/03,tanggal 30 Mei 2013, an. PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemasok Barang, Sertifikat Kompetensi &Kualifikasi Perusahaan, Nomor: A 003.202.0230120, tanggal 23 Januari 2013,ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, an. PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 01.858.192.6038.000, an.

Kekayaan dalam arti ini tidak sematamata berupa benda atau uang saja, tetapi segalasesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak; Menimbang, bahwa oleh karena norma yang dianut UndangUndang Tipikor itu sifatnyastrict (kaku), dan juga menganut ajaran sifat melawan hukum formil, maka sekalipun dalam halitu Terdakwa tidak ada maksud sebagai sikap batinnya (mens rea) untuk melanggar UndangUndang Tipikor, atau tidak tahu bahwa ada aturan hukum yang mengatur seperti itu, makakepadanya juga bisa dimintai

PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan/ Niaga/Ham/Tipikor danHubungan Industrial Jakarta Pusat, Nomor: W10.U1/2203/Pdt.02/V/2013/03,tanggal 30 Mei 2013, an. PT Bumi Swarga Loka.y.aa.bb.cc.dd.ee.ff.2831 (satu) lembar fotocopy Surat Pemasok Barang, Sertifikat Kompetensi &Kualifikasi Perusahaan, Nomor: A 003.202.0230120, tanggal 23 Januari 2013,ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, an.

Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10..000,(sepuluh ribu Rupiah); Demikianlah perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hariKamis, tanggal, 4 Juni 2015 oleh SUWONO, SH, M.Hum, SE sebagai Hakim Ketua Majelis,ENCANG HERMAWAN, SH (Hakim Ad Hoc Tipikor) dan NOFALINDA ARIANTI, SH, MH(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum/at, tanggal 5 Juni 2015 oleh

cePUTUSANNomor: 20/TIPIKOR / 2011 / PNJPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : OKTOVIANUS KAWER, S.Pd;Tempat lahir : Biak;Umur / Tgl. Lahir : 54 Tahun / 22 Nopember 1956 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jin.

Terdakwa menyuruh saksi DIN H.AHMAD yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai Bendahara BOS pada saat ituPutusan No. 20/TIPIKOR/2011/PNJPRuntuk membuat kwitansi tanggal 15 Januari 2007 dan menandatanganinya sertamenyuruh saksi YAPIT UMBU KATANGA agar bukti kwitansi tanggal 15Januari 2007 tersebut dimasukkan ke dalam laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana BOS.Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada UD.

Rekening45Putusan No. 20/TIPIKOR/2011/PNJPR90023.30.0227470.8 An. SMP NEG. II NBR.

Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Hukum PidanaIndonesia adalah subyek hukum siapa saja yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat53Putusan No. 20/TIPIKOR/2011/PNJPRdipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

AHAB PALORA, S.H., 81Putusan No. 20/TIPIKOR/2011/PNJPR

danPembangunan) di Desa Wiladeg, KecamatanKarangmojo, Kabupaten Gunungkidul /(Bendahara Komite Pembangunan SaranaOlah Raga di Desa Wiladeg, KecamatanKarangmojo, Kabupaten Gunungkidul) ;Pendidikan : SMK;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah TahananNegara Yogyakarta, oleh : Penyidik : tidak dilakukan Penahanan ; Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 Nomor : PRINT 674/ 0.4.11/Ft.1/ 07/ 2015 sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal18Agustus 2015; Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Nabire tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 2/Tipikor/2014/PN.Jpr. tanggal 03 April 2014 yang dimintakan banding tersebut ; Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada para Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor: 23/Pen.Pid.SusTPK/2014/PT JAP. tanggal 17 Juni 2014,tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini ;ll. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor: 23/Pen.Pid.SusTPK/Hari Sidang/2014/PT JAP. tanggal20 Juni 2014;lll.

Menetapkan agar kepada Para Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura nomor2/Tipikor/2014/PN.Jpr tanggal 03 April 2014, Penuntut Umum telahmenyatakan banding di hadapan Panitera Tipikor Pengadilan Negeri Klas IAJayapura, pada tanggal 08 April 2014, pernyataan banding tersebut telahdisampaikan secara patut kepada para Terdakwa melalui Pengadilan NegeriNabire

, pada tanggal 02 Mei 2014 oleh Jurusita Pengganti Pe ngadilan TipikorHalaman 517 dari 53 Hal.Put.No.2/Pid.SusTPK/2014/PT JAP.52pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor tingkat bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Nomor 2/Tipikor/2014/PNJpr tanggal 03 April 2014, memori banding, kontra memori banding serta suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis

Hakim Tipikor tingkatbanding sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama di manaTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majleis hakimTipikor tingkat pertama sudah tepat dan benar maka Majleis Hakim Tipikortingkat banding berpendapat bahwa Memori Banding dari Penuntut Umummaupun Kontra Memori banding dari para Terdakwa haruslah dikesampingkan;Menimbang

, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis HakimTipikor Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, makapertimbangan tersebut diatas diambil alin oleh Majelis Hakim Tipikor tingkatbanding untuk memutus perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas sudahtepat dan benar, maka Majelis Hakim Tipikor tingkat banding berpendapatbahwa putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Klas A Jayapura Nomor:2/Tipikor/2014/PN.

