., M.Kn, Notaris di Kabupaten Cirebon;Bahwa Termohon PKPU adalah Badan Hukum yang salah satunyabergerak dibidang perdagangan;Bahwa Termohon PKPU telah mendapatkan jasa hukum dari PemohonPKPU, yang mana jasa hukum tersebut adalah berupa pendampingan yangdilakukan oleh Pemohon PKPU dalam permasalahan hukum yang dihadapioleh Termohon PKPU selaku korban dari adanya dugaan tindak pidanapenipuan melalui media elektronik dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU). sebagaimana ternyata dalam Perjanjian

Tahap Kedua sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta Rupiah) padasaat Termohon PKPU selesai membuat laporan tentang adanya tindakpidana penipuan melalui media elektronik dan/ atau TPPU padaKepolisian Republik Indonesia.Bahwa pada faktanya, Pemohon PKPU telah melaksanakan seluruhkewajibannya dengan mendampingi Termohon PKPU membuat laporantentang adanya tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan/ atauTPPU pada Kepolisian Republik Indonesia, sehingga Pemohon PKPUberhak untuk menerima seluruh

Bahwa benar TERMOHON PKPU telah mengikatkan diri dengan PemohonPKPU sebagaimana Perjanjian Jasa Bantuan hukum (PJBH) tertanggal 22November 2018 (Perjanjian Jasa Hukum) untuk mendapatkan jasabantuan hukum dari Pemohon PKPU atas permasalahan hukum yangdihadapi oleh Termohon PKPU selaku korban dari dugaan adanya tindakpidana penipuan melalui media elektronik dan/ atau Tindak pidanaPencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh pemilik akun yangmengatasnamakan Direktur dari Termohon PKPU.Halaman 12 dari 29

Dimana hal tersebut telah diakuioleh Termohon PKPU sebagaimana tertulis pada surat jawabannya menyatakanpada tanggal 28 November 2018 Pemohon PKPU telah melaksanakan semuakewajibannya dengan mendampingi Termohon PKPU dalam membuat laporanpolisi tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronikdan/ atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kepolisian RepublikIndonesia.

Tahap Kedua sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus jutaRupiah) pada saat Termohon PKPU selesai membuat laporan tentang adanyatindak pidana penipuan melalui media elektronik dan/ atau TPPU padaKepolisian Republik Indonesia. Jadi total sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta Rupiah).

itu). adanyaPerbuatan, mentransfer, mengembelikan, membelanjakan,membayarkan, menukarkan dengan tujuan untukmenyembunyikan;Bahwa dan di dalam undang undang TPPU adanya tindakanmenyamarkan., artinya menyamarkan itu memperlakukan seolaholah barang itu legal padahal sesungguhnya tidak legal;Bahwa dalam tindak pidana TPPU barang barang yang dicurigaiitu kalau memang sudah didapatkan adanya asetaset yangdiduga seharusnya disita dulu supaya tidak beralih ke pihak lain,kalau tidak ditemukan/dalam proses

Putusan No. 266/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.Bahwa untuk mendeteksi seseorang telah melakukan tindakpidana TPPU itu harus terdapat bukti yang menunjukkan adatindakkan penyamaran harta harta, misalnya ada temuantemuan,dalam penyidikan adanya aset pembelian kendaraan diatasnamakan orang lain, dan kendaraan itu tidak diketahui lagikebedaannya dan atas perbuatannya membeli kendaraan atasnama orang lain itu sudah termasuk pelanggaran TPPU., dankalua menunggu barang itu disita dulu bisa menghambatpersidangan

jadi kalau ada kondisi kondisi tertentu bisamenyusul disitanya;Bahwa kalau seseorang mentransfer uang tapi bukan atasnamanya sendiri itu. termasuk penyamaran., kalau. belummelibatkan rekening orang lain itu belum ada TPPU., tetapimenurut ahli sesuai pasal 3 itu pelakunya bersifat aktif, karenadalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif,yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidanapencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal4 UU PP TPPU (UndangUndang Nomor

Pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.8 tahun 2010 Tentang TPPU, unsurunsurnya :1. Setiap Orang.2.

No.8 tahun 2010 tentang TPPU dan pasalpasal dari UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP.MENGADILI;1. Menyatakan Terdakwa CANDY ANGELIKA WIJAYA terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENIPUAN dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;3.

