UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). DalamPasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalamPasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur melawan hukum.

Lebih jelaslagi dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor disebutkan:Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal iniHalaman 27 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bonmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam artimateril, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperudangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidanaMenjawab

Pst.terlibat secara Medeplegen melakukan tindak pidana korupsi yangdidakwakan;Bahwa pada prinsipnya pembayaran pidana tambahan uang penggantisecara sukarela, dapat diperhitungkan "Sebagai Pengganti" dari asetasetyang disita pada tahap proses penyidikan maupun sita eksekusi yangdilakukan Jaksa setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor, Penyitaan atas hartabenda Terdakwa/Terpidana dalam rangka memenuhi pidana tambahanuang pengganti, maka tujuan penyitaan tersebut

adalah untuk menutupiuang pengganti tersebut;Bahwa apabila Terpidana membayar secara sukarela uang pengganii,maka harta bendanya "Tidak Perlu Dilelang" dan apa yang dibayarkannyaharus diperhitungkan sebesar nilai harga barang yang disita untukdikembalikan kepada Terpidana;Bahwa menurut Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor maksud dan tujuan penyitaanyang dilanjutkan dengan pelelangan harta benda Terpidana adalah untukmenutupi uang pengganti yang tidak dibayar Terpidana;Bahwa tidak ada batasan waktu untuk melakukan

pembayaran pidanatambahan uang pengganii;Bahwa pembatasan jangka waktu paling lama 1 bulan dalam pasal 18ayat 2 UU Tipikor adalah batas waktu "Timbulnya Kewenangan Jaksa"untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda Terpidana untukmenutupi pembayaran uang pengganti dimaksud;Bahwa Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor, Sama dan Senada dengan ketentuanpasal 10 ayat 2 Perma No. 5/2014 yang menyatakan: Terpidana tetapdapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesaimenjalankan Pidana Penjara Pokok

Pasal 10 ayat 1 Perma No. 5/2014 UU Tipikor,Terpidana "Tidak Dijatuhi Pidana/Penjara Pengganti"; Harta yang disitadalam rangka pemenuhan pidana tambahan uang pengganti "Harusdikembalikan kepada Terpidana;2. JUNAEDI, S.H., M.

C 3036438 H alamat Kemakmuran RT. 07/01 Pegambiran, LemahWungkuk, Cirebon, atas nama Muhammad Ikrom; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;9 Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat diBandung No. 26/TIPIKOR/2011/PT.Bdg. tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum paraPembanding

TENTANG : KEKELIRUANDALAM 66 MENGGUNAKANPERATURANDASAR YANGDIGUNAKANUNTUKMENENTUKANTERPENUHINYAUNSURMELAWANHUKUM Sebagaimana samasama diketahui, putusan Mahkamah Agung RI No. 1887 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.26/TIPIKOR/2011/PT.Bdg tanggal 20 Juli 2011, para Terpidana dipandang telahterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 2 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan

UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;Sehingga karenanya, untuk menentukan ada tidaknya/terbukti tidaknyaperbuatan melawan hukum ini pun harus dilandasi Peraturan dasarnya (legalitas) yangdianggap telah dilanggar oleh perbuatan/tindakan yang dianggap terbukti dilakukanTerdakwa/terpidana, agar ada kepastian hukum dan memenuhi konsepsi Nullum CrimenSine Lege Stricta pada Pasal 1 ayat 1 KUHP;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TIPIKOR dalam pertimbangan hukumnyahalaman 68 secara tegas

No. 166 PK/Pid.Sus/2014Sementara yang menjadi tanggungjawab para Terpidana sebagaimana pertimbanganhukum Judex Facti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor, adalah menyangkutbuktibukti kebenaran dari adanya kegiatan yang menggunakan biaya dari APBD; Cc.

atas alasanalasan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :861 Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan VIII tidakdapat dikualifisir sebagai keadaan baru (novum) sebagaimana dimaksuddan diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a UndangUndang No. 8 Tahun1981 (KUHAP) ;2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan VII tidak dapatmembuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan yang nyata dalamputusan Pengadilan Tinggi Nomor 26/TIPIKOR