Kelurahan 9 llir Kecamatan llr Timur Il Palembang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Tanggal 1 Maret 2017 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1Maret 2017 dengan Register No.14SKPidTPK2017;Pengadilan Tinggi tersebut, Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 3/PEN.PID.SUSTPK/2017/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara Tipikor

,Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, masingmasing sebagaiAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada Hari Rabu,10 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Halaman 74 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUSTPK/2017/PT. JMBAFRILINDRU, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh PenuntutUmum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA1. WALFRED PARDAMEAN, SH, PURWONO, SH, MH.2. ARONTA, SH. M.PA.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal12 Juni 2017 Nomor6/PID.SUS.TPK/2017/ PT. PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa SelotS.Kep,NS.M.E Bin Watel dan Terdakwa Il Dr. Waja Jenan Dulin,S.ST.,M.Si Bin Jenan Dulin tersebut di atas;2.

Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 12 Juni 2017 Nomor 6/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;3.

ST., Msi. bin Jenan Dulin alias Dr.Waja J Dulin, S.ST., Msi. bin Jen Dulin selaku Ketua STIKES telahdivonis diidana penjara oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Palangka Raya ;3. Bahwa Terdakwa Efraim bukan penerima dana hibah dan hanyamelaksanakan pekerjaan atas permintaan Dr. Waja Jenan Dulin, S.ST., Msi. bin Jenan Dulin alias Dr. Waja J Dulin, S.ST., Msi. bin JenDulin selaku penerima hibah dan diketahui oleh Selot, S. Kep. Ns, MEbin Watel ;4.

Bahwa pelaksanaan dana hibah oleh STIKES Kuala Kurun telahsesuai dengan tujuan peruntukannya;Berdasarkan halhal tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa ,mohon kepada Majelis Hakim Tipikor tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk :1. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 33/Pid.SusTPK/PN Plktertanggal 10 Oktober 2017;2.

Putusan No. 14/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK Bahwa mengenai keikut sertaan Terdakwa Il telah dipertimbangkansecara lengkap oleh majelis hakim Tipikor tingkat pertama dalamputusannya (lihat halaman 159 putusan); Bahwa oleh karena itu Majelis hakim tipikor tingkat banding tidaksependapat dengan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa ll;Menimbang, bahwa selain pertimbanganpertimbangan diatas dansetelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Bandingmemeriksa dan mempelajari dengan cermat dan

Nomor : 46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), UndangUndang Republik Indonesia Nomor:08 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana/ KUHAPserta ketentuanketentuan peraturan Perundangundangan dan Hukum yangberkenaan dengan perkara ini;MENGAODILI1. Menyatakan terdakwa Drs.

Pemerintah KotaTangerang Selatansenilai Rp.106.110.496, (seratus enam juta seratussepuluh ribu) empat ratus sembilan puluh enam rupiah)untukdiperhitungkan sebagai pembayaran Uang Penggantitahun 2012dengan perincian dimana telah dibayar dan disetor ke Kas Negarasenilai Rp. 4.957.132.000, (empat milyar sembilan ratus lima puluhtujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam perkara atas namaMAMAK JAMAKSARI (penyidikan dan penuntutan oleh KPK) yangberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Kelas

Paling Ringan, untuk nilai kerugian Negara sampai dengan 200 (Dua ratus) JutaRupiah.Oleh karenanya, untuk perkara aquo Terdakwa terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 UndangUndang Tipikor, makadengan nilai kerugian Negara sebesar Rp.114,500,000, (seratus empat belas jutalima ratus ribu rupiah), maka termasuk dalam Kategori Paling Ringan (Pasal 6 ayat(2) Perma No. 2 tahun 2020); Menimbang, bahwa selanjutnya Perma No. 1/2020 memberikan pedoman agarmempertimbangkan

ROBERT PASARIBU, S.H., M.H., masingmasing adalahHakim Ad Hoc Tipikor, selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalamsidang terouka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh MajelisHakim tersebut dengan dibantu oleh ARTJI JUDIOLRS LATTAN, S.H., M.H., PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang,serta dihadiri oleh AGUNG NUGROHO SANTOSO, S.H., PRAMUDANI WIDYASANI,S.H., ADI WIRATMOKO, S.H. dan BIMO BAYU AJl KISWANTO, S.H., PenuntutUmum pada Kejaksaan

Jaya Asri Blok AB 2123 RT001RW.009 Kelurahan Entrop Kecamatanjayapura Selatan Kota JayapuraAgama : Kristen ProtestanPekerjaan : Swasta (Direktur PT. sasana AgungEglesiaTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas A sejak tanggal 14Desember 2018 sampai dengan 14 Desember 2018Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas A sejak tanggal 15Desember 2018 sampai dengan 12 Februari 2019;Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding

Pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Februari2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Maret 2019sampai dengan tanggal 11 April 2019;Terdakwa didampingi didampingi oleh Penasihat Hukum H.

