Putusan Nomor 2722/B/PK/Pjk/2019juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2017,tanggal 15 Juni 2017;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117524.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Januari2017 Nomor: 973/0192/DISPENDA, tanggal 1 Februari 2017 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2017, tanggal 15Juni 2017; dan,4.

Putusan Nomor 2722/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/138/Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Januari 2017 Nomor:973/0192/DISPENDA tanggal 01 Februari 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000

Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1783, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79856/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Januari2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/59/Tahun2015, tanggal 06 Maret 2015; dan,4.

Putusan Nomor 237 B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4/59/ Tahun 2015 Tanggal 06 Maret 2015, tentang Penolakanterhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Nomor: 973/1783 Tanggal 08Oktober 2014 untuk Bagian Bulan Januari 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9.091000

;f. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor :188.4/469/III/DISTAMBEN tanggal 17 Pebruari 2005 tentangKuasa pertambangan Eksplorasi An. PT. Mentaya Iron Ore MiningPAGE 19dengan luas areal 2.000 Ha yang dilegalisir Dinas Pertambangandan Energi Kab. Kotim. ;g. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor :188.4/112/DISTAMBEN/IV/2006 tanggal O07 April 2006 tentangKuasa Pertambangan Ekplorasi Bahan Galian Biji Besi An.

Longfair Iron Mining.e Keputusan Bupati Kotim No. 188.4/269/III/DISTAMEN 17 Pebruari2005 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi an. PT. MentayaIron Mining;e Keputusan Bupati Kotim No. 188.4/112/IV/DISTAMEN, tanggal 7April 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Bahan GalianBiyih Besi an. PT. Mentaya Iron Ore Mining;e Keputusan Bupati Kotim No. 540/197/IV/DISTAMBEN/VIII/2006,tanggal 03 Agustus 2006 tentang Kuasa Pertambangan EksploitasiBiji Besi an. PT.

SUYADI, SE (PT.MIOM) sudah memiliki ijin berupa Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNo. 188.4/269/Il/Distamben tanggal 17 Pebruari 2005 tentang jineksplorasi seluas 2.000 hektar atas nama PT. MIOM (diperpanjang lagidengan Keputusan Bupati No. 188.4/112/Distamben/IV/2006 tanggal 7April 2006 luas 1.953 hektar) ;Menimbang, bahwa dalam akta perjanjian kerja No. 230 tersebuttelah terdapat beberapa klasaula kesepakatan di antaranya penyerahan100% wewenang oleh PT. MIOM kepada PT.

LIM dan telah melakukan ekspor, halyang sama akan berlaku atas luas lahan selebihnya ;Manimbang, bahwa atas keputusan Bupati Kotawaringin Timur No.188.4/112/Distaben/IV/2006 tanggal 7 April 2006 telah terbit ijinperpanjangan kepada PT. MIOM seluas 1.953 hektar, dengan demikianPT. MIOM tetap berkedudukan sebagai pemegang kuasa pertambangan(KP) atas lahan tersebut ;Menimbang, bahwa adanya perubahan atas isi akta No. 230tanggal 30 Nopember 2005 dengan adanya kesepakatan antara PT.

;f. 1 (Satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor :188.4/469/III/DISTAMBEN tanggal 17 Pebruari 2005 tentang Kuasapertambangan Eksplorasi An. PT. Mentaya Iron Ore Mining denganPAGE 19luas areal 2.000 Ha yang dilegalisir Dinas Pertambangan dan EnergiKab. Kotim. ;g. 1 (Satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor :188.4/112/DISTAMBEN/IV/2006 tanggal 07 April 2006 tentang KuasaPertambangan Ekplorasi Bahan Galian Biji Besi An. PT.

Putusan Nomor 1218/C/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT009303.06/2018/PP/HT.I Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurPapua Nomor 188.4/399/Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia atas

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Juli2017 Nomor: 973/1306/BAPPENDA, tanggal 1 Agustus 2017 junctoSurat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/399/Tahun 2017,tanggal 15 Desember 2017; dan,4.

Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

Putusan Nomor 1218/C/PK/Pjk/2020a.bahwa pengajuan banding yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (dulu Pemohon Banding) masih dalam tenggang waktu 3 bulansebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UndangUndangPengadilan Pajak, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali (duluPemohon Banding) baru menerima Surat Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (dulu Terbanding) Nomor: 188.4/399/Tahun 2017pada tanggal 8 Agustus 2018, sedangkan permohonan banding diajukanoleh Pemohon Peninjauan Peninjauan Kembali

Purworejo TA 2007;SK Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal 15 Pebruari 2007tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.Purworejo TA 2007 Tahap ;. SK Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.Purworejo TA 2007 Tahap Il;.