Membebankan biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,VI.VIL.106(ima ribu rupiah ) ;Akta Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut UmumNomor :06/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo tanggal 01 Mei 2012 danKuasa Hukum Terdakwa Nomor : 07/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlotanggal 02 Mei 2012 ;Akta Pemberitahuan kepada Penuntut Umum Nomor : 07/Pid.SusTipikor/2012/PN.Gtlo tanggal O7 Mei 2012 dan kepada Kuasaterdakwa Nomor : 06/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo tanggal 02 MeiMemori Banding dari Penuntut

Umum tanggal 08 Mei 2012 yangditerima Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 08 Mei 2012sesuai tanda terima memori Bandingnya dalam Perkara PidanaNomor : 05/Pid.Sus Tipikor/2011/PN.Gtlo tanggal 30 AprilVIII.

(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada PengadilanTinggi masingmasing sebagai Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum/at, tanggal22 JUNI 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olehMUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawamaupun...maupun Terdakwa;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATtd. Ttd.112KUSNOTO, S.H. H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.Ttd.ANSORI, S.H.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 03 Oktober 2013 mulai tanggal 03Oktober 2013 sampai dengan 01 Nopember 2013.5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate Surat Penetapan Penahanan No:23/Pid. Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Januari 2014 mulai 02 Nopember2013 sampai dengan 31 Desember 20136. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TigkatBanding pada Pengadilan Tinggi Ternate Surat Penetapan PenahananNo:29/Pen.Pid.

Tipikor/2013/PT.Malut tanggal 23 Desember 2013 mulaitanggal 01Januari 2014 sampai dengan 30Januari 20147.Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTigkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ternate Surat PenetapanPenahanan No:29/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut tanggal 21Januari2014 mulai tanggal 31Januari 2014 sampai dengan 1 Maret 2014Terdakwa di persidangan telah ditunjuk berdasarkan Penetapan MajelisHakim No:23/Pen.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tertanggal 9 Oktober 2013 Advokat/Penasehat

,M.Humsebagai Hakim Ketua Majelis, Mochamad Mahin ,S.H. , M.H. danHANDRIANUS INDRIYANTA, S.H .Para Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 3 Oktober 2013 No:23/Pid.

Tipikor/2013/PN.Tte; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh Majelis Hakimtersebut, dengan dibantu oleh ISRA ABBAS,SH Panitera Pengganti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri olehAKBAR PURAM,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate danTerdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1. MOCHAMAD MAHIN S.H. , M.H H. AMAT KHUSAERI,SH.,M.Hum2.

04Kelurahan Ngadirejo Kota KediriAGING. secre narscnes mansonAgama : IslamPekerjaan : Dosen Uniska KediriPendidikan : 82TerdakwaTerdakwa dalam perkara ini ditahan oleh JPU dengan jenisPenahanan Rutan sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan sekarang ;Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukumnya ORONG SABONHENDRIKUS, S.H. dan kawankawan, Para Advokat yang berkantor di jalan jedongNo. 35 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2012 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan tipikor

,S.Ag, M.H. dan kawankawan, yang berkantor di jalan Perum Permata Hijau Blok O11 Jalan Kapten Tendean Kediri; berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2012yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya tertanggal 18 september 2012 Nomor : 1054/HK/IX/2012.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca :1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nonor : 18PID.SUS/2012/PN.

Putusan Sela Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 81/Pid.Sus/2012PN. Sby, tanggal 12 Oktober 2012 ;Telah mendengarkan keterangan saksisaksi dan ahli yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;Telah membaca dan mempelajari buktibukti surat dalam perkara ini ;Telah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa I Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO, M.P,Terdakwa IIDrs ABDULLAH .................Drs.

NARDIMAN JonaatTinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim incwa maycus,KAREL TUPPU,SH.MH, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi MedanDR.

MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn, ROSMALINA SITORUS,SH.MH,SAZILI,SH.MSi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pe SAZILLSH.MHmasingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk Miicinsa van miciyaumperkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiMedan tanggal 11 September 2013 Nomor : 45 /Pid.Sus.K/2013/PTMdn,putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :Selasa tanggal 01 Oktober 2013, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu

Khusus untuk Penggugat dikaitkan jugaputusan Pidana dari Pengadilan Tipikor dimana amar putusan Pidana dariPenggugat tidak ada pencabutan hakhak Penggugat sebagai PNS ; Bahwa menurut Ahli Sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010, diatur tata carapemberhetian dan tata cara pemberian hukuman disiplin kepada PNS.Dalam hal pemberian hukuman disiplin maka pemerintah harus membentukbadan pertimbangan jabatan atau majelis pemberian hukuman disiplin, untuktingkat daerah ketua majelis tersebut adalah Sekda; Bahwa menurut

Bukti T3 : Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengedilan NegeriGorontalo, Nomor : 08/PID.SUSTPK/2014/PN.GTLO,tanggal 15 Agustus 2014;(Fotokopi sesuai dengansalinannya);Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.4. Bukti T45. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910.

TindaklanjutKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PANdan RB, dan Kepala BKN; (Fotokopi sesuai denganfotokopi);Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : F.IV.2630/V.125/56, Tanggal 29 Januari 2019, Perihal : Tindak Lanjut PNSyang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan;(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Tanggal18 April 2018; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum/TIPIKOR

Sehingga ParaTergugat merasa ada keanehan dan kejanggalan, padahal apabiladipahami didalam posita gugatan tercermin perbuatan saudara FernandoMahalim lah yang membawa Penggugat sebagai pihak pesakitan dalamperkara Pidana Tipikor Nomor : 5/Pid. SusTpk/2019/PN. Pgp.

;Tetapi faktanya Penggugat tidak menarik saudara Fernando Mahalimdalam perkara ini, sebaliknya Penggugat justru menarik Tergugat Il(saudara Liebig Sulijanto) yang sama sekali tidak ada hubungannya dantidak mengetahui perbuatanperbuatan Pidana Tipikor yang dilakukan olehPenggugat dengan oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut ;Bahwa selain itu seharusnya apabila Penggugat menerima barang yangtidak sesuai dengan spesifikasi, maka seharusnya Penggugat segeramenyampaikan komplain (keluhan) kepada

UtrDan selain itu Penggugat Rekonpensi (Saudara Liebig Sulijanto, MSM)menderita kerugian immateriil akibat hilangnya waktu untuk bekerja karenaharus pulang pergi Pangkal Pinang akibat adanya panggilan saksi atasPerkara Pidana Tipikor yang dilakukanTergugat Rekonpensi dan selain itusebagaimana point 7 diatas, dengan adanya keterangan tidak benarTergugat Rekonpensi di dalam Bloggernya mengenai PenggugatRekonpensi (Saudara Liebig Sulijanto, MSM) dan juga PenggugatRekonpensi (PT.

Pen.Pid.Tah/2015/PN Idi : Sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 10 AgustusMajelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Agustus 2015 Nomor248/Pen.Pid/2015/PN Bna : Sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 02September 2015 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn ncn ncnPerpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Agustus 2015Nomor 248/Pen.Pid/2015/PN Bna : Sejak tanggal 03 September 2015 s/d01 Nopember 2015 2n2nnnn nner nn nnn ncn ncn cnncncePerpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh tanggal23 Oktober 2015 Nomor 577/Pen.Pid/2015/PT BNA: Sejak tanggal02 Nopember 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015 ; Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal24 Nopember 2015 Nomor 661/Pen.Pid/2015/PT BNA sejak tanggal 02Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Sayuti Abubakar, S.H.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi, sejak tanggal 5 Agustus2013 s/d 3 September 2013;8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejaktanggal 27 Agustus 2013 s/d 25 September 2013;9.

