Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurPapua Nomor 188.4/398/Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT. Freeport Indonesia atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Juni 2017Nomor 973/1001/BAPPENDA tanggal 3 Juli 2017, atas nama: PT.

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Juni2017 Nomor 973/1001/BAPPENDA Tanggal 3 Juli 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/398/Tahun 2017 Tanggal 15Desember 2017; dan,4.

Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

nama Pemohon Banding,NPWP: 01.069.536.9091.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakudengan pertimbangan :a.Bahwa pengajuan banding yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (dulu Pemohon Banding) masih dalamtenggang waktu 3 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat(2) UndangUndang Pengadilan Pajak, oleh karena PemohonPeninjauan Kembali (dulu Pemohon Banding) baru menerima SuratKeputusan Termohon Peninjauan Kembali (dulu) Terbanding)Nomor: 188.4

Yat * ~nn nn men nnn nnn enim ems1.Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor :188.4/16346/436.7.5/2018 tanggal 17 September 2018 TentangPencabutan Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Kota SurabayaNomor : 188/76294/436.4.6/2005 Tentang Izin MendirikanBali QUINN; ~ 2 nnmn nnn nnn nnn nnn nin nnn enn.

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor :188.4/19905.2/436.7.5/2018 tanggal 12 November 2018 TentangSanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan yang terletakdi Jalan Simohilir Barat Nomor 9 (Lama : JI.

Menyatakan batal keputusankeputusan objek sengketa yang diterbitkanTergu gat yaitu : 22 == 222 nnn nnn nnn nnn nnn nn ne nnn en cece2.1.Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan lKawasanPermukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor:188.4/16346/436.7.5/2018 tanggal 17 September 2018 TentangPencabutan Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor :188/76294/436.4.6/2005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan; 2.2.

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor:188.4/19905.2/436.7.5/2018 tanggal 12 November 2018 TentangSanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan yang terletak diJalan Simohilir Barat Nomor 9 (Lama : Jl. Simohilir Barat Kav. 122)SU fab ayaj 22 n= nao nnn nan nnn nn nn nnn cece ne nn ce nn en ce nn ene3.

.: 172/B/2019/PT.TUN.SBY.3.2 Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor:188.4/19905.2/436.7.5/2018 tanggal 12 November 2018 TentangSanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan yang terletakdi Jalan Simohilir Barat Nomor 9 (Lama : Jl.

Putusan Nomor 320/B/PK/Pjk/2018itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79858/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/61/Tahun 2015 Tanggal

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Maret 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/61/ Tahun 2015tanggal 6 Maret 2015; dan4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: 188.4

Babel Nomor 188.4/001.01/TK.T/2016 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) pada satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) Dinas Tenaga dan Transmigrasi Prov. Kep. Babel TA. 20166. Fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 26 April 2011.7.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/029/TK.T/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2015-20178.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/131/TK.T/ 2015 Tentang Penggantian antar waktu Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2015-2017 tanggal 26 Mei 2016. Dikembalikan kepada Terdakwa Sukanto bin Sumarto;9.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKepulauan Bangka bBelitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentangPerubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/131/TK.T/ 2015 TentangPenggantian antar waktu Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga KerjasamaTripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 20152017 tanggal 26Mei 2016.Dikembalikan kepada Terdakwa Sukanto.

Babel Nomor 188.4/001.01/TK.T/2016 tanggal 02Januari 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) Dinas Tenaga danTransmigrasi Prov. Kep.

ProvinsiKepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentang PerubahanKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.4/131/TK.T/ 2015 Tentang Penggantian antarwaktu Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Periode 20152017 tanggal 26 Mei 2016.Halaman 115 dari 122 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PN Pgp9.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/029/TK.T/2015 tanggal 23Februari 2015 tentang Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga KerjasamaTripartit Provinsi Kepulauan Bangka bBelitung Periode 20152017, SuratKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KepulauanBangka Belitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentang Perubahan KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4/131

Babel Nomor 188.4/001.01/TK.T/2016 tanggal 02 Januari 2015tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) padasatuan kerja perangkat daerah ( SKPD) Dinas Tenaga dan TransmigrasiProv. Kep.

surat gugatannya tertanggal21 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya, pada tanggal 21 Januari 2014, dengan register perkaraNomor: 14/G/2014/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan,surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 11Maret 2014 dengan mengemukakan alasanalasan gugatan sebagai berikut:, OBYEK GUGATANBahwa Obyek TUN yang digugat olen Penggugat adalah :1.Bahwa Keputusan Tergugat (Camat Sukomanunggal) No : 188.4

Bahwa Keputsan Tergugat ( Camat Sukomanunggal ) telah mengeluarkanSurat Keputusan No : 188.4/13/436.11.28/2013 tertanggal 13 Desember2013 tentang pengesahan Ketua RT 02 RW IX Simo Tambaan KelurahanSimomulyo, Kecamatan Sukomanunggal , Kota Surabaya yang tidaksesuai dengan tanggal Pelantikan dan Keluarnya Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung kebohongan danketidakbenaran dalam pelayanan publik yang telah merugikan kepentinganPenggugat dan warga RT 02 RW IX dalam keputusannya

Final maksudnya adalah keputusan camat Sukomanunggal No.188.4/13/436.1128/2013 obyek sengketa tidak memberikan dalamsurat keputusan atau penetapan sebagai calon yang sah.E. Bahwa pengggugat telah dirugikan haknya yang mengakibatkanPenggugat tidak mendapat hak asasinya oleh Tergugat dalam pemilihanketua RT 02 RW IX dan Pengguugat telah dirugikan Materrial sebesar Rp5.000.000(Lima juta Rupiah) dan telah melanggar Pasal 23, ayat 2B tahun2004 dan pasal 586 tentang Peraturan Tata Usaha Negara.F.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Camat SukomanunggalNo 188.4/13/436.11.28/2013 Tentang pengesahan pemilihan ketua RT 02RW.1X Simo Tambaan Kelurahan Simo Mulyo Baru, Kec.Sukomanunggal, Surabaya tertanggal 13 Desember 2013.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan CamatSukomanunggal No. 188.4/13/436.11.28/2013 Tentang pengesahanpemilinan ketua RT 02 RW.1X Simo Tambaan Kelurahan Simo MulyoBaru, Kec. Sukomanunggal, Surabaya tertanggal 13 Desember 2013.4.

BuktiP1 : Fotokopi Surat Keputusan Camat Sukomanunggal Nomor:188.4/13/436. 11.28/2013 Tentang Pengesahan PemilihanKetua RT Periode Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan SukomanunggalSurabaya (fotokopi dari fotokopi);2. Bukti P2 : Fotokopi Surat dari Djublina/Umi tanggal 17Desember 2013 kepada lbu Walikota Surabaya, HalPengaduan / Keberatan.

Putusan Nomor 4114 B/PK/Pjk/2019 Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air PermukaanBulan Desember 2015 Nomor 973/0071/DISPENDA tertanggal 4 Januari2016; serta; Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor 188.4/70/Tahun 2016tentang Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon BandingAtas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan BulanDesember 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan

Pengadilan Pajak NomorPut85793/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/70/Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT.

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 31 Januari 2018, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4

Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1783, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79856/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Januari2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/59/Tahun2015, tanggal 06 Maret 2015; dan,4.

Putusan Nomor 237 B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4/59/ Tahun 2015 Tanggal 06 Maret 2015, tentang Penolakanterhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Nomor: 973/1783 Tanggal 08Oktober 2014 untuk Bagian Bulan Januari 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9.091000

Putusan Nomor 1218/C/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT009303.06/2018/PP/HT.I Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurPapua Nomor 188.4/399/Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia atas

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Juli2017 Nomor: 973/1306/BAPPENDA, tanggal 1 Agustus 2017 junctoSurat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/399/Tahun 2017,tanggal 15 Desember 2017; dan,4.

Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

Putusan Nomor 1218/C/PK/Pjk/2020a.bahwa pengajuan banding yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (dulu Pemohon Banding) masih dalam tenggang waktu 3 bulansebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UndangUndangPengadilan Pajak, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali (duluPemohon Banding) baru menerima Surat Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (dulu Terbanding) Nomor: 188.4/399/Tahun 2017pada tanggal 8 Agustus 2018, sedangkan permohonan banding diajukanoleh Pemohon Peninjauan Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 4285/B/PK/Pjk/2019(ii) Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air PermukaanBulan Agustus 2015 Nomor: 973/1931/DISPENDA tertanggal 1September 2015; serta(iii) Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: 188.4/477/Tahun2015 tentang Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PemohonBanding Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan BulanAgustus 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85789/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4/477/Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT.

Putusan Nomor 4285/B/PK/Pjk/2019Nomor 188.4/477/Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Agustus 2015 Nomor:973/1931/DISPENDA tanggal 1 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.069.536.9091.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara

olehPemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/2387, dan oleh karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/2387 tersebut.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 01 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79853/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4

Desember 2011 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/56/ Tahun 2015 tanggal 06Maret 2015; dan4.

Putusan Nomor 316B/PK/Pjk/2018putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: 188.4/56/ Tahun 2015Tanggal 06 Maret 2015, tentang Penolakan terhadap Pengajuan KeberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak AirPermukaan Nomor: 973/2387 Tanggal 02 Desember 2014 untuk bagianBulan Januari s.d.

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor 188.4/17/Tahun 2016tentang Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon BandingAtas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Oktober2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Mei 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85791/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding

terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2015 Nomor973/2498/DISPENDA tanggal 2 November 2014, atas nama PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9091.000, alamat: Plaza 89 Lantai 5, JalanH.R.

Putusan Nomor 4212/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Oktober

Banding mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/1701 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113372.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan September2016 Nomor 973/1701/DISPENDA, tanggal 3 Oktober 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016; dan,4.

Putusan Nomor 2792/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembaidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak September 2016Nomor 973/1701/DISPENDA, tanggal 3 Oktober 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.069.536.9091.000

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Propinsi Gorontalo tentang Pengangkatan Konsultan Manajemen Proyek Bimbingan Teknis dan Supporting Staf melalui Perluasan danPeningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran 2009 No. 188.4/DIKPORA/1052.m/DIKDAS/2009,tgl 30 Januari 2009 atas nama Syarifudin Molangga ;-------------------------------------4.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Propinsi Gorontalo tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Subsidi Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Tahun anggaran 2009 SDN 12- Dulupi dan SMP Negeri 7 Dulupi Satu Atap No.188.4/DIKPORA/ Dikdas/ 2009 bulan Pebruari 2009 ; --------------------------------------------------------------------5.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Propinsi Gorontalo tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Subsidi Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Tahun anggaran 2009 SDN 12- Dulupi dan SMP Negeri 7 Dulupi Satu Atap No.188.4/DIKPORA/1474/Dikdas/2009 tanggal 17 Maret 2009 ; ----------------------------------------------------------------6.

Dulupi Kab.Boalemo sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi GorontaloNomor : 188.4/DIKPORA/1474/Dikdas/2009 tanggal 17 Maret 2009pada Proyek Pengembangan SDN SMPN Satu Atap Dulupi di DesaTangga Barito Kec. Dulupi Kab.

Boalemo sebagaimana tercantum dalam Poin 14 (empat belas)Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan OlahragaProvinsi Gorontalo Nomor : 188.4/DIKPORA/1474/DIKDAS/2009,tanggal 17 Maret 2009 yang ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 17Maret 2009 ditandatangani oleh Drs. Weni Liputo,.MM, Nip. 131 407348 selaku Kepala Dinas.Bahwa di tetaokannya SDN 12 Dulupi SMP Negeri 7 DulupiSatu Ataop di Desa Tangga Barito Kec . Dulupi Kab .