) ;Bahwa, yang dimaksud dengan Pencucian Uang, yaitu segala perbuatanyang memenuhi unsurunsur tindak pidana sesuai dengan ketentuandalam Undangundang TPPU ;Bahwa, transaksi dalam TPPU adalah, transaksi untuk melakukan ataumenerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan,Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Pdgpentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/ataupenukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yangberhubungan dengan uang ;Bahwa

Mengapademikian, karena dalam dakwaan Jaksa terdapat kepentingan hukumyang disebut dengan dakwaan tunggal, alternatif artinya bisa sajadakwaan dari Jaksa setelah pertimbangan pemeriksaan perkara menjadidakwaan tunggal dan bisa juga menjadi dakwaan alternatif secaraberlapis; Maksudnya adalah ketika dakwaan yang diajukan memfokuskandakwaan dalam TPPU terhadap pelaku, siapapun pelakunya makaPredicat crime tidak perlu dibuktikan lagi sehingga untuk TPPU dakwaanbersifat tunggal tetapi tuntutan bersifat

pengertian dari TPPU itu sendiri.

,L.L.M Pasal 5 TPPU adalah bersifat pasif yang sifatnya hanya atau cukup dengan menguasai, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan.

Ismansyah didalam membuktikan TPPU yang harusdibuktikan adalah penggunaan uang yang diperoleh dari aktifitas ilegal denganmenutup!

SANCAI diputus hukuman 13 tahun penjara,terhadap DEDI KENIA SETIAWAN diputus hukuman 15 tahunpenjara ;> BNNP Jateng kemudian melakukan penanganan perkara TPPU daritindak pidana narkotika tersebut diatas, dari proses penangananHalaman 53 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sbyperkara tersebut ditetapkan tersangka TPPU dan peran sebagaiberikut :1) CRISTIAN JAYA KUSUMA alias SANCAI.Warga Binaan Lapas Pekalongan.Melakukan transaksi narkotika dengan menggunakan nomor 4rekening an.

SANCAI diputus hukuman 13 tahun penjara,terhadap DEDI KENIA SETIAWAN diputus hukuman 15 tahunpenjara;> BNNP Jateng kemudian melakukan penanganan perkara TPPU daritindak pidana narkotika tersebut diatas, dari proses penangananperkara tersebut ditetapkan tersangka TPPU dan peran sebagaiberikut :1. CRISTIAN JAYA KUSUMA alias SANCAI.Warga Binaan Lapas Pekalongan.Melakukan transaksi narkotika dengan menggunakan nomor 4rekening an.

Semarang;2)BNN Provinsi Jawa Tengah kemudian melakukan penangananperkara TPPU dari tindak pidana narkotika yang dilakukan DediKenia Setiawan bersama Cristian Jaya Kusuma alias Sancaitersebut, dari proses penanganan perkara tersebut ditetapkanTersangka TPPU dari Tindak Pidana Narkotika dan peran sebagaiberikut:a) Cristian Jaya Kusuma alias SancaiMelakukan transaksi narkotika pada saat berada di LembagaPemasyarakatan (Lapas) dengan menggunakan 4 (empat)rekening Bank atas nama Saniran yaitu di Bank

Selama perbuatan pelaku)~ memenuhi unsur TPPU,sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU, pelakunya sudah dapatdiancam dengan TPPU;Bahwa TPPU digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :" TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.

;Subsidiair : Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahandan Pemberantasan TPPU;Lebih Subsidiair: Pasal 5 Ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan TPPU;Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umummenyatakan perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KeduaPrimair (Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan danPemberantasan TPPU) ;Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat

menginvestasikan,menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan / atau mentransfer uang, hartadan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidakbergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidananarkotika dan / atau tindak pidana prekursor narkotika yaitu dengan caramenyuruh Vicky Fazri untuk mentransfer uang hasil penjualan Narkotika kerekening yang bukan atas nama terdakwa telah menyalahi UU No. 8 tahun2010 tentang Tindak Pidan Pencegahan dan Pemberantasan PencucianUang (TPPU

Vicky Fazrinomor rekening 1060011089011 beserta saldo terakhir Rp770.616.368,82Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 137huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 3,4, UU RI No. 8tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (TPPU);ATAU KEDUA:Bahwa ia terdakwa Muhammad Rizal Alias Hasan pada hari Rabu,tanggal 26 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan

Vicky Fazrinomor rekening 1060011089011 beserta saldo terakhir Rp770.616.368,82;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 137huruf b UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 3,4, UU RI No. 8tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (TPPU);Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umumtertanggal 9 Februari 2020 No. Reg.

