Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-12-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1335 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — KABIN AMRAN VS PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
9371 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat);.
Register : 29-12-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 183/Pid.B/2015/PN.Psb
Tanggal 1 Maret 2016 — - ANDI BASWAL
5337
  • Unsur Barang Siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara iniadalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana,jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkanmengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yangdidakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil daridakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanorang yang bernama ANDI BASWAL
Register : 18-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 518/Pid.B/2017/PN.Smg
Tanggal 10 Agustus 2017 — RIZQI MAULANA AKBAR BIN H. MASROKAN.
427
  • Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Halaman 25, Putusan Nomor 518/Pid.B/2017/PN SmgAd.1 Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk padasubyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjekhukum s pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapatdipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsurin adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan
Register : 04-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 206/Pid.B/2014/PN Mkd
Tanggal 4 Maret 2015 — SLAMET TRISNO Alias GOTRIS Bin SUMITRO
12525
  • Unsur Barangsiapa :oP)Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadiseseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaanidentitasnya pada sidang pertama
Register : 02-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN PALU Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pal
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
SAMUEL A.T PATANDIANAN, SH
Terdakwa:
1.ARFAN alias PAPA DINI.
2.RIKI alias PAPA SATRA.
3.EDO APRILIANO alias EDO.
13416
  • dan SOP yangberlaku di kepolisian serta penyidik tidak pernah melakukanpengancaman kepada para saksi dan para terdakwa yang mana padasaat diperiksa para saksi dan para terdakwa setelahn memberikanketerangan di persilankan untuk membaca kembali BAPnya kemudianpara saksi dan para terdakwa setelah membaca, langsung membubuhitandatangan pada Berita Acara Pemeriksaannya.Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut di atas Majelis Hakimmenilai bahwa penyidik sudah bekerja sesuai dengan SOP nya dan tidakada penekanan
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 873/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
3626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila penerimamanfaat bunga bukan pihak yang secara substansidnyatanyata merupakan pemilik manfaat yangsesungguhnya (Beneficial Owner), maka Indonesiadapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalahmemenuhi syarat atau tidak agar memperoleh fasilitas P3BIndonesia Belanda dengan pertimbangan bahwa perludicermati usaha untuk
Register : 28-10-2010 — Putus : 17-03-2011 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 17 Maret 2011 — Yayasan Methodist Jemaat Damai Sejahtera Jakarta Barat;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat
141139
  • gereja yang sudah ada sebelumnyaBahwa pada kenyataannya, setelah wakil Lurah Pegadungan,P2B Kecamatan mendatangi lokasi tidak terjadipermasalahan dan para instansi terkait tidakberkomentar apapun perihal bedeng Penggugat ; Bahwa setelah adanya survei/ pengecekan dari instansiyang terkait dan tidak ada tindakan apapun yangdilakukan oleh instansi' yang terkait tersebut, PihakPaguyuban yang beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang12Sumargo, Asep, Haryono, Bin bin, Amin, Melan danSulistiyo Ruslimelakukan penekanan
Register : 07-12-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1644/Pid. Sus/2015/PN. JKT. UTR.
Tanggal 26 April 2016 — RUBIYANTI HASYIM
242192
  • orang menurutYurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995adalah sama dengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksudsetiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadiTerdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan(sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadiorang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukanperbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebabitu penekanan
Register : 31-07-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr
Tanggal 24 Januari 2018 — Penggugat:
Nyoman Sudarma
Tergugat:
1.Nyoman Selamat Arya,S.Sos
2.Kepala Kantor Kecamatan Sukasada atau Camat Sukasada
3.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Buleleng
Turut Tergugat:
1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Cq Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng yang membidangi masalah Pemerintahan Desa
2.Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Buleleng
3832
  • Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim mendasarkanpendapatnya tersebut diatas, pada filosopi pembentukan Undangundangtentang PTUN yang mendasarkan bahwa kewenangan PTUN tidak terbataspada keputusan tertulis yang bersifat kongkrit, individual dan final tetapi jugamencakup tindakan pemerintah yang dianggap melawan hukum (onrechtmatigeoverheidsdaad);Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula untuk dipertimbangkanterhadap penekanan maksud Penggugat yang
Register : 08-01-2015 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Kbm
Tanggal 5 Februari 2015 — MOHAMAD SYARIFUDIN ALIAS AMAD BIN YATIMIN (ALM)
9124
  • pemeriksaansebagai berikut :A FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH1 Identitas umum jenazah : e Jeniskelamin : Lakilakie Tinggibadan ; Kurang lebih seratus enam puluh centimetere UmurKurang lebih empat puluh tiga tahune = Warna kulite Ciri rambut Sawo matangIkal, hitam beruban dengan panjang tiga centimeter 2 Identitas khusus jenazah : B FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN1 Lebam mayat : punggung, bokong, belakang paha dan betis, warna merah kebiruan,tidak hilang dengan penekanan
Register : 28-04-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns
Tanggal 19 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ELIS MAYATI, SH.