Purworejo TA2007;SK Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal 15 Pebruari 2007tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.Purworejo TA 2007 Tahap ;. SK Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.Purworejo TA 2007 Tahap Il;.

No. 954 K/Pid.Sus/201 117.SK Bupati Purworejo No. 188.4/69/2007 tanggal 15 Pebruari 2007tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Pemberian BelanjaHibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan BelanjaBantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan APBD Kab.Purworejo Tahun 2007;18.SK Bupati Purworejo No. 188.4/66/2007 tanggal 14 Pebruari 2007tentang Penetapan Kriteria Calon Penerima Belanja HibahKepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja BantuanSosial Organisasi Kemasyarakatan APBD Kab.

No. 954 K/Pid.Sus/201 125.SK Bupati Purworejo No. 188.4/52/2008 tanggal 13 Pebruari 2008tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Hibahdan Bantuan Sosial dari Anggaran APBD Tahun 2008;26.SK Bupati Purworejo No. 188.4/73/2008 tanggal 1 Maret 2008tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan BantuanHibah Pos Batuan Imbal Swadana dari APBD Kab.

. 188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada KelompokMasyarakat/Perorangan (bantuan Imbal Swadana Sekolah)Kab.Purworejo Tahun Anggaran 2007 Tahap Il;Hal. 76 dari 98 hal.

SAPRIN diminta untuk berdiri saling berjabat tangan sebagaitanda perdamaian kemudian pada saat akan dilakukan foto bersama tibatiba terdakwa datang dari arah samping kiri saksi korban MUH AMRIN danlangsung memukul saksi korban MUH AMRIN dengan menggunakantangan mengepal dan mengenai wajah saksi koroban MUH AMRIN yangHalaman 2 dari 8 hal Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Rbimenyebabkan luka memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPTPuskesmas Paruga No : 188.4/014/PKM02/X1/2020

Amrin;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa VisumEt Repertum Nomor : 188.4/014/PKM02/X1/2020 tanggal 24 September 2020 an.MUHAMMAD AMRIN dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka memar padapipi atas kiri, terletak + 4 cm dari garis tengah hidung dan + 1,5 cm dari bawahmata.

Amrin;Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 188.4/014/PKM02/XI/2020 tanggal 24 September 2020 an. MUHAMMAD AMRIN denganhasil pemeriksaan luar : Terdapat luka memar pada pipi atas kiri, terletak + 4cm dari garis tengah hidung dan + 1,5 cm dari bawah mata.

Amrin; Bahwa benar berdasarkan Visum EtRepertum Nomor : 188.4/014/PKM02/XI/2020 tanggal 24 September 2020 an.MUHAMMAD AMRIN dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka memar padapipi atas kiri, terletak + 4 cm dari garis tengah hidung dan + 1,5 cm dari bawahmata.

Kapuas nomor :188.4/42/K/DPRD.2015, tentang perubahan ketiga atas penetapan komposisipimpinan dan anggota komisi I, I, III dan IV DPRD Kab. Kapuas periode20142019, pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 08.30 wib atausetidaktidaknya dalam bulan November tahun 2015 bertempat di jalan Cilik Riwutgg.

Kapuas nomor: 188.4/42/K/DPRD.2015, tentang perubahan ketiga atas penetapan komposisipimpinan dan anggota Komisi I, II, Il dan IV DPRD Kab. Kapuas periode20142019, pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 08.30 wib atausetidaktidaknya dalam bulan November tahun 2015 bertempat di jalan Cilik Riwutgg.

KapuasNomor : 188.4/41/K/ DPRD. 2015 tanggal.7 Oktober 2015 tentang penetapanpimpinan dan anggota badan kehormatan DPRD Kab. Kapuas masa jabatan tahun121320142019, terdakwa sebagai ketua badan kehormatan DPRD Kab. Kapuas masajabatan tahun 20142019, dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pasal 44tata tertib DPRD Kab.

