Ditemukan 19086 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tipiter
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 9 Desember 2016 — I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN,SE.
424 — 310
  • Penyidik: Perpanjangan oleh Ketua PN Tabanan sejak tanggal 24 April 2016s/d 23 Mei 2016;Penuntut Umum 4 Mei 2016 s/d 23 Mei 2016;Majelis Hakim Tipikor, sejak tanggal 19 Mei 2016s /d 17Juni 2016;Berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Tipikor PN Denpasar, Terdakwasejak Tanggal 15 Juni 2016 tidak dilakukan penahanan;Di depan persidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum: PUTUGEDE DARMAWAN, SH., MH dkk. dari kantor hukum PUTU GEDEDARMAWAN, SH., MH, DIAH SULISTYAWATI, SH & ASSOCIATE yangberalamat di
    Berdasarkanketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa JPU Tabanan tidak berwenangmelakukan penyidikan dalam perkara aquo oleh karena perkara tersebutbukanlah perkara koneksitas;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah di uraikan di atas,selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, yang memeriksa dan memutuskanperkara ini menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan No.Hal. 41 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/
    Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar No. 17/Pid.susTPK/2016/PN Dps Tanggal 15 Juni 2016, atasnama terdakwa WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE;MENGADILI SENDIRI :1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.
    Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar No. 11/Pid.SusTPK/2016/PTDPS Tanggal 18 Juli 2016 aquo, maka selanjutnya pada Tanggal 3 Agustus2016 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar telah membukakembali dan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 17/Pid.susTPK/2016/PN Dps Tanggal 15 Juni 2016, atas nama terdakwa WAYANSUKARJA SASTRAWAN, SE;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya
    SUMALI, SH, MH.Panitera Pengganti,ttd NENGAH JENDRA, SH.Dicatat disini :Bahwa pada hari : Jumat, tgl. 9 Desember 2015 terhadap putusanPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 9 Desember 2016No. 17/Pid.SusTPK/2016/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwamasingmasing menyatakan pikirpikir.Panitera Pengganti,ttd Nengah Jendra, SH.Dicatat disini :Bahwa pada hari : Rabu, tgl. 14 Desember 2015 terhadap putusanPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 9 Desember 2016No.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 24-05-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 4/PID.TPK/2016/PT MTR
Tanggal 15 Juni 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : IWAN KURNIAWAN, SH
Terbanding/Terdakwa : Dra. CAYA FARDANI
95 — 45
  • Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataramsebagaimana ternyata dalam Akta Permintan Banding No 04/AktaBdg/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mtr, tertanggal 12 April 2016, yang manapermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan caraseksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 18April 2016
    ;48Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtanggal 25 April 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25April 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan olehJurusita Penggati kepada Penasihat Hukum/Terdakwa pada tanggal3 Mei 2016;;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum danTerdakwa/Penasehat
    Hukumnya untuk mempelajari berkas perkaradi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataramselama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dalam suratpemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masingmasing untukTerdakwa/Penasehat Hukum disampaikan pada tanggal 9 Mei 2016sedangkan untuk penuntut umum disampaikan pada tanggal 12 Mei2016;Menimbang, bahwa terhadap surat pemberitahuan mempelajariberkas perkara di atas, baik Penuntut Umum maupunTerdakwa/Penasehat Hukum samasama tidak menggunakanhaknya
    pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Penuntut Umum tersebut di atas' telah diajukandalam tenggang waktu dan dengan caracara serta syaratsyarat49yang telah ditentukan oleh undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa atas memori banding dari PenuntutUmum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra MemoriBanding;Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umumpada pokoknya menyatakan keberatan/tidak sependapat denganputusan Pengadilan Tipikor
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 21-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BGL
Tanggal 7 Mei 2018 — ROSMEN BIN SUFNI
129 — 73
  • (lima ribu rupiah);Membaca Akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/ 2018/PN.Bglmenerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2018, Penasihat Hukumyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yangmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeritersebut dan telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum terdakwaNomor 4/Akta.Pid/Tipikor/ 2018 /PN.Bgl tanggal 6 Februari 2018;Halaman 27dari 48 Halaman No.9/Pid.SusTPK/2018/PT.BGL.Membaca Akta Permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid
    /Tipikor/ 2018/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yangmenerangkan bahwa pada tanggal 05 Februari 2018, Jaksa Penuntut Umummengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeritersebut dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor4/Akta.Pid/Tipikor/ 2018 /PN.Bgl tanggal 13 Februari 2018;Membaca memori banding yang menerangkan bahwa pada tanggalFebruari 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingditerima Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 24 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : Donna R Sitorus, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG GUNARTO
179 — 67
  • tangani oleh Panitera Pengadilan NegeriJakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2018, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 3/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal23 April 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikankepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan padatanggal 2 Mei 2018;Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima diKepaniteraan Tipikor
    pada Pengadilan jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2018, danmemori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 17 Mei 2018;Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yangditerima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 28 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikankepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2018;Telah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yangditerima
    di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan jakarta Pusat pada tanggal 28Mei 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikankepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2018Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangditujukan masingmasing kepada Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanHal 45 Puts.