Terdakwa:
1.SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN
2.DONI ARISTA BIN TALIB
4048
  • oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsurunsurtersebut diatas;Ad.1. unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa unsur pertama barangsiapa, yang dimaksudbarang siapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yangdidakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dankewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segalaperbuatannya, dengan demikian penekanan
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/Pid/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — BUDI SETYO BIN (ALM) NISMAN
158203 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu jugapendapat Mahkamah Agung yang bagus dan logis dalam pertimbanganpertimbangan hukum putusannya.Ketiga, penekanan pembuktian antara unsur yang bersifat objektif dansubyektif tidak selalu sama. Pada umumnya titik berat pembuktianunsur subyektif adalah pada analisis dalam requisitoir.Beragam pandangan tentang sifat melawan hukum(wederrechtelijkheid). Membawa pengaruh terhadap pembuktian dalamsidang pengadilan.
Register : 03-01-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 20-05-2019
Putusan PA TERNATE Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.TTE
Tanggal 20 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
7335
  • Bahwa ada penekanan di dalam pasal 80Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu sesuai dengan kemampuannyadiartikan sebagai orang yang tidak mampu dalam memberikan kebutuhansehariarinya utamanya uang belanja, akan tetapi dari segi fisik TergugatRekonpensi masih mampu untuk bekerja yang menghasilkan uang makaPenggugat Rekonpensi menganggap Tergugat Rekonpensi sebagai orangyang masih mampu mencukupinya atau mungkin karena PenggugatRekonpensi sudah tahu tabiat Tergugat Rekonpensi yang pelit sehinggamasih
Register : 07-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
JOHANES GULTOM Alias ONES
5321
  • Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama JOHANESGULTOM Alias ONES sebagai Terdakwa
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43560/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12129
  • Tetap dilayaninya ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB denganmekanisme biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan, sematamata karena mengedepankan pelayanan.Tidak seperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi
Register : 26-11-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 60-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2020
Tanggal 13 Januari 2021 — Pembanding/Terdakwa : Anwar
Terbanding/Oditur : Zarkasi, S.H.
15444
  • Bahwa Terdakwa sebagai anggota Provoost seharusnya sudahmengetahui adanya peraturan perundangundangan yangmelarang terlibat dalam kegiatan peredaran gelap Narkotikatetapi Terdakwa malah ikut terlibat dalam kegiatan peredarangelap Narkotika dengan menjadi perantara jual bell Narkotikajenis shabu, hal tersebut mencerminkan Terdakwa tidak disiplindengan mengabaikan peraturan perundangundangan yangberlaku serta arahan dan penekanan dari Pimpinan TNI yangmelarang keras Prajurit TNI terlibat dalam kegiatan
Putus : 27-01-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1060 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Januari 2012 — HAPOSAN SIMBOLON vs JAIRING NAIBAHO ALIAS AMANI KARTINI, dkk
6241 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Catatan: penambahan garis bawah pada kutipan butir 15 adalah penekanan daripara Tergugat.Isi dari butir 15 tersebut menegaskan bahwa Penggugat telahmencampuradukan seluruh dasar hukumnya.Pertama adalah bukan kompetensi dari Pengadilan Negeri Balige dalamsuatu gugatan perdata untuk memeriksa tuduhan di atas.
Register : 20-05-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg
Tanggal 29 Juni 2021 — Penuntut Umum:
YOSSI HARISA, SH
Terdakwa:
1.JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN
2.ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN
3.RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA
4.PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN
9334
  • judi di jalan umum atau dipinggir jalan umumatau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izindari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untukmengadakan perjudian itu ;Ad.1 Unsur BarangsiapaMenimbang, unsur pertama barangsiapa, yang dimaksud barang siapaadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43554/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12839
  • Tidakseperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan dan pengawasan, dibidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehinggawalaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidakmelayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK214/PMK.04/2008, dengan memegang prinsip pada UndangundangKepabeanan, maka pelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan haltersebut tidak akan menghilangkan kewajiban
Register : 25-02-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 140/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 7 April 2016 — PT.ASTRA SEDAYA FINANCE >< NY.EPI YULIANA
8974
  • Mobil tersebut telah diikat dengan Jaminan Fidusia dan telah terbit SertifikatJaminan Fidusia.27.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSImelakukan penekanan kepada PENGGUGAT REKONPENSI danPENGGUGAT REKONPENSI II untuk mengembalikan BPKB milikTERGUGAT REKONPENSI dan tindakan dari TERGUGATREKONPENSI yang menguasai atau menyimpan kendaraan jaminanmilik dari PENGGUGAT REKONPENSI adalah jelas merupakantindakan melawan hukum (Vide pasal 1365 KUHPerdata).