;Tempat lahir : Takalar;Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/15 November 1961;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : JIN Kakatua Ill Nomor 3 A Kel Pabaengbaeng, Kec.Mamajang Kota;Agama >: Islam;Pekerjaan : Mantan Direktur PD Pasar Makassar RayaTerdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;Terdakwa oleh Penutut Umum ditahan dengan Penahanan Kota sejak tanggal 28November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;Terdakwa oleh Hakim Tipikor ditahan Kota sejak tanggal 30 November 2017sampai

dengan 29 Desember 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Makassar sejak tanggal 30 Desember 2017 s/d tanggal 27 Februari 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatansejak tanggal 28 Februari 2018 s/d tanggal 29 Maret 2018;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatansejak tanggal 30 Maret 2018 s/d tanggal 28 April 2018;Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Amiruddin, S.H., Sarahsia, S.H., danMuliana

Realisasi Pengadaan Material Sirti & Batu Bujang/Mangga oleh Suplayer ;g Foto copy Surat Keputusan Bupati Muara Enim No. 256/KPTS/II/2008tanggal 22 Februari 2008 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala DesaSungai Baung ;h Foto Lokasi Pengerasan Jalan dan Plat Duweker Desa Sungai Baung ;Dikembalikan kepada yang berhak ;9 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyakRp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPalembang No. 01/TIPIKOR

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota ; Ketua Majelis ;ttd./ ttd./SOPHIAN MARTHABAYA, SH. DJOKO SARWOKO, SH.MH.ttd./PROF. DR. H. ABDUL LATIF, SH.M.Hum.Panitera Pengganti ;ttd.

Bupati Tojo UnaUna ;Bahwa, terhadap barang bukti Koran Nuansa Pos yangdiperlihatkan dimuka persidangan saksimembenarkannya ;Bahwa, selain ada di koran Nuansa pos, saksi jugapernah membaca komentar yang sama dari terdakwa yaitudi Koran Mercusuar ;Bahwa, terhadap barang bukti berupa Koran Mercusuaryang diperlihatkan kepada saksi, saksimembenarkannya ;Bahwa, komentar terdakwa yang dimuat dikoran tersebutmencemarkan nama baik Bupati ; = 2 ~ =Bahwa, Bapak DAMSIK LADJALANI pernah diperiksa dariinstansi tipikor

LADJALANI Bupati Tojo UnaUna ;Bahwa, terhadap barang bukti Koran Nuansa Pos yangdiperlihatkan dimuka persidangan saksimembenarkannya ;Bahwa, selain ada di koran Nuansa pos, saksi jugapernah membaca komentar yang sama dari terdakwa yaitudi Koran Mercusuar ;Bahwa, terhadap barang bukti berupa Koran Mercusuaryang diperlihatkan kepada saksi, saksimembenarkannya ;Bahwa, komentar terdakwa yang dimuat dikoran tersebutmencemarkan nama baik Bupati ;Bahwa, Bapak DAMSIK LADJALANI pernah diperiksa dariinstansi tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015 ;. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang, sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juli2015 ;. Ketua Pegadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 19 Sepember 2015;Halaman dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG6.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, perpanjanan penahanan tahap pertama sejak tanggal 20September 2015 s/d tanggal 19 Oktober 2015 ;7.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, perpanjanan penahanan tahap kedua sejak tanggal 20Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015 ;Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum :LUIS BALUN, SH dan ERENS KAUSE, SH dari Posbakum Kota Kupang,berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang Nomor : 35/PEN.PH/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg tangal 1 Juli 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang;Setelah membaca

uang persediaan terdakwa tidak salurkan.tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp.150.000.000,untuk tambahan uang persediaan dimanaRp.5.000.000, disalurkan kepada BRIPKA Rivai Kinangiuntuk Jaldis mengikuti kegiatan PIKNAS Bareskrim Polridi TNCC Mabes Polri, Rp.75.000.000, diterima BripkaOna Taumely untuk kegiatan Rakernis Tipikor Polda NTTdan Supervisi kewilayahan dan Rp.70.000.000, tidakdisalurkan/untuk kepentingan pribadi.Halaman 61 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGe tanggal 17 September

BENNY EKO SUPRIYADI, SHdan ANSYORI SYAIFUDIN, SH hakim Adhoc Tipikor masingmasingsebagai Anggota, Putusan tersebut diucapkan dama sidang yangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh HakimKetua didampingi HakimHakim Anggota, dibantu JOHANES J.AMBI, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh L. TEJDOSUNARNO, SH. Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwadengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAT. BENNY EKO SUPRIYADL SH.MH.

Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d Tanggal 17 September 2015 ;4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 16November 2015 ;Hal Putusan No. 14/Pid.susTPK/2016/PT JAP5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 17 November 2015 s/d tanggal 16Desember 2015 ;6 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal15 Januari 2016 ;7 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Januari

2016sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 ;8 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11April 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca dan mempelajari :1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura No.14/Pen.Pid.Sus.Tpk/2016/PT JAP tanggal 21 Maret 2016 tentang penunjukan MajelisHakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura No.14/Pen.Pid.Sus.Tpk/2016/PT JAP tanggal 1 April 2016 tentang PenetapanHari Sidang ;3.

Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 50 / Pid. SusTPK/2015/PN Jap tanggal 13 Januari 2016dalam perkara Terdakwa KORBIANUS TOPALSE.M.Si ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telahdidakwa berdasarkan surat dakwaan No.

HakimAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi HakimHakim Anggota dan dibantuBENYAMIN PALEPONG Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadirioleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya ;Ketua Majelis,Ttd.IMANUEL SEMBIRING. S. H.Hakim Hakim Anggota ,Ttd. Ttd.1.PAHATAR SIMARMATA.S.H.MHum. 2.

PUTUSANNomor : 1042/Pdt.G/2012/PA.Pdg.BISMILAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padang yang telah memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Hakim Ad Hoc TIPIKOR), bertempat tinggalKOTA PADANG Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;Melawan:TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam,

Bin Nuh Kab Cianjur;: Islam: Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur;: S2;Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat Perintah Penahanan / PenetapanOleh :e Penyidik tidak diakukan Penahanan ;e Penuntut Umum sejak tgl. 21 Juni 2012 s/d 10 Juli 2012 ;e Perpanjangan i Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Bandung sejaktanggal 11 Juli 2012 s/d 19 Agustus 2012 ;e Perpanjangan ke2 Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Bandung sejaktangal 10 Agustus 2012 s/d 8 September 2012;e Hakim Pengadilan TIPIKOR Bandung

sejak tanggal 4 September 2012 s/d 3Oktober 2012;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 04 Oktober2012 s/d 2 Desember 2012 ;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingsejak tanggal 3 Desember 2012 s/d 01 Januari 2013 ;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum SINGAB A.PANDJAITAN, SH.

Menghukum Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masingmasing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor10/TIPIKOR/2011/ PT.PLG tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Palembang;2.

Surachmin, SH, MH yang berpendapatbahwa dana yang dihimpun oleh bagian OBGIN PPDS FK UNSRI tidaktermasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga unsur KerugianNegara dalam dakwaan tidak terpenuhi.Bahwa Hakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, H. Surachmin, SH,MH memberikan dissenting opinion didasarkan atas ketentuan Pasal 2UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan NegaraHal. 81 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014Bukan Pajak sedangkan Hakim Agung Dr.

Artidjo Alkostar dan HakimAd hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Leopold Luhut Hutagalungmemberikan putusan didasarkan atas ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 115/KMK/06/2001 sehingga didapat dua macam aturanyang menjadi dasar ketentuan Hakim dalam memutus perkara iniBahwa apabila kita melihat hirarki aturan perundangundangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan' secara jelasditegaskan bahwa kedudukan Keputusan

Putusan PengadilanTinggi Palembang Nomor 10/TIPIKOR/2011/ PT.PLG. tanggal 21 November2011 Jo.

Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan SophianMarthabaya, S.H., Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tipikor pada MahkamahAgung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Ttd/Timur P. Manurung, SH., MM.Ttd.

Syaratsyarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf G Tentang Standar"Penyedia harus menyediakan barang sesuai persyaratan barangyang telah ditetapbkan dalam kontrak,atau harus sesuai denganspesifikasi teknis Barang dan Gambar Rencana;Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi/ Tipikor Surabaya dalamperkara/ putusan Terdakwa, oleh karena unsur kesengajaan dan melawanhukum dari perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan,makaMahkamah Agung

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kedua sejak tanggal12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 ; SS10.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Tingkat Banding rape6;tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 ee ;11.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Tinggi OR Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 4 September 2012Nopember 2016;12.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahananrutan sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d 14 Nopember 2014;Pengadilan Negeri Tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara;Setelah memperhatikan Barang Bukti serta Bukti Surat;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi danTerdakwa dipersidangan;Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal16 Oktober 2014 Nomor Reg.

sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Selanjutnya disebut Undang Undang Tipikor

) Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair dimana berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata "DAPAT" padaunsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UndangUndang Tipikor bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat dengan dasar pertimbangan penerapan

Unsur "Setiap Orang"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" sebagaimanadisebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Tipikor adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangkapenerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu tiaptiaporang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampubertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Unsur Secara Melawan Hukum"Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor, yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalahmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil,yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Namun berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006terkait penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tipikor tentang melawanhukum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.

