Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : shell shabu sharp skala stahl shally small shali shale
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-04-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2009
Tanggal 21 April 2010 — HARIJANTO (LULUK), dkk vs MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
113 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salah satu konstitusi yang juga merupakan bagian dari ITU adalahConstitution of the International Amateur Radio Union/IARU (asamended in 1989) (Bukti T12), dimana dalam satu pasalnyadisebutkan bahwa :Article Il Constitution of the International Amateur Radio Union point2:There shall be only one MemberSociety representing a country orseparate territory ;Yang jika diterjemahkan artinya adalah : Setiap Negara hanyadapat diwakili oleh satu anggota organisasi ;Berdasarkan penjelasan di atas maka Indonesia
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 22-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 25-10-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 200/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 19 Februari 2019 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Negeri Bengkalis Cq. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis Diwakili Oleh : Sartika Ayu Tarigan SH, Dkk
Terbanding/Penggugat : PT.Oto Multiartha Cq. PT. Oto Multiartha Cabang Pekanbaru
29 — 22
  • Dalam pada itu, menurutArticle 29 (2) The Universal Declaration of Human Rights (1948),dinyatakan sebagai berikut: (2) In the exercise of his rights and freedoms,everyone shall be subject only to such limitations as are determined bylaw solely for the purpose of securing due recognition and respect for therights and freedoms of others and of meeting the just requirement ofmorality, public order and the general welfare in a democratic society.Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/Pdt/2012
Tanggal 27 Juli 2012 — PT. TRITON ONE INDONESIA, dk vs. PT. BANK NIAGA Tbk
149 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding/Penggugat sebagai Bank Penerus hanya berfungsi untukmeneruskan pembayaran yang diterima dari bank Penerbit;Bahwa Bank Penerus tidak hanya bertindak untuk hanya meneruskanpembayaran saja melainkan juga melakukan pemeriksaan dokumen, bila terjadipenyimpanganpenyimpangan terhadap dokumen L/C sebagaimana hal inidiatur dalam ketentuan UCP 500;Bahwa dalam pasal 13 huruf b UCP 500 disebutkan sebagai berikut:The Issuing Bank, the Confirming Bank, if any, or a Nominated Bank acting ontheir behaft, shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1863 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) vs PT. ADARO INDONESIA, Dkk
108 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adaro Indonesiatertanggal 27 Juni 1997, disebutkan :Title to Coal which Contractor is entitled to take pursuant to the term ofthis Agreement shall pass to Contractor upon delivery to vessel at point ofexport or at point of sale in Indonesia.Bahwa selama ini kegiatan ship to ship transfer dilakukan sebelum titikpenjualan dimana penyerahan batubara kepada pembeli dilakukansetelahnya.Berdasarkan Pasal 12.4 di atas secara jelas dan nyata bahwakepemilikan atas batubara berada pada Pemerintah Republik
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama Perceraian
Register : 14-03-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PA SIDOARJO Nomor 931/Pdt.G/2016/PA.Sda
Tanggal 28 September 2016 — PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI & TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI
9 — 1
  • Oleh karena itu menurutMajelis Hakim perihal penyebab terjadinya perselisihan dan percekcokanantara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbanganpertimbangantersebut di atas Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ahlihukum Islam yang diambil sebagai pendapat sendiri, yang terdapat dalamKitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalaag Juz halaman 83 yang berbunyiChea Ys Gui Ligh ally ser aly Copy sll Shall peed Cys GULN Als LLY lisCaag5 asl
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 09-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 217/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 7 Maret 2012 — 1.Ahmad Hafiz Zawawi,2.Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman,DKK;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
244 — 215
  • Pasal 30 ayat (5)UNCAC mengatur : Each State Party Shall take into account the gravity of the offencesconcerned when considering the eventuality of early release or parole ofpersons convicted of such offences ; Terjemahannya :Negara Pihak wajib mempertimbanganberatringannya kejahatanyangbersangkutan ketika mempertimbangkan saat bagi pelepasan lebih awal ataupembebasan bersyarat bagi orang yang dihukum karena kejahatan tersebut ;Dengan demikian, karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, halmana
