Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla palal pasau
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-05-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 Mei 2012 — Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFAK (TERDAKWA)
102 — 38
  • Wira Usaha Mandiri Kudus.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARUJAN MUSAFAK selakuDirektur CV.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2017 — Upload : 17-03-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG
Tanggal 9 Januari 2017 — DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA
136 — 90
  • No.24/Pid.SusTPK/2016/PT SMGdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 10-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 6/Pid..TPK/2018/PT DPS
Indah Suryaningsih
147 — 104
  • (12) Rp.451.500.000,00Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 451.500.000,00 terdiridari : 242 pencairan menggunakan dokumen pendukung Rp.pencairan (Akta Kematian, Kartu Keluarga dan/atau 363.000.000,Kartu Tanda Penduduk dari almarhum/almarhumah 00dan/atau ahli waris) yang direkayasa 59 pencairan atas nama almarhum/almarhumah Rp.dengan menggunakan datadata yang sudah pernah, 88.500.000,0duplikasi pembayaran (kedua atau ketiga) 0 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa INDAH SURYANINGSIH selaku staf seksi RehabilitasiKesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Jembrana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-12-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 28 Desember 2011 — Ir. HERMAN bin WAHIDIN
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 50 PK/PID.SUS/2011 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Subsidair :Bahwa ia Terdakwa Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 21-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1848 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Hamdani Siswoyo, SE.
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sangat keberatan terhadappertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusan Pengadilan NegeriKarawang tersebut, khususnya pertimbangan hukum mengenai unsurunsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi),tepatnya pertimbangan hukum mengenai dakwaan primair dan dakwaansubsidair, sebagaimana tercantum dalam Putusan halaman 56 danhalaman 57, yang berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaanyang disusun secara subsidaritas yaitu :Primair : melanggar Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomar 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPjo Pasal 64 KUHP.Adapun keberatan Pemohon Kasasi / Terdakwa terhadappertimbangan hukum tersebut diatas adalah berdasarkan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IDA RIYANI BINTI SUWARNO Diwakili Oleh : NATA SAEHA SAPUTRA SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Nur Ngali SH.MH
148 — 114
  • Subsidair;Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMBANDING/TERDAKWA IDARIYANI BINT SUWARNO mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya berkenanmemberikan Putusan:1.Menyatakan Terdakwa Ida Riayani tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yaitu Setiap orang yangsecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara sesuai Dakwaan Primair sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUSTPK/2021/PT SBYMenyatakan Terdakwa Ida Riayani tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yaitu Setiap orang yangdengan tujuan menguntungkan diri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-08-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 9 Agustus 2011 — Drs. H. SUDJIHARTO, MM
74 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TA 2007 1.930.558.4000, 15.145.130.000, 13.214.571.600,00 00 00Jumlah 2.777.778.400, 22.544.030.000, 19.766.251.600,00 00 00 Bahwa akibat perbuatan MTerdakwa telah menimbulkankerugian Negara dalam hal ini Pemerintah DaerahKabupaten Banyuwangi sebesar Rp.19.766.251.600,00(sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh enam jutadua ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) atausetidak tidaknya di sekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal
    18 UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Drs.
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 25-02-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PT PADANG Nomor 3/TIPIKOR/2021/PT PDG
Tanggal 6 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YELNAZI RINTO Bin RASYIDDIN NAIM Diwakili Oleh : RIEFA NADRA.SH.DKK
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PITRIA ERWINA, SH. MH
178 — 80
  • Pdgtanggal 5 Februari 2021, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingsependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwaTerdakwa Yelnazi Rinto Bin Rasyiddin Naim, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berkelanjutanyang melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 16-08-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 29/PID.TPK/2016/PT JAP
Tanggal 4 Oktober 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : JHON ILEF MALAMASSAM, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : HERY TRIELY UHI, MSI Diwakili Oleh : P. Pieter Wellikin
62 — 37
  • Total kerugian keuangan negara 1.559.049.557,00 Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa Dr.Ir.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 20-01-2014 — Putus : 02-05-2014 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 06/PID/2014/PT PTK
Tanggal 2 Mei 2014 — Pembanding/Terdakwa : Rubianto alias Aket anak Bon Hung Fu Diwakili Oleh : F. Jaunardi Hasim, S.H.
Terbanding/Jaksa Penuntut : I'in Lindayani, S.H., M.H.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Erhan Lidiansyah, S.H.
84 — 54
  • Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas nyatanyata dilakukan untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara lebih kurang sebesar Rp.10.024.027.315,7 (sepuluhmilyar dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuhsen).Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 K.U.H.Pidana jo pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana.ATAUKE DUABahwa ia terdakwa H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — H. YET DIMYATI, SE.MM
60 — 14
  • Yet Dimyati, SE, MM merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.H. Pidana.Subsidair :SanSeRene Bahwa terdakwa H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-07-2009 — Upload : 20-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1314 K/PID.SUS/2009
Tanggal 22 Juli 2009 — Drs. H.A. MUTTAQIEN, SH., MSi Bin CARMA HAERUDIN
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2009 yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Garut No. 404/Pid.B/2008/PN.Grt tanggal 13 Februari 2009 tidakdapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi : Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalahserta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilandibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 22-11-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M.RIZA KUMALA HASAN,SH,MH
Terdakwa:
SUGITO Bin ARISMAN
197 — 59
  • dipertimbangkan dandiuraikan sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa,maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umumdalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Subsidair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-03-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2211 K/PID.SUS/2014
Tanggal 9 Maret 2015 — TRIMAN ADY, ST;
76 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa TRIMAN ADY, ST, terbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "korupsi",sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan pertama;2.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 12 Oktober 2016 — ELIASER NORO, ST
57 — 60
  • Menyatakan terdakwa ELIASER NORO,ST tidak terbukti bersalahmelakukan tindap pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU41RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, Jo.Pasal 65 KUHP sebagaimana dalamDakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa ELIASER NORO,ST. dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan Terdakwa
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 51/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 17 Desember 2018 — HARIANTO PARRUNG , ST alias HARRY
124 — 82
  • Ribu TujuhPuluh Sembilan Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu,sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan NegaraBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanSulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PembangunanJalan Poros dan Jembatan PangalaAwan Tahun Anggaran 2014 padaDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja UtaraNomor: SR445/PW21/5/2016 tanggal 20 Juni 2016.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
    2 Ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH PidanaSUBSIDAIR :Bahwa terdakwa HARIANTO PARRUNG, ST als HARRY selakupelaksana/ pengendali operasional PT. RIANTINESA pada saat pekerjaanpembangunan jalan poros dan Jembatan Pangala awan Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1675 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 September 2017 — RICHARD NAINGGOLAN, S.Sos alias RICARD bin J. NAINGGOLAN
119 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bertekadmemberantas tindak pidana korupsi di tanah air;Halhal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal
    2 Ayat (1) jo.
    Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang NomorHal. 101 dari 118 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-11-2009 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/PID.SUS/2009
Tanggal 25 Nopember 2009 — Drs. BAMBANG TRIATMADI
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bambang Triatmaditelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.Bambang Triatmadi dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun dan dengan perintah untuk segeraditahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-08-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1022 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd
52 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 80/PID.SUS.K/2013/PN.Mdntanggal 11 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal
    2 Ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana82Korupsi jo.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-10-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 11/PID.TPK/2020/PT JMB
Tanggal 4 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RUDI FIRMANSYAH,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JOHN SIMBOLON Diwakili Oleh : Jefri Parnanda A.simbolon SH
351 — 111
  • Menyatakan Terdakwa JOHN SIMBOLON ierbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARABERSAMASAMA sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UUNo. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2020/PT