Pasal 3,4, UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah tepat dan benar,karena pertimbanganpertimbangan tersebut berdasarkan fakta faktahukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan alatalat bukti yangdiajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, oleh karenanya Majelis HakimTingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alihpertimbanganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadipertimbanganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat

sudah otomatis;Bahwa Pasal 75 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan TPPU dikatakan kalau Penyidik, Penuntut Umumditemukan ada tindak pidana asal maka lebur menjadi TPPU, karenatidak ada kewajiban untuk dibuktikan Penggelapan dan Penipuanhalaman 134 dari 290 Putusan Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Pwtmaka tinggal dibuktikan TPPU nya kalau masih melihat kepada tindakpidana konfensional maka hancur TPPU tadi;Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana asal dengan TPPU,Tindak Pidana Asal:

UU TPPU mengenal tindak pidana asal dalamPasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan DanPemberantasan TPPU yang ancaman pidananya 4 (empat) Tahun,apabila Penyidik dan Penuntut Umum menemukan tindak pidana asaldan TPPU maka tindak pidana asal melebur dan tindak pidana asaltidak ada dan hanya TPPU.

atau harus dihadirkan,Bank harus lapor, mereka melaporkan kepada PPATK;Bahwa TPPU ini artinya Hasil itu atau Harta Kekayaannya, bisamenunjukkan dasar hukumnya TPPU Pasal 75, Pasal 69 s/d Pasal75 UU RI No. 8 Tahun 2010; Ketentuan dalam TPPU Bank harusmelapor, dalam Pasal 6 UU TPPU ada kewajiban pelapor adalahBank sebagai Lembaga Keuangan ;Chen Tao, dibawah sumpah pada pokoknya membetikan pendapatnyasebagai berikut :Bahwa Ahli bekerja sebagai guru Bahasa Mandarin pada SekolahTiga Bahasa Putra Harapan

tidak dapat dibuktikanapakah itu TPPU, makna pembentuk UU menyebutkan predicatecrime kan ada maknanya jadi selain yang 25 bukan TPPU, olehkarena itu kalau ingin membuktikan bahwa ini ada TPPU ya predicatecrimenya dibuktikan, sekarang permasalahannya kalau TPPU nyaterbukti, predicate crimenya tidak terbukti apakah itu TPPU, Pasal 2ayat (1) kan punya arti Kenapa disebutkan karena sebagai tonggakuntuk menentukan ada tidaknya TPPU, seperti dakwaan ini tadi Ahlidiberitahu, ditunjukan kalau dakwaan Penuntut

Umum ini Pasal 372,Pasal 378, Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU kalau Pasal 372 dan Pasal378 tidak terbukti terus mengatakan TPPU, ini memang rumusanmenimbulkan perbedaan.

Saksi Amir Husen Bin Hanafiah dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa danmemberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini; Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangansehubungan dengan perkara tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) dalamperkara Narkotika jenis sabu; Bahwa barang bukti apa saja yang disita dari saksi pada saat ditangkapberupa 2 (dua) buku Rekening BRI dan 1 (satu) buku Rekening BNI

menunjukan beberapa rekening dalam perkara terdakwa danmenurut penilaian kami transaksi cukup aktif dengan nilai yang sangatfantastis akan tetapi tidak sesuai dengan profil nasabah; Bahwa Dalam perkara TPPU ini ada beberapa barang bukti yang disitadan diduga dari hasil TPPU dan dalam perkara ini pidananya dulu baruditentukan asetnya; Bahwa aset yang dapat disita adalan dalam masa tindak pidanasedangkan aset yang sebelum itu harus dikembalikan, dan untukmembuktikan bahwa harta kekayaan yang diperoleh

Dengan demikianpelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasilHalaman 49 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Lgskejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untukmelakukan pemeriksaan dan pengejaran.Namun tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu ataulebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi ;Menimbang, bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif yaitusebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU (UU Nomor 8 Tahun2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang) dan TPPU pasif sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 8 UU TPPU;Menimbang, bahwa sesuai UU TPPU, unsurunsur tindak pidanapencucian uang meliputi :1.

dalam tindak pidana pencucian uang dan lazim digunakan oleh parapelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

Sidik/09-TPPU/VII/2020/BNN, tanggal 15 Juli 2020, dalam Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/88-TPPU/VII/2019/ BNN tanggal 14 Oktober 2019 batal demi hukum;

Bahwa selanjutnya TERMOHON I menerbitkan LaporanKejadian Narkotika LKN TPPU NOMOR LKN/ 88TPPU/X/2019BNN TANGGAL 14 Oktober 2019 a.n. Yudi Hasmir Siregar danSurat Perintah Penyidikan Nomor : = Sp. Sidik/27TPPU/X/2019/BNN tanggal 14 Okt 2019.e. BahwaPemohon membuka rekening Bank Mega Norek01.045.0020.332622 a.n. Yudi Hasmir Siregar dan Bank MandiriNorek 1080019002006 a.n. a.n.

