tanggal 20 Mei 2020 ada menitipkan ibu dan anaknya dankami ada menyediakan kamar kosong;Bahwa Ibu dan anak dititipbkan karena kedua belah pihak samasamaingin mengasuhnya, dimana anak kedua Penggugat dan Tergugat saatini berumur 8 (delapan) bulan dan bersama ibunya dititipkan di UPTDPPA;Bahwa pada saat di Polres Mataram ada dimediasi, kesepakatan PPAMataram untuk dititipkan agar Tergugat bisa menjenguk anaknya;Bahwa tanggal 20 Mei 2020 Tergugat datang bersama keluarganyadan menurut informasi dari subbagian

Jakria KorompotDalam perkara ini memberikan kuasa kepada :Kepala Biro Bantuan Hukum, KementerianKeuangan;Kepala Bagian Bantuan Hukum Il pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan;Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Gorontalo;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA;Hukum danInformasiKPKNL Gorontalo;Penanganan Perkara Tk. Il pada SubbagianKepala Seksi padaHukum II a;Penanganan Perkara Tk. V pada SubbagianHukum II a;Penanganan Perkara Tk.

Rp115.000.000,00 +Jumlah Rp290.000.000,00Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur,Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2007, jumlah anggaran sebesarRp7.016.215.858,00 yang di dalamnya termasuk anggaran untuk :e Biaya listrik sebesar Rp 60.000.000,00e Biaya air sebesar Rp120.000.000,00e Biaya cleaning service sebesar Rp118.920.000,00 +Jumlah Rp298.920.000,00Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada SubBagian

keuangan negara sebesar Rp119.709.250,00(seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluhrupiah) merupakan tindak pidana korupsi;Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telahmempertimbangkan halhal yuridis terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkanfakta hukum persidangan dan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan Subsidair;Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SubBagian

karenanya Penggugat berkepentinganuntuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, yakni Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta ;3 Bahwa permasalahan yang timbul berkaitan dengan terbitnya objek sengketatersebut, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :a Bahwa selain menjalankan tugastugas dinas rutin sebagai Kepala SubBagian

(Tanpa faktur/bill/nota/bon belanja)1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran sebesar Rp2.180.000,00untuk Pembelian ATK keperluan seharihari perkantoran pada SubBagian Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unpatti. (Tanpafaktur/bill/nota/bon belanja)1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran sebesar Rp8.500.000,00untuk Pembelian ATK untuk kegiatan Administrasi kemahasiswaanpada Fakultas Ekonomi Unpatti.

(satu) lembar kuitansi asli Pembayaran Sebesar Rp5.750.000,00Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk PenyusunanModul Mata Kulia Semester Pendek Jurusan Akuntansi Tahun2012 Fakultas Ekonomi Unpatti.1 (satu) lembar kuitansi asli Pembayaran Sebesar Rp2.500.000,00Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk KebutuhanAdministrasi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unpaitti.1 (satu) lembar kuitansi asli Pembayaran Sebesar Rp6.240.000,00Untuk Pembayaran Pembelian ATK dan BHP untuk keperluan SubBagian

Subbagian Tata Usaha, Sandi danTelekomunikasi; Menimbang, bahwa dari Pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (4) huruf adan huruf b angka 4 point 4.1 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah KotaPekalongan dapat disimpulkan bahwa terkait dengan adanya suratsuratyang masuk yang ditujukan kepada Walikota Pekalongan akan melaluiproses melalui Sekretaris Daerah yang dikelola melalui Bagian Umum danKeuangan dicatat di Subbagian Tata Usaha pada buku Surat

., Jabatan : Kepala SubBagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat ;. Yusuf Supriatna, SH., Jabatan : Kepala Sub Bagian NonLitigasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat;77. Dewi Martiningsih, SH., MH., Jabatan : Kepala Sub BagianHAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Balat ; nnn nn nnn nnn nena nn nn =. Firman N. Alamsyah, SH., MH., Jabatan : Pelaksana padaBiro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa.

,kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kapuas;Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 296 K/TUN/20123. SUWIGNYO, S.H., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Pelaksana Bagian Bantuan MHukumSekretariat Daerah Kabupaten Kapuas;4.

Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan KanwilDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan,Barat dan Tenggara, Kementerian Keuangan RI; 14.RAHMI MAYASARI, SH.

Kepala SubBagian Mutasi pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batuberdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor SK.821.2/002/422.015/2002,tanggal 11 Januari 2002, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi denganpasti oleh TerdakwaTerdakwa dalam bulan Maret sampai dengan Oktober2002 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat diKantor Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Jalan Panglima Sudirman98 Kota Batu atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerah hukumPengadilan

Kepala SubBagian Mutasi pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batuberdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor SK.821.2/002/422.015/2002,tanggal 11 Januari 2002, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi denganpasti oleh TerdakwaTerdakwa dalam bulan Maret sampai dengan Oktober2002 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat diKantor Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu Jalan PanglimaSudirman 98 Kota Batu atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerahhukum

., pekerjaan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro HukumSetda Propinsi Sulawesi Utara, berkedudukanHalaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 73 K/TUN/2013di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17Agustus Nomor 69, Kota Manado;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3/94/2012, Tanggal02 April 2012;Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat;I!

