Ditemukan 8951 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-11-2015 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 886/Pdt.G/2015/PN.Dps
Tanggal 29 Agustus 2016 — I NYOMAN WIRANATHA, dkk. melawan I WAYAN KODANG, dkk.
48 — 35
  • (Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan RatusLima Puluh Meter Persegi), dengan batasbatas sebagai berikut;e Utara dengan tanah Leceng;e Timur dengan sungai;e Selatan dengan tanah GST Taman, Runa dan Suka;e Barat dengan jalan.5. Bahwa beberapa bidang tanahtersebut di atas (Poin 4) dimiliki atau dikuasaialm. GEJOR sejak sekitar tahun 1900 (seribu sembilan ratus), dan tercatatdalam buku Leter C Persil No. 6a Kelas Il Pipil No. 24 Banjar Klod DesaUngasan dengan luas 11.850 m?
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2013 — Upload : 02-04-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps.
Tanggal 4 Maret 2013 — Drs. I KETUT RANA
55 — 37
  • Wayan Sukanurija ;Tim Koordinasi Kabupaten dari Satker BPMDKabupaten ;Tim di Kecamatan ada fasilitator Kecamatan sebanyak 2 orang(1 Gst. Ngrh. Arsa Wijaya dan Gst.
Pengadilan PT DENPASAR
Putus : 01-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 18 / Pdt / 2019/ PT DPS
Tanggal 1 April 2019 —
196 — 115
  • Bahwa Sertifikat Hak Milik No.431/Buduk, luas 2.050 m2, SuratUkur No.7704/1989 tanggal 28/08/1989 awalnya tercatat atasnama Gst. Adin Parna beralin kepada Tri Putra YusniHalaman 31 dari53 Putusan Nomor 18/Pdt/2019/PT DPSberdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/136/1989 tanggal 22September 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 21-10-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 13 / Pdt.SUS – PHI / 2015 / PN.DPS
Tanggal 25 Februari 2016 — IDA BAGUS PUTRA MANUABA,SE ,dkk. melawan PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Kabupaten Karangasem
101 — 44
  • ;2 Menerima eksepsi Tergugat angka 2 ;DALAM PROVISIMenyatakan tuntutan provisi para Penggugat tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA 1 Menyatakan gugatan para Pengggugat tidak dapat diterima ;2 Membebankan biaya perkara kepada para Pengggugat sebesar Rp. 186.000,( seratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hariJumat tanggal 5 Februari 2016 oleh kami Hadi Masruri, SH, M Hum, sebagai Hakim KetuaMajelis, dengan Hakim Anggota I GST
Pengadilan PN SUMBER Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-06-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN SUMBER Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Sbr
Tanggal 16 Juni 2016 — Haji Edi Sumaedi sebagai : Penggugat L a w a n : - H. Munar dan Rommy A Munar : PARA TERGUGAT
125 — 64
  • Gst., dimana kewenangan adminisirasi ada pada Peradilan Tata UsahaNegara, sedangkan kewenangan hukum perdata ada pada PengadilanNegeri, apalagi dalam Surat Kuasa Direksi, Tergugat H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1620/B/PK/PJK/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SARANA TITIAN PERMATA
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwadalam prinsip beban PPN hanya boleh ditanggung/diterapkan kepadaPengusaha Kena Pajak yang mendapat pengecualian seperti di aturdalam Pasal 16 B UU PPN (diperbolehkan dalam OECD InternationalVAT/GST Guidelines 2.1) di mana harus disadari bahwapengecualian tersebut melanggar logika dasar PPN dan juga sebagaipenyimpangan atas aturan umum Pengenaan PPN (melaluimekanisme Pajak Keluaran dan pengkreditan Pajak Masukan), makakondisi atau situasi wajib pajak yang akan berusaha dalam bidangperkebunan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 23-10-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 13 Nopember 2018 — Pemohon:
H. Tugiman
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Bali Cq. Direktur Reskrimum Polda Bali
47 — 20
  • Gst. Kt.
