Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 57/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
EKA WIRASWATI,S.E.
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
91 — 86
  • Negarasebagaimana berbunyi :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
YARNITA LAIA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hilinamazihono
2.DARMAN HALAWA/KEPALA DESA HILINAMAZIHONO
132 — 170
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-07-2010 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/PDT/2009
Tanggal 14 Juli 2010 — EKA LUKY PUTRA, dkk VS ERWIN TEJA, dkk
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terlebihlebih, apabila penyitaan tersebut dilakukan terhadap milikpihak ketiga atau pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ;Bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak ikut menjadi pihakdalam perkara (Bandingkan dengan prinsip kontrak partai sebagaimanadimaksud dalam pasal 13840 KUHPerdata);Pelaksanaan sita dalam suatu perkara hanya terbatas terhadap hartakekayaan Tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 16-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 22/G/2017/PTUN.PDG
Tanggal 28 Maret 2018 — Penggugat:
NOVIA INDRA
Tergugat:
WALI NAGARI AIA MANGGIH
133 — 61
  • Menjadi Pengurus Partai Politik;h. Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Organisasi Terlarang;F Merangkap Jabatan Sebagai Ketua dan/atau AnggotaBadan Permusyawaratan Nagari, Anggota Legislatif danJabatan Lain yang Ditentukan Dalam Peraturan PerundangUndangan;j. Ikut Serta dan/atau Terlibat Dalam Kampanye PemilihanUmum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;k. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan; danI.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 24-08-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 28/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 25 September 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Terbanding/Terdakwa : Miftahul Ulum
247 — 118
  • No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKImenjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;Pada tanggal 27 Oktober 2014, IMAM NAHRAW/I dilantik menjadi MENPORA RIberdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27 Oktober2014, dimana IMAM NAHRAWI kemudian mengangkat terdakwa sebagai asistenpribadinya.
    2018, atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,yaitu menurut pikiran ENDING FUAD HAMIDY dan JOHNNY E AWUY pemberianhadiah dan janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan IMAM NAHRAWIselaku MENPORA RI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan sekaligus merangkapsopir pribadi IMAM NAHRAWI sejak tahun 2011 pada saat IMAM NAHRAWImenjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai
    No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKIsebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periodetahun 2009 sampai dengan tahun 2014;Pada tanggal 27 Oktober 2014, IMAM NAHRAW/I dilantik menjadi MENPORA RIberdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27 Oktober2014, dimana IMAM NAHRAWI kemudian mengangkat Terdakwa sebagai asistenpribadinya.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 15-04-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 02-01-2020
Putusan PA KISARAN Nomor 0297/Pdt.G/2015/PA.Kis
Tanggal 27 Agustus 2015 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 33
  • Abd.Ramhan, yaitu orangtua kandung Tergugat; Sekitar tahun 2009, Penggugat mencalonkan diri sebagi anggotalegislatif (DPRD) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan tetapiTergugat tidak terpilih, Dan pada tahun tersebut, Penggugat pernahbercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut merupakan milik Penggugatdan Tergugat; Saksi tidak mengetahui dari siapa Penggugat atau Tergugat membelitanah tersebut.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 23-03-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 21/Pdt.G/2017/PN KDR
Tanggal 18 Oktober 2017 — Penggugat:
SRI KUSTIYAH
Tergugat:
1.PURNOMO AMIN TJAHJO, SH., MH.
2.Drs. IMAM KHANAFI RIDHWAN, SH., MH.
3.INDRO WAHYUDI, SH.
4.PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi MENPAN RB, cq. DEPUTI MENPAN BIDANG PENGAWASAN
2.KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
3.BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
88 — 11
  • Batas Usia Pensiun,Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah, Tidak CakapJasmani dan/ atau Rohani, Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang,Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan, Pelanggaran Disiplin,Mencalonkan Diri atau Dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden,Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, WakilKetua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan WakilGubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, menjadiAnggota dan/atau Pengurus Partai
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 9 Nopember 2016 — H. GUSTI NANANG HADI BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
124 — 52
  • Bahwa Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Negeri tersebut sudah sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundangundangan = yangberlaku, dimanaberdasrakan ketentuan Pasal 85 huruf i Undangundang Nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa syarat untuk menjadi calananggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan PanwasluKecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah mengundurkan diri darikeanggotaan partai politik, Jabatan politik, Jabatan di pemerintahan dan BadanUsaha
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 07-11-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 95/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 22 Januari 2014 — Drs. H. Muh. Djabbar, MM.MBA, Melawan Bupati Jeneponto
61 — 41
  • Struktural menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah yang menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakanbahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yangbertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secaraprofesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,pemerintahan dan pembangunan dan dalam kedudukan dan tugas pegawaiNegeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2007 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1712K/Pdt/2006
Tanggal 28 Februari 2007 — Estherlena ; Susyhana Tanuwidjaya ; Phang Simon Pangestu ; Delias Pangrestu ; Fatmawati Santoso
162 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1441) tersebut ;Bahwa sampai meninggalnya Maria (dahulu Phang Moei Tjhin) yaitu ibuTergugat I, masalah perpanjangan hak atas tanah warisan Phang TjhongTjhoen yang dikenal dengan sertifikat HGB No. 139 tersebut dinyatakan masihdalam proses pengurusan, dan kemudian dilanjutkan pengurusan perpanjanganhak atas tanah tersebut oleh Tergugat ;Bahwa salah satu bangunan di atas tanah warisan Phang Tjhong Tjhoenyang dikenal dengan Hak Guna Bangunan No. 139 tersebut, pernah dipakaiatau digunakan oleh Partai