    narapidana korupsi dan terorisme telah dilakukan sejalandengan ketentuan Pasal 30 ayat (5) UNCAC yang telah diratifikasi melaluiUU No. 7 Tahun 2006 ; Lebih lanjut, para Penggugat juga mendalilkan bahwa kebijakan pengetatanremisi dan pembebasan bersyarat bertentangan dengan Pasal 30 ayat (10)UNCAC (butir 13, halaman 11 Gugatan) ; Bahwa dalil para Penggugat tidak berdasar karena Pasal 30 ayat (10)UNCAC sama sekali tidak menyatakan tentang pembebasan bersyarat (earlyrelease or parol) : Each State Party Shall
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Wanprestasi
Register : 22-07-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 436/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Februari 2014 — PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING M E L A W A N : • PT. MUSIM MAS • BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
154 — 48
  • Berdasarkan Kontrak Jual Beli (vide Bukti Tl1a dan Bukti Tl1b)khususnya dalam Pasal 14 ayat 14.2 Kontrak Jual Beli secara tegasmenyatakan sebagai berikut:If at any time any question, dispute,difference or controversyshall arise between the parties as a result of or in connection withthe provisions of this CONTRACT, then the parties shall meetand attempt to resolve the dispute amicably, in the event thatsuch dispute is not resolved either party shall have the rightwithin 30 days following a notice
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2343 K/Pdt./2014
Tanggal 29 Mei 2015 — PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT lawan SWIRE SHIPPING Ltd dan PT JARDINE TANGGUH TRANSPORT SERVICES JAKARTA, DKK
174 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • makadaluwarsa akan tercegah dan Penggugat memiliki hak untuk mengubahgugatan apabila terjadi perdamaian atas Tuntutan 3 sebelum dikeluarkannyaputusan yang bersifat final dan mengikat atas perkara ini; atau sebagaialternatif, sesuai dengan asas keadilan, Penggugat diberikan kesempatanuntuk melakukan gugatan tambahan atas kerugian yang diderita akibatmelakukan pembayaran perdamaian atas Tuntutan 3;Bahwa Klausul B (3) Konosemen Tergugat menyatakan bahwa:"all sections under the contract of carriage shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PREMIER DISTRIBUTION
117 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan, penagihanprofessional/management fees juga dilakukan berdasarkan metode lumpsum,dimana jumlah yang ditagihkan adalah dalam jumlah yang tetap (telahdisepakati) setiap bulan dan bukan dilakukan berdasarkan jumlah waktu yangdihabiskan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan jasa (timesheet) sebagaimanadimaksudkan oleh Terbanding diatas;Bahwa hal ini dinyatakan didalam Corporate Service Agreement sebagaiberikut: Pasal 1 angka (1) tentang The Services:"The Corporate Office (Club 21 Pte Ltd) shall provide
    Dengan demikian, pembuktian biayabiayaHalaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor 266 B/PK/PJK/2017berupa travel/hotel/accommodation cost (sebagaimana dimaksudkanTerbanding pada bagian B angka (3) huruf (d) diatas tidak lagi relevan;Pasal 2 huruf (A) tentang Cost and Fees:"In consideration for the provision of the above services in paragraph 1.1, theCompany shall pay monthly corporate service fee of SGD 29,000 per monthbased on estimated Corporate Office operating cost to manage the Company. . .. etc
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 14-07-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2285/Pdt.G/2020/PA.JS
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 10
  • le Wis So shall Gls olilballsArtinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikanoleh suaminya) mut'ah menurut yang maruf.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf aKompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, makabekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baikberupa uang atau benda, kecuali istri qgobla al dukhul;Menimbang, bahwa dalam hal ini, selanjutnya Majelis Hakim akanmenetapkan besaran mutah yang wajib diberikan oleh Pemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Masuk
Putus : 05-03-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12/B/PK/PJK/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
200 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Article 17 WTO Agreement on Customs Valuation menyatakanbahwa "Nothing in this Agreement shall be construed asHalaman 18dari 34 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1160 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State iniwhich it arises and according to the law of that state, butif the recipient is the beneficial owner of the interest thetax so charged shall not exceed 10 per cent of the gossamount of the interest;Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakanpajak atas penghasilan bunga tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1156 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • However, subject to the provisions of paragraph 3, such interestmay also be tmed in the Contracting State ini which it arises andaccording to the law of that state, but if the recipient is theBeneficial Owner of the interest the tax so charged shall notexceed 10 per cent of the goss amount of the interest.Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakan pajakatas penghasilan bunga tersebut.