Putusan Nomor 489 K/TUN/2015Tidak ada jaminan kepastian hukum terhadap kelulusan Penggugatyang telah dinyatakan lulus mengikuti seleksi sebagai calon KepalaBagian (Pejabat Struktural Eselon Ill) di Lingkungan UniversitasBengkulu berdasarkan Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor10808/H30/KP/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Hasil SeleksiCalon Karo, Kabag. dan Kasubbag;Karier Penggugat sebagai PNS (tenaga kependidikan) terancamterjegal/terhenti sebatas Eselon IV (sekarang sebagai Kepala SubBagian

., Jabatan Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan;Sugianto Theresia Ida Purwanti Irianingsih, SH.,M.H.

Pelaksana Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan;Akhmad Reiza Herbowo, SE., Penelaah Keberatan KanwilDJP Jakarta Selatan;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorPusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot SubrotoNomor 4042, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU490/PJ/2013, tanggal 18 Maret 2013;Halaman 2 dari 49 halaman.

MUHAMMAD RIZKI, SH.MH ( Kepala SubBagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum Pemerintah Provinsi JawaTIMUT ) j7. CHOLIK HIDAYAT, SH, M.PSDM ( Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi JawaTimur ) ;8. PURWATI UTAMI, S.Sos. M.Si ( Kepala SeksiSyarat Kerja, Upah dan Jaminan Sosial Dinas TenagaPutusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 2 dari 75 HalamanKerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa9.

Nomor 868 K/Pid.Sus/2012g) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkuttanggungjawabnya;h) Subbagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakantugastugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Kejaksaan Negeri Merauke pada kurun waktu tahun 2006 sampai dengan2007 telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

perundangundangan dan kebijakan yangditetapkan oleh Jaksa Agung;f) Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negaramewakili pbemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagaiusaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturanperundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;g) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkut tanggungjawabnya;h) Subbagian

Subbagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakantugastugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Bahwa sesuai tugas serta fungsinya tersebut seharusnya terdakwa EDDYSOETIYONO, SH. : Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakanhukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjaditanggung jawabnya didaerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutansesuai dengan peraturan perundangundangan dan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015hanya mengatur jabatan panitera Pengganti danKepala Subbagian, dalam stuktur jabatan di bawahnyadan jabatan di bidang teknis Kemiliteran tidak diatursehingga menimbulkan permasalahan di bidangkepengurusan personel militer untuk kenaikanpangkat.b.

PURBA, SH, Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian ;3. M. HERDY YOPPY, S.Sos, Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi,Sekretariat Badan Litbang Pertanian ;4 Ir.

ARTUTI, AM, MS, Kasubbag Tata Usaha BPTP Sumatera Barat ;5 ZARWISMAN, SE, MM, Kepala Subbagian Penertiban Aset, BiroKeuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal KementerianPertanian ;6 SOFYAN ARIFIN, SH, Staf Biro Hukum dan Informasi PublikKementerian Pertanian ;7 ANGGRAENI YUSTINA, SH, Staf Sekretariat Badan LitbangBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1740d/KP.340/1.12.3/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tersebut ; Telah membaca

KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012;1 (satu) buku tentang Laporan Pertanggungjawaban KegiatanSekretaris, Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Seksi Komsumsidan Harga Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten TanjungJabung Barat Tahun Anggaran 2012;1 (satu) buku tentang Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PadaSeksi Distribusi dan Harga Pangan pada Kantor Ketahanan PanganKabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012;1 (satu) buku tentang Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepala SubBagian

KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012;10.1 (satu) buku tentang Pertanggungjawaban Kegiatan Sekretaris,Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Seksi Konsumsi dan HargaPangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung JabungBarat Tahun Anggaran 2012;11.1 (satu) buku tentang Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PadaSeksi Distribusi dan Harga Pangan pada Kantor Ketahanan PanganKabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012;12.1 (satu) buku tentang Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepala SubBagian

Tahun 1990 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1)Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pat.G/2019/PN Tnnmenentukan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;Menimbang, bahwa didalam bukti surat Penggugat (bukti P9) yang manatelah memperoleh surat pemberian ijin cerai dari Dinas Badan PerencanaanPenelitian dan Pengembangan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian

., Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan ;Sugianto Theresia Ida Purwanti lrianingsih, SH.,M.H., Jabatan KepalaSeksi Pengurangan, Keberatan dan Banding Ill Kanwil DJP JakartaSelatan ;.

Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan ;17. Akhmad Reiza Herbowo, SE., Jabatan Penelaah Keberatan KanwilDJP Jakarta Selatan ;Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 4042,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU490/PJ/2013,tanggal 18 Maret 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:PT.