Violita Rindayu tersebut juga pernahdigunakanPemohon dalam perkara TPPU yang telah memilikikekuatan hukum tetap berdasarkan putusan TPPU a.n.PemohonNomor 426/PID.B/2014/PN.MDN Tanggal 16 Oktober 2014.h. BAP Saksi Rizky Ardiansyah.i.

juga telah memperolehpembagian uang yang diduga dari hasil tindak pidanasebesar Rp. 73.000.000, (tujuh puluh tiga jutarupiah), maka kepada Terdakwa dapat diancamketentuan pasal 6 UU No.15 Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telahdiubah dengan UU No.25 Tahun 2003 yang menyatakanbahwa Setiap orang yang menerima atau menguasai:.

juga telah memperolehpembagian uang yang diduga dari hasil tindak pidanasebesar Rp. 73.000.000, (tujuh puluh tiga jutarupiah), maka kepada Terdakwa dapat diancamketentuan pasal 6 UU No.15 Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telahdiubah dengan UU No.25 Tahun 2003 yang menyatakanbahwa Setiap orang yang menerima atau menguasai:a).

itu. pula Terdakwa juga telah memperolehpembagian uang yang diduga dari hasil tindak pidanasebesar Rp. 73.000.000, (tujuh puluh tiga jutarupiah), maka kepada Terdakwa dapat diancamketentuan pasal 6 UU No.15 Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah30diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 yang menyatakanbahwa Setiap orang yang menerima atau menguasai:a).

uang yang diduga dari hasil tindak pidanasebesar Rp. 73.000.000, (tujuh puluh tiga jutarupiah), maka kepada Terdakwa dapat diancamketentuan pasal 6 UU No.15 Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telahdiubah dengan UU No.25 Tahun 2003 yang menyatakanbahwa Setiap orang yang menerima atau menguasai:Penempatan.Pentransferan.Pembayaran.Hibah.Sumbangan.Penitipan, atau.).

Dengan demikian pelaku tindak pidana dapatleluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpamenimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukanpemeriksaan dan pengejaran.Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidanapencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UUPP TPPU.Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPUadalah: "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan

buah Pinang.Bahwa Terkait dengan fakta tersebut, terdakwa telah menggunakanbelimenggunakan sebagian proceeds of crime untuk modal usaha biasaproceeds of crime untuk usaha jual rempah rempah, dimanadilakukan oleh para pelaku TPPU dengan tujuan untuk menyamarkan ataumenyembunyikan asal usul dari proceeds of crime agar sulit untuk dilacakmaupun diidentifikasi keberadaan proceeds of crime dimaksud.

SYAHDI DARMA danmencampurkannya dengan hasil jual beli rempahrempah.Bahwa dalam khasanah TPPU perbuatan menempatkan yang dilakukanoleh Terdakwa kedalam No Rek : 00000037 01 08617350 7 Bank BRIUnit Peunayong An.

Bahwa terkait denganfakta tersebut, terdakwa SYAHDI DARMA BIN (alm) HASBALLAH ALIAS ADIPADANG ALIAS MUHAMMAD SHABI telah menggunakan proceeds of crimeuntuk usaha jual beli rempah rempah, dimana menggunakan sebagian proceedsof crime untuk modal usaha biasa dilakukan oleh para pelaku TPPU dengantujuaan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds ofcrime agar sulit untuk dilacak maupun diidentifikasi keberadaan proceeds of crimedimaksud.

Selain itu menggunakan proceeds of crime untuk modal usahadilakukan oleh pelaku TPPU, agar seolaholah uang yang dihasilkan merupakankegiatan yang sah;Menimbang, bahwa setelah Ahli Ardhian Dwiyoenanto pelajari, Ahiberpendapat bahwa pola transaksi penjualan Narkotika adalah termasuk dariproceeds of crime yang dilakukan oleh terdakwa dimana seluruh pembayaranpenjualan/transaksi Narkotika tersebut terdakwa tempatkan ke No Rek: 00000037 O1 08617350 7 Bank BRI Unit Peunayong An.