KabupatenKapuas Periode 20142019 tanggal 2 Oktober 2014.31 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Nomor : 188.4/41/K/DPRD.2015 tentang Penetapan Pimpinan danAnggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Masa Jabatan Tahun 20142019 tanggal 7 Oktober 2015.32 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang Perubahan Ketiga AtasPenetapan Kompisisi Pimpinan dan Anggota Komisi

Periode 20142019 tanggal 2 Oktober 2014.1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Nomor : 188.4/41/K/DPRD.2015 tentang Penetapan Pimpinan danAnggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Masa Jabatan Tahun 20142019 tanggal 7 Oktober 2015.1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang Perubahan Ketiga AtasPenetapan Kompisisi Pimpinan dan Anggota Komisi I, I, I dan TV DewanPerwakilan

surat gugatannya tertanggal21 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya, pada tanggal 21 Januari 2014, dengan register perkaraNomor: 14/G/2014/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan,surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 11Maret 2014 dengan mengemukakan alasanalasan gugatan sebagai berikut:, OBYEK GUGATANBahwa Obyek TUN yang digugat olen Penggugat adalah :1.Bahwa Keputusan Tergugat (Camat Sukomanunggal) No : 188.4

Bahwa Keputsan Tergugat ( Camat Sukomanunggal ) telah mengeluarkanSurat Keputusan No : 188.4/13/436.11.28/2013 tertanggal 13 Desember2013 tentang pengesahan Ketua RT 02 RW IX Simo Tambaan KelurahanSimomulyo, Kecamatan Sukomanunggal , Kota Surabaya yang tidaksesuai dengan tanggal Pelantikan dan Keluarnya Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung kebohongan danketidakbenaran dalam pelayanan publik yang telah merugikan kepentinganPenggugat dan warga RT 02 RW IX dalam keputusannya

Final maksudnya adalah keputusan camat Sukomanunggal No.188.4/13/436.1128/2013 obyek sengketa tidak memberikan dalamsurat keputusan atau penetapan sebagai calon yang sah.E. Bahwa pengggugat telah dirugikan haknya yang mengakibatkanPenggugat tidak mendapat hak asasinya oleh Tergugat dalam pemilihanketua RT 02 RW IX dan Pengguugat telah dirugikan Materrial sebesar Rp5.000.000(Lima juta Rupiah) dan telah melanggar Pasal 23, ayat 2B tahun2004 dan pasal 586 tentang Peraturan Tata Usaha Negara.F.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Camat SukomanunggalNo 188.4/13/436.11.28/2013 Tentang pengesahan pemilihan ketua RT 02RW.1X Simo Tambaan Kelurahan Simo Mulyo Baru, Kec.Sukomanunggal, Surabaya tertanggal 13 Desember 2013.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan CamatSukomanunggal No. 188.4/13/436.11.28/2013 Tentang pengesahanpemilinan ketua RT 02 RW.1X Simo Tambaan Kelurahan Simo MulyoBaru, Kec. Sukomanunggal, Surabaya tertanggal 13 Desember 2013.4.

BuktiP1 : Fotokopi Surat Keputusan Camat Sukomanunggal Nomor:188.4/13/436. 11.28/2013 Tentang Pengesahan PemilihanKetua RT Periode Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan SukomanunggalSurabaya (fotokopi dari fotokopi);2. Bukti P2 : Fotokopi Surat dari Djublina/Umi tanggal 17Desember 2013 kepada lbu Walikota Surabaya, HalPengaduan / Keberatan.

Putusan Nomor 4114 B/PK/Pjk/2019 Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air PermukaanBulan Desember 2015 Nomor 973/0071/DISPENDA tertanggal 4 Januari2016; serta; Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor 188.4/70/Tahun 2016tentang Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon BandingAtas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan BulanDesember 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan

Pengadilan Pajak NomorPut85793/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/70/Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT.

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 31 Januari 2018, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4

Yat * ~nn nn men nnn nnn enim ems1.Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor :188.4/16346/436.7.5/2018 tanggal 17 September 2018 TentangPencabutan Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Kota SurabayaNomor : 188/76294/436.4.6/2005 Tentang Izin MendirikanBali QUINN; ~ 2 nnmn nnn nnn nnn nnn nin nnn enn.

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor :188.4/19905.2/436.7.5/2018 tanggal 12 November 2018 TentangSanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan yang terletakdi Jalan Simohilir Barat Nomor 9 (Lama : JI.

Menyatakan batal keputusankeputusan objek sengketa yang diterbitkanTergu gat yaitu : 22 == 222 nnn nnn nnn nnn nnn nn ne nnn en cece2.1.Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan lKawasanPermukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor:188.4/16346/436.7.5/2018 tanggal 17 September 2018 TentangPencabutan Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor :188/76294/436.4.6/2005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan; 2.2.

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor:188.4/19905.2/436.7.5/2018 tanggal 12 November 2018 TentangSanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan yang terletak diJalan Simohilir Barat Nomor 9 (Lama : Jl. Simohilir Barat Kav. 122)SU fab ayaj 22 n= nao nnn nan nnn nn nn nnn cece ne nn ce nn en ce nn ene3.

.: 172/B/2019/PT.TUN.SBY.3.2 Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor:188.4/19905.2/436.7.5/2018 tanggal 12 November 2018 TentangSanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan yang terletakdi Jalan Simohilir Barat Nomor 9 (Lama : Jl.

Sampang nomor :188.4/26/434.112/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang tentangperubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.Sampang nomor : 188.4/21/434.112/2013 tanggal 1 april 2013Halaman 7 Putusan No. 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.33.34.35.36.tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan TeknisKegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang.

Sampang nomor : 188.4 / 2 / 434.112 / 2013 tanggal 04Pebruari 2013 tentang Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksanan TeknisKegiatan (PPTK) pada Kantor Dinas Pertanian Kab.

Sampang nomor :188.4/26/434.112/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang tentangperubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.Sampang nomor : 188.4/21/434.112/2013 tanggal 1 april 2013tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan TeknisKegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang.

Sampang nomor : 188.4 / 2 / 434.112 / 2013 tanggal 04Pebruari 2013telah mencairkan dana pengadaan Bibit Bentol, Bibit Ubi Kayu, PupukOrganik dan Anorganik, Negara Cq. Pemerintah Kab.

Sampang nomor :188.4/21/434.112/2013 tanggal 1 april 2013 tentang Penunjukkan danPengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada DinasPertanian Kab.

Tempurejo tanggal 6 s/d 9 Oktober 2015;

Jember;

tentang target hewan yang diperiksa dan vitamin pada kegiatan pemeriksaan kebuntingan (PKB) program peningkatan produksi peternakan dana APBD tahun 2015 tanggal15 Pebruari 2015 (fotocopy);

Jawa Timur Nomor : 188.4/3649/115.06/2016 tentang tim pelaksana kegiatan pemeriksaan kebuntingan dan asisten tehnik reproduksi dana APBN 2016 tanggal April 2016;

Jawa Timur Nomor : 188.4/6424/115.06/2016 tentang perubahan pertama keputusan kepala dinas peternakan provinsi jawa timur nomor : 188.4/5670/115.06/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang target hewan yang diperiksa dan alokasi vitamin pada kegiatan pemeriksaan kebuntingan (PKB) dan status reproduksi ternak (ATR) program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat dana APBN tahun 2016 tanggal 11 juli 2016;

Jatim antara lain : SKNomor 188.4/1745/115.06/2015 tanggal 15 Februari 2015 tentangtarget hewan yang diperiksa dan vitamin pada kegiatan pemeriksaankebuntingan program peningkatan produksi peternakan APBD tahun2015 (PKB). SK nomor 188.4/1746/115.06/2015 tanggal 15 Februari2015 tentang target hewan yang diperiksa pada kegiatan asisten teknikreproduksi (ATR) program peningkatan produksi peternakan danaAPBD 2015.

SK Nomor 188.4/1841/115.06/2015 tanggal April 2015tentang Tim Petugas Pelaksana kegiatan pemeriksaan kebuntingan danasisten teknik reproduksi dana APBD 2015;Bahwa pedoman pelaksanaan PKB/ATR di Kab.

Jember adalah : Untuk PemeriksaanKebuntingan (PKB) dan Asisten Teknik Reproduksi (ATR) dari danaAPBN Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPeternakan Propinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/3142/115.06/2015tanggal 14 April 2015. Untuk Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) daridana APBD Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPeternakan Propinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/1745/115.06/2015tanggal 15 Pebruari 2015.

Kepala Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Nomor : 188.4/1024.1/419/2015 tanggal 5 Oktober2015 tentang tim pelaksana pemeriksa kebuntingan (PKB) dan pemeriksaangangguan reproduksi (ATR) di Kab.