Pengadilan PN BANGLI Perdata
Register : 01-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN BANGLI Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Bli
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 39
  • ., Gst AgungIndra Mahendra, S.H., Konsultan Hukum = danAdvokat yang berkantor di Kantor Pengacara &Konsultan Hukum Ni Made Sumiati, S.H &Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal25 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;lawan.bertempat tinggal di Banjar Pulesari Kangin, DesaPeninjaoan, Kecamatan Tembuku, KabupatenBangli, Jenis Kelamin Perempuan, Umur kuranglebih 70 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, AgamaHindu, selanjutnya disebut sebagai TergugatKonvensi
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-07-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2016 — I GUSTI NGURAH SUPANGKAT Melawan NON LAKUSA, dkk
70 — 23
  • ;Menimbang, bahwa bukti surat P1 tentang surat tertanggal 22Pebruari 1993 dari GST NGURAH SUPANGKAT kepada SYAMSUL AKBAR,yang pokok surat tersebut adalah SYAMSUL AKBAR menjadi kuasa ataubahasa sederhana adalah menjadi perantara jual beli tanah antara Penggugatdengan Daniel Lakusa, yang pada pokoknya Penggugat setuju denganpenawaran harga bersih 2 (dua) bidang Tanah Sertifikat Nomor. 49 danNomor 168 yang berlokasi di Desa Kelapa Lima /Kupang , bukti surattersebut apabila dihubungkan dengan bukti surat
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 16-10-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
1.IDA BAGUS ERJANA
2.IDA AYU PUTU KERTI
3.IDA AYU ARY SANTI
4.IDA AYU WAYAN SWARTHI
5.IDA AYU NYOMAN SWARNI, SE
Tergugat:
1.I WAYAN DANU
2.LURAH KELURAHAN MAYURA
3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MATARAM
Intervensi:
1.I GDE DERUNA SUMARYASA
2.I KADEQ DANIA
3.NI KETUT DERUKI ASTINI
261 — 284
  • Ahlil GST AYUADITI Bahwa subjek hukum adat agama hindu adalah manusia itu sendirimemiliki hak dan kewajiban; Bahwa didalam perkara perspektif hukum adat dipandang perluketika subjek hukum pihak yang berperkara itu merupakan bagianadat bali beragama Hindu maka persfektiktif nilainilai adat budayadan agama wajib dipertimbangkan dalam persidangan tersebuttermuat didalam sila ke1 Satu Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal18.6 UUD 1945, UdangUdang Kekuasaan Kehakiman; Bahwa sejarah mengenai wangsa dalam masyarakat
    bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dibantahmaka berdasarkan Pasal /283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPerdata Penggugatberkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P64, 8 (delapan) orangsaksi dan 2 (dua) orang ahli yaitu saksi IDA WAYAN WARDA, IDA BAGUSKETUT SWARJANA, IDA MADE KARANG ARKA, IDA BAGUS NYOMANBAWA, NI NYOMAN MERTI, WAYAN DERANA, IDA MADE KARANGMANDRIA, KADEK KRESNA, Ahli GST
    BAGUS ERJANA, bahwa lebih dulu saksi NI NYOMANMERTI menggarap tanah obyek sengketa daripada saksi, bahwa yangmempunyai tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG diwariskankepada Ida Bagus Erjan, bahwa Istri IDA BAGUS ALIT TEGUG 1 (satu) yangbernama IDA AYU MADE KARANG, bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua dari GDE DERUNA SUMAYASA, bahwa pada saat pelebon /diupacarakan IDABAGUS ALIT TEGUG di griya dirumahnya IDA BAGUS ERJANA;Menimbang, bahwa dalam dipersidang telah didengar keterangan ahli GST
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Register : 18-02-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan PTUN MANADO Nomor 09/G/2013/PTUN.MDO
Tanggal 22 Oktober 2013 — Penggugat: JAN AGUSTINUS ITEM; Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO; Tergugat II Intervensi: MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
103 — 33
  • GSt"."Lain daripada itu tanahtanah eigendom yang luasnya lebih dari 10bau perlu diperlakukan juga sebagai tanah partikelir, hingga dapatdihapuskan menurut ketentuanketentuan dalam rancangan undangundang ini. Dengan demikian, maka pemilikpemilik tanah eigendomyang luas .... dst".Berdasarkan ketentuan di atas bahwa tanah eigendom yang luasnyalebih dari 10 bau dihapuskan.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 24-07-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
1.BUNADI SUWONO LIEM, SH
2.LAURENSIA WINDY JAYA, SE. SH
Tergugat:
SANTOSO WINOTO
220 — 73
  • ., GSt ;d. Tahap Keempat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pihak Keduadipulihkandarijabatannyasebagaidirektur PT.MANUNGGAL ADIPURA dan memasuki perusahaan, sebesarRp. 1.000.000.000, (Satu Miliyar Rupiah) ;e. Tahap kelima pada keadaan Pihak Kedua telah dipulihkanjabatannya sebagai direktur PT.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 07-05-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 549/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Ni Luh Oka Ariani Adikarini, SH.,MH
Terdakwa:
Pramahita Kusumawijaya Ngurah
75 — 42
  • Surat KetetapanPengadilan milik AA GEDE TJANDRA (yang mana kesemua surattersebut ada pada Notaris GST BAGUS ARIGAWA, SH, MKn.sedangkan pihak Notaris sudah pernah memperlihatkan apa yangakan terdakwa transaksikan kepada ARWIN).
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 16-07-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 659/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
1.I Gusti Ngurah Oka Putra
2.I Gusti Ngurah Barda Kesuma
Tergugat:
I Gusti Ngurah Sugihatmika
Turut Tergugat:
1.PT Profesional Telekomunasi Indonesia atau Protelindo
2.Joko Pamungkas
3.Djong A Kuang
4.Made Jayansih
5.I Dewa Gd Agung Wira Pradnya
6.Agus Nyoman Suastradi
7.PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO)
111 — 70
  • Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171012308070190 atas namaKepala Keluarga Gst Ngurah Sugiatmika, diberi tanda T2;3.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-12-2017 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 1199/Pid.Sus/2017/PN Dps
Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
Eddy Arta Wijaya, SH.
Terdakwa:
Iwan Kurniawan Pramitha
48 — 17
  • Saksi GST.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1571 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SARANA TITIAN PERMATA
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam prinsipbeban PPN hanya boleh ditanggung/diterapkan kepada PengusahaKena Pajak yang mendapat pengecualian seperti di atur dalam Pasal16B UndangUndang PPN (diperbolehkan dalam OECD InternationalVAT/GST Guidelines 2.1) dimana harus disadari bahwa pengecualiantersebut melanggar logika dasar PPN dan juga sebagai penyimpanganatas aturan umum Pengenaan PPN (melalui mekanisme PajakKeluaran dan pengkreditan Pajak Masukan), maka kondisi atau situasiwajib pajak yang akan berusaha dalam bidang perkebunan
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Perijinan
Register : 27-02-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 04/G/2014/PTUN.Dps
Tanggal 12 Agustus 2014 — Penggugat :
- YAYASAN PATRIA USADA
Tergugat :
- KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA
111 — 54
  • I Gst. Bagus Ketut OkaParwata ....11.12.13.Parwata, Luh Kade Ayu Oni Mahendri, SKM.
Pengadilan PA Gedong Tataan Perdata Agama
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 24-12-2019
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 15
  • Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskandalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkatabahwa Rasulullah SAW telah bersabda:ca yo gs cnt laly , Eel Gaal2VEL os2 Ae, * ele yh a ae, OAT at gst is > aN Al elena eeSUA Ganado Ehlese WeArtinya:Sebaikbaiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, makaia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akanmentaatimu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 31-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/Pid/2016
Tanggal 31 Januari 2017 — YUSMAN TELAUMBANUA alias JONI alias UCOK alias JONIUS HALAWA
282 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 96 PK/Pid/2016Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/PK/AktePid/2016/PN Gst, tanggal 23 Juni 2016 yang diajukan oleh Penasihat HukumTerpidana untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 11 Mei 2016, memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapatditinjau Kembali;Membaca Memori Peninjauan Kembali dari Penasihat Hukum Terpidanatanggal 20 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriGunungsitoli tanggal 23 Juni 2016;Membaca suratsurat yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1819/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GAPURA ANGKASA
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negarasebetulnya berasal dari pajak yang dikenakan kepada konsumen, karenapajak pertambahan nilai adalah tergolong pajak tidak langsung;Bahwa dengan demikian Pemohon Banding tidak mungkin lagimembebankan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2008 dimaksud kepadakonsumennya, sehingga ketetapan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) tersebut telah menimbulkan ketidakadilan bagiPemohon Banding;Bahwa di negaranegara lain seperti Hongkong, China, Thailand, SaudiArabia tidak memberlakukan Government Services Tax (GST