Kota Baru, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor :15/Pis/SK/201, pada tanggal 04 September 2013; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 September2012 Nomor : 06/PEN/PID/TPK/2012/PT.JBI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dansuratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan

Bone Bolango dari Partai Demokrat sebagaimana SuratKeputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 228/02/VIII/2009, tanggal 07 Agustus2009 dengan lampiran Keputusan Gubernur atas nama Presiden RI Nomor :228/02/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009, untuk periode 2009 sampai dengan2014 (selama lima tahun) ;Bahwa selanjutnya dalam masa periode tersebut Penggugat menjalani proseshukum yang bermuara pada proses persidangan di Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Gorontalo dan pada tanggal 26 April 2012 Majelis

Hakimmenjatuhkan vonis atas perkara tersebut dan setelah pembacaan Putusantersebut maka Penggugat langsung menyatakan menolak Putusan dimaksud danHalaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/PN Gtomelakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiGorontalo ;Bahwa kemudian pada saat Penggugat sedang menjalani proses penahanan diLembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Gorontalo karena sementara menungguproses upaya hukum Banding atas perkara yang sedang Penggugat

Negeri Jakarta Pusat yangmenerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 6 Maret 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal11 April 2018;Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 April 2018, diterima diditerima Panitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16April 2018 dan salinannya telah diberitanukan kepada Terdakwa tanggal 20 April2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 30 April 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2Mei 2018 ;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :9/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.

PUTUS ANNo. 111 PK/PID.SUS/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama : ANANG SETYOHARTO, Sp bin P.

,Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariHal. 30 dari 31 Put. No. 111 PK/PID.SUS/2013dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.HakimHakim Anggota: Ketua,ttd./H.Suhadi, S.H., M.H., ttd./DR.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,ttd./H.

Negeri Rengat, sejaktanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober2014 ;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejaktanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2014 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari2015 ;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

tingkat banding Pekanbaru, sejak tanggal 8 Desember2014 s/d tanggal 6 Januari 2015 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding Pekanbaru, sejaktanggal 7 Januari 2015 s/d tanggal 7 Maret 2015 ;Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama telah didampingi oleh Penasihat HukumYADI UTOKOY, SH.

PUTUSANNo. 647 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs. H.

S.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum dan Terdakwa.AnggotaAnggota: Ketua,ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. ttd./ttd./M. S. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.Panitera Pengganti:ttd.

DJEFRI LAALA membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 33/Pid.SusTPK/2014/PT.PAL. tanggal16 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 24 Juli 2014yang dimintakan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRI:Menyatakan

Fakta membuktikan bahwa kedalaman tiang pancang dalamdesain perencanaan adalah belum mencapai lapisan tanah keras,sehingga terjadi penurunan tiang pancang yang mengakibatkan terjadinyakerusakan Dermaga Liang ;Putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL., dan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi SulawesiTengah di Palu Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2014/PT.PAL. tanggal 16 Januari2015 (yang dimohonkan kasasi) sama

Fakta hukum dalamputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu,Nomor 06/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Palu, serta putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di PaluNomor 33/Pid.SusTPK/2014/PT.PAL. tanggal 16 Januari 2015 (yangdimohonkan kasasi) adalah telah menciderai rasa keadilan bagimasyarakat ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa Il tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan

terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memoribanding/Kontra memori bandingnya mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa perkara ini bukanlah perkara pidana tetapi murni perkara perdatayang menyangkut sengketa Kepengurusan Gapoktan Tani Sejahtera ; Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana Korupsi, karenanya haruslah dibebaskan darisemua dakwaan ; Bahwa Pengadilan Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanHalaman 39 dari 40 Putusan Nomor: 7/PID.SUS.TPK /2017/PT.DPS.Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 30 Mei 2017 Nomor7/Pen.PidSusTPK/2017/PT.Dps. tentang Penunjukan Majelis Hakim Untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal20 Juni 2017 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis, Sukadi, S.H.,M.H.,Hakim Tinggi Tipikor dan Dr. Josner Simanjuntak, S.H, M.H., Hakim Ad HocTipikor masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebutdengan dibantu oleh Any Fitriyati S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpadihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota Hakim Ketua1. Sukadi S.H., M.H.

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 ;10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 ;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.