Ditemukan 11193 data
Terbanding/Terdakwa : SUDJITO, ST
89 — 33
Jayawijaya Nomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Hal-hala penting yang wajib diperhatikan;
- Satu (1) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/ KS/PT.BMM/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;
- Satu (1) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ ADD/BMM/WMX/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal Permohonan Tes Beton;
- Dua (2) lembarfoto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab.
JayawijayaNomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Halhala penting yang wajib diperhatikan;1 (satu) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor : 08 / KS/PT.BMM / XI / 2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;1 (satu) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor : 11/ADD/BMM / WMX / XI / 2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal PermohonanTes Beton;2 (dua) lembarfoto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab.
JayawijayaNomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Halhala penting yang wajib diperhatikan;171) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/KS/PT.BMM/X1/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;172) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ADD/BMMWMxX/X1/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal PermohonanTes Beton;Halaman 86 dari Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PT JAP87173) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum
JayawijayaNomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Halhala penting yang wajib diperhatikan;171) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/KS/PT.BMM/X1/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;172) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ ADD/BMM/WMX/XI1/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal Permohonan Tes Beton;173) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab.
SETIYONO
Terdakwa:
SABARNI Binti WONGSO ATMO
66 — 10
Menetapkan barang bukti berupa :
- 12 botol miras beralkohol merek Mansion House Whisky ukuran 250 ml dengan kadar alkohol 43%
- 8 botol miras beralkohol merek Mansion House Vodka ukuran 250 ml dengan kadar alkohol 40% ;
- 3 botol miras beralkohol merek Anggur Merah ukuran 620 ml dengan kadar
17 — 11
namun setelah menerima raskin tersebut atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde membagikan raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yangberada di wilayah dusun I II dan III sebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggaSasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat yangjumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa saksi Dominggus Orde menjual raskin sebanyak 620
242 — 86
Bukti P I, IH12 : Foto copy Surat No. 620/BPR/DS/X1/2010 tanggal 02 November 2010, Prihal Roya HakTanggungan ;13.Bukti P I, IH13 : Foto copy Putusan Nomor : 415 K/TUN/2011 tanggal 20 April 2012 ;Buktibukti surat tersebut telah diberi Materai secukupnya dan telahdicocokan sesuai dengan aslinya :Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugatjuga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.
MUJINAR
Tergugat:
DIREKTUR PT. KARTIKA MULIA EKASAKTI
Turut Tergugat:
KETUA YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA SURABAYA
66 — 28
, dari ParaTergugat kepada Pemerintah Desa kemiri melalui Kantor BadanHalaman 13 dari 46 Putusan Nomor 330/Pdt.G/2020/PN Sda.Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria dan Pasal 37 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang PendaftaranTanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maupun Pasal 616KUHPerdata dan Pasal 620
187 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut sesuai dengan Putusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang berbunyi :Apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan Para Pemohon Kasasi dapat
Terbanding/Terdakwa : TUGINO,ST.,MT BIN HADI WIHARJO
67 — 29
BJM31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Berita acara serah terima barang pengadaan mobil PKPPK type II 1Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;Berita acara pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14Desember 2009 ;Surat perintah pencairan dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal16 Desember 2009 ;Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraanPKPPK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabarutahun 2009 (Fotocopy) ;Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan
Pembanding/Tergugat II : dr. MISKIAH
Pembanding/Tergugat III : SAFWATI., ST.,MM.
Pembanding/Tergugat IV : dr. MILHANAH
Terbanding/Penggugat : Walikota Banjarbaru
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
66 — 47
Apa yang diminta olehHalaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT BJMPembanding merupakan persoalan prosedur suatu penerbitan alas hak berupaSertipikat Hak Milik yang sangat erat kaitannya dengan Keputusan Tata UsahaNegara yang secara de jure merupakan Kompetensi Absolut dari PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin, sebagaimana dimaksud dengan Yurisprudensidari Mahkamah Agung (MA) (Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999) yang menyatakan sebagai berikut : Bila yang digugatadalah
1.ISKAK
2.KARNITA
3.RASINI
4.SAYIDI
5.MINI
6.CASMI
Tergugat:
1.Sdri. KARINI
2.Sdri. MUNIRI
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Ciebon
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
4.Sdr MAKSUM
86 — 11
Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimuatdalam Pasal 1 ayat 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara antara orang atau badanghukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNomor 620
38 — 13
Firdaus, bukti surat tandaP9, foto copy Kwitansi Tanda terima No: 620/PF/0308 tanggal10 Maret 2008 dari Dra. Meutia A. Jalil uang sebanyak Rp. 60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. T. Firdaus, bukti surat tanda P15a tentangfoto copy Kwitansi Tanda terima No : 641/PF/0408 tanggal 10 April 2008 dari Dra.Meutia A.