Boalemo berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor :188.4/DIKPORA/1474/Dikdas/2009 tanggal 17 Maret 2009 membuat/menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan PenyelesaianPekerjaan (SPKP2) Tanggal 24 Maret 2009, Nomor : 202.14/PPMSMP/2009 dengan Drs. Zaenab Moobuto selaku yang Mengetahui(Satker PPMSMP) An. Kuasa Pengguna Anggran/Pejabat PembuatKomitmen, yang pada pokoknya Andi K.

Boalemosesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo Nomor :188.4 / DIKPORA / 1474 / Dikdas / 2009 tanggal 17 Maret 2009 padaProyek Pengembangan SDN SMPN Satu Atap Dulupi di Desa TanggaBarito Kec. Dulupi Kab.

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemudadan Olah raga Propinsi Gorontalo tentang PengangkatanKonsultan Manajemen Proyek Bimbingan Teknis danSupporting Staf melalui Perluasan dan Peningkatan Mutu SMPTahun Anggaran 2009 No. 188.4 / DIKPORA / 1052.m /DIKDAS / 2009, tgl 30 Januari 2009 atas nama SyarifudinMo lang 9aj

Kapuas nomor :188.4/42/K/DPRD.2015, tentang perubahan ketiga atas penetapan komposisipimpinan dan anggota komisi I, I, III dan IV DPRD Kab. Kapuas periode20142019, pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 08.30 wib atausetidaktidaknya dalam bulan November tahun 2015 bertempat di jalan Cilik Riwutgg.

Kapuas nomor: 188.4/42/K/DPRD.2015, tentang perubahan ketiga atas penetapan komposisipimpinan dan anggota Komisi I, II, Il dan IV DPRD Kab. Kapuas periode20142019, pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 08.30 wib atausetidaktidaknya dalam bulan November tahun 2015 bertempat di jalan Cilik Riwutgg.

KapuasNomor : 188.4/41/K/ DPRD. 2015 tanggal.7 Oktober 2015 tentang penetapanpimpinan dan anggota badan kehormatan DPRD Kab. Kapuas masa jabatan tahun121320142019, terdakwa sebagai ketua badan kehormatan DPRD Kab. Kapuas masajabatan tahun 20142019, dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pasal 44tata tertib DPRD Kab.

KabupatenKapuas Periode 20142019 tanggal 2 Oktober 2014.31 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Nomor : 188.4/41/K/DPRD.2015 tentang Penetapan Pimpinan danAnggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Masa Jabatan Tahun 20142019 tanggal 7 Oktober 2015.32 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang Perubahan Ketiga AtasPenetapan Kompisisi Pimpinan dan Anggota Komisi

Periode 20142019 tanggal 2 Oktober 2014.1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Nomor : 188.4/41/K/DPRD.2015 tentang Penetapan Pimpinan danAnggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Masa Jabatan Tahun 20142019 tanggal 7 Oktober 2015.1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang Perubahan Ketiga AtasPenetapan Kompisisi Pimpinan dan Anggota Komisi I, I, I dan TV DewanPerwakilan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa KorlekoNomor 188.4/14/Pem/2017, tentang Pemberhentian Kepala DusunGubuk Timug dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun Gubuk Timug, DesaKorleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, tanggal14 September 2017;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DesaKorleko Nomor 188.4/14/Pem/2017, tentang Pemberhentian KepalaDusun Gubuk Timuq dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun GubukHalaman 1 dari 6 halaman.

