Menyatakan Terdakwa RACHMAD AULIANSYAH J terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan primair ;2.

ENCENG SOLEH sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa RACHMAD AULIANSYAH selaku Relationship Officer(RO) berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Pemimpin PT.BankNegara Indonesia (Persero) Tok No: TMC/1/017/R tanggal 12 Januari 2007bersamasama

akanmempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidanganperkara ini, baik dari keterangan saksisaksi, suratsurat, pendapat ahli, danketerangan Terdakwa, serta barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain,untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepanpersidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukanperbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukantindak pidana korupsi, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Binti BAHTIARsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat(1) huruf b Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidiairwecccene eens Bahwa ia terdakwa Hj. NURMINA, S.Pd. SD.

Binti BAHTIAR telahdidakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara SubsidaritasHalaman 183 dari 233 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.yaitu PRIMAIR,Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi,SUBSIDAIR Pasal 3 Jo.

Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)huruf b Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsurunsursebagai berikut:1. Unsur Setiap orang;2. Unsur Secara melawan hukum;3.

,S.Pd sebagaimanadiatur diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa NYOMAN BERES.

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR : Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang

didakwakan tersebut masingmasingmerupakan tindak pidana yang berbeda satu sama lain / tidak sejenis danbersifat saling mengecualikan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitasdan berdasarkan kaidah hukum Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor606K/Pid/1984 dan Nomor 1112 K/Pid/2006 aquo tidaklah dimaksudkan bersifatimperatif, sehingga berdasarkan hal tersebut Kkini Majelis akanmempertimbangkan terlebih dahulu) dakwaan Primair Penuntut Umum,sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UUNomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah oleh UU Nomor 20tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP, yang mengandung unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang;2. Melawan hukum;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4.

Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.344.021.032,47.Terdakwa HAISAR RIFAI, ST.MT. melakukan perbuatan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HAISAR RIFAI, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan

Pdgtanggal 5 Februari 2021, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingsependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwaTerdakwa Yelnazi Rinto Bin Rasyiddin Naim, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berkelanjutanyang melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun

Rp 3.957.600.000,00 ( tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuhjuta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Pemberian DanaHibah Insentif Guru TPQ yang Berasal dari APBD Kota Batam Tahun2011 Melalui Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al Quran(BMGTPQ) Nomor SR2190/PW28/5/2016 tanggal 20 Juni 2016 atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHalaman 19 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMGTPQ KotaBatam tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan WALIKOTA Batam Nomor

TA 2007 1.930.558.4000, 15.145.130.000, 13.214.571.600,00 00 00Jumlah 2.777.778.400, 22.544.030.000, 19.766.251.600,00 00 00 Bahwa akibat perbuatan MTerdakwa telah menimbulkankerugian Negara dalam hal ini Pemerintah DaerahKabupaten Banyuwangi sebesar Rp.19.766.251.600,00(sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh enam jutadua ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) atausetidak tidaknya di sekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal

18 UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Drs.

., tanggal 21Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkandan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkaradalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 jo UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang

tersebut telah memperkayaTerdakwa dan Terdakwa II sendiri atau memperkaya orang lain atau suatukorporasi, sehingga sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa IItersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negaraatau Keuangan Universitas Sriwijaya Palembang sebesar Rp.503.905.100,( Lima Ratus Tiga Juta Sembilan ratus Lima Ribu Seratus Rupiah ), atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia terdakwa dr.

Total kerugian keuangan negara 1.559.049.557,00 Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa Dr.Ir.

sangat keberatan terhadappertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusan Pengadilan NegeriKarawang tersebut, khususnya pertimbangan hukum mengenai unsurunsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi),tepatnya pertimbangan hukum mengenai dakwaan primair dan dakwaansubsidair, sebagaimana tercantum dalam Putusan halaman 56 danhalaman 57, yang berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaanyang disusun secara subsidaritas yaitu :Primair : melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomar 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPjo Pasal 64 KUHP.Adapun keberatan Pemohon Kasasi / Terdakwa terhadappertimbangan hukum tersebut diatas adalah berdasarkan

Tinggi Pontianak Nomor 10/PID.SUS/2013/PT.PTK,tanggal 18 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 18/Pid.SusTipikor/2012/PN.PTK, tanggal 30 November 2012, harus diperbaiki sekedar mengenai tindakpidana yang terbukti dan pidana yang dijatunkan, sebagaimana tersebut dalamamar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon KasasiI/PENUNTUT

Subsidair;Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMBANDING/TERDAKWA IDARIYANI BINT SUWARNO mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya berkenanmemberikan Putusan:1.Menyatakan Terdakwa Ida Riayani tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yaitu Setiap orang yangsecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara sesuai Dakwaan Primair sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 38/PID.SUSTPK/2021/PT SBYMenyatakan Terdakwa Ida Riayani tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yaitu Setiap orang yangdengan tujuan menguntungkan diri

PAULUS NOYA aliasPOLI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 29 tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaanPrimatr;3. Menyatakan Terdakwa Ir.

Wira Usaha Mandiri Kudus.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARUJAN MUSAFAK selakuDirektur CV.

No.24/Pid.SusTPK/2016/PT SMGdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

(12) Rp.451.500.000,00Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 451.500.000,00 terdiridari : 242 pencairan menggunakan dokumen pendukung Rp.pencairan (Akta Kematian, Kartu Keluarga dan/atau 363.000.000,Kartu Tanda Penduduk dari almarhum/almarhumah 00dan/atau ahli waris) yang direkayasa 59 pencairan atas nama almarhum/almarhumah Rp.dengan menggunakan datadata yang sudah pernah, 88.500.000,0duplikasi pembayaran (kedua atau ketiga) 0 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa INDAH SURYANINGSIH selaku staf seksi RehabilitasiKesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Jembrana

No. 50 PK/PID.SUS/2011 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Subsidair :Bahwa ia Terdakwa Ir.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas nyatanyata dilakukan untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara lebih kurang sebesar Rp.10.024.027.315,7 (sepuluhmilyar dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuhsen).Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 K.U.H.Pidana jo pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana.ATAUKE DUABahwa ia terdakwa H.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal64 ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutberupa dakwaan alternatif, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkanHalaman 256 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt Pstdakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaanPertama, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. pasal64 ayat (1) KUHP jo.