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 15-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Blg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
Bernard Budiarti Tampubolon
Termohon:
Kepolisian Resor Toba
93 — 62
  • Adapun ketentuan dimaksud adalahsebagai berikut:@ Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):In the determination of any criminal charge against him,everyone shall be entitled to the following minimumguarantees, in full equality: Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Big(a) To be informed promptly and in detail in a languagewhich be understands of the nature and cause of thecharge against him" ;Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orangberhak atas
    jaminanjaminan minimal dibawah ini secarapenuh, yaitu:(a)Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalambahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasantuduhan yang dikenakan terhadapnya@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar):"Each State Party to the present Covenant undertakes:to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that tho violation has been committed
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 27-06-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/PDT.SUS/MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 6 Nopember 2013 — AKAN ENTERPRISE GROUP (Sanghai ) Co.Ltd, CS >< PT. PRIMA KARYA AGUNG, CS
307 — 157
  • Dalam perkembangannya systemkonstitutif ini sejalan pula dengan Model Law for developing countries onMarks Trade names and acts of unfair competition, dimana tercantumdalam Section 4 disebutkan bahwa hak ekslusif atas merek akandiperoleh melalui pendaftaran: the exclusive right to a mark conferredby this law shall be acquired, subject to the following provisions, byregistration ;e Sangatlah tidak beralasan hukum dalildalil gugatan Penggugat I dan Ipada angka 32 s/d 35 yang telah mengklaim seolaholah
    haruslah tunduk dan mematuhiketentuanketentuan system hukum pendaftaran merek yangberlaku di Indonesia, yaitu: FIRST TOFILE e Dalam perkembangannya system konstitutif ini sejalan puladengan Model Law for developing countries on Marks Tradenames and acts of unfair competition, dimana tercantumdalam Section 4 disebutkan bahwa hak ekslusif atas merekHalaman 31 dari87 Putusan Nomor:35/Pdt.SusMerek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pstakan diperoleh melalui pendaftaran: the exclusive rightto a mark conferred by this law shall
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 15-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Blg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
Bernard Budiarti Tampubolon
Termohon:
Kepolisian Resor Toba
82 — 73
  • Adapun ketentuan dimaksud adalahsebagai berikut:@ Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):In the determination of any criminal charge against him,everyone shall be entitled to the following minimumguarantees, in full equality: Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Big(a) To be informed promptly and in detail in a languagewhich be understands of the nature and cause of thecharge against him" ;Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orangberhak atas
    jaminanjaminan minimal dibawah ini secarapenuh, yaitu:(a)Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalambahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasantuduhan yang dikenakan terhadapnya@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar):"Each State Party to the present Covenant undertakes:to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that tho violation has been committed
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-09-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 08-06-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 587/PDT/2017/PT.DKI.
Tanggal 8 Nopember 2017 — PT.TUCAN PUMPCO SERVICE INDONESIA CS >< FRANSISCO NORIEGA MALAWE CS
232 — 131
  • Until such time as such cash advances have been converted intoPurchased Stock, FN (in this case as the Plaintiff) shall be a creditor ofPT Tucan (in this case as the Defendant);Terjemahan resmi Pasal 3 MoU:Hingga wektu tertentu dimana pembayaranpembayaran tunaidimuka tersebut telah dikonversikan menjadi Saham yang telah dibeli,Hal 15 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI39.maka FN (in casu PENGGUGAT) adalah kreditur dari PT Tucan (incasu TERGUGAT 1)Bahwa dalam rangka menjamin kedudukan hukum
    pemberitahuanpengunduran din secara tertulis kepada pihak yang /ain ...Bahwa akibat dari adanya Pernyataan Pembatalan tersebut diatas,perjanjian MoU secara tegas mewajibkan TERGUGAT V untukkemudian menjamin TERGUGAT mengembalikan seluruh danainvestasi yang telah diterimanya dari PENGGUGAT, dalam jangkawaktu tidak lebih dari 180 hari setelah Pernyataan Pembatalan, berikutbunga yang berlaku terhadapnya.Article 14 MoU:... in the event that FN (PENGGUGAT) wthdraus pursuant to thisparagraph, FG (TERGUGAT V) shall
Pengadilan PA SIMALUNGUN Perdata Agama
Register : 20-04-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
105 — 60
  • Kecamatan Tanah Jawa, KabupatenSimalungun, maka Majelis Hakim menilai Tergugat diyakini sanggup danmampu untuk mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat denganbaik dan penuh kasih sayang karena Tergugat adalah pihak yang mengasuh,merawat dan memelihara, dan tinggal serumah dengan anak a quo, olehkarenanya berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, danhanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsipkepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall
    kedua orang tuanya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ditetapkan sebagaipemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anakPenggugat dan Tergugat bernama Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus2011, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidakmungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untukmengasuh anak a quo, maka demi kemaslahatan anak dan untukmengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of thechild shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-07-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 September 2014 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. SURYA SEJAHTERA OTOMOTIF
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Article 17 WTO Agreement on Customs Valuation menyatakanbahwa "Nothing in this Agreement shall be construed as restricting or calling intoquestion the rights of customs administrations to satisfy themselves as to thetruth or accuracy of any statement, document or declaration presented forcustoms valuation purposes";b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 860 /B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — Direktur Jenderal Pajak vs PT. Tapian Nadenggan
38 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pajak diNegara lainnya jika memenuhi 3 syarat yaitu a. pemilik manfaat dari bunga tersebut;b. merupakan penduduk Negara lainnya dan,c. jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangkawaktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan denganpenjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;Bahwa dalam Pasal 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antaraPemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belandadisebutkan bahwa This Agreement shall