Aktif danTPPU Pasif dan TPPU Aktif Pasalnya 3 dan 4 sedangkan TPPU Pasifadanya di Pasal 5, TPPU 3, itu biasanya di perlakukan pada orang pelakuyang melakukan Tindak Pidana asal tindak pidana itu sendiri termasukdalam Pasal 2 UU TPPU kemudian untuk Pasal 4 Aktifnya itu ada lah KeepKepper Penjaga Pitnu, biasanya siplaku utama tadi yang melakukan tindakPidana tadi minta tolong Kepper cucikan uang Ahli jadi Pelaku Pasal 4 inibiasanya terlepas dari tindak Pidana Asalnya tapi melakukan pencucianuang yang

pada waktu itu yang dilakukan oleh Soegee Kapital Ag padawaktu di kros cek dengan keterangan saksi Ahli lainya.Bahwa untuk menentukan ada TPPU pada waktu itu Sepanjang yang disampaikan oleh TPPU adalah Ahli akan sampaikan seperti itu llustrasinyabegitu.Bahwa dalam BAP Ahli hanya terkait dengan Tindak Pidana PencucianUang.Bahwa didalam Tindak Pidana Pencucian uang ada 2 Terminologi yang ke.1. disebut General Crime bahwa TPPU merupakan bagian dari Tindakpidana Asal, TPPU bukan membicarakan Pelakunya

kalau kalau tida ada TPPU dan untuk menetapkandan memutuskan adanya TPPU itu dari yang mulia Majelis Hakim.Bahwa Force Crime adalah pelakunya, kalau tidak ada yang korbannantiMajelis Hakim akan memutuskan Force On Crime ini milik siapa.Bahwa bila hasil dari pada TPPU biasana berupa uang disita Trading OutCrime ini pasti ada yang punya kalau tidak korban ya Negara NantiMajelis Hakim akan memutuskan ini akan di peruntukan kepada Siapa.Bahwa bila tidak ada Objek sitaan sebagai hasil TPPU endinya Nantiuangnya

selain Perlindungan warga Negara ada Perlindungan Konsumen,sehingga menurut Ahli tidak di larang itu seperti apa tapi Ahli cukup agakbertanya kalu Transaksi seperi ini tidak ada Regulatornya antara OJK atauBAPEBTI.Bahwa pada waktu itu Penyidik membawa berkas tapi Ahli tidak ingatterkait dengan berkas apa, Ahli dan itu bukan wewenang TPPU Abhlimembicarakan masalah ini.Tanggapan Terdakwa , Terdakwa Il dan Terdakwa menyatakan keteranganAhli tidak keberatan.Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan

itu tidak melihat semua berkas kitakemaren kita tanya tapi saksi Ahli TPPU tidak tahu Jenis Transaksinya apatidak mungkin transaksi Hongkong, yang tidak diatur oleh OJK .Bahwa yang mengatur Transaksi Hongkong tidak ada yang mengaturnyaOJK pun tidak bisa mengatur sampai sekarang tidak, karena wewenang disana Punya Regulator sendiri tidak bisa mengatur saham PT.

Use of Nominee lazim digunakan oleh parapelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asalusul hartahasil tindak pidana.Dalam hal ini terlinat adanya fakta bahwa diduga Terdakwa ZAKIR HUSINAls JAKIR USIN melakukan perbuatan lain berupa Tarik tunai secaramassive atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganyaHalaman 21 dari 82 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 1252/Pid.Sus/2020/PN Mdnmerupakan hasil tindak pidana. dalam Khazanah TPPU melakukanperbuatan lain berupa Tarik tunai Secara

Dalam Khazanah TPPU membayarkan hartakekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana untuk membayar hutang dikenal dengan istilah Phonzy Scheme.Phonzy Scheme lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untukmenyamarkan atau menyembunyikan asalusul harta hasil tindak pidana.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa ZAKIR HUSIN Als

istilah Use of Nominee.Use of Nominee lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untukmenyamarkan atau menyembunyikan asalusul harta hasil tindakpidana.

rekening atas nama orang lain untukmenampung hasil kejahatan dikenal dengan istilah Use of Nominee.Use of Nominee lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untukmenyamarkan atau menyembunyikan asalusul harta hasil tindakpidana.

ROCHMADISAPTOGIRI beserta lampirannya;BB TPPU No. 9 tetap terlampir dalam berkas perkara;10)1 (satu) bidang tanah seluas 329 M2 yang terletak di KebayoranEssence Blok KE Nomor I15, Bintaro, Tangerang Selatan besertabangunan di atasnya;BB TPPU No. 10 dirampas untuk Negara dengan ketentuan selisin uanghasil penjualan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus jutarupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI;11)12)13)14)15)16)1 (satu) bundel mutasi rekening BNI atas nama ROCHMADISAPTOGIRI

ROCHMADI S, Pengirim ROCHMADI S, NomorRekening Pemilik: 0186005438, Nama Cabang: Senayan, yangdicap basah Fotocopy Sesuai Asli dan diparaf;BB TPPU No. 11 s.d. 16 (ad) masingmasing tetap terlampir dalam berkasperkara;8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Hal. 41 dari 55 hal.

Nomor 1) dan Nomor 2) selengkapnyasebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 12Februari 2018, masingmasing dirampas untuk Negara;Barang bukti TPPU Nomor 3) sampai dengan Nomor 5),selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana PenuntutUmum tanggal 12 Februari 2018, masingmasing tetap terlampirdalam berkas perkara;Barang bukti TPPU Nomor 6) sampai dengan Nomor 8),selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana PenuntutUmum tanggal 12 Februari 2018, masingmasing dikembalikankepada Penuntut

Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainatas nama ALI SADLI;Barang bukti TPPU Nomor 9), selengkapnya sebagaimana dalamTuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2018, tetapterlampir dalam berkas perkara;Hal. 43 dari 55 hal.

Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018 Barang bukti TPPU Nomor 10) selengkapnya sebagaimana dalamTuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2018,dikembalikan kepada Terdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI; Barang bukti TPPU Nomor 11) sampai dengan Nomor 16) (ad)selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana PenuntutUmum tanggal 12 Februari 2018, masingmasing tetap terlampirdalam berkas perkara;8.

,LLM sebagaimana tercantum dalam Putusanhalaman 81, menyatakan : (kutipan)Bahwa dalam UndangUndang PP TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPUsecara pasif :a Yang dimaksud TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucianuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UndangUndang PP TPPU;b Yang dimaksud TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang PP TPPU;Bahwa sehingga dengan demikian undangundang sendiri telah sangat jelasmengatur mengenai jenisjenis Tindak

Pidana Pencucian Uang (TPPU), yakniHal. 63 dari 78 hal.

No. 165 PK/Pid.Sus/201464TPPU secara AKTIF dan TPPU secara PASIF, seharusnya Majelis Hakim denganmempertimbangkan faktafakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat denganjelas dan cermat menentukan jenis TPPU yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah Pencucianuang melanggar Pasal 3 UndangUndang TPU yang berdasarkan Keterangan AhliISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM yang digunakan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuktikan

kesalahan Terdakwa denganmenyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan TPPU secara AKTIF,sedangkan apabila dihubungkan dengan uraian perbuatan sebagaimana faktafaktayang terungkap dipersidangan telah dengan jelas ternyata dan terbuktikan bahwaperbuatan Terdakwa merupakan TPPU secara PASIF (Pasal 5 UndangUndang RINo.8 Tahun 2010 PP TPPU) oleh karena Terdakwa HANYA menerima danmenguasai penempatan, pentransferan danadana yang masuk ke rekening milikTerdakwa sedangkan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui

benar dan tidak terbukti di persidangan, akan tetapiyang paling pokok dalam uraian Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah perbuatanTerdakwa yang MENERIMA atau MENGUASAI PENEMPATAN,PENTRANSFERAN danadana tersebut sehingga quod non kualifikasi perbuatanTerdakwa lebih kepada sebagai TPPU secara PASIF;Bahwa dari uraian tersebut di atas, sangat jelas terdapat kekhilafan dan kekeliruanyang nyata apabila Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwaadalah merupakan TPPU AKTIF;4 Keterangan saksisaksi

Dengan demikian pelakutindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpamenimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan danpengejaran ; Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif. Yangdimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU.

Yang dimaksud dengan TPPU secara pasifadalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU.

) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU PP TPPU).

UU TPPU hanya mengatur bahwa dalam hal diperoleh bukti yang cukupbahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, Hakim memerintahkan JaksaPenuntut Umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut (vide Pasal 81 UUTPPU).

2010 ini denganUU TPPU tahun 2002, sehingga perbuatan terdakwa sebelum tahun 2010 dapatdipertanggungjawabkan, oleh karena itu) Majelis hanya akan mempertimbangkanperbuatan yang dilakukan terdakwa sejak UU TPPU ini berlaku yaitu kurun waktu 2010hingga terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2012 ; 000000000=Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksimaupun terdakwa serta buktibukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwadan penasehat hukumnya yang saling

pemberantasan tindak pidana pencucian uang(TPPU) sebagaimana dijelaskan dalam pasal sapu jagad UU No.7tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah denganundang undang nomor 10 tahun 1998 dan berbagai peraturan BIpasal 49 ayat (2) huruf a anggota dewan komisaris, direksi , ataupegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadapketentuan dalam undang undang ini dan ketentuan peraturanperundang undangan lainnya yang berlaku

bagi Bank...Bahwa oleh karena ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf g UUnomor 8 tahun 2010 tentang TPPU hanya Berkolerasi denganUUNo.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubahdengan undang undang Nomor 10 tahun 1998 sementara secarasubjektif terdakwa 1 Umar bin Nurdin alias LOman dan terdakwa IILAntunreng Bin Ladakke tidak mempunyai kedudukan hukumuntuk melakukan kejahatan perbankan, maka dakwaan disusunsecara kumulatif tersebut mengakibatkan dakwaan penuntut Umummengandung cacat Hukum (

error in persona) sehingga dengan tidakterbuktinya dakwaan kedua makan tuntutan penuntut / harusdinyatakan Gugur demi kepentingan Hukum (vide pledoi hal.14).Bahwa oleh karena terdakwa 1 Umar bin Nurdin alias Lomandan terdakwa II LAntunreng Bin Ladakke secara subjektif bukanlahmerupakan anggota Dewan komisaris, direksi, atau pegawai bankmaka ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 tahun 2010tentang TPPU tidak dapat diterapkan terhadap diri para terdakwatersabut karena dalam kenyataan terhadap

subjektif para terdakwahanya terkait dengan pasal 2 ayat (1) huruf r UU Nomor 8 tahunHalaman.125 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKSBe2010 tentang TPPU yang berkaitan dengan ketentuan pasal 378KUHPidana.Kami selaku pihak terbanding menanggapi bahwa putusan JudexFactie telah tepat dimana hal tersebut didasarkan pada fakta hukumyang telah menguraikan secara jelas menguraikan kedudukanterdakwa dan terdakwa II sebagai Subjek Hukum sebagai manusiayang diduga sebagai pelaku tindak pidana ,

melakukan tindakan pidanayang didakwakan kepadanyaserta memiliki Kemampuanbertanggung jawab dan berdasarkan fakta dipersidangan telahdipertimbagkan oleh judex Facti para terdakwa yang merupakansubjek hukum yang identitasnya sesuai dengan tercantum dalamsurat dakwaan danpara terdakwa memiliki kemampuan untukbertanggungjawab menurut hukum sehingga unsur setiap orangterpenuhi (vide putusan judex Facti halaman 175), demikian pulaterhadap penerapan Unsur setiap Orang pada pasal 3 UU nomor 8tahun 2010 TPPU

pemberantasan tindak pidana pencucian uang(TPPU) sebagaimana dijelaskan dalam pasal sapu jagad UU No.7tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah denganundang undang nomor 10 tahun 1998 dan berbagai peraturan BIpasal 49 ayat (2) huruf a anggota dewan komisaris, direksi , ataupegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadapketentuan dalam undang undang ini dan ketentuan peraturanperundang undangan lainnya yang berlaku

bagi Bank...Bahwa oleh karena ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf g UUnomor 8 tahun 2010 tentang TPPU hanya Berkolerasi denganUUNo.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubahdengan undang undang Nomor 10 tahun 1998 sementara secarasubjektif terdakwa 1 Umar bin Nurdin alias LOman dan terdakwa IILAntunreng Bin Ladakke tidak mempunyai kedudukan hukumuntuk melakukan kejahatan perbankan, maka dakwaan disusunsecara kumulatif tersebut mengakibatkan dakwaan penuntut Umummengandung cacat Hukum (

error in persona) sehingga dengan tidakterbuktinya dakwaan kedua makan tuntutan penuntut / harusdinyatakan Gugur demi kepentingan Hukum (vide pledoi hal.14).Bahwa oleh karena terdakwa 1 Umar bin Nurdin alias Lomandan terdakwa II LAntunreng Bin Ladakke secara subjektif bukanlahmerupakan anggota Dewan komisaris, direksi, atau pegawai bankmaka ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 tahun 2010tentang TPPU tidak dapat diterapkan terhadap diri para terdakwatersabut karena dalam kenyataan terhadap

subjektif para terdakwahanya terkait dengan pasal 2 ayat (1) huruf r UU Nomor 8 tahunHalaman.125 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKSBe2010 tentang TPPU yang berkaitan dengan ketentuan pasal 378KUHPidana.Kami selaku pihak terbanding menanggapi bahwa putusan JudexFactie telah tepat dimana hal tersebut didasarkan pada fakta hukumyang telah menguraikan secara jelas menguraikan kedudukanterdakwa dan terdakwa II sebagai Subjek Hukum sebagai manusiayang diduga sebagai pelaku tindak pidana ,

melakukan tindakan pidanayang didakwakan kepadanyaserta memiliki Kemampuanbertanggung jawab dan berdasarkan fakta dipersidangan telahdipertimbagkan oleh judex Facti para terdakwa yang merupakansubjek hukum yang identitasnya sesuai dengan tercantum dalamsurat dakwaan danpara terdakwa memiliki kemampuan untukbertanggungjawab menurut hukum sehingga unsur setiap orangterpenuhi (vide putusan judex Facti halaman 175), demikian pulaterhadap penerapan Unsur setiap Orang pada pasal 3 UU nomor 8tahun 2010 TPPU