    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Bambang Gunarto sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tipikor pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, oleh kami : DANIEL DALLEPAIRUNAN, SH.MH selaku Ketua Majelis, I.NYOMAN ADI JULIASA, SH.MHHakim Tinggi dan ACHMAD YUSAK,S.H.MH, HakimHakim Tinggi , danHENING TYASTANTO,S.H.,CN, dan Drs.H.RUSYDI,S.H..
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PT Amb
Tanggal 7 Desember 2016 — HARDO
105 — 49
  • Tipikor/2016/PN.Amb, yang mana isi dari Memori Banding penasehat HukumTerdakwa pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dan memohon kepada Majelis hakim tingkatbanding untuk menjatuhnkan putusan dengan amar sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon Banding/Terdakwa VHardo.
    Tipikor/2016/PN.Amb, yangmana isi dari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatandengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriAmbon terlebih tentang pemidanaannya, yang dirasa terlalu ringan sehinggatidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak menimbulkan efek jera, danmemohon kepada Majelis hakim tingkat banding untuk memberikan putusanHalaman 31 dari 47 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2016/PT AMBsesual dengan requisitor Jaksa Penuntut Umum yang diajukan
    Tipikor/2016/PN.Amb, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepadaJaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2016, berdasarkan Warta PemberitahuanDan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 07/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb,yang pada pokoknya isi dari Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumterkesan terjadi pemaksaan kehendak untuk menutupi gengsi, serta untuk memenuhitugas formalitas belaka, dan Jaksa Penuntut
    MH,Hakim Ad Hoc Tipikor,masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 Oktober 2016 Nomor17/PID.SUSTPK/20016/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terobuka untukumum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan ddampingi olehi HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFIA MAITIMU,SH Panitera Muda Hukum sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum
Register : 17-09-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN MENGGALA Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mgl
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ARDO GUNATA,.SH.MH
Terdakwa:
MUJIONO CAHYO Alias CAHYONO Bin ROHIM
56 — 17
  • Rangka: MHKV5EA1JHK020374;

dikembalikan kepada orang yang paling berhak melalui Terdakwa;

  • 7 (tujuh) buah kartu pers bertuliskan: 1) LPK RI BAI (Lembaga Perlindungan Konsumen RI Badan Advokasi Indonesia), 2) Jejak Kasus TV, 3) Global Investigasi News, 4) Fakta Hukum, 5) Detik Kasus, 6) KPK /Tipikor, 7) Jejak Kasus TV; dan
  • 2 (dua) buah HP merk OPPO berwarna hitam;

dikembalikan kepada

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 797 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — ISMAN KOSMANTARA, S.SI;
81 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiBandung, sejak Tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 26November 2015;8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Bandung, sejak Tanggal 27 November 2015 sampaidengan Tanggal 25 Januari 2016;Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/20169. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b.
    Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.2. Ketentuan Pasal 1 ayat huruf c UndangUndang Tipikor yang dimaksuddengan pegawai negeri meliputi: orang yang menerima gaji atau upah darikeuangan negara atau daerah.3.
    LEOPOLDLUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd. Ttd.Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H. Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.Ttd.Dr.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2012 — Upload : 27-08-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 06/PID/TPK/2012/PT.KT.SMDA
Tanggal 30 Mei 2012 —
78 — 26
  • Tipikor/ 2011/ PN.Smda., yang amarnya sebagai berikut:. Menyatakan Terdakwa H. ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, S.E.,M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagimana didakwakan dalam dakwaan primer;. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primertersebut;Menyatakan Terdakwa H. ASRANUDDINS YAH AKIL SAMIT, S.E.,M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT;.
    Tipikor/2011/PN.Smda. dan Memori Banding Terdakwa, makaPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurberpendapat bahwa keberatankeberatan yang dikemukakan oleh PenasihatHukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah cukup dipertimbangkanoleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
    Setyo Dwi Tj AliasMuhammad Zainul Alias Theo;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaraini pada kedua tingkat peradilan, pada tingkat banding sebesarRp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 olehKITA JENDA GINTING, S.H., Hakim Tinggi Tipikor sebagai HakimKetua Majelis,s ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi Tipikor
    danANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 April 2012 Nomor: 06/Pid/TPK/2012/ PT.KT.Smda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini padatingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakanterbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 oleh Hakim KetuaMajelis, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut sertadibantu oleh H.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 30-01-2024 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN KUPANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg
Tanggal 20 Juni 2024 — Penuntut Umum:
YOHANES PAULUS ATARONA KADUS, S.H., M.Hum
Terdakwa:
I PUTU SUTA SUYASA, ST
85 — 41
  • Menetapkan barang bukti 1 s/d 251

    • Dan 2 alat bukti surat dengan dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

    1. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan-Bidang Kontruksi Sipil;
    2. Foto copy Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tipikor Pekerjaan Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi NTT;

    Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
128 — 83
  • (fotokopi sesuaisalinan putusan) ;Putusan pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Tinggi Padang No.02/Tipikor/2013/PT.PDG, tanggal 7 Maret 2013,atas nama Ridwan, S.Hut. (fotokopi darifotokopi) ;Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/V.729/99 tanggal 22 Juli 2016,kepada PPK Instansi Pusatdan Daerah, Perihal: Permintaan Untuk mematuhi UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara.
    (copy file);Slide atau tayangan dalam bentuk filepowerpoint mengenai Tata Cara PenangananPNS yang Terlibat Tipikor. (print out);Data soft copy Notulensi rapat Koordinasi dalamrangka pembahasan permasalahan tindakpidana korupsi yang melibatkan PNS yangdihadiri oleh perwakilan dari KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), KementerianDalam Negeri Kementerian PAN RB, dan BadanKepegawaian Negara (BKN).
    (fotokopi darifotokopi) ;Siaran Pers Human BKN Nomor023/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 14 September2018 mengenai BKNKemendagriKemenPANRB Sepakati Kominten PercepatPemberhentian 2.357 PNS Tipikor. (fotokopisesuai dengan asll) ;Rapat Koordinasi Persiapan Konferensi PersBersama Komisi Pemberantasan Korupsi,Kementerian PAN dan RB, Kementerian DalamNegeri dan Badan Kepegawaian Negara,Perihal : PTDH bagi ASN Inkracht Tipikor,Jakarta selasa, 4 September 2018Pukul10.00 WIB.
    BuktiT Ill 29Kepegawaian Negara, Perihal : PTDH bagi ASNInkracht Tipikor. (print out) ;Surat dari Dewan Pengurus Korps PegawaiRepublik Indonesia kepada Pejabat PembinaKepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah(provinsi, Kabupaten/Kota) Seluruh Indonesia,Nomor : B174/KU/X/2018, tanggal 24 Oktober201, Perihal : Klarifikasi.
    Pada saat itu jumlah data yang ditemukanoleh Saksi terhadap PNS yang diputus inkracht tipikor adalahsejumlah 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) PNS diseluruhKementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kemudian saksimengatakan jika KPK berkenan untuk membantu melakukanpengawasan bersama sama sesuai dengan kewenangan masingmasing.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Oktober 2011 — IKHSAN HAKIM
60 — 12
  • Pepanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 ;10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPengadilan Tinggi Bandung ke I, sejak tanggal 24 Agustus 2011Sampai dengan tanggal 22 September 2011 ;11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPengadilan Tinggi Bandung ke Il, sejak tanggal 23 September2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 ;Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama :1.
    Unsur Secara melawan hukumMenimbang bahwa menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi(selanjutnya guna mempersingkat disebut dengan UU TIPIKOR)yang dimaksud dengan pengertian secara melawan hukum(wederrechtelijke) adalah dalam pengertian formil maupun materil, halmana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum UU TIPIKOR tersebut,kemudian penjelasan pasal 2 ayat (I) nya sendiri menyatakan bahwayang
    Berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka unsur melawan hukum (wederrechtelijke) menurut UndangUndang TIPIKOR adalah melawan hukum dalam arti formil (formelewederrechtelijke);Menimbang bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Baratmengeluarkan Surat Keputusan No. 614/SK.1642.Huk/1997 tanggal 20122Nopember 1997 (selanjutnya disebut SK Gubernur 614) tentangIjin Pelurusan Kali Cimande di Desa Cihanjuang, Kec. Cimanggung, Kab.Daerah Tingkat Il Sumedang kepada PT.
    Dengan demikian adalahsepatutnya Terdakwa Ihsan hakim dijatuhi pula hukuman tambahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU TIPIKOR ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsureunsur pasal dalamdakwaan primer yakni Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo.
    putusan perluterlebih dahulu mempertimbangkan halhal yang memberatkan danhalhal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : 169e Perbuatan Terdakwa Ihsan Hakim telah menghambat programpemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi sertaperbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara ;Halhal yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya,serta sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan;Menimbang memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 26/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE
Tanggal 15 April 2014 — DRS. A. MALIK IBRAHIM, MTP
59 — 39
  • PENAHANAN :e Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate : Rutan Ternate Kelas Il B sejaktanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 ;e Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate : Rutan Ternate Kelas IIB sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 5 Januari 2014 ;e Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate:tanggal 19 Desember 2013 s/d 17 Januari 2014, dalam Rutan ;e Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriTernate sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 18 Maret
    2014, dalamRutan ;e Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d17 April 2014, dalam Rutan ;e Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Maluku Utara sejak 18 April 2014 s/d 17 Mei2014, dalam Rutan ;Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya,yaitu SAHIDIN MALAN, SH, Advokad yang berkantor pada ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM SAHIDIN MALAN, SH, & REKAN beralamat
    KayuManis Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkanSurat Kuasa tanggal 6 Januari 2014, yang telah didaftar di KepanitraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate No. 01/ SK.Pid.Tipikor/201 4/Pn.Tte tanggal 6 Januari 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Ternate, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama TerdakwaDRS. A.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 11-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
212 — 78
  • melanggar hukum yang dilakukan Penggugatjuga dinilai melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:15/PRT/M/2010, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana AlokasiKhusus Bidang Infrastruktur, tanggal 1 November 2010 Lampiran 4Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat (SLBM);Bahwa Penggugat kemudian menjalani hukuman dalam kedudukansebagai Tersangka dan Terdakwa dan kasusnya disidangkan diHalaman 19 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.16.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor
    Artinya, penerbitan surat keputusan objek sengketatata usaha negara tersebut dilakukan Tergugat pada saatPutusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas1 A Ambon belum memperoleh kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsdezaak) karena masih dalam tenggangwaktu pikirpikir untuk menempuh upaya hukum lanjutan,baik banding, kasasi hingga peninjauan kembali.
    Secarayuridis administratif, Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon baru berkekuatan hukum tetaptepat pada 3 Mei 2020 karena senyatanya Penggugat tidakmenempuh upaya hukum lanjutan baik banding, kasasi,maupun peninjauan kembali.Aspek Substansi, yakni Surat Keputusan Bupati KepulauanHalaman 23 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.Aru yang menjadi objek sengketa tata usaha negara a quotelah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang mengatur tentang materi dan syaratsyarat
    bukan Pasal 87ayat (4) huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 247 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil.Bahwa berdasarkan uraian diatas maka secara substansipenerbitan objek sengketa oleh Tergugat dengan menetapkan sanksipemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat yang padapokoknya adalah dikarenakan Penggugat telah dinyatakan melakukantindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 16 Juli 2014 — NURDIANA, SKP, M.SC
117 — 88
  • Struktural di Lingkungan KementrianKesehatan tanggal 1 April tahun 2010 bersamasama dengan Devi Sarah (dilakukanpenuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulanJanuari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010bertempat di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) SumberDaya Kesehatan PPSDM Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia atausetidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR
    Struktural di Lingkungan KementrianKesehatan tanggal 1 April tahun 2010 bersamasama dengan Devi Sarah (dilakukanpenuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulan16Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010bertempat di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) SumberDaya Kesehatan PPSDM Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia atausetidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR
    HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masingmasing sebagaiHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:30/PID/TPK/2014/ PT.DKI tanggal 9 Juni 2014 ditunjuk menjadi Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU ,TANGGAL 16 JULI 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingipara Hakim Anggota tersebut dan J U I T A, SH sebagai Panitera
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2013 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK /2013/PN.Bdg
Tanggal 7 April 2014 — RAMLI SIMANJUTAK BIN BARUARA
67 — 13
  • Penahanan pelimpahan tahap II Penuntut Umumsejak tanggal 14 Nopember 2013 sidtanggal 3 Desember 2013 ;re Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pad a PengadilanNegeri Klas A Knusus Bandungtanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 131 / Pen.Pid.Sus /TPK 2013 PN.Bag. sejaktanggal18 November 2013 sid tanggal17 Desember 2013 ;8.
    Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Januari 2014 Nomor :6 Pen Tipikor 2014! PT.Bdg sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sid tanggal 17 Maret2014;10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal Maret 2014 Nomor :6 /Pen Tipikor, 2014 PT.Bdg sejak tanggal 18 Maret 2014 sid tanggal16 April 2014 ;Terdakwa di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Ir.
    . & IRIANTO SIMANJUNTAK, SH. kesemuanya Advokat DANPenasehat Hukum pad a LAW FIRM LUHUT SIMANJUNTAK & PARTNER, yang beralamat diJalan Senopati No. 10 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 29 Nopember 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung tanggal 29 Nopember 2013 Nomor : 405 Isk/Pid 2013 PN.Bdg, perkara Nomor : 121 / Pid.Sus TPK 12013 PN.Bag ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebutTelah membaca surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 K/PID.SUS/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — Drs. JONES KHAN Bin SYAFEI AYEL ;
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 619 K/Pid.Sus/2013Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang Nomor : 06/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 4 April 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut :18Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwatersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 004/Pid.Sus/2011/PN.LT tanggal 28 November 2011 yang dimintakan banding tersebut denganmengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan danpenetapan mengenai barang bukti uang
    /Bambang Ariyanto, S.H., M.H.Oleh karena Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung H. HamratHamid, S.H. sebagai Hakim Anggota I/Pembaca telah meninggal dunia padahari Sabtu, tanggal 7 September 2013, maka putusan ditandatangani olehHakim Ketua Majelis/Pembaca IIl Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,M.H. dan Hakim Anggota II/Pembaca II Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Untuk salinanMahkamah Agung RI Jakarta, 3 Desember 2013a.n. Panitera Ketua Mahkamah Agung RI,Panitera Muda Pidana Khususttd./Dr. H.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 31-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 9/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 13 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat II : Abdullah Ismail SH MKn Diwakili Oleh : Abdullah Ismail SH MKn
Terbanding/Penggugat I : Idawati Bin Kamaruddin
Terbanding/Penggugat II : Edi Saputra Bin Ridwan
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAPUPATEN BIREUEN
Turut Terbanding/Tergugat III : GEUCHIK GAMPONG MEUNASAH CAPA KECAMATAN KOTA JUANG KABUPATEN BIREUEN
Turut Terbanding/Tergugat I : T Syarifuddin T A
Turut Terbanding/Tergugat IV : CAMAT KOTA JUANG KECAMATAN KOTA JUANG KABUPATEN BIREUEN
83 — 71
  • ., M.H dan Moch Zaenal Arifin, S.H.masingmasing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 9/Pen.Pdt/2019/PT BNA tanggal31 Januari 2019 putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut , serta M.Husin Panitera Penggantitanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara /kuasanya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Dto.
    Rp.139.000,Jumlah ..........c eee Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERA,REFLIZAILIUS, S.H.Nip.19600530 198903 1 003Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT BNA
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-12-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 20/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR
Tanggal 14 Desember 2015 — Nama lengkap : EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO; Tempat lahir : Sokaraja/Purwakarta; Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 26 November 1971; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Jalan Panglima Antasari No.22 RT. 09 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Dosen Colorado; Pendidikan : D-3 Komputer ;
113 — 51
  • HakimTinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK SITORUS, SH, MH. danMOCHAMAD ILYAS, SH., MH. Hakim Tinggi Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikormasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yangdinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim KetuaMajelis tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut sertadibantu oleh H.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 06/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 7 April 2015 — RIJAL ROIHAN, SiAg, MA.
61 — 45
  • Penahanan Hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;6. Perpanjang Ketua Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan 11 November 2014 ;7.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2015 — Upload : 09-03-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 7/PID.SUS/2014/PT.TPK.DPS
Tanggal 21 Januari 2015 — MADE NGURAH ADI PUTRA DANA
73 — 25
  • Perpanjangan WakilPenyidik : tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum : sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasarsejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d 17 September 2014: Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal16 Nopember 2014; 227222222 22 n nen nn nnn nn nce nnn n nn cennnnnne= Memperpanjang waktu Penahanan Tahap Pertama oleh Wakil KetuaPengadilan Tipikor
    Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. ( lima ribuo Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmenyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2014 sebagaimana ternyatadari Akta permintaan banding Nomor: 18/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps. danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepadaTerdakwa pada tanggal 28 Nopember 2014 dan Terdakwa telah menerimaputusan terSebDUt