(fotokopi sesuai dengan asili) ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Ambon, Putusan Tipikor, Nomor 07 / Pid.sus / TPK/ 2013 / PN. Amb, Tanggal 25 Mei 2015.

(Fotokopisesual dengan fotokopi) ; Contoh :1.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 ; 2.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai PNS Yang Melakukan Tipikor sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,Tetapi sebelum Berlakunya Peraturan PemerintahNomor 11 tahun 2017 ;3.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor setelahberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,

(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku TengahNomor 800/224 Perihal Permintaan NamaNama ASNyang terlibat TIPIKOR, 24 April 2019 (Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 182/242 Perihal Permintaan Putusan, Tanggal03 Mei 2019.

2015,pada dasarnya adalah telah tepat dan benar, namun demikian, pertimbanganhukum tentang eksepsi dan pokok perkara serta amar putusan perkara tersebutperlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagaiberikut; Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding, baik dalam eksepsinyamaupun dalam memori bandingnya itu mempersoalkan kewenangan PengadilanTata Usaha Negara Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini, karena obyeksengketa, berupa Laporan Hasil Audit Kerugian Negara/Daerah TerhadapDokumen Tipikor

Banda Aceh, sejak tanggal 10Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama T.Safrizal.SH,dkkyang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Peukan Pidie,Kecamatan PidieKabupaten Pidie;Halaman 1dari 11 Putusan Nomor 34/PID/2019/PTBNAPENGADILAN,Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 7Tahun 2012 dalam rumusan hukum kamar pidana untuk Tindak PidanaKhusus, dimana pada point 5 SEMA dimaksud dinyatakan bahwaPenjatuhan pidana di bawah minimal dan atau pidana di atas maksimaltidak diperkenankan (ketentuan UndangUndang Tipikor tidak bolehdisimpangi).

PUTUSANNOMOR 111/PID.B/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :Nama lengkap : MUHIRMAN Alias MUHIR Bin ABDUL MAXON(Alm) QRTempat lahir : Penyasawan WYUmur/tanggal lahir : 63 Tahun / 10 April 1954 SY Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Dusun Il Pulau Rt.0

Kabupaten Kota Kupang.Agama : Kristen ProtestanPekerjaan : PNS (Camat Hawu Mehara tahun 2014)Pendidikan : SLPENAHANAN :Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh : Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31Desember 2018 ; Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengantanggal 9 Februari 2019; Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3Februari 2019; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2019 ; Perpanjangan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16April 2019; Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal16 Mei 2019; Perpanjangan penahanan Kedua, oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak

tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal15 Juni 2019.Putusan Perkara No. 7/Pid.SusTPK/2019/PT KPG, Halaman 1 dari 76 halaman Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengantanggal 21 Juni 2019.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 22 Juni2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019.Pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa Ir. MARIANUSMARTINUS RAJA THALO didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. HendriyanusRudyanto Tonubessi, S.H., M.Hum. dan YULIUS SUBIANTO RIWU, S.H., M.Si.Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Anugrah Kupang, beralamat kantor di Jl.W.J. Lalamentik No. 181 C, Lt.

Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor banding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni2017 ampai dengan tanggal 11 Juli 2017;7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal9 September 2017;8.

Tipikor K.A. SYUKRI, S.H.,M.H.dan Hakim Ad.Hoc. Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.

1963;Jenis kelamin =: Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal i Desa Mulyoharjo RT. 06/RW. 04Kecamatan Jepara, Kabupaten JepaAgama : Islam;Pekerjaan i Pegawai BUMD pada PDAM KabuyJepara; Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :1Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret2013 ;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 sampaidengan tanggal 29 April 2013 ;Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13Mei 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor

Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa padatanggal 09 Januari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan TIPIKOR Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Januari 2014 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2014;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang

, bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Januari 2014 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 22 Januari 2014, dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehBambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum ;AnggotaAnggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.Prof. Dr.