Terbanding/Tergugat I : KEPALA BPN RI. Cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TNH PEMBANGUNAN JLN TOL CILEUNYI. SUMEDANG. DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : KPUPR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TNH JLN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK. KJPP
57 — 39
Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 4. angka 7, denganalasan hukum bahwa Nilai ganti Kerugian yang dinilai oleh penilai merupakannilai pada saat Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan untukKepentingan Umum, dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Provinsi JawaBarat No. 620/Kep.230Pemksm/2018 tentang Penetapan LokasiPembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan, ditetapkan tanggal21 Februari 2018 sesuai ketentuan Pasal 26, sebagaimana diatur dalampasal 34 ayat (1) UndangUndang Republik
79 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 620 K/Pid/2006 tanggal 5 Juni 2006 dalamperkara atas nama Terdakwa Ratna Tumbingo, yang menyatakan:Pengadilan Tinggi (Judex Facti) telah keliru dalam pertimbanganhukum dan putusannya, karena terjadi contradictio in terminisdalam putusannya dimana di salah satu pihak memperberatpidana yang dikenakan kepada Terdakwa, di pihak lain dalampertimbangan hukumnya menyatakan bahwa antara Terdakwadan Saksi korban ada hubungan keluarga yaitu Saksi korbanadalah adik kandung Terdakwa sendiriHal. 33 dari 38
62 — 45
106/KEP32.10/VI/2015 Tentang Penugasan Kepala KantorPertanahan Kota Depok diberi tanda bukti T3 ;Copy dari copy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota DepokNomor :03/KEP/PPT/XI/2015, diberi tanda bukti T4 ;Copy dari copy,Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor :28.4/KEP32. 76/1/2017 diberi tanda bukti T5 ;Copy dari copy ,Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaDepok Nomor :78/KEP=32.76/V/2017 diberi tanda bukti T6 ;Copy dari copy, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620
86 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 560 tanggal 1 Maret 2002 danSertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 533 tanggal 6 April 2001 diikat HakTanggungan Peringkat Pertama Nomor 620/2008 tanggal 21 Agustus2008 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Daerah Rokan Hilirberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor516/2008 tanggal 23 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Arifin Sirait SH.,selaku PPAT di Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir;b.
GLENN RAHAYU ADLI ARIFF
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
471 — 1183
Efendy Saragihtanggal 10 April 2019, diberi tanda T17;Foto copy dari asli Surat Perintahn Penyitaan Nomor : SP.Sita/109/V1/2017/Dittipideksus, Tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda T18a;Foto copy dari asli Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Oktober 2017, diberitanda T18b;Foto copy dari asli Surat Tanda Penerimaan NomorSTP/620/X/2017/Dittipideksus, Tanggal 12 Oktober 2017, diberi tanda T18c;Foto copy dari asli Penetapan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :2411/Pen.Pid/2017/PN.JKT.PST., tanggal 14
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
107 — 29
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai; ------------------
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai; ----------------------------------------------
- 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai; 50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalamWilayah Kabupaten BangQal; 51) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan BuntaNomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal Rekomendasi Penetapan LokasiPelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta KabupatenBang al; 222222 enna nnn nnn nnn nnn nn nnn52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggal; 50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementaradalam Wilayah Kabupaten Banggal; 51) 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Halaman 111 dari 141 halamanPutusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2015/PT PAL52) 1 (satu) lembar foto
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggal; 50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementaradalam Wilayah Kabupaten Banggal; 51) 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepadaMenteri Perhubungan Cq.
126 — 21
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ HUI/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ HI/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
masingmasing tersebut akan menjadi anggota Panitia ;Bahwa saksi tidak tahu apa perbedaan anggota dan bukan anggota dalam susunanpenitia pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepetingan umum Kab.KutaiKartanegara ;Bahwa kronologis proses pembebasan tanah untuk pembangunan stadion di DesaPerjiwa Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartenagara adalah sebagaiberikut :1Awalnya adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kab.KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui surat No.:600182.a/620
Kutai Kartanegara yangditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/620/ APBD/ DCK/ III/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapanlokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
30 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang berhak dan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJawa Tengah di Semarang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan): Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenangpengadilan Negeri;B.
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
Ann Elizabeth Sihombing
Tergugat:
1.Desak Nyoman Karmini
2.I Wayan Darma Winata, SH
3.Luciano Lazarrin
4.Nelson Situmorang
Turut Tergugat:
1.I Putu Artana, SH
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tabanan
3.Sudjarwo Gani
4.Indra Gunawan
5.Ong Tiaw King
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
421 — 276
Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat (Satu) uraikantersebut diatas dan dihubungkan pula dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, yang mengatur dan menentukan :Bila yang di gugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Padt.G/2020PN DpsNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan