HakimTinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK SITORUS, SH, MH. danMOCHAMAD ILYAS, SH., MH. Hakim Tinggi Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikormasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yangdinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim KetuaMajelis tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut sertadibantu oleh H.

No. 619 K/Pid.Sus/2013Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang Nomor : 06/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 4 April 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut :18Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwatersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 004/Pid.Sus/2011/PN.LT tanggal 28 November 2011 yang dimintakan banding tersebut denganmengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan danpenetapan mengenai barang bukti uang

/Bambang Ariyanto, S.H., M.H.Oleh karena Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung H. HamratHamid, S.H. sebagai Hakim Anggota I/Pembaca telah meninggal dunia padahari Sabtu, tanggal 7 September 2013, maka putusan ditandatangani olehHakim Ketua Majelis/Pembaca IIl Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,M.H. dan Hakim Anggota II/Pembaca II Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Untuk salinanMahkamah Agung RI Jakarta, 3 Desember 2013a.n. Panitera Ketua Mahkamah Agung RI,Panitera Muda Pidana Khususttd./Dr. H.

., M.H dan Moch Zaenal Arifin, S.H.masingmasing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 9/Pen.Pdt/2019/PT BNA tanggal31 Januari 2019 putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut , serta M.Husin Panitera Penggantitanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara /kuasanya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Dto.

Rp.139.000,Jumlah ..........c eee Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERA,REFLIZAILIUS, S.H.Nip.19600530 198903 1 003Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT BNA

ZULHAM SALIM, SH, para Advokat berkantor padaKantor Advokat & Konsultan Hukum RHAFAMOUS beralamat kantor di JalanSukarno Hatta Nomor 42 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggaltertanggal 25 Januari 2012, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 27 Januari 2012, dengan Nomor : 28/SK/PID/201 2 5 722222 n2 nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nce nnn nnn nnn nnnePengadilan Tipikor tersebut ;Telah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.01/Pid.sus/2012/PNPBR, tanggal, 20 Januari 2012 tentang penunjukanHalaman dari 154 halaman Putusan No. 01/Pid.Sus/2012/PN. PBRMajelis Hakim untuk memeriksa perkara.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerinomor 01/Pid.sus/2012/PNPBR, tanggal 25 Januari 2012 tentang PenetapanhariSurat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPekanbaru tanggal 19 Januari 2012 Nomor : B01/N.4.10/Ft.1/01/2012,meliputi berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya ;Dakwaan Penuntut Umum, Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, PendapatPenuntut Umum serta Putusan Sela dalam perkaraTelah mendengar keterangan Saksisaksi dan

Halmahera Utara atau setidaktidaknya tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jikabeberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halmahera Utara atau setidaktidaknya tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau) kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara jika beberapa perbuatan meskipun masingmasingmerupakan

Halmahera Utara atau setidaktidaknya tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umumsecara terusmenerus atau untuk sementara waktu dengan sengajamenggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannyaatau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil

Putusan No. 1740 K/PID.SUS/2016melakukan audit untuk menentukan adanya besar kerugian negara terhadapsuatu tindak pidana korupsi akan tetapi Penyidik pada Kejaksaan NegeriSoasio Tidore dalam perkara a quo telah menghitung adanya dugaan besarkerugian negara dalam perkara tersebut ini hanya bersandar pada hitungantata los Penyidik Kejaksaan Soasio Tidore sendiri, padahal kejaksaan dalamperkara Tipikor Jaksa dapat sebagai Penyidik dan juga sebagai PenuntutUmum, namun Jaksa tidak diberi kewenangan sebagai

lembaga atau badanauditor untuk menghitung adanya kerugian negara dalam perkara tipikor;3.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan hal manasudah secara resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melaluiInspektorat Kabupaten Halmahera Timur dengan surat telah memberitahukan/melaporkan kepada BPK Republik Indonesia Perwakilan MalukuUtara dengan segala tembusannya, dengan demikian jelas terlihat bahwaPemohon/Terdakwa dalam perbuatannya tidak mempunyai niat sama sekaliuntuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, untuk itupertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

PUTUSANNo. 34/TIPIKOR/2013/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : UTAMI DEWL, S.T.Tempat lahir : SlemanUmur/Tgl.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No: 34/ TIPIKOR/2013/ PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraini ;2s Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 19 Agustus 2013, Nomor No. 17/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Yk3. Surat Dakwaan Penuntut Umum ~WNo. Reg.

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG, tanggal 29 September 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umumtersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal19 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut:Hal

No. 329 K/Pid.Sus/2017(lima puluh juta rupiah) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyakarena telah menjatuhkan pidana denda di bawah minimal yaitu sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalamPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG, tanggal 29September 2016 yang membatalkan

48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR

PUTUS ANNomor: 27 / TIPIKOR / 2013 / PLYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwon Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : SUKARDI, SIP Bin TUKIMAN Tempat lahir : Gunung kidul.; Umur atau tanggal lahir 9 : 58 tahun/ 17 Juli 1954. ; Jenis kelamin : Lakilaki.

;n Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 19 September 2012 sampaidengan 18 Oktober 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta 19 oktober 2012 sampaidengan tanggal 17 Desember 2012. : wo Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 18Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013.; Perpanjangan IJ Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta sejak tanggal17 Januari sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013.

PENGADILAN TINGGITERSEBUT ; nonnn= Setelah membaca := Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 September2013 No.27/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;= Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakartatanggal 2 Mei 2013 No.10/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk.

Dan perlu dingat dan diketahui bahwa lokasipekerjaan pembangunan USB SMA Neg Tayando berada pada wilayahTerpencil dan terjauh dari Kota Tual karena berada dipulau terpencil yanghanya dapat ditempuh dengan menggunakan Transportasi laut denganlama jarak tempuh sekitar 6 sampai 7 jam perjalanan dari Kota Tual,yang bercirikan Kota Kepulauan;Bahwa menurut hemat kami Perkara Tipikor Nomor 19/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB atas nama Terdakwa Safudin Nuhuyanan dan AzizFidmatan yang diputus oleh majelis hakim Tinggi

Negeri Tual untuk Penyelesaian 1 (satu) Perkara tahap pra penuntutan danPenuntutan adalah sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratusribu rupiah) maka kemudian untuk mendapatkan dana tersebut PenyidikKejaksaan Negeri Tual harus menjadikan panitia Pembangnan USB SMATayando sebagai Tersangka dan Terdakwa dalam hal ini SaifudinNuhuyanan dan Aziz Fidmatan serta Akib Hanubun namun yang lebih anehlagi dalam kasus yang sama putusan Perkara atas nama Akib Hanubun,yang diputus oleh Majelis Hakim Tipikor

M.Si memohon kiranya Ketua Mahkamah Agung RImelalui Yang Mulia Majelis Hakim Tipikor pada Mahkamah Agung RI yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo dengan penuh Kearifan dapat mengambilkeputusan dalam rangka memberikan rasa keadilan yang berimbang terhadap apayang dialami Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd.

mendapatPelayanan Dokter Ahli Jantung sebab Terdakwa tetap ada di dalam TahananRutan Kelas dua Ambon, dimana di dalam Rutan tempat Terdakwa ditahan tidakada tersedia Dokter Ahli Jantung yang bisa memberikan bantuan perawawatanbagi diri Terdakwa Saifudin Nuhuyanan jika penyakitnya kambuh, oleh sebab itudengan penuh kerendahan hati, dan dengan rasa kemanusiaan yang paling dalamkami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kiranya yang mulia KetuaMahkamah Agung RI melalui yang Mulia Majelis Hakim Agung Tipikor

Hal ini menuruthemat kami adalah adil jika Terdakwa diberikan kesempatan untuk mendapatkanpengalinan penahanan oleh yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI atau melaluiyang Mulia Majelis Hakim Agung Tipikor pada Mahkamah Agung RI yangmemeriksa dan mengadili perkara atas Nama Terdakwa Saifudin Nuhuyanan S.Pd.M.Si, karena Pembangunan USB SMA Neg Tayando Kota Tual telah selesaidikerjakan 100% dan sudah dinikmati oleh Masyarakat Kecamatan Tayandodimana tempat Sekolah itu dibangun artinya azas manfaat kepada

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN. Bjm, tanggal 5 Maret2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 54 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013a..

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 5Maret 2013 Nomor 02/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm. yangdimintakan banding tersebut ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar sebesarRp.2.500,00.

(dua ribu lima ratus Rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan,bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2013 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHal. 62

meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp41.864.150,(empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribuseratus lima puluh rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agungberpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 02/PID.SUS/2013/PT.TPK.BUJM,tanggal 23 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 02/Pid.Sus/TIPIKOR

No. 1542 K/Pid.Sus/2013MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 02/PID.SUS/2013/ PT.TPK.BUJM,tanggal 23 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 02/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm, tanggal 5 Maret 2013 ;MENGADILI SENDIRI :1.

monitor IBM ;42 41(empat puluh satu) unit UPS merek Bravo ;Dikembalikan ke RSU Tidar Kota Magelang ;6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SMG tanggal 29 Mei 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor

tanggal 26 Agustus 2013dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memandang bahwaJudex Facti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang maupun MajelisHakim Pengadilan Tipikor

Terdakwaberbedapandangan penerapan hukum dengan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang mengingatpertimbangan : Bahwa ahli Sdr. Susmadyanto, S.E. (ahli dengan spesialis keahlian di bidangkeuangan dari Pusat Study Ekonomi dan Kebijakan Publik, PSEKPUniversitas Gadjah Mada Yogyakarta dan mantan auditor/pemeriksa BPK)dalam memberikan kesaksian keahliannya dan keterangan keahlian dalamperkara atas nama Terdakwa dr.

bahkan dapat dikatakan cenderungtermasuk keuntungan yang minim dibanding keuntungan pada umumnyapenyedia barang sehingga disamping tidak ada keuntungan untuk diri Terdakwasendiri, penyedia barangpun jelas tidak mendapatkan keuntungan yangsemestinya ;e Bila diperhitungkan dengan alat dan pekerjaan dari hasil pengembangan karenakebutuhan Rumah Sakit (Project Ripping) maka Rumah Sakit justru malahdiuntungkan ;Bahwa dari berbagai argumen yang dijadikan dasar oleh Judex Facti MajelisHakim Pengadilan Tipikor

diperintah" oleh atasan (Sekda) dan atas pengaruhkepala DPKKD, sehingga sikap batin berubah karena terdapat tekanan eksternal dariatasan langsung, sehingga sub unsur "dengan tujuan" pun sudah seharusnya tidakterpenuhi apalagi dengan mencocokkan antara willen Terdakwa dengan faktamajunya RSUD Tidar Magelang sebagai akibat hukum yang terjadi ;3 Terhadap pertimbangan terpenuhinya sub unsur "Menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;Pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKTBahwa pasca penundaan pelantikan Tergugat sebagai Calon TerpilihAnggota DPR dari Partai Golongan Karya (Partai Golkar) DaerahPemilihan Jateng VI dengan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun2014 tanggal 30 September 2014 perihal Pelantikan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Masa Jabatan 20142019, terdapat fakta hukum baru yakni pada tanggal 24 Februari 2015Pengadilan Tipikor Semarang telah memutus perkara saudara Dr.

Terhadap Putusan tersebut, Tergugat selanjutnyamengirimkan Surat kepada Ketua Pengadilan Tipikor Semarang denganHalaman 31 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKTNomor 239/KPU/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 Perihal PermintaanKeterangan Terkait Status Hukum Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H.,M.H. dantelah dibalas oleh Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 15 Juni2015 dengan Nomor W.12.U1/2021/Pid.

Sebagaimana dalil yang telah Tergugat samapikandalam poin sebelumnya, ketika keluarnya Putusan Pengadilan TipikorSemarang Nomor: 138/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg, Tergugat tidak sertamerta langsung melalukan Penggantian terhadap Penggugat sebagaiCalon Terpilih, melainkan Tergugat tetap melakukan konfirmasi kepadaPengadilan Tipikor Semarang melalui Surat KPU Nomor 239/KPU/V/2015tanggal 21 Mei 2015 Perihal Permintaan Keterangan Terkait Status HukumDr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H.,M.H.

Nomor416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan KursiPartai Politik dan Penetapan Calon Terpilin Anggota DewanPerwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (fotokopi darifotokopi);Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : B4729/0155/09/2014tanggal 16 September 2014 Perihal Undangan (fotokopi darifotokopi);Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1577/KPU/IX/2014,tanggal 28 September 2014 Perihal Pemberitahuan CalonTerpilin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (fotokopi darifotokopi);Salinan Putusan Perkara Tipikor

,MH., (fotokopi darifotokopi);Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Nomor :W.12.ui/2021/Pid.Sus.01.01/06/2015, tanggal 15 Juni 2015 HalPermintaan Keterangan Terkait Status Hukum Dr. HM. IqbalWibisono, SH.,MH., (fotokopi dari fotokopi);Halaman 39 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKT7. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910. Bukti T1011. Bukti T1112.

Hal ini tidak mengherankan karena menyalahgunakankewenangan merupakan salah satu unsur penting dalam Tipikor yangberkaitan dengan jabatan bahkan merupakan bestanddeel delict; Menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu unsur dalam Tipikormenurut Abdul Latif merupakan species delict dari unsur melawan hukumsebagai genus delict.

Akan tetapi karenakorporasi sebagai rechtsperson tidak mungkin memiliki jabatan ataukedudukan seperti natuurlijkke person, maka Tipikor yang terdapat dalamketentuan Pasal 3 tersebut hanya dapat dilakukan oleh orangperseorangan yaitu aparatur Negara atau pejabat publik (R.

yang ada padanya karenaJabatan dalam Pasal 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Perkara a quo terhadap unsur ini menurutkami penuntut umum adalah kurang tepat: Bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 memiliki sifat/karakteristik khususyakni adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Bahwa memaknai penyalahgunaan wewenang dalam pasal 3 Indriyanto SenoAdji menyatakan menyalahgunakan kewenangan dalam hukum pidana,khususnya dalam Tipikor

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapuraberkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum,Karena rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsurkedua Secara Melawan Hukum telah terpenuhi oleh

Adanya perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor, dan2).

Zaenal Arifin,SHPanitera PenggantiUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH d.t.o.WAKIL PANITERAIrwan, S.hT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT BNA

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 Tergugat di tahan oleh Polda KalBardengan kasus Tipikor, hanya saja Penggugat juga tidak pernah tahu detilkasus tersebut karena Tergugat juga tidak pernah terbuka denganPenggugat. Dan pada akhirnya terbongkarlah kebohongan lain yangdisembunyikan Tergugat dari Penggugat, misalnya menurut Tergugatmenyimpan uang dengan temannya yang bernama Bari sebanyak Rp.50.000.000.

Pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Bukit Seruni I/ANomor 73, Sendangmulyo, Semarang berdasarkan surat Kuasa Khusustanggal 30 Juli 2019 salinan yang sama di Kepaniteraan PengadilanNegeri/NIAGA/HI/TIPIKOR Semarang tanggal 29 April 2020, yangselanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat VI;7. Ny. ANA EKAWATI, bertindak dalam kapasitasnya selaku ister!dari Ir. ED! BUDI HARTANTO als. Ir. BUDI HARTANTO, Ibu RumahTangga beralamat di Casablanca Mansion Apartemen, JI.

., M.H.ttdGANJAR SUSILO, SH,Panitera PenggantittdSYAMSUDDIN, SHUntuk turunan sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding KendariPANITERAH. RUSLAN, SH.. MHNip. 19530313 197803 1 002

., M.H.Panitera Penggantid.t.oTjut NasrullahUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 158/PID/2017/PTBNA

Panitera (Panitera Muda Tipikor) Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 16 Desember 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamHalaman 7 dari 10 hal. Put.