Penggugat(Termohon Kasasi) tidak dapat diterima;2) Menyatakan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa, bertentangan dengan peraturan yanglebih tinggi yaitu UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesajJuncto UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan;3) Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Kepala Desa KorlekoNomor 188.4

DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapTergugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2020 yang diterimadan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan padatanggal 11 Pebrauari 2020, dengan Register Perkara Nomor : 22/G/2020/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 04 Maret 2020,yang isinya adalah sebagai berikut :Objek GugatanSurat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang kota Medan Nomor : 188.4

Bahwa disebutkan penerapan daftar hitam tesebut berdasarkan SKPenetapan PA/KPA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Kota Medan, Pemerintah Daerah Kota Medan Nomor :188.4/14180/DPKPPR/XI/19 dengan Pelanggaran Peraturan LKPPNomor 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf a yaitu Peserta pemilihanmenyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untukmemenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;3.

Bahwa guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yanglebin besar, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Memeriksa dan YangMengadili Perkara ini mohon agar sebelum pemeriksaan pokok perkaraberkenan terlebin dahulu) menunda untuk sementara waktupelaksanaan Obyek Sengketa in casu Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota MedanNomor : 188.4/14181/DPKPPR/XI/19 tanggal 15 November 2019tentang Penetapan Sanksi

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota MedanNomor : 188.4/14181/DPKPPR/XI/19 tanggal 15 November 2019 tentangPenetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Kepala Dinas Perumahan KawasanPermukiman dan Penataan Ruang sebagai Pengguna Anggaran;4.

Bukti T 2 : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukimandan Penataan Ruang Kota Medan Nomor :188.4/14181/DPKPPR/IX/19 tentang Penetapan Sansksi Daftar Hitam ;3. Bukti T 3 : Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Kota Medan kepada Kepala BagianPembangunan Setda Kota Medan ;4. BuktiT4 : Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Kota Medan kepada Kuasa hukum CV.Putra Ronggolawe (Irwan Roebama, SH) ;5.

Pemohon Banding mohon Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan973/0513 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117526.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali Untuk Membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah Atas Pajak Air Permukaan Bulan Maret 2017Nomor 973/0513/DISPENDA, tanggal 7 April 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/150/Tahun 2017, tanggal 5 Juli2017; dan,4.

Putusan Nomor 2794/B/PK/Pjk/2019mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/150/Tahun 2017, tanggal 05 Juli 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Maret 2017 Nomor973/0513/DISPENDA, tanggal 07 April 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp21.911.950.224,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan

Tempurejo tanggal 6 s/d 9 Oktober 2015;

Jember;

tentang target hewan yang diperiksa dan vitamin pada kegiatan pemeriksaan kebuntingan (PKB) program peningkatan produksi peternakan dana APBD tahun 2015 tanggal15 Pebruari 2015 (fotocopy);

Jawa Timur Nomor : 188.4/3649/115.06/2016 tentang tim pelaksana kegiatan pemeriksaan kebuntingan dan asisten tehnik reproduksi dana APBN 2016 tanggal April 2016;

Jawa Timur Nomor : 188.4/6424/115.06/2016 tentang perubahan pertama keputusan kepala dinas peternakan provinsi jawa timur nomor : 188.4/5670/115.06/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang target hewan yang diperiksa dan alokasi vitamin pada kegiatan pemeriksaan kebuntingan (PKB) dan status reproduksi ternak (ATR) program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat dana APBN tahun 2016 tanggal 11 juli 2016;

Jatim antara lain : SKNomor 188.4/1745/115.06/2015 tanggal 15 Februari 2015 tentangtarget hewan yang diperiksa dan vitamin pada kegiatan pemeriksaankebuntingan program peningkatan produksi peternakan APBD tahun2015 (PKB). SK nomor 188.4/1746/115.06/2015 tanggal 15 Februari2015 tentang target hewan yang diperiksa pada kegiatan asisten teknikreproduksi (ATR) program peningkatan produksi peternakan danaAPBD 2015.