Suparji, S.H.M.HPengalaman sebagai Ahli pernah memberikan keterangan sebagaiAhli di Kejaksaan Agung, Mabes Polri, KPK, Pengadilan TipikorPekanbaru, Pengadilan Tipikor Semarang, Pengadilan TipikorSurabaya juga pernah;Bahwa pihak swasta bekerja atas suatu proyek pemerintahtentunya pekerjaan berdasarkan kontrak tersebut, bahwa kontraksesuai dengan asas hukum universal dalam hukum Perdata diPasal 1338 adalah sebagai Asas Pacta Sunt Servanda sebagaisuatu undangundang yang berlaku bagi pihakpiaknya, yangtentunya

M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding Jaksa Penunutut Umum, dan Terdakwa I dan Terdakwa II;- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 11/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/ PN.PL.R tanggal 18 Juni 2014 yang dimintakan banding;MENGADILI SENDIRI :1.

Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/201 4/PT.PLKtanggal 11 Oktober 2012, atau setidaktidaknya dalam tahun anggaran2012 di RSUD Dr.

Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/201 4/PT.PLKSendiri tertanggal 31 Juli 2012.

Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/201 4/PT.PLK PT. ESA MEDIKA EMERGENCY SET MERK EMERGENCY SET MERK9 MANDIRI MEDICONIGERMANY/TYPE. VARIOUS MEDICON/GERMANY/TYPE.

Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/201 4/PT.PLK UV ROOM STERILIZER MERK UV ROOM STERILIZER MERKKARIXA/INDONESIA TYPE KA 3600BSS KARIXA/INDONESIA.

18 Juli 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 Juli 2014, memoriHal. 78 dari 109 Hal.

Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut ; - Memerintahkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan 20 April2014 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUTMembaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang tanggal 28 Pebruari 2014 Nomor : 14/ Pend. Pid. Sus / 2014 / PT.

., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini ;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 21 Januari 2014 nomor 109 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. dalamperkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NoReg.

JMBPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 Desember 2016 Nomor16/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkasperkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No.18/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb tanggal 14 November 2016 dalam

23/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUSANNomor: 23/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakartayang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan: Drs.

O7/Rw. 36 DesaSariharjo, Kecamatan Ngaglik, KabupatenSleman.: Islam.: PNS (Mantan Sekretaris DPRD KabupatenGunung kidul Tahun 2003 s/d 2005).Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota, berdasarkan perintah/penetapan:Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 25September 2012.Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012, diperpanjiangoleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

Nglipar Km. 1 No. 10 Neglipar, Gunungkidul, Yogyakarta,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2013 di bawahregister No. W.13.U1/46/P.Tpikor.

Yk ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ;e Penetetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 20 Agustus 2013No.23 / Tipikor / 2013 / PTY tentang penunjukan Majelis hakim untukmengadili perkara ini;e Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta tanggal 14 Mei 2013 Nomor. 07/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.

Ds.BaleadiKec.Sukolilo Kab.Pati ; Agama Islam ;Pekerjaan : Perangkat Desa ;Pendidikan SMP;e Penuntut Umum sejak tanggal O01 Pebruari 2011 sampaidengan 09 Pebruari 2011 di Pati;e Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang sejak tanggal 10 Pebruari 2011 sampaidengan 11 Maret 2011 di Pati;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 12 Maret2011 sampai dengan 10 Mei 2011 di Semarang; e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanTinggi Semarang sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan09 Juni 2011 di Semarang ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Juni 2011Sampai dengan 09 Juli 2011 di Semarang ;e Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan 13 Juli2011 di Semarang ; e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Juli 2011Sampai dengan 11 September

tahun 2007berdasarkan Surat Tanda Pengangkatan Anggauta Pamong Desakabupaten Daerah Tingkat II Pati Kec.Sukolilo Desa Baleadi yangdibuat dan ditanda tangani pada tanggal 10 September 1977 olehKepala daerah Tingkat Il Kabupaten Pati ROESTAMSANTIKA, padahari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antaratahun 1987 sampai tahun 2007, bertempat di desa Baleadi Kec.Sukolilo kab.Pati atau setidaktidaknya ditempat tertentu lainnyadalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Pengadilan TIPIKOR

Tipikor Smg, tidak bisadipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Bandingakan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimanadisebutkan dibawah ini: Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan darisegala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197ayat (1) dan (2), maka hakhak terdakwa harus dipulihkan dalamkemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat, sedangkanbiaya perkara dibebankan pada negara ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka sesuaiketentuan

Darni istri Suharto tertanggal 27Juli VGA, genet erencebarang bukti tersebut nomor 5) sampai dengan nomor 11)tetap terlampir dalam berkas perkara ie Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilankepada negara ; Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding pada hari KAMIS,tanggal 11 AGUSTUS 2011 oleh kami KORNEL SIANTURI, SH.MHsebagai Hakim Ketua Majelis, H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SHdan Hj.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.Telah membaca Surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 4April 2016 Nomor Register Perkara:PDS04/Q.2.17/Ft.1/11/2015 yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Palangka Rayayang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1Menyatakan terdakwa Drs.