pemberantasan tindak pidana pencucian uang(TPPU) sebagaimana dijelaskan dalam pasal sapu jagad UU No.7tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah denganundang undang nomor 10 tahun 1998 dan berbagai peraturan BIpasal 49 ayat (2) huruf a anggota dewan komisaris, direksi , ataupegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadapketentuan dalam undang undang ini dan ketentuan peraturanperundang undangan lainnya yang berlaku

bagi Bank...Bahwa oleh karena ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf g UUnomor 8 tahun 2010 tentang TPPU hanya Berkolerasi denganUUNo.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubahdengan undang undang Nomor 10 tahun 1998 sementara secarasubjektif terdakwa 1 Umar bin Nurdin alias LOman dan terdakwa IILAntunreng Bin Ladakke tidak mempunyai kedudukan hukumuntuk melakukan kejahatan perbankan, maka dakwaan disusunsecara kumulatif tersebut mengakibatkan dakwaan penuntut Umummengandung cacat Hukum (

error in persona) sehingga dengan tidakterbuktinya dakwaan kedua makan tuntutan penuntut / harusdinyatakan Gugur demi kepentingan Hukum (vide pledoi hal.14).Bahwa oleh karena terdakwa 1 Umar bin Nurdin alias Lomandan terdakwa II LAntunreng Bin Ladakke secara subjektif bukanlahmerupakan anggota Dewan komisaris, direksi, atau pegawai bankmaka ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 tahun 2010tentang TPPU tidak dapat diterapkan terhadap diri para terdakwatersabut karena dalam kenyataan terhadap

subjektif para terdakwahanya terkait dengan pasal 2 ayat (1) huruf r UU Nomor 8 tahunHalaman.125 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKSBe2010 tentang TPPU yang berkaitan dengan ketentuan pasal 378KUHPidana.Kami selaku pihak terbanding menanggapi bahwa putusan JudexFactie telah tepat dimana hal tersebut didasarkan pada fakta hukumyang telah menguraikan secara jelas menguraikan kedudukanterdakwa dan terdakwa II sebagai Subjek Hukum sebagai manusiayang diduga sebagai pelaku tindak pidana ,

melakukan tindakan pidanayang didakwakan kepadanyaserta memiliki Kemampuanbertanggung jawab dan berdasarkan fakta dipersidangan telahdipertimbagkan oleh judex Facti para terdakwa yang merupakansubjek hukum yang identitasnya sesuai dengan tercantum dalamsurat dakwaan danpara terdakwa memiliki kemampuan untukbertanggungjawab menurut hukum sehingga unsur setiap orangterpenuhi (vide putusan judex Facti halaman 175), demikian pulaterhadap penerapan Unsur setiap Orang pada pasal 3 UU nomor 8tahun 2010 TPPU

Dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, penggunaan rekeningatas nama orang lain untuk menampung proceeds of crimetermasukdalam salah satu tipologi atau modus dalam tindak pidana pencucianuang dan lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yangberasal dari hasil tindak pidana.

Bahwa Pengertian transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU UUPP TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/ataukewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihakatau lebih; Bahwa terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwapencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap.

, penggunaan rekening atas nama orang lainuntuk menampung proceeds of crime termasuk dalam salah satutipologi atau modus dalam tindak pidana pencucian uang dan lazimdigunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atauHalaman 42 dari 76 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Lgsmenyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang berasal dari hasiltindak pidana.

Dengan demikianpelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasilkejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untukmelakukan pemeriksaan dan pengejaran.Namun tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu ataulebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi ;Menimbang, bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif yaitusebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU (UU Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang)dan TPPU pasif sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 8 UU TPPU;Menimbang, bahwa sesuai UU TPPU, unsurunsur tindak pidanapencucian uang meliputi :1.

Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Penipuandan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 danPasal 372 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan atau Pasal 72Undangundang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) olehTermohon, sebagaimana Surat Penyidikan Nomor : SPSidik/324/VII/2018/ Ditreskrimum.2.

No. 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanapencucian Uang (TPPU).2. Penyidikan:a.

Pemohon) memenuhikualifikasi melakukan tindak pidana penipuan dan ataupenggelapan dan atau tindak pidana pencucian uangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan taau 372KUHPidana dan atau Pasal 72 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang (TPPU).V.

Pasal 72 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)a.Unsur setiap orangBahwa dimaksud setiap orang adalah subjek hukum pidanayaitu merujuk kepada Pemohon, dimana pembuktian inisetelah unsur berikut dari pasal ini telah terbukti..