SK Nomor 188.4/1841/115.06/2015 tanggal April 2015tentang Tim Petugas Pelaksana kegiatan pemeriksaan kebuntingan danasisten teknik reproduksi dana APBD 2015;Bahwa pedoman pelaksanaan PKB/ATR di Kab.

Jember adalah : Untuk PemeriksaanKebuntingan (PKB) dan Asisten Teknik Reproduksi (ATR) dari danaAPBN Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPeternakan Propinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/3142/115.06/2015tanggal 14 April 2015. Untuk Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) daridana APBD Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPeternakan Propinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/1745/115.06/2015tanggal 15 Pebruari 2015.

Kepala Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Nomor : 188.4/1024.1/419/2015 tanggal 5 Oktober2015 tentang tim pelaksana pemeriksa kebuntingan (PKB) dan pemeriksaangangguan reproduksi (ATR) di Kab.

Jatim Nomor :188.4/1746/115.06/2 aTR 40 Rp. 20.000/Rp 800.000015 Tanggal 15Februari 2015.J UMLAH 840 RpRp. 20.000 16.800.0002. APBN Tahun 2015 RpProv.

Bahwa putusan Peninjauan Kembali tersebut dijatuhkanterkait dengan gugatan PT Wana Kencana Sejati dan PT WanaKencana Sejati Unit Il terhadap Keputusan Bupati HalmaheraTimur Nomor 188.4/131/546/2007 dan Keputusan BupatiHalmahera Timur Nomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28November 2007. Adapun Amar Putusan perkara ini dapat dilihatdalam tabel dibawah ini; PERKARA NOMOR : 01/G.TUN/2008/PTUN.ABN DI PTUN AMBON TANGGAL 17 JULI 2008PENGGUGAT :1. PT WANA KENCANA SEJATI ( PENGGUGAT 1!)2.

Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.4/131/546/2007 tanggal 28November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati HalmaheraTimur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin KuasaPertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMATAMBANG terletak di daerah Ekor, Kecamatan Wesile Selatan,Kabupaten Halmahera Timur seluas 24.190 Ha;5.

Keputusan Bupati Halmahera Timur Izin Kuasa PertambanganEksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG No.188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 danPemberian Tambang terletak di daerah Ekor, Kecamatan WesileSelatan, Kabupaten Halmahera Timur seluas 13.410 Ha;AMAR PUTUSAN :MENGADILIA.

Nomor 188.4/131/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa PertambanganEksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG 38 (Tergugat II Intervensi I);d. Nomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa PertambanganEksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG(Tergugat II Intervensi I);3.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut amatlah jelasbahwa Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor188.4/131/546/2007 dan Keputusan Bupati Halmahera TimurNomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 yangdiberikan kepada Penggugat (PT Kemakmuran Inti UtamaTambang) adalah sah dan berdasar hukum;36.

Surat Keputusan BupatiNganjuk nomor : 188.4/050/411.207/2012, tanggal 06 Januari 2012 tentang SanksiDaftar Hitam Kepada PT. Karya Harmoni Mandiri dan Saudara Yoyok Nur Tanjung,yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah KabupatenBahwa, Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat a. quo.

batal dan tidak sah,sehingga sangat patut dan layak jika Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyeksengketa ; Berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, maka sangat patut dan layak jikaPenggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untukmemanggil para pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usana Negara berupaKeputusan Bupati Nganjuk nomor : 188.4

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usana Negara berupaKeputusan Bupati Nganjuk nomor : 188.4/050/411.207/2012, tanggal 06 Januari 2012tentang Sanksi Dafar Hitam Kepada PT.

OBYEK GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUANUNDANGUNDANG 22oooonn nee ce ce nnnc cece nnn e ence cee ee nnneenennnnnnes10Bahwa obyek gugatan penggugat, tidak memenuhi ketentuan UndangUndang, karenaKeputusan Bupati Nganjuk Nomor 188.4/050/411.207/2012 tanggal 06 Januari 2012tentang Sanksi Daftar Hitam kepada PT.