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 18-05-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PA SITUBONDO Nomor 826/Pdt.G/2020/PA.SIT
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 10
  • Fotokopi Kartu Tanda Keanggotaan Partai Demokrat atas namaPemohon. Bukti tersebut tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P/ TR.3;A. Fotokopi kwitansi penerimaan uang oleh Pemohon dari IndraAdi Usiyanto tertanggal 19 Juni 2019.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1903 K/Pdt/2012
Tanggal 9 April 2013 — YOYON KRISTIANTO, DKK VS H. KUNANDI, DKK
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Tergugat;Bahwa, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2769K/Pdt/1995 tanggal 24 Juli 1996, tanah miliknya pihak ketiga yang tidakdiikutsertakan sebagai salah satu pihak Tergugat dalam suatu gugatan, tidak dapatdiletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) dalam perkara gugatan tersebut;Bahwa, pada Pasal 1340 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian hanyaberlaku antara pihakpihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepadapihak ketiga;Bahwa, prinsip kontrak partai
Pengadilan PN MAGELANG Perdata
Register : 20-12-2011 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN MAGELANG Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.Mgl
Tanggal 31 Juli 2012 — PURWO EKO UTOMO.CS. LAWAN :PEMERINTAH DATI I JAWA TENGAH CQ.DINAS SOSIAL
79 — 16
  • Ketika Indonesia merdeka, yayasanberganti nama menjadi RAN dan diambil alih oleh pemerintah Indonesia; Bahwa orangorang yang membantu Jan Salmon dan para PNS DinasSosial diijinkan tinggal di sekitar panti; Bahwa pada tahun 1962 saksi diangkat menjadi honorer kemudian padatahun 1965 saksi diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tetapikemudian dicabut lagi karena pada saat itu ada PKI (Partai KomunisIndonesia); Bahwa dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1962 saksi tinggal diyayasan; Bahwa sebenarnya
Pengadilan PN KUDUS Perdata Tanah
Register : 20-01-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kds
Tanggal 23 Juni 2016 — -WINARTI -MASRUKAN -NOR IHSAN -PT. Bank MEGA, Tbk Cabang Kudus -Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang -Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus
113 — 16
  • Bahwa salah satu sifat suatu permohonan adalah tidak ada orang lainatau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satupihak (exparte), maka penyebutan TERMOHON dalam PerkaraEksekusi Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds, in casu SUNARTI, BUKANBERTUJUAN menarik SUNARTI atau WINARTI dan atau siapapun itusebagai pihak dalam perkara permohonan eksekusi pengosongan (i.c.Perkara Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds) sebagaimana biasa dalamsuatu. sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — Drs. H. Anang Bakhranie
177 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anggota FraksiGolkar tanda terima Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota FraksiBantuan permohonan GojkarH.
    Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa GudangTengah KecamatanSungai Tabukdan tandatangan atasnama AbdulKadir 8. Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa Tanipah KecamatanAluhAluh dantanda tanganatas nama Ahjani Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraatas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD MUCHLIS GAFURI;7.
    Anggota FraksiGolkar tanda terima Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota Fraksipermohonan Hal. 958 dari 1103 hal.Put.
    Anggota FraksiGolkar fanaa teria Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota FraksiBantuan permohonan GojkarH.
    Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa GudangTengah KecamatanSungai Tabukdan tandatangan atasnama AbdulKadir8. Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa Tanipah KecamatanAluhAluh dantanda tanganatas namaAhjani Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraatas nama Terdakwa Drs. H.
Pengadilan PA CILACAP Perdata Agama
Register : 02-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA CILACAP Nomor 2276/Pdt.G/2020/PA.Clp
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 24
  • Sedangkan corak gugatancontentiosa, memiliki ciri bersifat partai dan petitum serta putusannyabersifat condemnatoir yakni permintaan dalam Petitum gugat agartergugat dihukum (M.Yahya Harahap, 2009;190192)Setelah pengadilan agama memeriksa perkara baik yang bersifatvolunter maupun contentiosa sejak berlakunya Undang undang notahun 1989 terdapat 2 macam produk, yakni putusan dan penetapan,Putusan juga disebut vonis (bahasa belanda) atau al qadau (bahasaarab), yang berarti produk pengadilan Agama karena
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Kdi
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
1.MARDIA
2.ADRIANSYAH
3.FARHAMSYAH
Tergugat:
TAUFIK HIDAYAT SH.,MH
82 — 48
  • Bahwa setelahn menjadi purnawirawan TERGUGATKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI bergabungpada suatu partai politik untuk mengikuti pestademokrasi sebagai salah satu wakil rakyat yang akanduduk di parlemen demi memperjuangkan aspirasirakyat Jawa Barat.c. Bahwa Pada Tahun 2019 TERGUGATKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSImemenangkan suara dari masyarakat daerah pemilihandan terpilin menjadi Ketua Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Jawa Barat untuk periode 20192024.6.
Pengadilan PA PANDEGLANG Perdata Agama
Register : 13-04-2020 — Putus : 11-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.Pdlg
Tanggal 11 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 3
  • angka (3)Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.PdlgKompilasi Hukum Islam menerangkan suami wajib memberpendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajarpengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa danbangsa;" Bahwa untuk menjadi Anggota DPRD xxxxxxxxxXXXXXXXXXX dan DPRD Xxxxxxxx XXxXxxx, tidak mungkin hanyaberpatokan pada kontribusi tergugat saja, selain faktorfaktorpendukung lainnya seperti faktor nasib sudah ditentukan yang MahaKuasa, faktor dari Partai
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 10-06-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 20/G/2016/PTUN-SMD
Tanggal 20 September 2016 — HERY ALAMSYAH, ST; melawan Walikota Samarinda;
204 — 92
  • Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 ;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum ;c.Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (iii) Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan,Nomor 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Fact,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalamHalaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 594/B/PK/PJK/2013Pasal 1874 KUH Perdata,...