Jatim Nomor :188.4/1746/115.06/2 aTR 40 Rp. 20.000/Rp 800.000015 Tanggal 15Februari 2015.J UMLAH 840 RpRp. 20.000 16.800.0002. APBN Tahun 2015 RpProv.

denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

• 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo warna putih silver;
• 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih kapasitas 2 GB berisi rekaman video;
• 3 (tiga) lembar dokumentasi;

Pemohon Banding mohon Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan973/0513 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117526.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali Untuk Membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah Atas Pajak Air Permukaan Bulan Maret 2017Nomor 973/0513/DISPENDA, tanggal 7 April 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/150/Tahun 2017, tanggal 5 Juli2017; dan,4.

Putusan Nomor 2794/B/PK/Pjk/2019mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/150/Tahun 2017, tanggal 05 Juli 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Maret 2017 Nomor973/0513/DISPENDA, tanggal 07 April 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp21.911.950.224,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan

Putusan Nomor 318/B/PK/Pjk/2018itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/2389 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79855/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/58/Tahun 2015 Tanggal 6 Maret 2015

Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/226/Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan GubernurPapua Nomor 188.4/58/Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015, atas nama: PTFreeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.Rasuna Said Kav.

Desember 2013 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/58/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/226/Tahun2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/58/Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015; dan4.

Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor :188.4/226/ Tahun 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.069.536.9.091000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangana.

Putusan Nomor 328/B/PK/Pjk/2018Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/2224tentang Kewajiban membayar PAP yang dikenakan oleh PemerintahProvinsi Papua;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79866/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/68/Tahun

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/2224 tanggal 12 November 2014 untuk Masa PajakNovember 2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/69/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/Tahun 2015tanggal 7 Mei 2015; dan4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahawa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :188.4

/69/ Tahun 2015 Tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/ Tahun 2015 tanggal7 Mei 2015, tentang Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PemohonHalaman 3 dari 7 halaman.

bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79863/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Agustus2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/66/ Tahun2015 tanggal 06 Maret 2015; dan,4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang Tahun Anggaran 2013 atas nama H. ABDURARAHMAN, Cs.SH.Msi (Copy).; 19.

Sampang nomor : 188.4 / 2 / 434.112 / 2013 tanggal 04 Pebruari 2013 tentangPenunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada KantorDinas Pertanian Kab.

Sampang nomor : 188.4 / 2 / 434.112 / 2013 tanggal 04Pebruari 2013 tentang Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksanan TeknisKegiatan (PPTK) pada Kantor Dinas Pertanian Kab.

Sampang nomor :188.4 / 2 / 434.112 / 2013 tanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penunjukan danpengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor DinasPertanian Kab.

Putusan Nomor 4285/B/PK/Pjk/2019(ii) Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air PermukaanBulan Agustus 2015 Nomor: 973/1931/DISPENDA tertanggal 1September 2015; serta(iii) Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: 188.4/477/Tahun2015 tentang Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PemohonBanding Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan BulanAgustus 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85789/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4/477/Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT.

Putusan Nomor 4285/B/PK/Pjk/2019Nomor 188.4/477/Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Agustus 2015 Nomor:973/1931/DISPENDA tanggal 1 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.069.536.9091.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara

Surat Keputusan BupatiNganjuk nomor : 188.4/050/411.207/2012, tanggal 06 Januari 2012 tentang SanksiDaftar Hitam Kepada PT. Karya Harmoni Mandiri dan Saudara Yoyok Nur Tanjung,yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah KabupatenBahwa, Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat a. quo.

batal dan tidak sah,sehingga sangat patut dan layak jika Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyeksengketa ; Berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, maka sangat patut dan layak jikaPenggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untukmemanggil para pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usana Negara berupaKeputusan Bupati Nganjuk nomor : 188.4

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usana Negara berupaKeputusan Bupati Nganjuk nomor : 188.4/050/411.207/2012, tanggal 06 Januari 2012tentang Sanksi Dafar Hitam Kepada PT.

OBYEK GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUANUNDANGUNDANG 22oooonn nee ce ce nnnc cece nnn e ence cee ee nnneenennnnnnes10Bahwa obyek gugatan penggugat, tidak memenuhi ketentuan UndangUndang, karenaKeputusan Bupati Nganjuk Nomor 188.4/050/411.207/2012 tanggal 06 Januari 2012tentang Sanksi Daftar Hitam kepada PT.